BOGOR DAILY- Jelang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan berlangsung April nanti, sejumlah siswa dan orang tua dibuat ketar-ketir. Ini menyusul aturan sepihak dari sekolah yang memaksa muridnya melunasi SPP hingga Juni. Bila tidak, siswa diancam tidak bisa ikut ujian.

Di SMA Negeri 1 Cibinong, seluruh siswa kelas XII dipaksa melunasi iuran untuk Maret hingga Juni sebesar Rp1 juta.

Salah seorang orang tua siswa menyesalkan sikap seko­lah yang dengan sepihak membuat aturan. Apalagi, ada paksaan bagi siswa yang tidak membayar bisa terancam tidak ikut UN.

“Saya juga heran, ujiannya masih April, tapi anak saya disuruh bayar SPP sampai Juni. Kalau nggak, ya nggak bisa ikut ujian,” ucap ibu dua anak itu.

Sayang, aturan ini dibuat sepihak tanpa adanya surat edaran resmi ataupun pemba­hasan dengan orang tua siswa. Ia pun sempat menyangsi­kan anaknya sendiri yang memberitahu soal keharusan pelunasan itu empat bulan full.

“Saya tanya mana surat eda­rannya malah nggak ada. Tapi dia nunjukin foto temannya sampai buat surat pernyataan di kertas untuk pelunasan,” kata orang tua siswa yang enggan namanya dikorankan.

Dari foto yang diterima, tertulis nama siswa yang me­nyatakan akan melunasi pem­bayaran SPP hingga Juni 2017. Surat itu dibuat dengan tulisan tangan yang ditandatangani siswa bersangkutan. Tak han­ya itu, ada pula bukti kuitansi pembayaran yang diterima siswa untuk pelunasan hingga Juni 2017.

Seorang siswa SMAN 1 Cibi­nong yang enggan menyebut­kan namanya membenarkan soal aturan pelunasan empat bulan penuh.Bahkan, setiap hari sang guru selalu meng­ingatkan agar kewajiban itu segera dibayarkan sebelum UN berlangsung. “Iya, kata guru harus dibayar sebelum UN. Kalau nggak, nanti ng­gak bisa ikut ujian,” ujar siswa kelas XII itu.

Ia juga mengatakan, ada temannya yang belum bayar wajib membuat pernyataan resmi pada pihak sekolah. “Yang belum bayar disuruh menghadap ke wali kelas sam­bil bawa surat pernyataan ng­gak sanggup bayar,” katanya.

Siswa itu tak sendiri, di SMAN 1 Cibinong ada 361 siswa yang akan mengha­dapi UNBK. Kasubbag Tata Usaha BP3 Wilayah 1 Ridwan mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Namun jika pelajar dipaksa melunasi SPP karena terancam tidak bisa mengikuti UNBK itu salah besar. “Nggak ada informasi. Nggak boleh seperti itu,” tegasnya. Jika informasi ini ter­bukti, maka pihak sekolah bisa dikenakan teguran hingga sanksi yang berlaku. “Kalau kita hanya menegur. Kalau sanksi kewenangan pemerin­tah provinsi,” ucapnya.

Meski begitu, sambung Rid­wan, untuk persiapan UNBK sendiri di Kabupaten Bogor sudah 100 persen. “Sudah 100 persen. Anggaran UNBK dari provinsi tapi saya tidak tahu besarannya, biasanya turun sebelum pelaksanaan,” katanya.

Sementara itu, pihak sekolah angkat bicara soal adanya aturan pelunasan SPP hingga Juni 2017.

Bagian Kurikulum SMAN 1 Cibinong Siti Warhamni mem­benarkan soal adanya keha­rusan pelunasan SPP empat bulan full. Namun, ia beralasan jika SPP itu kewajiban siswa dan orang tua. Sedangkan pada 2 Mei sudah ada pen­gumuman kelulusan sekolah. Artinya, seluruh kewajiban pada sekolah harus segera dis­elesaikan. “Jadi bukan berarti kita menekan, tapi kewajiban yang harus diselesaikan ya ha­rus diselesaikan,” kata Siti saat ditemui di SMA N 1 Cibinong, Jumat (10/3).

Ia juga membantah soal ad­anya larangan bagi siswa yang mengikuti UNBK. Menurut Siti, pihak sekolah hanya memasti­kan agar orang tua siswa mau melunasi kewajibannya. Ini di­buktikan dari surat pernyataan yang dibuat. “Yang pasti harus ada surat pernyataan. Kita tidak melarang mereka ikut ujian gara-gara belum bayar SPP. Ikut ujian mah ikut ujian saja,” katanya.

Siti menjelaskan, di SMAN 1 Cibinong ini sebenarnya ter­bagi atas beberapa kategori. Salah satunya kategori orang miskin. Namun untuk orang miskin dipastikan sudah ter­bebas dari pembayaran SPP. “Jadi yang buat surat per­nyataan ini yang tidak masuk kategori miskin. Ketika mereka belum sanggup membayar di bulan ini, tentunya mereka membuat surat pernyataan. Di kita SPP tergantung ke­mampuan orang tua, terkecil Rp100.000 hingga Rp175.000 per bulan, tergantung saat masuk mereka,” jelasnya.

Ia juga merasa hal seperti ini tak hanya terjadi di SMA N 1 Cibinong, tapi juga di di sekolah lain. Sebab, pelajar akan ditagih pembayaran SPP hingga Juni atau sebelum masa kelulusan. “Kalau seko­lah lain saya kurang paham, cuma di setiap sekolah pasti pelajarnya akan ditagih melu­nasi sebelum kelulusan. Setiap tahun di kita juga memang bikin surat pernyataan. Kita juga sudah koordinasi dengan Kanwil 1,” beberya.

Dia berharap pelajar dapat melunasi pembayaran SPP sebelum masa ujian dimulai, walaupun pada pelaksanaan­nya masih banyak pelajar yang melunasi pembayaran setelah pengumuman. “Kita sih mengimbaunya sebelum pengumuman kelulusan,” ujar Siti.

Sementara itu, orang tua siswa yang enggan namanya dikorankan menyebut pihak sekolah tidak bisa begitu saja memaksa siswa melunasi SPP hingga empat bulan penuh. Sebab, tidak semua orang tua mampu. “Walaupun bukan kategori miskin, namanya rumah tangga itu kan sudah ada kebutuhannya setiap bu­lan. Gajian saja kan bulanan,” keluhnya.(met/bd)

sumber: metropolitan.id