Bogordaily.net – Bencana alam longsor jembatan Cikereteg di Jalan Raya Mayjen HE Sukma (Bocimi), Desa Ciderum, Kecamatan, Caringin, Kabupaten Bogor bikin rugi warga sekitar.

Sejak dua bulan silam bukan sekadar berdampak buruk terhadap pengguna lalu lintas dan angkutan umum. Warga pemilik bangunan dan para pelaku usaha di sekitar lokasi pun ikut merugi.

Bikin Pelaku Usaha Bangkrut

Sejak longsor terjadi dan jalur lalu lintas hanya bisa dilintasi kendaraan roda dua, warga dan para pelaku usaha di sekitar lokasi mengalami kebangkrutan.

Sebut saja antara lain SPBU Cikereteg, para pemilik warung nasi, bengkel, minimarket, toko, ruko, maupun warung-warung kelontong, dan jenis usaha lainnya.

Pantauan di lokasi, beragam jenis usaha masyarakat tutup sejak terjadi longsor dan proyek pekerjaan perbaikan longsor dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Diperkirakan, kerugian yang dialami warga pelaku usaha mencapai miliaran rupiah.

Alih-alih pemerintah ingin mempercepat perbaikan jembatan dan warga ingin mendapatkan kapan kepastian jalur kembali normal, warga pemilik bangunan di sekitar lokasi Jembatan Cikereteg dikagetkan dengan surat teguran dari Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, agar mengurus perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Tiba-tiba kami dapat surat teguran dari UPT Tata Bangunan Pemkab Bogor agar mengurus IMB. Seolah-olah mencari kesalahan kami dan menyalahkan warga sebagai penyebab longsor. Jelas kami sebagai warga kaget dan tidak menerima karena sejak terjadinya longsor, kami, warga dan para pelaku usaha di sekitar lokasi Jembatan Cikereteg belum pernah diundang bermusyawarah baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum maupun Pemkab Bogor,” ungkap H. Saprudin Jepri, salah seorang pemilik bangunan di sekitar Jembatan Cikereteg, Kamis, 4 Mei 2023.

Baca juga : Ribuan Warga Padati Festival Kuluwung, Pasar Sukamakmur Macet

H. Jepri menegaskan bahwa warga bukan tidak mendukung upaya pemerintah memperbaiki longsor.

“Kami sangat mendukung dan berharap pekerjaan perbaikan longsor segera selesai agar semua kembali normal. Tapi seharusnya warga diajak musyawarah dulu. Diajak bicara lah, apa keluhan dan saran-sarannya. Pemkab Bogor harus punya inisiatif. Jangan seperti sekarang, diajak bicara belum sudah diancam-ancam,” tandasnya.

Aduan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Terkait hal tersebut, warga para pemilik bangunan dan pelaku usaha yang terdampak pembangunan Jembatan Cikereteg berencana akan mengadukan kondisi tersebut langsung ke Presiden RI.

“Kami akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo!” tegas dia mewakili warga lainnya.

Terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tata Bangunan Wilayah 2 Ciawi, Agung Tarmedi, kepada wartawan membenarkan, jika pihaknya sudah melayangkan surat tersebut kepada pemilik bangunan disekitar pembangunan Jembatan Cikereteg.

“Ya, memang benar sesuai dengan tupoksi, kami melayangkan teguran karena bangunan tersebut tidak mengantongi izin. Kami hanya melakukan tugas saja, dan memang seharusnya pemilik toko itu mendapat ganti rugi, dari pemerintah pusat,” ucapnya.

Agung menjelaskan, pihak Kementerian PU membutuhkan lahan luas untuk pembangunan jembatan tersebut sehingga sudah dipastikan dilakukan pembongkaran.

“Kebutuhannya untuk menyimpan alat berat dan lainnya untuk pembangunan jembatan dan bangunan ruko sudah dipastikan akan dibongkar,” imbuhnya. (Gibran)