Bogordaily.net – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, koperasi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan inflasi pangan karena perannya sebagai offtaker sehingga para petani mendapatkan kepastian pasar dan harga. Hal itu diungkapkan dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa Timur 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Jum’at 17 Maret 2023.

Ia mengatakan, struktur pertanian Indonesia saat ini didominasi oleh petani kecil berlahan sempit. Hal ini menyebabkan produksi pertanin Indondesia tidak efisein.

“Produksi pertanian kita tidak efisien dan produktif. Masalahnya struktur pertanian kita didominasi petani kecil perorangan. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) hanya 0,3 hektare lahan pertanian per orang. Dibandingkan dengan korporat farming dunia, kita enggak mungkin menjaga komoditas kita,” kata MenKopUKM Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa, Presiden Joko Widodo telah menugaskan untuk mengembangkan konsep korporatisasi petani. Menurutnya, petani tidak dapat berusaha sendiri-sendiri.

Maka dari itu, pihaknya mulai menginisiasi korporatisasi petani agar mereka tidak lagi berusaha sendiri-sendiri dan lebih efisien.

“Di Lampung kami membangun koperasi pisang skala 400 hektare. Offtakernya ada di Jepang dan Singapura. Di Ciwidey kami mendandani koperasi yang sudah ada, ada 1.200 petani sayur lalu bermitra dengan 90 pesantren. Di Aceh juga ada koperasi kopi, di Jawa Tengah koperasi beras, dan di Jawa Timur akan kami petakan yang bisa dikembangkan dalam korporatisasi petani,” kata Menteri Teten.

Selain mengonsolidasi petani dalam skala ekonomi, sistem pembiayaan juga dikatakan menjadi salah satu hal yang penting. Permasalahannya saat ini perbankan masih enggan memberikan pembiayaan kepada petani kecil.

Maka dari itu, Menteri Teten mencoba menerapkan sistem pre-financing yang sudah diuji coba di Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq yang berlokasi di Jawa Barat.

“Kami tiru Amerika Serikat. Mereka sudah bisa memastikan tahun depan untuk tiga komoditas yaitu jagung, gandum, dan kentang. Karena di sana departemen pertanian punya pre financing dan petani sana sudah punya rencana produksi lalu dengan mudah mengajukan pembiayaan. Sehingga biaya produksi sudah ada satu tahun sebelumnya,” ujar Menteri Teten.

Baca juga : KemenKopUKM Terus Dorong Usaha Mikro Masuk Ekosistem Digital Melalui e-Commerce

“Kami coba adopsi itu karena kita punya dana bergulir koperasi. Di Al Ittifaq ini kita perkuat koperasinya untuk bisa beli tunai. Ini dampaknya kepastian harga karena koperasi sebagai offtaker dan mampu membeli secara tunai. Dampaknya, bank mau membiayai petani kecil karena ada kepastian harga dan pasar. Potensi macet enggak ada,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan bahwa, inflasi pangan akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Jika tidak ditangani, hal ini dikatakan akan merembet pada persoalan sosial dan politik.

“Sehingga, GNPIP ini menjadi bagian komitmen bersama memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan,” ujar Juda Agung.

Untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan, BI memiliki tujuh program unggulan :

1. Dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/SPHP
2. Penguatan ketahanan pangan strategis
3. Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD)
4. Dukungan untuk subsidi ongkos angkut
5. Peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan
6. Penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) di antaranya neraca pangan daerah
7. Penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, program GNPIP merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi agar para kepala daerah bersama BI mampu mengendalikan inflasi yang saat ini menjadi permsalahan di dunia.

“Forum ini jadi peran penting dalam menyiapkan strategi untuk pengendalian inflasi pangan. Semoga pada GNPIP kali ini ada rekomendasi penguatan inflasi pangan dari daerah satu ke daerah lain,” ucap Khofifah.***