Bogordaily.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menggelar Webinar Kajian Pemilu dan Demokrasi (Kapendak) Series 3, Kamis (7 Oktober 2021).
Mengusung tema ‘Inovasi Pelayanan Adminduk Menuju Pemilu yang Berkualitas’, Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam sambutannya memberikan beberapa arahan, terutama soal pemutakhiran data.
“Esensi dari demokrasi itu partisipasi. Jadi tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Pemilu, Pileg, Pilpres, Pilkada salah satu ukuran keberhasilannya yakni tingkat partisipasi publik,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Bima Arya mengatakan, ada dua ukuran partisipasi yakni partisipasi secara kuantitatif, berapa persen warga yang bisa memilih.
Dan partisipasi secara substantif, apakah partisipasi dari warga memberikan hasil yang baik untuk politik.
“Kita harus mulai dari aspek yang paling teknis. Aspek yang paling teknis ini menentukan tingkat partisipasi politik, pemetaan, pendaftaran dan penetapan dari para pemilih,” terangnya.
“Kunci keberhasilan kita untuk melakukan konsolidasi data, jangan sampai baru ketika pencocokan dan penelitian muncul berbagai macam permasalahan. Dari awal peran strategis dipegang Disdukcapil dalam konteks pemutakhiran data pemilih. Pastikan pemutakhiran data berjalan sehingga meminimalkan persoalan,” jelasnya.
Sebab kata dia, sebelum pada ujungnya nanti Disdukcapil menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) hingga melakukan pemutakhiran data.
Disdukcapil harus segera berkoordinasi secara intens dengan wilayah, kecamatan, kelurahan, RT, RW untuk pemutakhiran data.
“Ketika KPU melakukan sinkronisasi, disandingkan dengan DPT terakhir, sudah bisa di sisir potensi persoalan yang tidak sama. Ketika KPU di tingkat kota/kabupaten membentuk petugas pemutakhiran data, yang turun ke rumah-rumah warga untuk mendata, mencocokkan dan meneliti, gap itu sudah tidak terlalu besar, jadi betul-betul diperlukan pendataan dan koordinasi yang rapi,” imbuhnya.
Bima Arya menilai, DPT itu sangat penting dan ini sering sekali menjadi persoalan ketika hasil pemilihan marginnya tipis. Sehingga satu suara sangat menentukan sekali.
“Jadi selain usaha meningkatkan partisipasi pemilih, juga memastikan tidak ada suara yang hilang dan ini salah satu ikhtiar maksimal untuk mengurangi potensi persoalan perselisihan, supaya data-data pemilihan tidak menimbulkan persoalan ketika ada perselisihan pemilu yang berujung di Mahkamah Konstitusi,” katanya.
“Saya titip koordinasi yang rapi dan Kadisdukcapil silahkan melakukan inovasi-inovasi pemutakhiran data. Kita kawal dari sekarang untuk memastikan tingkat partisipasi politik yang baik di Kota Bogor dan pemahaman tentang kepemiluan yang baik dari para pemilih,” paparnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bogor, Syamsudin mengatakan, webinar ini diikuti seluruh kelurahan, kecamatan, LPM, RT/RW se-Kota Bogor, Disdukcapil dan KPU kota/kabupaten lainnya.
Webinar ini digelar sebagai ajang belajar dan menampung berbagai masukan positif terkait tantangan administrasi kependudukan di setiap kabupaten/kota di masa Pandemi Covid-19.
“Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagaimana administrasi kependudukan berbanding lurus dengan pelayanan pemilih, data kependudukan yang baik, valid, akurat dan berkualitas akan menopang menjadi barometer pemilu yang berkualitas, khususnya dari sisi pemilih,” pungkasnya.***
(Ibnu Galansa)
