BOGORDAILY.net – Ekonom senior Rizal Ramli berbagi resep atasi ekonomi di tengah pandemi.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 diprediksi bakal lama. Pasalnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani hanya mengandalkan, stimulus yang lebih besar dengan cara meminjam lebih banyak dengan bunga lebih tinggi untuk menutup dan memompa ekonomi.

Ekonomi Senior Rizal Ramli menilai, pelonggaran defisit dari maksimum 3% GDP menjadi 5% GDP adalah skenario untuk memperkuat argumentasi bahwa Indonesia membutuhkan dana pinjaman.

Padahal, menurut mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu, ada langkah jitu agar percepatan recovery segera terealisasi tanpa harus berutang.

“Langkah menambah utang sebetulnya tidak tepat,” ujar Rizal Ramli, Jumat (8/5/2020).

Rizal Ramli-pun menjelaskan beberapa solusi dalam menangani dampak pandemi corona terhadap perekonomian tanpa menambah utang.

“Pertama, pemerintah bisa gunakan sisa-sisa anggaran lalu meliputi SAL (Saldo Anggaran Lebih) SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang ada di Bank Indonesia. Jumlahnya Rp 290 triliun,” ungkap mantan Anggota Tim Panel Bidang Ekonomi PBB itu.

Kedua, sambung Rizal Ramli, penghematan Menteri Pertahanan Prabowo dalam pembelian alutsista. “Karena yang mark up tinggi tidak ditandatangani. Penghematan itu Rp 50 triliun,” jelas Rizal.

Ketiga, pemerintah harus menghentikan proyek-proyek infrastruktur besar yang belum begitu penting. Bahkan, termasuk proyek ibukota baru.

“Dulu waktu krisis 1998, kita juga melakukan itu, semua proyek infrastruktur dihentikan dalam 1-2 dua tahun. Nanti kalau ada uang, baru kita mulai lagi. Dari penghematan penghentian dan re-alokasi proyek infrastruktur ini akan ada sekitar Rp 300 triliun,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia era Gus Dur tersebut.

Keempat, cicilan utang pokok dan bunga sekitar Rp 646 triliun. Inilah kesempatan untuk renegosiasi dengan para kreditor. Sebab, sekitar seperempat adalah pinjaman bilateral dan multilateral.

“Katanya pemerintah punya hubungan internasional hebat dan banyak dikenal, coba manfaatkan dan buktikan bahwa itu ada hasilnya,” ungkap Rizal.

Dia menyarankan agar pemerintah meminta kepada negara-negara lain dan lembaga keuangan internasional agar menunda dan menghentikan pembayaran sampai Desember 2020. “Kemudian nanti Januari 2021 kembali kita bayar. Kita tidak ngemplang. Harusnya bisa dilakukan karena untuk negara-negara besar, itu adalah jumlah yang kecil,” tukas Rizal.(ib)

BOGORDAILY.net – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya telah membatalkan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka menangani pandemik Covid-19 melalui seri khusus Pandemic Bonds.

Langkah ini diambil setelah berulang kali ekonom senior DR. Rizal Ramli melancarkan kritik sejak akhir Maret lalu.

Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu tegas menolak rencana pencarian sumber dana stimulus dampak Covid-19 yang dianggarkan mencapai Rp 405, 1 triliun tersebut dari penerbitan recovery bond atau surat utang yang diterbitkan pemerintah.

Penerbitan recovery bond, menurut Rizal Ramli, hanya bungkus dari kebijakan menambah utang atau mencetak uang.

Hal ini diindikasikan dengan langkah Presiden Jokowi, meneken Perppu pelebaran defisit APBN lebih dari 3 persen. Jika tidak ada transparansi, Rizal Ramli memprediksi pandemic bond ini akan lebih berbahaya dari kasus BLBI.

“Tanpa governance dan transparansi yang benar, recovery bond kemungkinan hanya akan jadi skandal keuangan berikutnya,” tegasnya pada Selasa (31/3) lalu.

Mantan Menko Kemaritiman ini mengurai, penambahan utang atau penerbitan uang rupiah baru, jika dilakukan akan membuat nilai rupiah semakin jatuh.

Sebagai solusi, dia menyarankan Jokowi untuk bisa melakukan realokasi anggaran secara radikal.

“Hentikan sementara semua proyek-proyek infrastruktur. Termasuk proyek pembangunan ibu kota baru,” katanya.

Kini, Rizal Ramli kembali melancarkan kritik pada usulan cetak uang Rp 600 triliun untuk stabilisasi ekonomi Indonesia di tengah masa pandemik virus corona. Dia mendukung Gubernur BI Perry Wajiyo yang menolak usulan dari Badan Anggaran DPR tersebut.

Menurutnya, banyak ekonom- ekonomi neoliberal dan pejabat-pejabat yang senang meniru asing tapi tidak paham konteks apa yang ditiru.

“Sok-sokan nyontek USA pake “Quantitive Easing” (QE). Konteksnya tidak paham, Amerika bisa nyetak dolar terus. Jepang & Eropa punya cadangan besar, bisa tambah money supply. Ekonom-ekonomi itu menipu rakyat!” kesalnya dalam akun Twitter pribadinya sesaat lalu, Jumat (8/5).

Menurutnya, cetak uang dalam jumlah besar akan membuat indonesia mengalami inflasi seperti tahun 1995 sebesar 1.000 persen dan tahun 1978 sebesar 68 persen.

“Harga-harga naik, rakyat jadi korban. Dan rupiah akan rontok ke Rp 20.000-an per dolar AS! Itulah akibat ekonom-ekonom “Nyontek tapi ndak ngerti konteks”,” tutupnya.(rmol)