BOGORDAILY – Komisi X DPR diminta memberikan saran atau masukan yang solutif daripada membandingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Persoalan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) yang kini dialami Anies dinilai tak bisa disamakan bobotnya dengan Jokowi merelokasi pedagang pasar tradisional saat menjabat sebagai Wali Kota Solo.

“DPR berhentilah menghabiskan waktu untuk hanya membanding-bandingkan. Membandingkan itu bukan solusi, nggak ada kemajuan nantinya. Nggak bisa membandingkan kondisi Solo dengan Jakarta,” kata pengamat politik Hendri Satrio kepada wartawan, Kamis (27/2/2020).

Hendri menuturkan Jokowi, saat menjadi Wali Kota Solo, telah menjalin komunikasi berkali-kali dengan para pedagang pasar tradisional Terkait soal revitalisasi TIM yang diprotes para seniman, Hendri menduga komunikasi terjadi dengan cepat.

“Kalau yang diambil contoh Solo, kurang pas. Karena Pak Jokowi tidak pernah melakukan apa yang dia lakukan di Solo kok selama jadi Gubernur DKI Jakarta,” lanjut Hendri.

Menurut Hendri, setiap orang memiliki gaya memimpin dan pendekatan. Daripada mengomentari hal tersebut, Hendri lebih setuju jika para dewan membahas program kerja.

“Gaya komunikasi Pak Jokowi ada kelebihannya, Mas Anies juga. Ada baiknya DPR itu nggak membicarakan hal-hal seperti itu lagi. Berikan saja solusi tentang program, atau kalau misalnya mau mengadakan penilaian, ya nilailah program,” imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian menyoroti masalah komunikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Hetifah pun menyinggung cara Joko Widodo (Jokowi) merelokasi PKL saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Hetifah awalnya menegaskan agar revitalisasi TIM tetap mempertahankan fungsi seni dan budaya. Ia meminta agar ada penerimaan dari para seniman sebelum revitalisasi TIM dilakukan.

“Kita bicara pastisipatory planning, partisipatory development, tidak cukup dengan sosialisasi saja, Pak, tapi memang betul-betul harus ada satu proses kesepahaman dan level of acceptance atau penerimaan yang tinggi sebelum pembangunan dieksekusi,” kata Hetifah dalam rapat di Komisi X DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

“Saya kira Pak Gub atau Mas Anies ini ya memang harus lebih aktif lah berkomunikasi seperti pengalaman Pak Jokowi, waktu itu saya kebetulan 4 tahun di Solo mengamati, bagaimana proses pemindahan PKL itu. Jadi sampai misalnya berapa meter jalan yang dibangun di dalam pasar yang baru dibangun itu,” ujar Hetifah.