BOGORDAILY – Lewat tulisan panjang di akun Facebook resminya, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pandangannya terkait permasalahan PT Asuransi Jiwasraya. SBY mendengar ada niat menjatuhkan sejumlah tokoh lewat parlemen dengan menggunakan isu Jiwasraya.
Dalam bagian tulisan ‘Ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan’, SBY bercerita soal isu Jiwasraya yang makin ramai dibicarakan di awal Januari 2020, ditambah isu Asabri. Bisik-bisik, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain konon juga memiliki permasalahan keuangan yang serius.
“Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk Pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk Pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi,” kata SBY.
SBY menilai niat membentuk Pansus Jiwasraya ini menarik. Belakangan, kata SBY, koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja, bukan pansus.
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku menelisik lebih dalam alasan orang-orang yang semula menginginkan pansus untuk menyelidiki masalah Jiwasraya. Dia amat kaget mendengar alasan tersebut.
“Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya ‘geleng kepala’. Katanya… untuk menjatuhkan sejumlah tokoh,” ucap SBY.
“Ada yang ‘dibidik dan harus jatuh’ dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan,” imbuh dia.
Kabar yang sampai di telinganya ini membuat SBY bersikap. Dia tak ingin ada orang yang sengaja diincar lewat isu Jiwasraya.
“Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap. Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main ‘target-targetan’,” tutur SBY.
“Kepada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI, SBY dengan tegas melarang ikut-ikutan berpikir yang tidak benar seperti itu. Punya niat dan motif seperti itu, kata SBY, salah besar.
“Kepada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI, SBY dengan tegas melarang ikut-ikutan berpikir yang tidak benar seperti itu. Punya niat dan motif seperti itu, kata SBY, salah besar.
SBY menegaskan nama-nama yang sering disebut di arena publik dan seolah pasti terlibat dan bersalah belum tentu bersalah. Termasuk tiga nama tadi.
“Secara pribadi saya mengenal Ibu Sri Mulyani, Ibu Rini dan Pak Erick sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras. Kalau tingkat presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu. Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah,” sebut SBY.(*/BDN)
SBY Dengar Ada yang Dibidik Via Kasus Jiwasraya
Gol ke Gawang Lille Neymar Dedikasikan untuk Kobe Bryant
BOGORDAILY – Neymar merasakan duka yang mendalam atas meninggalnya Kobe Bryant. Ia mendedikasikan gol keduanya ke gawang Lille untuk mendiang legenda LA Lakers tersebut.
Kobe Bryant meninggal dunia meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter, Senin (27/1/2020) dini hari WIB WIB. Helikopter yang ditumpangi pria 41 tahun ini terjatuh dan terbakar di kawasan Calabasas, California.
Selain Kobe Bryant, kecelakaan ini juga menewaskan empat penumpang lain termasuk anak dari The Black Mamba, Gianna Maria Onore (13 tahun). Insiden tragis ini meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak salah satunya adalah Neymar.
Pemain asal Brasil ini berhasil memborong dua gol ke gawang Lille untuk membawa PSG menang 2-0. Saat mencetak gol kedua lewat titik putih, Neymar melakukan selebrasi dengan memberikan isyarat dengan tangannya yang menunjukkan angka 24.
“Saya melihat kabar mengenainya saat jeda babak pertama. Ini adalah masa-masa yang sangat menyedihkan bagi dunia olahraga dan bagi kita semua, bukan hanya penggemar bola basket,” ujar Neymar usai laga kontra Lille dikutip dari Sportskeeda.
“Saya mengenalnya dan saya membuat selebrasi yang didedikasikan untuknya. Saya berharap dia bisa beristirahat dengan tenang di sana,” jelasnya.
KPK Perpanjang Penahanan Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan
BOGORDAILY – Penyidik KPK memperpanjang penahanan tersangka Wahyu Setiawan. Mantan Komisioner KPU itu akan lebih lama menghuni rumah tahanan sebelum nantinya perkara yang menjeratnya dilimpahkan ke pengadilan.
“Hari ini tidak ada pemeriksaan, hanya perpanjangan penahanan saja. Ini perpanjangan kedua 40 hari,” ujar Tony Akbar Hasibuan selaku kuasa hukum dari Wahyu, Senin (27/1/2020).
Tony tampak mendampingi Wahyu. Namun Wahyu enggan berbicara lebih banyak mengenai perkaranya.
“PH (penasihat hukum) saya yang bicara. Dia mendampingi saya,” kata Wahyu.
Saat disinggung mengenai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang tempo hari turut diperiksa sebagai saksi, Wahyu tidak menampiknya. Namun Wahyu tidak merinci lagi keterangannya.
“Banyak pertanyaannya. Terkait (Hasto) itu juga,” kata Wahyu.
Setelahnya Tony sebagai kuasa hukum Wahyu yang lebih banyak bicara. Dia menyebutkan bila Wahyu sebenarnya tidak mengetahui sumber uang dalam perkara suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu. Setahu Wahyu, menurut Tony, uang itu dibawa Agustiani Tio Fridelina yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.
“Itu dibawa Bu Tio (Agustiani Tio Fridelina) dan dia nggak cerita uang itu dari mana. Rp 200 juta itu, jadi mekanismenya begini waktu itu sudah disampaikan sudah diterima oleh Pak Wahyu, dan sumbernya dari mana belum terkonfirmasi,” kata Toni.
Dalam perkara dugaan suap PAW anggota DPR ini, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Saeful, dan Harun Masiku.
Wahyu dijerat saat menjabat sebagai Komisioner KPU, sedangkan Agustiani disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu yang juga merupakan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lalu Saeful hanya disebut KPK sebagai swasta dan Harun adalah kader PDIP.
KPK menjerat Saeful dan Harun sebagai pemberi suap, sedangkan Wahyu dan Agustiani adalah penerimanya.
Harun disangkakan KPK memberikan suap kepada Wahyu terkait PAW anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas. Nama Harun disebut didorong DPP PDIP untuk menggantikan Nazarudin. Padahal, bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya adalah Riezky Aprilia.(*/BDN)
104 Foto Rangkaian Cap Go Meh Dipamerkan di Mall Botani Square
BOGORDAILY – Sebanyak 104 foto hasil karya jepretan dalam rangkaian Cap Go Meh tahun 2020, dipamerkan di Mall Botani Square, Senin (27/1/2020).
Hasil karya jepretan masyarakat atau pewarta foto itupun merupakan salah satu karya dari Festival budaya pemersatu bangsa Indonesia.
Ketua Panitia Pameran Foto CGM 2020, Kusnadi, mengatakan, hasil karya jepretan yang di pamerkan ini merupakan dari 21 komunitas yang ada di Bogor.
Untuk kategorinya sendiri, foto yang dipamerkan sesuai dengan tema Cap Go Meh dan tidak diikutsertakan dalam lomba lainnya.
“Pameran ini mengangkat sesuai dengan tema Cap Go Meh, dan ini merupakan pertama kali dilaksanakan atau dipamerkan,” katanya kepada Bogordaily.net, ketika ditemui dilokasi.
Dari 104 foto diantaranya sembilan panel karya landscape dan empat lainnya merupakan panel potret. Untuk temanya sendiri lanjut pria yang disapa Kusnadi, adalah seputar budaya Cap Go Meh.
“Ini akan dilaksanakan mulai hari ini sampai nanti 5 Februari 2020, sifatnya gratis siapapun bisa masuk dan melihat, ketika ada yang beli juga kita bolehkan,” jelasnya.
Dirinya berharap, di tahun yang akan datang atau tahun 2020 ini akan menggelar perlombaan foto bertajuk Festival Budaya Cap Go Meh.
“Lebih baik lagi dikemudian hari, dan nanti akan dilombakan harapannya,” tukasnya. (Andi)
Sebelum Meninggal, Johny Indo Memminta Maaf ke Istri dan Kembali Masuk Kristen
BOGORDAILY – Ternyata sebelum meninggal dunia, Johny Indo, sempat meminta maaf pada sang istri, Stela Thia. Johny merasa bersalah lantaran sudah meninggalkan sang istri selama beberapa waktu.
“Dia sudah minta maaf ke istri karena sudah ninggalin lama. Dia sama keluarga itu sudah hampir delapan sampai tujuh bulanan kalau nggak salah,” jelas cucu Johny, Santa saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (26/1/2020).
Tak hanya itu, Santa juga mengatakan, sang kakek sudah kembali memeluk agama Kristen.
“Dia juga menyatakan ikut kita lagi secara rohani,” terang Santa lagi.
Hingga saat ini, keluarga masih melakukan perundingan apakah Johny akan dimakamkan secara nasrani atau muslim.
Pernyataan Wapres KH Ma’ruf Amin “Diserang” Tokoh Muda Rumpin
BOGORDAILY – Polemik pernyataan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, yang menuai pro kontra terkait pemekaran daerah tahun 2020 ini hanya Papua, dan tidak ada lagi daerah yang akan dicabut moratoriumnya, mendapatkan sorotan dari kordinator Forum Pemuda Rumpin untuk Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (FPRPKBB), Ridwan Darmawan.
Ridwan menilai, bahwa pernyataan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, itu membuat pemerintah telah bersikap secara diskriminatif dan berpotensi melakukan kebijakan tanpa bersandar kepada hukum.
“Pemerintah Pusat tidak boleh gegabah dan jangan diskriminatif, kebijakan pemerintah harus selalu bersandar kepada hukum,” ujarnya kepada Bogordaily.net ketika dihubungi melalui telpon selulernya, Senin (27/1/2020).
Pria yang disapa Ridwan mengungkapkan, bahwa, pemekaran daerah sebagai mana hari ini pemerintah sedang melakukan kebijakan moratorium dasar hukumnya adalah undang-undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang tersebut menurutnya, juga harus berlaku sama untuk semua daerah di Indonesia, terkecuali tentu memang ada kekhususan untuk daerah otonomi khusus atau daerah istimewa.
“Tetapi tidak dalam hal pemberlakuan mengenai pemekaran daerah. Ketentuan dalam undang-undang tersebut bahwa pemekaran daerah bisa dilakukan secara normal melalui usulan daerah induknya dan melalui adanya kebijakan strategis nasional,” ungkapnya.
Sehingga menurut Ridwan, jika pemerintah pusat akan memekarkan wilayah Papua, maka harus konsisten juga dengan membuka atau mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah tidak bisa tidak.
Dan yang juga penting, dalam UU 23/2014 juga ada perintah atau mandat khusus untuk pemerintah yakni membuat Desain Besar Penataan Daerah dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang kemudian menjadi acuan bagi pemekaran daerah di seluruh Indonesia tanpa kecuali. Ini penting saya tegaskan.
“Rencana pemekaran Kabupaten Bogor Barat sudah direncanakan sejak puluhan tahun lalu, sudah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, secara kematangan baik dari segi kesiapan secara administratif, teknis dan fisik serta yuridis tidak perlu dipertanyakan lagi, tahun 2013 Amanat Presiden (Ampres) SBY saat itu sudah dikeluarkan, Ampres Nomor: R-66/Pres/12/2003 tentang salah satunya rancangan undang-undang pembentukan Kabupaten Bogor Barat tertanggal 27 Desember 2013 lalu,” jelas Ridwan.
Belum lagi dirinya menambahkan, kenyataan bahwa saat ini Kabupaten Bogor masuk salah satu Kabupaten terpadat dengan jumlah penduduk hampir menyentuh angka 6 juta jiwa, 40 kecamatan dan 435 desa dan kelurahan.
Tentu ini harusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk segera memekarkan Kabupaten Bogor.
“Kekhawatiran akan terbebaninya anggaran pusat dengan pemekaran daerah yang akan menjamur seperti periode 1999-2014 lalu karena dibukanya keran moratorium, saya kira itu alasan yang tidak masuk akal, karena pemerintah justru sudah diberikan waktu yang cukup selama 5 tahun periode pertama untuk melakukan evaluasi,”tukasnya. (Andi)
Ombudsman Minta Pemerintah Larang Pekerja Cina Masuk ke Indonesia
BOGORDAILY – Komisioner Ombudsman RI Laode Ida meminta pemerintah untuk mengeluarkan larangan sementara bagi pekerja dan wisatawan China masuk ke Indonesia. Hal itu guna menghindari penularan virus Corona ke Indonesia.
“Sehubungan dengan munculnya virus Corona, maka pemerintah Indonesia seharusnya segera mengeluarkan larangan masuk pekerja asal China,” kata Laode Ida seperti dikutip dari Antara, Senin (27/1/2020).
Laode juga meminta pemerintah segera mendata dan melakukan pemeriksaan khusus terhadap para pekerja China yang sudah terlanjur berada di Indonesia. Hal itu untuk memastikan mereka terbebas dari virus yang telah menewaskan 56 orang itu.
Menurut Laode, perlindungan terhadap nyawa warga negara Indonesia jauh lebih utama ketimbang membebaskan masuknya pekerja asal China atas nama investasi. Sebab, penyebaran virus corona di dunia semakin tak terkendali.
“Karena virus yang mematikan itu sudah terbukti bersumber dari China, dan pemerintah Indonesia memiliki kewajiban asasi untuk melindungi warganya dari bahaya kontaminasi dari virus yang kemungkinan dibawa oleh para pekerja atau para wisatawan China,” ujarnya.
Laode menambahkan, para pekerja asal China hampir tiap hari masuk ke Indonesia, khususnya ke Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Ombudsman RI pada 2018 sudah melakukan investigasi ke sejumlah daerah dan menemukan fakta bahwa mereka umumnya pekerja di smelter-smelter PMA asal China.(*/BDN)
Presiden Jokowi akan Meninjau Kapal Selam Alugoro-405 di PT PAL
BOGORDAILY – Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertolak menuju Provinsi Jawa Timur guna melakukan kunjungan kerja. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan langsung menuju PT PAL Indonesia (Persero) di Kota Surabaya dan meninjau kapal selam KRI Alugoro-405.
Kapal selam Alugoro merupakan kapal selam ketiga dari batch pertama kerja sama pembangunan kapal selam antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Keberhasilan pembangunan kapal selam Alugoro menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam.
Tidak hanya itu, Jokowi juga akan menuju hanggar fasilitas produksi kapal selam untuk meninjau panel overhaul kapal selam KRI Cakra-401. Selain itu, Kepala Negara juga dijadwalkan untuk memimpin rapat terbatas tentang kebijakan pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista).
Usai santap siang bersama, Jokowi akan menuju Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Turut menyertai Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu turut pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, serta Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman dan Putri Tanjung.
Awiek : Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bakal Terbuka
BOGORDAILY – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dilakukan secara tertutup. Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) menegaskan pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan semua pihak.
“Yang dimaksud tertutup maksudnya pembahasan draft di pemerintah? Kalau pembahasan di DPR nanti akan kami libatkan semua stakeholder, termasuk terkait kepentingan tenaga kerja,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek), saat dihubungi, Minggu (26/1/2020)
Awiek menjelaskan, hal ini sama dengan proses pembahasan RUU pada umumnya. Ada pembahasan yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup.
“Sebagaimana proses pembahasan RUU, ada yang terbuka seperti raker, maupun RDPU. Sementara yang tertutup seperti rapat panja, timus dan timsin agar lebih fokus. Keputusan politiknya ada di raker, kalau panja sifatnya pendalaman teknis atas kesepakatan yang dibuat,” tuturnya.
Said Iqbal juga mengatakan, omnibus law cipta lapangan kerja akan hapus jaminan pensiun dan kesehatan buruh. Menanggapi hal itu, Awiek menyebut belum dapat mendalami karena belum melihat draf resmi.
“Kami belum melihat draft resminya, jadi belum bisa mendalami apakah benar seperti itu,” kata Awiek.
“Pada prinsipnya percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pemerintah bagus, namun jangan sampai mengabaikan aspek kemanusiaan. Yakni nasib para tenaga kerja terkait gaji, jaminan kerja asuransi hingga pesangon,” imbuh dia.
Sebelumya, Said Iqbal menyoroti soal pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disebutnya dibahas secara tertutup. Menurutnya, Omnibus Law itu hanya mementingkan pengusaha, bukan buruh.
“Pak Firman (Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo) tadi menyampaikan sebagai Baleg setiap proses pembuatan hukum dia harus terbuka melibatkan semua pemangku kepentingan,” kata Said dalam diskusi bertajuk ‘Omnibus Law Bikin Galau?’ di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020).
“Nah proses Omnibus Law ini tidak dilalui. Ini UU sangat tertutup, penuh rekayasa dan hanya ingin mementingkan sekelompok orang saja dalam hal ini kawan-kawan pengusaha,” sambungnya.(*/BDN)
Mengerikan, Detik-detik Evakuasi Longsor Sumedang
BOGORDAILY – Longsor hingga memakan korban jiwa kembali terjadi. Kali ini longsor dahsyat itu terjadi di Sumedang.
Elan (65) dan Apong (50) tewas lantaran tertimbun longsor saat berteduh dari hujan di sebuah saung sawah di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/1/2020).
Warga Lingkungan Cilipung RT 03/15, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Jawa Barat itu tengah berada di sawah saat kejadian.
Selain Elan dan Apong, di sawah tersebut ada dua warga lainnya yakni Dani (60) dan Uum (50).
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumedang Yedi mengemukakan, warga melakukan panen dan ada yang sedang beternak di sawah.
“Karena hujan deras, keempat korban berteduh di saung sawah,” ungkapnya.
Saat berteduh, tiba-tiba air Sungai Cipincung meluap. Sebelumnya, hujan deras memang mengguyur Sumedang sejak Minggu siang.
“Air sungai meluap dan menyebabkan kawasan sawah itu mengalami longsor,” ujar dia.
Mendapatkan laporan, BPBD Sumedang langsung menuju ke lokasi dan mengevakuasi korban tertimbun longsor.
Ia memastikan, hanya ada empat warga di lokasi kejadian saat longsor terjadi.
“Semua korban sudah dievakuasi. Tidak ada korban lain yang tertimbun di lokasi,” katanya.
Dua orang ditemukan dalam keadaan tewas. Mereka adalah Elan dan Apong.
Sedangkan Dani dan Uum dalam kondisi kritis dan dilarikan ke RSUD Sumedang.