BOGOR DAILY-Sebelum memasuki masa cuti sebagai Wali Kota Bogor, Bima Arya merotasi sejumlah pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Bogor, kemarin. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, Fetty Qondarsyah, pelantikan rotasi tersebut sudah direstui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia mengatakan, total ada 106 PNS yang dimutasi ke berbagai pos, rinciannya sebanyak 22 jabatan kosong, 32 pejabat promosi, serta 74 rotasi di Eselon III dan Eselon IV.
Selain itu, wanita yang juga ketua umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kota Bogor menambahkan, ada sebanyak 25 pejabat fungsional dokter yang diberi tugas tambahan, sebagai kepala puskesmas, yang dilantik secara berbarengan. Alhasil, totalnya ada sebanyak 131 pejabat yang dilantik, kemarin. “Kepala puskesmas yang semula pejabat struktural beralih fungsi menjadi pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Puskesmas, sebanyak 25 orang sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2016,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Camat Bogor Tengah Agustiansyah mengaku wilayah Bogor Tengah merupakan sentral dari perhatian masyarakat Kota Hujan, diantaranya karena keberadaan Istana Bogor yang perlu penanganan khusus. Sebab, Presiden Joko Widodo sering berkegiatan disana. “Selain itu, permasalahan kemacetan dan PKL ada di wilayah tengah semua, makanya selama 30 hari kedepan, kami akan fokus jalin komunikasi terlebih dahulu, belum ke penataan,” ucapnya.
Mantan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kota Bogor ini menjelaskan, pengalaman di korps sebelumnya diyakini bisa menjadi nilai lebih untuk bisa menyelesaikan masalah di wilayahnya tersebut. “Pengalaman di Satpol PP, sedikit membantu lah, sedikit banyak tahu permasalahan di wilayah, khususnya ditengah. Namun tidak bisa berdiri sendiri, perlu komunikasi dengan banyuak pihak, dan tetap mengacu pada tata kota yang sudah ada,” tandasnya.
Sementara Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menampik proses mutasi ini ada kaitannya dengan datangnya masa cutinya karena ikuti Pilkada, mengingat dilakukan di detik-detik akhir. “Tidak ada. Ini untuk mengisi, kalau misalnya posisi lurah kosong bagaimana. Jadi kalau Plt-Plt saja kurang maksimal. Setelah validasi dari provinsi harusnya diisi januari kemarin. Ini betul-betul untuk melanjutkan layanan pemerintahan,” tegasnya.
Kata Bima, proses mutasi sempat terhambat lantaran kini sudah memasuki tahapan Pilkada. Sebab, sesuai Undang-Undang Pilkada Pasal 70, pemerintah daerah dilarang melakukan rotasi, kecuali ada persetujuan Mendagri. Namun, setelah izin dari Mendagri sudah terbit, bahkan ada izin dari Gubernur Jawa Barat, serta dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), maka bisa dilakukan.
Lebih lanjut Bima menjelaskan, ada 22 jabatan kosong di Pemkot Bogor. Sehingga, perlu segera diisi agar tidak mengganggu pelayanan terhadap warga Kota Bogor. “Ini diperlukan untuk berjalannya pelayanan pemerintahan. Ada di kelurahan, ada di dinas, ada di Eselon IIIA,” tuntasnya.
Terpisah, Sekda Kota Bogor Ade Syarip Hidayat membantahrotasi dan mutasi dilaksanakan dadakan. Ade mengungkapkan bahwa mutasi dan rotasi ini sudah sesuai dengan prosedural, dimana surat dari Kemendagri sudah keluar sejak 6 Februari di Provinsi Jawa Barat, sehingga Pemkot Bogor mengambilnya kemarin ke provinsi Jawa Barat. “Kebetulan suratnya keluar tanggal 6 Februari, jadi baru diambil kemarin ke Jabar dan hari ini dilaksanakan rotasi dan mutasi nya,” ungkapnya.
Sekda juga mengingatkan kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas, karena sebentar lagi akan ditetapkan paslon Walikota dan penetapan nomor urut. Ketika sudah ditetapkan, maka ASN sudah tidak boleh ikut ikutan dalam kegiatan apapun para paslo. “Sanksi sangat tegas apabila ada ASN yang terlibat, apalagi secara aktif. Jangankan berfoto bersama dengan paslon, nge like foto di medsos saja tidak boleh. Pengawasan terhadap ASN akan dilakukan dari mulai penetapan hingga proses kampanye dan sampai pemilihan nanti,” terangnya.
Rotasi dan mutasi serta promosi yang dilakukan oleh Walikota menjelang cuti kampanye, menyisakan sejumlah pertanyaan. Beberapa posisi strategis dinilai telah di isi oleh orang orang dekat Walikota, diantaranya, Dani Rahadian yang awalnya bertugas sebagai Kepala Bagian Umum Setda dimutasi menjadi sekretaris badan kepegawaian dan pengembangan SDA, kemudian Yadi Cahyadi yang awalnya sebagai Kabid Pertamanan dan PJU Disperumkim mendapat promosi menjadi Kepala Bagian Umum Setda Kota Bogor. Ada juga Agus Gunawan yang sebelumnya sebagai Kepala UPTD Rusunawa Disperumkim di promosi menjadi Kabid Pertamanan dan PJU Disperumkim, Dimas Tiko dari jabatan sebelumnya sebagai Kasi Operasional naik menjadi Kabid Dalop Satpol PP, sedangkan posisi Camat Bogor Tengah yang kosong ditempati oleh Agustiansyah yang sebelumnya sebagai Kabid Dalops Satpol PP
