BOGORDAILY- Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santoso, SH turut mengungkapkan keprihatinannya terhadap penderitaan kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Krisis kemanusiaan dan genosida yang dihadapi kelompok etnis Rohingya sungguh di luar prikemanusiaan.

Menurut pendiri LBH Keadilan Bogor Raya itu, krisis Rohingya merupakan krisis kemanusiaan dan bukan konflik agama. “Serangan terhadap warga sipil non kombatan etnik Muslim Rohingya adalah pelanggaran HAM berat dalam klasifikasi genosida dan kejahatan kemanusiaan,” ujar bakal calon Walikota Bogor 2018 itu seperti dilansir kabarmerdeka.com, tadi malam.

“Pelanggaran HAM berat dengan aktor militer tampak sangat nyata, karena itu mekanisme internasional melalui ICC [Mahkamah Pidana Internasional -red] dapat menjangkau pemerintah Burma [Myanmar] dengan pemeriksaan aktor-aktor pengambil keputusan untuk diadili dalam kejahatan HAM berat tersebut,” sambungnya.

Selain mengecam kebrutalan operasi militer Myanmar, aktivis yang disebut dengan panggilan “Sang Pembela” itu juga mengingatkan kepada masyarakat agar mewaspadai politisasi isu Rohingya oleh kelompok tertentu di dalam negeri untuk mencetuskan konflik SARA.
“Krisis Rohingya harus dicegah untuk dipolitisasi oleh kelompok-kelompok gerakan populis Islam agar tidak disalahgunakan sebagai alasan persekusi, diskriminasi dan tindakan balas dendam berbasis SARA di Indonesia,” terangnya.

Ia pun mendorong agar PBB dan ASEAN melakukan peran aktif dengan mengintervensi kasus tersebut melalui utusan khusus kepada pemerintah Myanmar. “Juga negara-negara yang bergabung dalam ASEAN harus mengambil peran aktif seperti yang sudah dilakukan oleh utusan Indonesia Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,” sambungnya.

“Sekali lagi ini bukan konflik berbasis agama tetapi adalah kejahatan kemanusiaan, karena itu saya mengutuknya dan sekaligus mengajak saudara sebangsa melihat secara jernih masalah ini agar tidak timbul implikasi kebencian pada kelompok-kelompok tertentu di Indonesia yang diidentifikasi sama secara agama,” tegasnya.

Menyusul ketegangan bersenjata di Myanmar Barat itu, muncul rencana FPI Jawa Tengah yang akan mengepung Candi Borobudur. Menurut Sugeng, rencana tersebut hanya akan memperkeruh situasi di Indonesia.

“Itu adalah kelompok-kelompok populis Islam yang justru membuat keruh situasi Indonesia. Itu (pengepungan Candi Borobudur) tidak perlu. Dibubarkan saja kelompok-kelompok yang tidak ada nalar itu,” tutupnya. (bd)