BOGOR DAILY-Ratusan proyek pembangunan pada tahun anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor mendapat perhatian khusus dari Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Bogor. Hal itu karena ratusan proyek tersebut saat ini belum dik­erjakan. Kadin pun menuding ada keterlibatan tim sukses (timses) dari Wali Kota Bogor Bima Arya dalam mengatur proyek tersebut.

Ketua Satgas Kadin Agus Lukman meminta Pemkot Bogor segera men­distribusikan paket proyek tersebut. Kadin mengaku prihatin karena seluruh perusahaan yang diajukan belum mendapatkan paket proyek itu. Padahal, semua perusahaan yang diajukan kadin sudah diseleksi dan sesuai aturan. ”Kita prihatin karena banyak paket proyek di Dinas PUPR yang belum didistribusikan. Padahal, pertengahan tahun ini,” ujarnya.waktunya sangat mepet di

Seluruh proses distribusi, la­njut dia, harus sesuai meka­nisme dan alur pekerjaan ber­dasarkan undang-undang. Selama ini pendistribusian paket-paket itu banyak yang menyalahi aturan, sehingga pemkot harus melakukan pem­benahan. Kadin juga sudah menyeleksi seluruh perusa­haan di Kota Bogor untuk mengetahui perusahaan yang siap melaksanakan proyek pembangunan.

Perusahaan yang sudah diseleksi kadin sebanyak 158 perusahaan dari total 300 pe­rusahaan. Selanjutnya untuk verifikasi dilakukan dinas ter­kait. Contohnya di Dinas PUPR, jumlah paket proyek di bawah Rp200 juta sebanyak 104 paket yang diberikan kepada kadin. Sedangkan pengajuan kadin sebanyak 158 perusahaan. “Jadi sangat tidak sesuai an­tara yang didistribusikan dengan yang diajukan. Padahal di PUPR masih ada 700 paket yang be­lum didistribusikan, lalu akan dikemanakan paket itu,” te­rangnya.

Selain itu, menurut Agus, pe­rusahaan lokal lebih kompeten melaksanakan berbagai kegia­tan paket di bawah Rp200 juta atau Penunjukan Langsung (PL). Namun kenyataannya banyak perusahaan dari luar Kota Bogor yang mendapatkan paket PL tersebut. ”Kita akan berjuang agar paket di bawah Rp200 juta kembali sesuai atu­ran prosedurnya dalam pen­distribusian. Kami juga meny­esalkan Dinas Perumkim yang sama sekali tidak mengako­modasi pengajuan kadin untuk proyek pembangunan,” papar­nya.

Sementara itu, anggota Sat­gas Kadin Tumpal Panjaitan juga mempertanyakan soal pendistribusian paket di Dinas PUPR sebanyak 700 paket.  Kadin Kota Bogor menduga ada campur tangan timses Wali Kota Bima Arya dalam proyek proyek PL Pokir di sejumlah dinas instansi di Pemkot Bogor. Padahal secara aturan, peker­jaan proyek itu seharusnya dilakukan perusahaan yang sudah diseleksi dan diperiksa legalitasnya. Persyaratan di antaranya data perusahaan lengkap, Surat Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

”Diduga ada campur tangan pihak timses Bima Arya yang mengatur ngatur proyek di dinas dinas. Kita akan lakukan aksi demo apabila Pemkot Bo­gor masih mendistribusikan paket yang tidak sesuai aturan prosedural. Karena secara atu­ran, kadin berhak mendapatkan proyek tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala DPUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi menjelaskan, kegiatan pembangunan infrastruktur belum terealisasi saat ini dika­renakan belum selesai dari desain. Ia memastikan sekitar 500 proyek PL tersebut segera dilaksanakan minggu depan. “Kita masih menunggu desain, kalau memang desainnya sudah beres, maka segera kita sele­saikan,” katanya.

Terkait dugaan membagi-bagikan proyek kepada sejum­lah pengusaha lainnya, kata Chusnul, pengelolaan semua proyek PL merupakan ke­wenangan dari DPUPR. PL dilakukan sesuai dengan aturan berlaku dan kapasitas dari masing-masing penyedia jasa konstruksi. “Dalam Perpres 54/2007 semua itu kewenangan kita. Kita pun mempunyai kri­teria seperti apa. Sehingga kita tidak salah memilih peru­sahaan,” ungkapnya