Bogordaily.net – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3 sampai 5,9 persen dengan sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran atau konsumsi di kisaran 5 persen. Skenario optimistis itu tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan hal itu sangat mungkin dicapai karena Pemerintah terus memberikan dukungan melalui investasi dan pembiayaan stimulus perpajakan, mendorong daya saing investasi dan ekspor, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia termasuk melalui Program Kartu Prakerja dan adopsi teknologi digital nasional. Bahkan, Pemerintah juga akan memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

“Pemerintah juga melakukan pembangunan infrastruktur secara masif melalui pembelanjaan infrastruktur nasional baik belanja infrastruktur fisik maupun belajar infrastruktur digital yang dilakukan juga oleh Kementerian Kominfo,” ungkapnya dalam Webinar Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia: Investing and Trading Summit, secara virtual dari rumah dinas, Jakarta Selatan, Jumat, 18 Februari 2022.

Menteri Johnny menjelaskan secara umum perekonomian dunia memang perlahan mulai pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, sejak tahun 2020, banyak negara menerapkan kebijakan stimulus fiskal sehingga mengakibatkan perekonomian di tingkat global mengalami akselerasi pertumbuhan di tahun 2021.

“Bahkan sampai mencapai 5,5%. Hal ini tentu tidak bisa terus dipertahankan, sehingga seiring dengan berkurangnya stimulus, proyeksi Bank Dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia ini akan mengalami modernisasi menjadi sekitar 4,1% di tahun 2022 dan 3,2% di tahun 2023,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, Indonesia patut berbangga karena perekonomian nasional cukup resilien selama pandemi. Hal itu terlihat dari masa pemulihan ekonomi Indonesia yang hanya membutuhkan sekitar satu setengah tahun untuk kembali kepada parameter sebelum pandemi Covid-19. “Jauh lebih cepat dari masa pemulihan pascakrisis finansial Asia di tahun 1997-1998. Saat itu membutuhkan setidaknya lima tahun untuk bisa pulih,” ungkapnya.

Menteri Johnny optimistis langkah yang diambil Pemerintah akan membuat perekonomian nasional tumbuh lebih tinggi dari proyeksi yang dibuat oleh Bank Dunia. Menurutnya, dengan skenario business as usual, perekonomian Indonesia tahun 2022 sampai 2025 diperkirakan dapat tumbuh dalam rentang 5,2 sampai 5,5 persen.

“Dan dalam skenario rebound optimal perekonomian Indonesia dalam rentang waktu yang sama diperkirakan memiliki pertumbuhan yang jauh lebih tinggi mencapai 5,2 sampai 6, 5 persen.

Apabila memang rebound optimal, yang sedang kita siapkan di Indonesia pengolahan bahan sumberdaya alam untuk ekspor, penciptaan green industrial estate besar-besaran. Maka kita akan perkirakan pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih baik di tahun 2022 hingga tahun 2025 mendatang,” jelasnya.

Momentum Presidensi G20, Genjot Ekonomi Digital

Menkominfo menyatakan selama pandemi fokus Pemerintah diarahkan untuk sektor ekonomi dan kesehatan. Menurutnya selama dua tahun terakhir, Pemerintah juga mengalami tantangan besar selain pandemi, yaitu disrupsi teknologi digital.

“Bapak Presiden Joko Widodo menekankan untuk menangani kedua-duanya dalam tarikan dan hembusan nafas yang sama yaitu penanganan masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Momentum Presidensi G20 Indonesia, menurut Menteri Johnny akan dimanfaatkan untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam memandu pemulihan dampak pandemi dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Untuk Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah telah menetapkan tiga prioritas nasional yakni berkaitan dengan arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif, transformasi digital khususnya digital economy, dan yang ketiga terkait dengan transisi energi,” tegasnya.

Sebelumnya, Menkominfo menjelaskan kondisi perekonomian global yang terdampak pandemi. Menurutnya, Amerika Serikat juga mengalami tekanan inflasi, pengetatan kebijakan moneter, dan stagflasi, selain dampak di sektor kesehatan. “Kondisi itu berdampak pada tapering off dan kenaikan suku bunga flat, potensi stagflasi Amerika Serikat, lonjakan inflasi yang tinggi, pelambatan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Di tengah dinamika global seperti keterbatasan ruang fiskal dunia, climate change dan geopolitik, Menteri Johnny menyatakan optimistis kondisi di Indonesia akan relatif berbeda. Di Indonesia, kebijakan yang dilakukan untuk melakukan countercyclical melalui stimulus fiskal untuk mendukung transformasi pada tahap awal pandemi Covid-19, berbuah dengan baik dan hal itu menjadi bahasan dalam Forum G20 tahun 2022.

“Kalau di Amerika Serikat inflasi tinggi 7 persen, di Argentina hiperinflasi 50,9 persen, di Turki 45 persen tahun 2021, Indonesia justru mengalami inflasi yang rendah 2,18 atau hampir 2,2 persen. Hal ini karena ketepatan akurasi dan kemampuan adaptasi nasional, kemampuan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk menjaga perekonomian Indonesia dengan baik,” ungkapnya.

Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia serius dalam menjaga konsistensi reformasi struktural. Bahkan, guna menjaga pertumbuhan Indonesia tidak bergantung hanya pada stimulus fiskal saja. Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor lain, seperti konsumsi rumah tangga, investasi ekspor dan impor, industri pengolahan dan perdagangan.

“Agar kita mampu meningkatkan investasi sektor produktif dan mengembangkan ekonomi digital. Untuk itu kami menyiapkan prioritas Digital Economy Working Group ini dalam tiga sektor yaitu konektivitas dan postcovid-19 recovery, literasi dan keterampilan digital, serta cross-border data flow dan data free-flow with trust,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan sektor ekonomi digital memiliki potensi besar. Pada tahun 2021, valuasi transaksi ekonomi digital Indonesia berdasarkan gross merchandise value (GMV) sebesar USD70 Miliar atau setara dengan kenaikan 49 persen dibandingkan tahun 2020.

“Sementara di tahun 2025, prognosis ukuran dari ekonomi digital indonesia diperkirakan sebesar USD146 Miliar atau tingkat compound annual growth rate sebesar 20% dibanding tahun 2021. Sedangkan di tahun 2030, diperkirakan prognosis digital economy Indonesia mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan perkiraan tahun 2025 sebesar sekitar USD316 Miliar ,” tuturnya.

Teknologi Digital untuk Pasar Modal

Menteri Johnny mengakui pandemi juga memiliki dampak khusus ke Pasar Modal Indonesia. Menurutnya, selama Januari 2020 sampai Juli 2020, terjadi tekanan besar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia.

“Titik terendah pada Maret 2020 indeks kita sebesar 3.990. Namun, pemulihan bertahap terjadi di awal tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2022, di mana IHSG rebound dan melampaui sebelum IHSG sebelum Covid-19,” jelasnya.

Menurut Menkominfo kondisi itu memberikan gambaran bahwa pemulihan di sektor Pasar Modal berjalan sangat cepat. Dampak pandemi Covid-19 di kuartal pertama tahun 2021 tidak berlangsung lama. Ada tren positif di tahun 2021 ketika 54 perusahaan melakukan Initial Public Offering, sehingga sekarang jumlah perusahaan yang terdaftar mencapai 766 perusahaan.

“Rata-rata nilai transaksi harian menunjukkan tren yang positif. Nilai transaksi harian pascapandemi juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya. Kemudian, dana yang berhasil dikumpulkan dari IPO cukup besar yakni sekitar Rp62,6 Triliun. Dibanding 2020, persentase kenaikan bahkan mencapai 1000 persen,” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, capaian itu merupakan jumlah dana terbesar yang berhasil dikumpulkan IPO sepanjang sejarah Pasar Modal Indonesia. Tak hanya itu, Bursa Indonesia menjadi bursa dengan jumlah investor terbanyak di kawasan ASEAN selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2019.

“Karenanya, hal ini atau hal lain yang patut disoroti adalah peningkatan jumlah investor baru yang mencapai 92,7 persen dibandingkan tahun 2020 atau setara dengan 36,7 juta investor, sehingga saat ini ada sekitar 7,5 juta investor,” jelasnya.

Menkominfo kembali menegaskan capaian itu juga bisa terwujud dengan penciptaan pasar modal yang kondusif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurutnya, OJK melakukan relaksasi bagi pelaku industri pasar modal, pengendalian volatilitas dan menjaga stabilitas atau kestabilan pasar modal dan sistem keuangan, kemudahan perizinan dan pencapaian dokumen-dokumen, serta pelaporan-pelaporan.

“Kemudahan-kemudahan ini terus didorong oleh Pemerintah. Dalam beberapa tahun ke depan, pasar modal dapat semakin kondusif dan efisien,” ungkapnya.

Menteri Johnny memaparkan hasil studi yang menunjukkan urgensi adopsi teknologi digital oleh pelaku Pasar Modal. Menurutnya, restrukturisasi bisnis agar dapat mengalokasikan dana lebih banyak untuk teknologi digital akan mampu meningkatkan fleksibilitas dan kapasitas perusahaan. Oleh karena itu, Menkominfo mendorong perusahaan di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi digital baik dari sisi buyer side, saler side, dan penyediaan infrastruktur pasar keuangan.

“Perusahaan yang mengadopsi teknologi, misalnya, mengandalkan teknologi cloud dalam operasi bisnis dapat meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan kapasitas dan kelincahan. Dengan terhubung dengan teknologi cloud, dapat merasakan manfaatnya secara penuh dan menarik dan mempertahankan SDM yang tepat dengan keterampilan yang dibutuhkan,” jelasnya.

Selain Menkominfo Johnny G. Plate, hadir dalam webinar yakni Djustini Septiana yang mewakili anggota Dewan Komisioner OJK/Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal; Ketua PIPMI, Soeratman Doerachman; serta Kepala Divisi Riset Bursa Efek Indonesia, Verdi Ikhwan.***