Bogordaily.net – Dokter spesial syaraf RS PMI Bogor Dr. Banon Sukoandari Sp. S, menyatakan pada September terdapat 19 pasien yang dirawat di RS PMI Bogor akibat Covid-19, kini tersisa 1 pasien.
Hal itu disampaikannya saat merayakan HUT ke 76 PMI di Kalla Ballroom Gedung Afiat Center RS PMI yang beralamat di Jalan Pajajaran No. 80, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, Jumat 17 September 2021.
Dr. Banon Sukoandari Sp. S, juga menuturkan bahwa saat ini ruang ICU di PMI Bogor sudah kosong dari pasien Covid-19.
“Saat ini jumlah pasien covid-19 yang dirawat sudah jauh berkurang,” papar Dr. Banon Sukoandari Sp. S.
Lebih detail Dr. Banon Sukoandari Sp. S menuturkan, dari 5.344 pasien Covid-19 yang dirawat di PMI Bogor sejak Maret 2020 sampai sekarang, pasien meninggal mencapai 7 persen atau sebanyak 407 orang. Sebagian besar pasien Covid-19 yang meninggal sebagian besar saat ditangani di ruang ICU dan IGD.
“Penurunan pasien Covid19 yang sangat pesat ini selain dari usaha bersama dalam penanganannya oleh semua pihak, program vaksinasi juga yang mendorong penurunan kasus Covid19,” terangnya.
Kasus Covid-19 yang menurun khususnya di RS PMI Bogor kebanyakan pada minggu ke 3-4 di bulan Agustus sampai September 2021. Masa kritis sudah dilewati, dari mulai kekurangan oksigen sampai kekurangan ruangan.***
Bogordaily.net – Mewakili pimpinan DPRD Kota Bogor dan Komisi IV DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus mengunjungi Sekolah Dasar Negeri Otista yang ambruk akibat rapuhnya atap bangunan. Dalam kunjungan Rifki Alaydrus didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Hanafi, Camat Bogor Timur, Rena Da Frina, Kepala Sekolah SDN Otista, Siti Meisyaf’ah.
Achmad Rifki Alaydrus mengatakan, saat menerima informasi yang terjadi di SDN Otista, dirinya mewakili komisi lV mengecek langsung terkait ambruknya atap sekolah.
Dari hasil laporan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, kata Rifki, perbaikan atap ambruk akan di anggarkan melalui dana BTT tahun ini.
“Saat dilihat secara kondisi memang sudah tidak layak,” ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Komisi IV dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Achmad Rifki Alaydrus, Jumat 17 September 2021.
Ia juga menyampaikan banyak kondisi serupa di sekolah lainnya yang masih tidak layak dan akibat tidak adanya aktifitas di lingkungan sekolah dimasa pandemi.
“Kami meminta kepada dinas, mengenai teknis untuk inspeksi semua sekolah dan mendata sekolah mana saja baik SD maupun SMP yang masuk kriteria rusak sedang dan berat, kami di DPRD Kota Bogor akan memperjuangkan anggarannya,” katanya.
Dirinya menambahkan, Dinas Pendidikan Kota Bogor pun sudah mengajukan dan berkoordinasi dengan Wali Kota Bogor.
“Untuk total di ubah bangunannya kita lihat kembali dengan kemampuan daerah, kami dengan Dinas Pendidikan tetap fokus dalam perbaikan-perbaikan untuk sarana pra sarana terkait penunjang pendidikan di Kota Bogor,” jelasnya.
Achmad Rifki Alaydrus menyatakan, sangat prihatin dalam kejadian ini karena SDN Otista berada di pusat Kota.
“Ini menjadi perhatian yang lebih serius kedepannya,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hanafi menyampaikan, terima kasih kepada komisi lV DPRD Kota Bogor sudah respeck terhadap kondisi ini.
“Kita menginginkan semua sekolah di Kota Bogor bagus,” terangnya .
Kendati demikian, pihak nya sudah melaporkan ke Wali Kota Bogor dan meminta estimasi pembiayaan yang di perlukan. Usulan perbaikan bangunan SDN Otista sudah dianggarkan pihaknya pada tahun depan. Namun, anggaran yang disediakan sifatnya hanya perbaikan atapnya saja.
“Sudah kita anggarkan di tahun 2022. Namun sifatnya hanya perbaikan atap saja karena di survei teman-teman kita di Sarpras hanya perbaikan atap sehingga angkanya tidak besar,” jelasnya.
Dengan kejadian ini, dirinya sudah berkoordinasi dengan Dinas PU supaya mereka menilai berapa untuk biaya renovasi ini.
Hanafi berharap, Sekolah Bangka dan Sekolah Otista ini harus ideal, karena letaknya di Jalan strategis.*
Bogordaily.net – Mencuatnya kabar adanya oknum yang ‘bermain’ dalam internal Perumda Pasar Pakuan Jaya dalam tata kelola pedagang demi kepentingan pribadi harus ditindak secara tegas. Hal itu dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya.
Menurutnya, hal yang disampaikan oleh Ketua IKPPI saat audiensi pasca demonstrasi di Balai Kota Bogor, Rabu 15 September 2021, bukan informasi abal-abal.
“Bukan informasi abal-abal yang dianggap remeh-temeh, saya minta untuk diusut dengan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya.
Akan tetapi, Atty menekankan jika sebaliknya informasi yang disampaikan tidak mendasar dan tidak kuat berdasarkan bukti-bukti hal itu tentu saja beresiko.
“Jika yang disampaikan tidak memiliki dasar yang kuat dengan bukti-bukti yang memenuhi untuk dipertanggungjawabkan harus menerima resikonya,” tegasnya.
Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kota Bogor di bawah kepemimpinan Wali Kota Bima Arya, Wakil Walikota Dedie A.Rachim dan Sekretaris Daerah Syarifah Sopiah, segala aspirasi yang terbangun melalui komunikasi antara masyarakat dan pemerintah selalu menjadi perhatian penting, termasuk terkait adanya polemik penataan PKL yang terletak dipelataran gedung Blok B2 Pasar Kebon kembang Jalan Dewi Sartika, Bogor Tengah, Kota Bogor.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menyampaikan, Perumda Pasar Pakuan Jaya telah melaksanakan tugasnya sesuai Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan masyarakat serta Perda Kota Bogor Nomot 18 Tahun 2019 Tentang Perumda Pasar Pakuan Jaya.
“Terkait mekanisme penertiban PKL telah diatur dalam Perda Kota Bogor Nomor 1 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, dan apa yang telah dilakukan Perumda Pasar Pakuan Jaya sesuai dengan kewenanganya telah menjalankan tugasnya hal tersebut dalam Perda Kota Bogor Nomor 18 tahun 2019 tentang Perumda Pasar Pakuan Jaya,” kata Alma.
Sambung Alma, tujuan kebijakan yang dikeluarkan Perumda Pasar Pakuan Jaya adalah membantu pedagang dimasa pandemi Covid-19.
“Tentunya aspirasi beberapa PKL yang telah diarahkan oleh Perumda Pasar ke gedung Blok B2 Pasar Kebon kembang adalah salah satu kebijakan untuk membantu pedagang dimasa pandemi Covid-19, dan analisis terkait persoalan usaha memang tidak mudah,” jelasnya.
“Namun apa yang telah sampai ke Komisi I DPRD Kota Bogor melalui audensi dari ketua IKPPI beserta jajaran, menjadi catatan kami selaku pemerintah Kota Bogor dan segera akan disikapi, terutama terkait adanya oknum yang mengatasnamakan pemerintah untuk memanipulasi PKL agar terus melanggar aturan,” tambahnya.
Pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti yang telah merusak citra Pemkot Bogor, kemudian akan melakukan analisis melalui prosedur lidik terhadap pelanggaran Perda.
“Bukti-bukti akan kami kumpulkan terhadap oknum yang membuat kegaduhan tersebut dan dianalisis melalui prosedur Penyelidikan pelanggaran Perda Kota Bogor, hal ini sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi I DPRD Kota Bogor agar permasalahan ini segera dituntaskan,” tegasnya.
“Pertama melalui jalur nonlitigasi, jika masih belum bisa diselesaikan maka akan ditingkatkan kepada penegakan hukum,” pungkasnya***
Bogordaily.net– Buku ini bagaikan sebuah lobang, yang bisa dipakai untuk melihat wajah bangsa ini secara lebih utuh. Memang yang ditulis dalam buku ini adalah sosok Rizal Ramli, tapi secara substansi sebenarnya buku ini bercerita tentang realitas kebangsaan. Karena dari buku ini, kita dapat melihat penggalan peristiwa penting yang pernah dialami oleh bangsa ini. Buku ini juga bisa diibaratkan sebagai cermin, karena dari buku ini kita dapat menatap wajah kita sebagai bangsa.
Ini terjadi karena pertama, Rizal Ramli adalah sosok penting yang berperan secara langsung dalam proses perjalanan bangsa ini. Peran ini terlihat dari posisi srategis yang pernah dijabat oleh Rizal Ramli dalam pemerintahan, yaitu sebagai Menteri Keuangan, Kepala Bulog dan Menko Perekonomian pada Kabinet Persatuan Pembangunan di era kepemimpinan Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Maritim.
Yang menarik dari sosok Rizal Ramli ini adalah sikapnya yang konsisten dalam memperjuangkan nasib bangsa, baik saat berada di dalam maupun di luar kekuasaan melalui sikapnya yang kritis dan tegas. Ketika berada di dalam kekuasaan, Rizal Ramli tidak segan-segan berhadapan dengan beberapa kelompok maupun individu yang menurutnya tidak sesuai dengan kepentingan bangsa. Rizal Ramli berani megambil resiko dicopot dari jabatan karena sikapnya yang konsisten ini. Demikian juga ketika berada di luar kekuasaan, Rizal Ramli memberikan kritik yang tajam jika ada hal-hal atau kebijakan yang dirasa menyimpang.
Kedua, hal yang menarik dari buku ini adalah terkait dengan perjalanan hidup sosok Rizal Ramli sendiri yang dapat menjadi inspirasi masyarakat, khususnya generasi muda. Sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, untuk mencapai prestasi, ada proses panjang yang berliku, melelahkan dan bahkan sulit. Prestasi yang dicapai Rizal Ramli diperoleh dengan kerja keras dan penuh perjuangan. Dari menjadi aktivis mahasiswa, sampai menjadi pekerja saat belajar di luar negeri. Proses ini menjadi pelajaran bagi siapa saja bahwa keberhasilan tidak datang dengan mudah tetapi perlu perjuangan keras.
Setiap orang memang memiliki jalan hidup masing-masing untuk mencapai keberhasilam. Cara yang ditempuh oleh satu orang belum tentu cocok untuk diterapkan pada orang lain. Jalan kesuksesan seseorang belum tentu sama dengan jalan yang ditempuh oleh orang lain. Namun ada satu pesan moral yang bisa diambil dari buku yang berlaku untuk semua orang, yaitu prinsip perjuangan dalam mencapai keberhasilan. Suatu keberhasilan yang dicapai tanpa melalui perjuanan adalah kesuksesan semu.
Dari buku ini kita bisa melihat dan belajar bagaimana memegang prinsip dan idealism di tengah pusaran arus kepentingan. Sosok Rizal Ramli merupakan tipologi intelektual organik, sebagaimana yang dikonsepkan oleh Antonio Gramcy. Dia bukan tipologi intelektual yang hanya berada dalam tumpukan buku dan belantara konsep, tetapi seorang intelektual yang terjun ke lapangan dan basah kuyup dengan berbagai persoalan hidup. Rizal Ramli adalah intelektual yang tidak sekedar menginspirasi tetapi juga menggerakkan.
Akhirnya saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku yang sangat menginspirasi ini. Buku yang menceritakan sosok yang menjadi bagian dalam sejarah bangsa. Saya berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selamat membaca…….!!!
DR. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum.
[Pengantar Ibu Shinta Wahid untuk buku tentang Rizal Ramli yang akan terbit]
Bogordaily.net – ‘Street Woman Fighter’ saat ini sedang menjadi kompetisi dance viral di Korea. Semua kontestannya merupakan penari profesional yang merupakan koreografer terkenal untuk artis.
Para juri termasuk performance director Hwang Sang Hoon, penyanyi veteran BoA dan Taeyong NCT telah memicu kontroversi karena banyak netizen yang menganggap mereka tidak cukup mumpuni, untuk menilai dan menentukan kemenangan dalam kompetisi dance ini.
Menanggapi kontroversi pemilihan juri, kru produksi ‘Street Woman Fighter’ baru-baru ini angkat bicara untuk memberikan penjelasan.
Perwakilan acara tersebut mengatakan bahwa untuk mendekatkan genre street dance kepada pemirsa, kru produksi dan juri harus bekerja keras.
Para penari berasal dari berbagai usia, sehingga para juri dipilih dengan cermat untuk mewakili perspektif dari berbagai generasi.
Terutama Taeyong yang lebih banyak menerima kritikan, Juri program dance Mnet ‘Street Woman Fighter’ telah memberikan 100% pengalaman mereka ke dalam pertunjukan, sehingga mereka dapat membantu para penari lebih dekat dengan publik.
Tak asal pilih. Taeyong yang merupakan ketua dari NCT yang sering mengubah konsepnya berkali-kali karena bertambahnya anggota dipercaya dapat memahami perasaan sebagai leader dalam tim.
“Sebagai pemimpin NCT 127, Taeyong dapat menjadi perwakilan dari perasaan para pemimpin karena ia dapat bersimpati dengan kesulitan yang telah dialami oleh para pemimpin setiap kru,” tulisnya.
“.Selain itu, pandangan dari fancam juri sangat tinggi, dan ini dapat membantu meningkatkan popularitas acara dan mempromosikannya kepada penggemar internasional,” pungkas Mnet.***
Bogordaily.net – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyatakan perlu adanya kesetaraan antara perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan di Kementerian Agama (Kemenag).
Menurut Bukhori, ilmu pengetahuan tidak mengenal kata dikotomi atau pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan.
Sehingga Universitas Islam Negeri (UIN), yang semula Institut Agama Islam Negeri (IAIN), untuk membuka jurusan-jurusan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu terapan, memiliki hak yang sama dengan universitas di bawah Kemendikbudristek.
Bukhori mengungkapkan hal tersebut saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Aceh Besar, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Kakandepag Aceh Besar, Rektor UIN Ar-Raniry dan Rektor IAIN Lhokseumawe.
Hal itu dalam rangka meninjau peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi keagamaan negeri dan dukungan penanganan Covid-19 oleh Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI dan BNPB, di Kota Jantho, Aceh Besar, Aceh, Rabu (15/9/2021).
“Dalam konteks pendidikan, kami mendukung penuh, kalau kemudian yang semula IAIN kemudian menjadi UIN dengan berimplikasi adanya dosen-dosen dan juga jurusan-jurusan ilmu-ilmu terapan, beberapa kali sebenarnya sudah kita usulkan, kita bahas di rapat kerja dengan Menteri Agama, supaya ada kesetaraan antara universitas-universitas yang berada di bawah Kemendikbudristek dan di bawah Kemenag. Kenapa? Ilmu itu tidak mengenal dikotomi, sehingga hak-hak daripada UIN untuk membuka jurusan-jurusan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu terapan itu juga sama halnya,” tegas Bukhori.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu menekankan, dalam pendidikan perlu adanya keadilan anggaran yang juga menjadi mandat Pasal 31 UUD NRI 1945, itu jelas bahwa pendidikan itu adalah hak bagi masyarakat dan pemerintah berkewajiban menciptakan atau menghadirkan satu sistem pendidikan nasional.
Oleh sebab itu, jika satu sistem satu sistem pendidikan nasional itu, baik yang ada dalam pengelolaan Kemenag dan Kemendikbudristek, maka seharusnya tidak boleh ada dikotomi.
“Termasuk yang kami dorong di Komisi VIII DPR adalah ini khususnya pada pendidikan, berkali-kali kami tekankan perlunya kita mengadvokasi tentang keadilan anggaran, kita semua tahu bahwa, anggaran 20 persen yang ada yang ditegaskan yang menjadi mandat UUD NRI 1945 tidak boleh hanya didistribusi melalui pendidikan tertentu, kenapa? Karena di dalam Pasal 31 itu jelas, bahwa pendidikan itu adalah hak bagi masyarakat dan pemerintah berkewajiban menciptakan atau menghadirkan satu sistem pendidikan nasional,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I tersebut.
Untuk itu ia mengusulkan, perlu adanya satu anggaran yang sama antara anggaran pendidikan di Kemendikbud dan Kemenag.
“Karena menjadi sangat tidak adil kalau kemudian anggaran yang ada di Kemendikbudristek dan kemudian yang ada di Kemenag yang hanya kurang lebih sekitar Rp50 triliun tetapi itu adalah vertikal mulai dari Jakarta sampai Sabang, sementara untuk pendidikan nasional itu mulai dari yang 20 persen itu didistribusikan melalui transfer daerah, mulai provinsi, kabupaten/kota dan lainnya. Saya kira perlu adanya rasionalisasi, jadi ini kami terus perjuangkan, mohon dibantu dan didorong,” tutup Bukhori.
Sebelumnya Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry, Gunawan Adnan, menyampaikan adanya kendala UIN Ar-Raniry untuk membuka program studi (prodi) umum.
“Dengan diperluas status kami dari institut menjadi universitas, tentunya kami harus membuka prodi-prodi umum seperti misalnya ilmu fisika. Saat kita ajukan ke Kemendikbudristek karena hanya satu pintu, sementara Kemenag tidak memperbolehkan kita membuka prodi umum. Mereka mengatakan tidak bisa memberikan izin kepada UIN, karena UIN tidak boleh membuka selain ilmu alam murni, ini kan kami merasa di anaktirikan, jadi ini tolong menjadi perhatian,” kata Gunawan.***
Bogordaily.net – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bogor ajak DWP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DWP Kecamatan lakukan pelatihan e-reporting dan pengenalan buku administrasi DWP Kabupaten Bogor secara virtual di Ruang Rapat Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Rabu (15/9).
Dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaporan, dan tertib administrasi di tengah pandemi Covid-19.
Untuk diketahui turut menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan e-reporting dan pengenalan buku administrasi DWP Kabupaten Bogor secara virtual, yakni Sekretaris I DWP Kabupaten Bogor, Rini Otje, dan Sekretaris II Lia Irwan.
Ketua DWP Kabupaten Bogor, Nurhayati mengatakan, pelatihan e-reporting dilakukan dalam rangka pengembangan administrasi DWP Kabupaten Bogor, bukan hanya unit dinas dan kecamatan tetapi seluruh DWP Kabupaten Bogor.
Selain itu juga pelatihan e-reporting dilakukan melihat situasi dan kondisinya, saat ini sudah berjalan 2 tahun Kabupaten Bogor mengalami musibah Covid-19.
“Salah satu cara menertibkan administrasi serta pelaporan, kita lakukan dengan e-reporting. Tentunya tujuannya untuk sistem pelaporan elektronik dalam melaksanakan program kerja kita, agar bisa tetap berjalan yakni dengan cara seperti ini, salah satunya e-reporting,” ungkap Ketua DWP Kabupaten Bogor.
Suasana pelatihan e-reporting dan pengenalan buku administrasi DWP Kabupaten Bogor secara virtual di Ruang Rapat Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Rabu (15/9). (Istimewa/Bogordaily.net)
Menurut Nurhayati, dengan adanya kegiatan, meskipun ada musibah Covid-19 bukan berarti kegiatan-kegiatan khususnya DWP baik tingkat Kabupaten Bogor, Kecamatan dan SKPD bukan berarti tidak ada kegiatan.
Kegiatan harus tetap berjalan tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan Protokol Kesehatan ketat, Pola Hidup Bersih dan Sehat dan lainnya.
“Melalui e-reporting ini kegiatan kita bisa terlaporkan dengan baik, jadi semua bisa menginventarisi program kegiatan atau program kerja pada unitnya masing-masing. Setelah program kerja diketahui, dibuat, dan dilaksanakan dan dibuatlah untuk pelaporan secara elektronik,” kata Nurhayati.
Katanya, tujuan adanya e-reporting ini selain akan memiliki data terpilah dan data kegiatan, juga akan tersimpan dengan baik.
Selain itu juga pengumpulan data akan lebih efektif dan efisien, serta ingin tertib administasi terlebih di tengah kondisi dan situasi Covid-19.
“Kita akan melihat dan evaluasi , melaporkan dan merangking dari 40 kecamatan berapa yang melaporkan kegiatannya. Nanti akan terlihat kecamatan mana yang aktif, kita akan ada perangkingan, pada saat HUT DWP akan kita umumkan kira-kira kecamatan dan SKPD mana yang banyak melakukan kegiatan dan melaporkan,” terangnya.
Tambah Ketua DWP Kabupaten Bogor, untuk laporan yang wajib dilaporkan secara elektronik yakni kegiatan yang sesuai dengan tupoksi dan bidang, kesekretariatan misalnya sedang melakukan kegiatan pelatihan, membuat buku administrasi, pendalaman pembuatan SK, penertiban buku-buku, dilaporkan dalam bentuk dokumentasi foto.
“Kita ingin mempermudah proses pelaporan-pelaporan secara e-reporting, banyak manfaatnya pertama kita tidak perlu berangkat ke pemda untuk menyampaikan laporan, itu juga kan salah satu efisien dan efektif kita. Jadi tidak perlu menggunakan transport, alat mobilitas dan lainnya. Kedua sistem pelaporan secara elektronik ini kita dapat dengan mudah, melihat dan evaluasi,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan meskipun pelaporan sudah dilakukan secara elektronik tetapi catatan tertulis juga masih harus dilakukan dengan cara mencatatnya di buku administrasi.
“Yang sudah kita buat buku-bukunya jangan lupa setelah pelaporan e-reporting juga harus ada catatan di buku administrasi kegiatan bidang sekretariat dan lain-lain,” imbuhnya.***
Bogordaily.net – Kondisi pandemi sebabkan banyak pengemudi daring menunggak pembayaran BPJS, untuk membantu para pengemudi daring ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor melalui Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker) mengadakan Pelatihan Pembuatan BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) Rabu (15/09).
Pelatihan ini juga sebagai tindaklanjut dari audiensi para pengemudi daring dengan fraksi PKS DPRD Kota Bogor silam.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto memberikan gambaran mengenai pentingnya warga mengetahui dan bisa mengakses fasilitas yang diberikan pemerintah dan Dewan untuk warga.
“Jangankan mengakses, kerap warga tidak mengetahui adanya program-program dari pemerintah dan dewan. Padahal anggaran sudah tersedia. Kesempatan kali ini, PKS memfasilitasi warga Kota Bogor untuk bisa mengakses dan memanfaatkan semua program yang ada,” jelas Atang, politisi PKS yang juga sebagai Ketua DPD PKS Kota Bogor.
Kegiatan yang mengundang pimpinan 11 komunitas pengemudi daring ini juga dihadiri oleh Anggota Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti, Anggota Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Angga Alan Surawijaya.
“Kegiatan ini kami adakan agar masyarakat kota Bogor bisa akses langsung fasilitas jaminan kesehatan dari pemerintah kota bogor. Banyak ditemukan di lapangan, karena ketidaktahuan cara mengakses, akhirnya warga menitipkan pengurusan dokumen BPJS pada orang lain. Kondisi ini akhirnya memaksa warga untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar,” jelas Endah Purwanti, yang sebelumnya juga sempat mediasi, para pengemudi daring dengan Dinas Sosial Kota Bogor.
Foto bersama setelah Pelatihan Pembuatan BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) Rabu (15/09). (Istimewa/Bogordaily.net)
PKS Jadi yang Pertama
Panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini mendapat sambutan luar biasa dari para pengemudi daring. TIdak hanya dari Kota Bogor, tapi juga dari daerah sekitar.
Kegiatan ini juga menjadikan PKS sebagai partai pertama di Kota Bogor yang menginisiasi dan memfasilitasi warga Kota Bogor.
Kepala Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pegkajian Data Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Bogor, Rully Hasanul Basri yang diundang sebagai narasumber dalam pelatihan ini berikan apreasiasi atas inisiatif PKS.
“Dinas Sosial terus melakukan sosialisasi mengenai aplikasi SOLID kepada seluruh warga kota Bogor. Terima kasih kepada PKS Kota Bogor yang telah memfasilitasi kegiatan ini,” ujarnya.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Angga Alan yang turut hadir dalam kegiatan ini sampaikan terima kasihnya kepada para peserta kegiatan.
“Saya melihat antusiasme yang sangat besar dari para peserta. Atas kepercayaannya untuk menitipkan aspirasinya lewat PKS, kami ucapkan terima kasih,” ucap Angga.
Ketua Bidnaker PKS Kota Bogor, Budiman Sudardi menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan pelayanan kepada warga tidaklah berhenti disini.
“Kegiatan senada akan kami adakan di gelombang berikutnya, tentu dengan tema-tema yang sangat dibutuhkan oleh warga kota Bogor,” ucap Budiman. Adv
Bogordaily.net – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendorong PT PLN (Persero), untuk memanfaatkan momen pertumbuhan sejumlah transaksi digital yang sangat cepat pertumbuhannya.
Hal yang dimaksudnya adalah menghadirkan secara masif ketersediaan dan infrastruktur internet yang memadai dan menjangkau semua daerah termasuk di desa-desa.
Hal tersebut diungkapkan politisi yang akrab disapa Demer dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VI DPR dengan sejumlah CEO e-commerce yang ada di Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021), guna membahas pertumbuhan transaksi digital masa kini.
Tentu saja momen tersebut harus dimanfaatkan dengan ketersediaan dan infrastruktur internet yang memadai dan menjangkau semua daerah termasuk di desa-desa.
Ia menegaskan kembali pada rapat sebelumnya dimana PLN berjanji akan memasok internet sampai ke desa-desa.
“Saya rapat juga dengan PLN dan PLN menyanggupi jaringan internet dan infrastruktur sampai ke desa,” ujar Demer.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengatakan dalam pertemuan sebelumnya dengan pedagang pasar, mereka juga sangat berharap internet bisa sampai masuk ke desa-desa.
Dengan adanya hal tersebut dikatakan Demer para pedagang pasar akan mengalihkan sistem perdagangan mereka ke sistem aplikasi online, sebab mereka mempercayai hal tersebut.
“Termasuk mereka (pedagang) juga akan mengarah pada lebih kepada online karena mereka bisa memastikan bahwa nantinya pasar itu hanya menjadi stockist di pasar-pasar yang ada sekarang. Ini menjadi kesempatan bersama untuk bekerjasama bersinergi dalam mengembangkan perdagangan di dalam negeri kita maupun untuk luar negeri kita,” tambah Demer.
Dengan adanya pertumbuhan e-commerce yang sangat besar di dunia, Demer berharap Indonesia dapat menguasai pasar industri tersebut.
“Dengan pertumbuhan e-commerce yang nomor satu di dunia, saya berharap kita bisa jadi sangat menang di industri ini,” ujar legislator dapil Bali tersebut.
CEO Gojek Kevin Aluwi dalam RDPU dengan Komisi VI juga menyampaikan bahwa akselerasi pertumbuhan transaksi digital, terus mengalami pertumbuhan yang signifikan.
“Karena pandemi ini terjadi, ada efek akselerasi terhadap adopsi teknologi digital oleh masyarakat. Tentunya UMKM-UMKM yang bisa go digital ini bisa menikmati pertumbuhan yang menurut kami cukup pesat dalam tahun-tahun ke depan bahkan setelah pandemi ini berakhir,” ujar Kevin.***
Bogordaily.net – Sebuah video aksi Lionel Messi di laga kontra Club Brugge beredar di media sosial yang justru membuat fans Paris Saint-Germain khawatir.
Paris Saint-Germain harus menerima hasil imbang 1-1 saat melawat ke kandang Club Brugge dalam matchday 1 Grup A Liga Champions 2021-2022, Rabu 15 September 2021.
PSG unggul lebih dulu ketika pertandingan baru berjalan 15 menit lewat sepakan first time Ander Herrera.
Club Brugge mampu menyamakan skor 12 menit berselang melalui lesakan Hans Vanaken.
Sorotan tajam mengarah ke sang megabintang asal Argentina, Lionel Messi.
Dilansir dari Whoscored, sebenarnya penampilan La Pulga tak jelek-jelek amat.
Messi melepas 3 tembakan dan 3 operan kunci, jadi yang terbanyak di antara pemain PSG lainnya.
Problemnya adalah karena Messi gagal mencetak gol di laga kontra Club Brugge.
Hal ini membuat khawatir fans PSG.
Ada satu momen yang tertangkap kamera saat Messi ‘mengutak-atik’ si kulit bulat di hadapan tiga pemain Brugge guna mencari ruang untuk mengoper atau melakukan dribel.
3 pemain Club Brugge hanya bisa menonton dan terdiam.
