Bogordaily.net – Bupati Bogor, Ade Yasin mendampingi Presiden, Joko Widodo bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam vaksinasi massal pertama di Kabupaten Bogor yang digelar pada Kamis, 17 Juni 2021 di Stadion Pakansari.
Kegiatan 10.000 vaksinasi massal tersebut diperuntukan untuk warga Kabupaten Bogor yang berumur 18-59 tahun dan diprioritaskan untuk orang yang sehari-hari bekerja sebagai pelaku usaha, tokoh agama, serta tenaga pendidik.
“Sebanyak 10.000 hari ini serentak dilakukannya vaksinasi. Baik yang ada di Stadion Pakansari dan beberapa rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor seluruhnya 10 ribu,” kata Jokowi mengawali sambutannya di Stadion Pakansari pada Kamis, 17 Juni 2021
Presiden Jokowi pun tidak hanya meninjau yang ada di lokasi Stadion Pakansari. Namun, ia meninjau pula secara virtual menyapa pelaksanaan vaksinasi yang serentak berlangsung di rumah sakit dan puskesmas di kawasan Bogor pada hari ini.
Vaksinasi massal ini akan terus digencarkan di semua sektor untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal seperti yang disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau ke lokasi vaksinasi massal di stadion.
Kemudian, Jokowi pun mengharapkan agar bersama-sama tetap mempercepat program vaksinasi ini dengan secepat-cepatnya. Targetnya paling tidak di Kabupaten Bogor ini bulan Agustus itu sudah tercapai kekebalan komunal (herd immunity).
“Semua pihak bersama-sama harus bekerja keras mempercepat vaksinasi COVID-19. Diharapkan, Agustus mendatang sudah terbentuk kekebalan kelompok atau dikenal herd immunity di Kabupaten Bogor,” tutur Jokowi.
Sebelumnya datang ke lokasi Stadion Pakansari, pada hari yang bersamaan Kamis, 17 Juni 2021 Presiden RI, Joko Widodo pun meninjau pelaksanaan Vaksinasi massal pada 1.500 penumpang KRL di Stasiun Bogor.***
Bogordaily.net – Presiden RI, Joko Widodo meninjau pelaksanaan Vaksinasi massal terhadap 1.500 penumpang KRL di Stasiun Bogor, Kamis 17 Juni 2021.
Terlihat dilokasi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kodim 0606, Inf Robby Bulan, Danrem 061, Ahmad Fauzi serta Forkopimda.
Jokowi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi massal di Stasiun Bogor dikhususkan kepada penumpang dan kepada pekerja yang ada di Stasiun Bogor.
“Pagi hari ini saya melihat pelaksanaan vaksinasi di Stasiun Kota Bogor. Kita tahu Bogor adalah wilayah aglomerasi penyangga dari Ibu Kota Jakarta, sehingga interaksi mobilitas semuanya tinggi,” ujar Presiden RI Jokowi saat meninjau vaksinasi massal di Stasiun Bogor, Kamis 17 Juni 2021.
Jokowi menambahkan, ingin memberikan prioritas baik bagi penumpang KRL. Kemudian penumpang kereta api, juga para pekerja yang ada di stasiun untuk melindungi mereka dari virus Covid-19.
“Pelaksanaan vaksinasi massal digencarkan, karena pemerintah menginginkan percepatan vaksinasi. Sehingga tercapai kekebalan komunal dan penyebaran Covid-19 bisa ditekan,” katanya.
Jokowi menyebut, pelaksanaan vaksinasi massal dilakukan di lokasi-lokasi yang interaksinya tinggi seperti di stasiun kereta, terminal bus, bandara dan pelabuhan.
Ia berharap dengan vaksinasi massal, semua sektor dapat terlindungi dari penyebaran Covid-19.
“Kita ingin ada percepatan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi yang mobilitasnya tinggi, baik itu stasiun kereta, terminal bus, airport dan juga pelabuhan,” pungkasnya.***
Bogorday.net – Vice President (VC) Corporate Communication KCI, Anne Purba mengatakan, pelaksanaan vaksinasi massal terhadap 1.500 pengguna KRL di Stasiun Bogor, Kamis 17 Juni 2021.
“jadi kita ada fasilitas untuk tempat. Namun untuk penumpang yang belum vaksin boleh datang ke kita, ada 1.500 dibagi untuk dua hari ini ya,” ujar, Anne Purba kepada awak media, Kamis 17 Juni 2021.
Anne Purba menambahkan, untuk vaksinasi massal di Stasiun Bogor pendaftarannya lewat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor.
“Jadi memang vaksinasi ini sumbernya dari pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. membuat central vaksin untuk pengguna jasa commuter line,” katanya.
Anne menjelaskan, banyak masyarakat umum menggunakan jasa kereta api, karena bagaimana pun commuter ini adalah aktif bekerja.
“Jadi kami memfasilitasi vaksinasi massal dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk pengguna jasa commuter line,” ucapnya.
Salah satu penumpang pengguna commuter line asal Bogor, Andri memaparkan, pandemi ini belum berakhir. Dengan adanya vaksinasi massal di Stasiun Bogor sangat membantu sekali.
“Untuk masyarakat khususnya penggunaan commuter line, wajib divaksin,” tandasnya.***
Bogordaily.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Bogor merupakan wilayah aglomerasi penyangga dari Ibu Kota Jakarta.
Sehingga pelaksanaan vaksinasi di Stasiun Bogor menjadi prioritas karena interaksi mobilitasnya tinggi.
Presiden Jokowi meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Stasiun Kota Bogor, Kamis (17 Juni 2021).
“Pagi hari ini saya melihat pelaksanaan vaksinasi di Stasiun Kota Bogor. Kita tahu Bogor adalah wilayah aglomerasi penyangga dari Ibu Kota Jakarta, sehingga interaksi mobilitas semuanya tinggi,” ujar Jokowi.
Pelaksanaan vaksinasi massal di Stasiun Bogor tidak hanya dikhususkan kepada penumpang, melainkan juga kepada pekerja yang ada di Stasiun Bogor.
“Oleh sebab itu kita ingin memberikan prioritas, baik bagi penumpang KRL atau juga para pekerja yang ada di stasiun untuk melindungi mereka dari covid-19,” ucapnya.
Jokowi juga menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi massal digencarkan karena pemerintah menginginkan percepatan vaksinasi. Sehingga tercapai kekebalan komunal dan penyebaran covid-19 bisa ditekan.
Pelaksanaan vaksinasi massal dilakukan di lokasi-lokasi yang interaksinya tinggi seperti di Stasiun kereta, Terminal bus, Bandara dan Pelabuhan.
“Kita ingin ada percepatan percepatan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi yang mobilitasnya tinggi, baik itu stasiun kereta, terminal bus, airport dan juga pelabuhan karena disitulah kalau tidak kita segerakan akan terjadi penyebaran dan kita harapkan pagi hari ini, dengan dimulainya vaksinasi di stasiun dan lingkungannya. Saya harapkan semuanya bisa terlindungi dari covid19,” tegasnya.
Jokowi berharap dengan vaksinasi massal ini, semua sektor dapat terlindungi dari penyebaran covid-19.***
Bogordaily.net – Penumpang KRL di Stasiun Bogor akan divaksin COVID-19. Hari ini, Kamis 17 Juni 2021, telah disiapkan 1.500 dosis Vaksin untuk 1.500 penumpang.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi ini sasarannya untuk pengguna jasa KRL.
“Dipilihnya pengguna jasa KRL sebagai sasaran penerima vaksin, karena masuk dalam kategori rentan terpapar COVID-19,” kata Bima.
Bima Arya juga mengatakan, pengguna jasa KRL adalah warga Kota Bogor dan sekitarnya yang bekerja di Jakarta atau juga sebaliknya.
“Di Jakarta dan Bogor saat ini tren penularan COVID-19 meningkat lagi, sehingga harus di antisipasi. Salah satu langkah antisipasinya adalah melakukan vaksinasi,” lanjut Bima.
Menurut Bima, stok vaksin COVID-19 di Dinas Kota Bogor masih ada tapi jumlahnya sangat terbatas.
“Saya akan meminta tambahan vaksin lagi kepada Menteri Kesehatan, karena Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi), termasuk wilayah yang menjadi prioritas sasaran vaksinasi tahap ketiga,” ujarnya
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, sebelumnya telah mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bogor mendapat kiriman vaksin dari Kementerian Kesehatan, sebanyak 1.050 vial vaksin sinovac atau sebanyak 10.500 dosis untuk 5.250 orang sasaran.
“Vaksin itu sudah digunakan sebagian, dan saat ini posisinya sudah kurang dari untuk 4.000 orang sasaran,” ujarnya.***
Bogordaily.net – Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terpenuhinya beragam pelayanan publik. Satu lagi yang baru saja diluncurkan adalah Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).
Program ini diluncurkan Wali Kota Bogor, Bima Arya, di UPTD IPAL Tegal Gundil, Bogor Utara, Selasa lalu. Bentuk layanan ini adalah penyedotan lumpur tinja dari septic tank rumah warga oleh UPTD IPAL Kota Bogor yang dilakukan secara terjadwal.
Untuk mendukung pelayanan tersebut, saat ini UPTD IPAL PUPR Kota Bogor telah dilengkapi 5 unit mesin penyedot lumpur tinja dengan kapasitas 2 sampai 3 kubik.
Acara Peluncuran LLTT Selasa (15 Juni 2021)
Pelayanan juga mampu menyentuh kawasan pemukiman yang tergolong cukup padat, karena tersedia dua unit motor tangki dengan kapasitas 0,4 kubik.
Dengan adanya layanan ini, diharapkan mutu lingkungan di Kota Bogor akan lebih terpelihara, karena pencemaran limbah cair tinja bisa lebih dikurangi.
Mutu lingkungan yang terpelihara, dapat berpengaruh positif pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Diantaranya, mutu air tanah bisa lebih terjaga.
Kondisi itu menguntungkan ketika banyak warga, masih tergantung pada sumber air di sekitar tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Ketersediaan air bersih tentu dapat membantu terpeliharanya kondisi kesehatan masyarakat.
Pemerintah Kota Bogor sudah memulai program layanan ini sejak tahun 1996 melalui proyek P3KT. Selanjutnya di tahun 2007 hingga 2020 program ini dikembangkan dan seluruhnya didanai APBD dan APBN.
Dalam pengembangan inilah, ikut serta USAID Indonesia melalui program Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (IUWASH PLUS).
Wali Kota Bogor Berbincang Mengenai LLTT
Wouter Sahanaya, Regional Manager dan Tim IUWASH PLUS Jawa Barat, DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa pihaknya juga memfasilitasi Pemerintah Kota Bogor dalam pembentukan kebijakan-kebijakan terkait sanitasi, air dan pengarusutamaan gender. Dalam setiap kegiatan dan pembentukan perjanjian kerjasama lintas regional di bidang konservasi air.
“Keikutsertaan kami adalah melakukan pendampingan di sektor layanan air bersih, layanan sanitasi yang aman dan perilaku hidup bersih dan sehat,” jelas Wouter Sahanaya.
Pendampingan yang diberikan kepada warga masyarakat, pada dasarnya bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola limbah tinja.
Selain diingatkan untuk tidak lagi membuang limbah itu ke aliran sungai, masyarakat juga didorong untuk bisa menyediakan septic tank yang aman di rumahnya masing-masing atau secara komunal. Keberadaan lumpur di dalam septic tank itulah yang melalui program LLTT dapat ditangani lebih baik.
Adanya aspek mengubah kebiasaan masyarakat, membuat program LLTT memiliki dimensi kultural. Jadi sebagaimana yang dikatakan Bima Arya pada saat peluncurannya.
“Saya melihat bahwa ikhtiar ini bukan sekedar membangun infrastruktur dengan sistem teknologinya tetapi juga harus diiringi, bagaimana ikhtiar kita bisa bersama membangun edukasi berkesinambungan terkait kebiasaan warga untuk melengkapi inovasi fisik dan aplikasinya.” ujar Bima.
Menurut Bima, membangun kebiasaan dan membangun kultur adalah perjuangan semua pihak selain membangun infrastruktur.
Pada akhirnya ikhtiar yang dilakukan diharapkan bukan hanya sebatas soal kesehatan dan kualitas hidup tetapi juga kesejahteraan.
“Jika sistem yang ada sudah berjalan dan kebiasaan sudah diubah maka akan memberikan dampak bagi kesejahteraan melalui PAD, baik secara tidak langsung atau secara langsung,” lanjutnya.
Bima juga menilai, program LLTT cocok dengan semangat Kota Bogor yakni Smart City. Kedepan infrastruktur yang ada, secara bertahap akan terus dibangun dan disempurnakan, berikut bentuk dan teknis pelayanannya.
Oleh karena itu Bima mengingatkan perangkat daerah terkait, untuk terus mengawal pelaksanaan pelayanan ini, sehingga diharapkan tidak tersendat atau terhenti karena faktor teknis.
Penerapan Prokes di Acara LLTT, Selasa (15 Juni 2021)
Chief Party USAID IUWASH Plus, Bill Parente turut berharap, peluncuran ini menjadi promosi kepada semua pihak bahwa LLTT harus dilakukan untuk menjaga tidak terjadinya pencemaran air tanah, mewujudkan derajat kesehatan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.
“Masyarakat harus mengerti pentingnya sedot tinja secara terjadwal untuk menjaga kesehatan lingkungan bersama,” katanya.
Sementara itu, Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Prasetyo mengingatkan bahwa kunci utama penyelenggaraan air limbah domestik adalah kualitas pelayanan.
“Salah satu kunci utama dari penyelenggaraan air limbah domestik adalah kualitas pelayanan. Keberadaan tata kelola pelayanan yang baik dan profesional untuk pengelolaan yang terpusat maupun setempat menjadi mutlak diperlukan.” ujar Prasetyo.
“Tidak sekedar infrastruktur semata tapi juga bagaimana menjamin Infrastruktur yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat serta memenuhi kualitas pengolahan yang dipersyaratkan sehingga air limbah domestik yang diolah sudah aman untuk dibuang kembali ke lingkungan,” lanjutnya.
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengungkapkan, LLTT di Kota Bogor merupakan program kedua yang diluncurkan di Indonesia kerjasama dengan USAID IUWASH.
Intervensinya sudah dilakukan 129 lokasi yang bersifat komunal maupun individual. Setelah menerapkan, mengembangkannya pada skala wilayah dan kawasan.
Program ini ke depannya akan dikembangkan untuk skala kota. Semoga dapat diwujudkan dan ikhtiar itu tetap perlu dukungan dari masyarakat.***
Bogordaily.net – Penyebaran Covid-19 dalam satu bulan terakhir kembali meningkat tajam di berbagai daerah yang dibarengi dengan munculnya varian baru.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran untuk menjadi pedoman masyarakat dalam kegiatan di rumah ibadah.
Melalui Surat Edaran No SE 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah.
Menag berharap umat beragama tetap bisa menjalankan aktivitas ibadah sekaligus terjaga keselamatan jiwanya dengan cara menyesuaikan kondisi terkini di wilayahnya.
“Saya telah menerbitkan surat edaran, sebagai panduan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemutusan mata-rantai penyebaran Covid-19 di rumah ibadah,” ujar Menag Yaqut di Jakarta, seperti dikutip dari Humas Kemenag. Rabu (16 Juni 2021).
Menag menjelaskan, untuk kegiatan keagamaan di daerah zona merah untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari Covid-19.
Untuk masalah penetapan perubahan wilayah zona dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing.
“Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah juga dihentikan sementara di daerah zona merah dan oranye sampai dengan kondisi memungkinkan,” ujar Menag.
Menag menegaskan, kegiatan peribadatan di rumah ibadah di daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran Covid-19, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat.
Dengan kasus Covid-19 yang naik tajam, maka harus menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
“Lakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan Satuan Tugas Covid-19 setempat,” tegasnya.
Untuk teknis pelaksanaannya, Kementerian Agama sudah mengatur hal tersebut melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadah.
Kepada jajarannya di tingkat pusat, Menag juga minta untuk melakukan pemantauan pelaksanaan surat edaran ini secara berjenjang.
Demikian juga para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Penyuluh Agama dan juga Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan serta pengurus rumah ibadat juga diinstruksikan melakukan pemantauan.***
Bogordaily.net – Selama pandemi Covid-19, kita masih akan beraktivitas Work From Home (WFH). Perlu adanya kemampuan khusus untuk terus konsisten dan lancar bekerja dalam situasi ini.
Para generasi milenial perlu memiliki kemampuan khusus untuk bekerja secara WFH. Salah satunya yakni kemampuan teknis.
Perusahaan besar saat ini cenderung membutuhkan individu yang memiliki keterampilan teknis untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Kemampuan teknis untuk WFH ini biasanya mengarah pada penggunaan teknologi. Seperti keahlian dalam mengoperasikan aplikasi editing video, desain grafis, pengolah angka, pemograman, dan lain sebagainya.
Keterampilan komunikasi juga menjadi daya tawar penting bagi perusahaan. Terutama bagi perusahaan telekomunikasi atau perusahaan yang memiliki media sosial.
Dengan adanya Covid-19, banyak perusahaan yang mengubah alur bisnisnya dari offline menuju online. Mereka tentu membutuhkan seorang admin yang pandai berkomunikasi, baik secara lisan atau tulisan.
Sistem kerja WFH mengubah budaya perusahaan. Melalui fasilitas internet, saat ini kita bekerja secara virtual. Dengan maraknya rapat online, potensi untuk menjadi asisten virtual cukup besar.
Di samping berkemampuan secara teknis, milenial juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik atau kemampuan penerjemah.
Hadirnya teknologi online membuat pasar yang awalnya lokal menjadi global. Untuk menuju ke arah pasar internasional, maka perusahaan dituntut untuk berkomunikasi menggunakan bahasa asing.
Selain itu, saat ini juga banyak lowongan pekerjaan sebagai penerjemah yang tentu gajinya lumayan besar. Kemampuan penerjemah bagi generasi milenial untuk WFH penting diperhatikan.
Sebenarnya kemampuan untuk manajemen waktu yang menjadi kemampuan utama. Ini dikarenakan ketika WFH waktu antara bekerja dan aktivitas di rumah membaur menjadi satu.
Meski dalam kemampuan teknis baik, jika manajemen waktu buruk akan membuat semua pekerjaan yang dilakukan menjadi berantakan.***
Bogordaily.net – Kasus Covid yang melonjak dratis, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor meminta 101 Puskesmas yang tersebar di 40 Kecamatan harus lebih sigap.
Dinkes juga menghimbau agar Puskesmas cepat tanggap menghadapi kasus Covid-19. Meliputi tes PCR yang digratiskan.
Demi mewujudkan tenaga kesehatan yang cepat tanggap. Sekretaris Dinkes Kabupaten Bogor, Dedi Syarif mengajak 101 Puskesmas untuk aktif melakukan 3T yakni Testing, Tracking dan Treatment terhadap masyarakat Kabupaten Bogor.
“Dalam hal ini Dinkes juga memiliki SOP untuk melaksanakan testing, tracking dan treatment,” ujar Dedi Syarif.
Penerapan protokol Kesehatan 3T yang dilaksanakan untuk pengendalian pandemi Covid-19 yakni :
a. Testing adalah meliputi pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari seseorang yang memiliki gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) untuk mengkonfirmasi adanya kasus positif COVID-19.
b. Tracking adalah pelacakan kontak erat (Contact tracing) adalah rangkaian kegiatan untuk memutus rantai penularan. Elemen utama pada implementasi pelacakan kontak adalah pelibatan dan dukungan masyarakat.
Perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan situasi wilayah, masyarakat, budaya, dukungan logistik, pelatihan dan supervisi, serta sistem manajemen data pelacakan kontak.
c. Treatment adalah meliputi kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi klinis.
Lanjut Dedi menjelaskan, pada saat ada masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19, akan langsung dilakukan tracking keluarga dan lingkungan.
Selanjutnya akan dilakukan treatment, baik itu isolasi mandiri, isolasi di pusat isolasi ataupun isolasi di rumah sakit apabila memang pasien tersebut merasakan gejala-gejala.
Selain itu, Dedi menyatakan bahwa Dinkes Kabupaten juga telah menyediakan Sistem Aplikasi SiTegar yakni (Sistem Informasi Tempat Tidur Ruangan Rujukan Rumah Sakit).
Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, jika ada yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Masyarakat Kabupaten Bogor dalam hal pelaporan bisa langsung menghubungi call center yang tertera di laman SiTegar yang aktif 24jam untuk pelayanan evakuasi,” ucap Dedi.
Dedi selaku Sekretaris Dinkes bersama Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes, Adang Mulyana menanggapi beredarnya aduan masyarakat.
Masyarakat mengadukan adanya Puskesmas yang tidak merespons terhadap pelaporan masyarakat yang terkonfirmasi, bahkan adanya aduan PCR di Puskesmas berbayar.
“Sampai saat ini Dinas Kesehatan belum ada laporan terkait hal tersebut, dirinya juga menegaskan test PCR di seluruh puskesmas itu gratis atau tidak berbayar. Jika ada Puskesmas yang no respon dan meminta bayaran untuk PCR segera laporkan” ungkap Dedi Syarif.***
Bogordaily.net – Bank Emok atau Bank Keliling seolah tak kunjung jadi solusi, bahkan kehadiran mereka terus menjadi gejolak ditengah-tengah masyarakat meksipun ada yang menerima, namun justru banyak juga yang menolak kehadirannya.
Hal itu dikatakan oleh Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bogor asal Desa Pasarean, Ruhiyat Sujana yang menyayangkan jika ada masyarakat masih tergoda Bank Emok, dan Bank Keliling.
“Bank Emok bahkan Bank Keliling tidak menjadi solusi, kahadiran mereka terus menjadi gejolak ditengah tengah masyarakat. Karena Bank Emok, ada juga suami istri yang sampai cerai. Itu yang tidak di inginkan,” kata Ruhiyat.
Lanjutnya, pinjaman dari bank tersebut cepat cair dan bisa digunakan oleh masyarakat dengan sangat mudah.
“Memang untuk persyaratan pinjam ke Bank Emok sangat mudah dan cepat cair, akan tetapi suku bunga yang dikenakan cukup membebankan warga. Jika tidak digunakan dengan baik pinjaman tersebut, yang ada banyak warga yang tak sanggup bayar,” ucapnya.
Dirinya juga sadar pasti ada saja yang tidak senang ketika menyikapi terkait Bank Emok, dengan berdalih soal ‘solusi’ kesiapa ketika warga mau pinjam.
“Masalah meminjam ke Bank Emok, benar-benar pinjam karena kebutuhan atau kemauan? Bukan hanya soal kebutuhan saja tapi soal keyakinan, jangan sampai pinjam karena bukan kebutuhan yang urgent dan pinjaman tersebut malah tidak mendapat keberkahan,” tegasnya.
Secara pribadi dirinya sudah lama menyikapi fenomena maraknya Bank Emok. Alhasil, warga menjadi bagian dari penyebab maraknya praktek tersebut.
Sebelumnya, kehadiran kedua bank tersebut seolah menjadi momok yang membuat kegaduhan ditengah masyarakat.
Pasalnya sampai saat ini masih terjadi kontradiktif antara masyarakat kalang bawah disisi lain dapat memenuhi kebutuhan, namun di sisi lain bunga bank yang diberikan cukuplah tinggi.
Akibatnya tidak sedikit masalah yang terjadi mulai dari kasus perceraian hingga terjadi ketimpangan sosial, yang tentunya harus menjadi tanggung jawab bersama khususnya keseriusan pemerintah.
Seperti yang terjadi di wilayah Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, penolakan terjadi diungkapkan Ketua Paguyuban RT, RW Desa Pasarean, Ade mengatakan keberadaan tersebut tentunya sangat meresahkan warga.
Ketika Bank Emok dan Bank Keliling dilarang masuk, tentunya ada warga yang pro dan kontra. Akan tetapi, lewat musyawarah dengan warga termasuk petugas Bank emok akhirnya disepakati, mereka tidak akan melakukan pinjaman atau mencarikan lagi pinjaman.
“Kita sudah buat kesempatan bersama bahwa Bank Emok, Bank Keliling tidak akan masuk lagi ke Pasarean. Saya berharap seluruh masyarakat Desa Pasarean terbebas dari Bank Emok,” pintanya. Adv
