Sunday, 12 April 2026
Home Blog Page 7593

Dukung PJJ, Devie P Sultani Minta Disdik Kota Bogor Lebih Inovatif

BOGOR DAILY-Langkah Pemerintah Kota Bogor untuk menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mendapat pujian dari Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem DPRD Kota Bogor Devie P Sultani.

menurutnya, kebijakan yang diambil Walikota Bogor Bima Arya patut diapresiasi. ” Saya
rasa langkah yang tepat, karena kasus pasien covid 19 masih meningkat di kota bogor,”ungkap Devie.

Tak cuma itu, banyak PNS di Dinas Pendidikan ( Disdik) juga terpapar positif covid-19. “Karena kesehatan merupakan hukum tertinggi. Persiapan untuk menjalankan PTM ini harus benar benar di lakukan untuk meminimalisir terjadinya penambahan kasus pasien positif,” paparnya.

Ia tak ingin pembukaan sekolah tatap muka malah mejadi cluster baru.

“Karena saat ini belum ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada yang terpapar,” terangnya.

Terakhir, ia pun berpesan agar Dinas Pendidikan ( Disdik) Kota Bogor tidak berpasrah dengan kondisi pandemi saat ini. Sehingga, inovasi dalam pembelajaran daring juga dinanti.

“Dinas Pendidikan harus terus meningkatkan kualitasnya, dengan inovasi baru , kreatifitas baru agar juga kualitas anak didik bisa terjaga bahkan meningkat,”tandasnya

Punya Pesona Indah, Kampung Tematik Ciharashas Mulyaharja Bikin Betah

Bogor Daily – Menengok indahnya Pesona Alam Mulyaharja di Agro Edu Wisata Organik Ciharashas, Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Di masa pendemi seperti ini banyak warga Mulyaharja yang terdampak pandemi Covid-19.

Di tengah lahan perkotaan yang sudah semakin sempit di Kota Bogor, ada lahan pertanian yang masih bisa dipertahankan di Bogor Selatan.

Kampung tematik Mulyaharja ini ingin dijadikan sebagai destinasi wisata menjadi agrowisata.

“Dengan total luas tanah sekitar 23 hektar, 10 hektar milik warga, 13 hektar milik pengembang, ” ujar Camat Bogor Selatan Hidayatulloh.

Bapak Hidayatulloh mengatakan adanya kampung tematik ini bisa memberikan kontribusi penguat ekonomi masyarakat. kemudian adanya potensi alam yang bisa di angkat menjadi tempat wisata.

“Fasilitas yang ada di kampung tematik Mulyaharja ini ada pesona alam, menghidangkan masakan masakan alami (liwet), homestay, saung dan camping ground,” kata Hidayatulloh Camat Bogor Selatan, Rabu (06/01/2021).

Dan di kampung tematik juga sebagian lahannya dimanfaatkan untuk menanam padi organik tanpa pestisida.

“Harga jual beras pun mahal. Satu liter Rp. 20.000 ribu karena tanpa zat kimia,” Ucapnya

Ia berharap dengan adanya kampung tematik Ciharashas Mulyaharja ini bisa menjadi objek wisata, agar warga sekitar mendapat tambahan pemasukan ekonomi, tutupnya.
(Ibnu)

Arwani Thomafi Jadi Sekjen PPP

BOGOR DAILY- Ketua Umum PPP Suharso Monarfa menunjuk Arwani Thomafi sebagai Sekretaris Jenderal PPP yang baru. Arwani akan menggantikan Arsul Sani sebagai sekjen untuk periode 2020-2025.

Sama dengan Arsul, diketahui Arwani sebelumnya juga seorang anggota DPR dari Fraksi PPP yang duduk di Komisi V. Kini usai mengemban jabatan baru sebagai pengurus di DPP PPP, Arwani tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan.

“Beliau bersedia jadi sekjen dan meninggalkan posisinya anggota DPR. Namanya adalah Arwani Thomafi,” kata Suharso dalam keterangannya di kanal YouTube Petiga TV, Selasa (5/1/2021).

Dalam pengumuman Sekjen baru PPP, Suharso turut menyampaikan sedikit latar belakang Arwani yang kini berusia 42 tahun itu.

“Sekjen periode DPP 2020-2025 yang bersangkutan hari ini anggota DPR dan juga kalangan santri, dan juga kemudian relatif muda, usianya 42 tahun, dan kiprahnya sudah kita kenal,” ujar Suharso.

Suharso sendiri menahan diri untuk tidak menyampaikan siapa saja kemudian yang mengisi posisi di kepengurusan DPP PPP. Kendati begitu, ia mengaku sudah mengantongi nama-nama terkait.

“Hasil formatur dan kami akan mengumumkan bersamaan dengan memperingati harlah yang akan kita laksanakan pada akhir bulan dengan menunjukkan sebuah pertunjukan digital dari PPP, yang akan memperkenalkan masing-masing pimpinan harian yang akan datang. Sebetulnya besok atau malam ini saya sudah bisa mengumumkan, tapi kita ingin mencari waktu yang pas sehingga bisa punya efek yang baik dan bisa dikenang dan dikenal masing-masing dari mereka,” tutur Suharso.

Ketum PPP Ungkap Tantangan di Pemilu 2024

0

BOGOR DAILY- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suharso Monoarfa mengatakan ada pekerjaan besar yang harus dilakukan pengurus maupun kader partai dalam menyongsong pemilihan umum 2024. Terutama ialah meloloskan PPP dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Perolehan suara di atas PT itu dibutuhkan demi membawa PPP kembali ke parlemen.”Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa lolos parliamentary threshold pada tahun 2024. Sebuah pekerjaan raksasa yang luar biasa beratnya,” kata Suharso dalam kanal YouTube Petiga TV, Selasa (5/1/2021).

Menurut Suharso, pekerjaan meloloskan PPP dari ambang batas itu jauh lebih berat apabila ke depan ternyata ada peningkatan ambang batas dari sebelumnya 4 persen menjadi 5-7 persen.

“Apalagi kalau parliamentary threshold itu tetap dinaikkan menjadi 5 persen atau 7 persen, sungguh berat sekali bagi Partai Persatuan Pembangunan,” ujar Suharso.

Diketahui, Ketua Umum PPP Suharso Monarfa menunjuk Sekretaris Jenderal PPP yang baru untuk periode 2020-2025. Ia menunjuk Arwani Thomafi sebagai pengganti sekjen lama Arsul Sani.

Sama dengan Arsul, Arwani sebelumnya juga seorang anggota DPR dari Fraksi PPP yang duduk di Komisi V. Kini setelah mengemban jabatan baru sebagai pengurus di DPP PPP, Arwani tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan.

“Beliau bersedia jadi sekjen dan meninggalkan posisinya anggota DPR. Namanya adalah Arwani Thomafi,” kata Suharso.

Dalam pengumuman Sekjen baru PPP, Suharso turut menyampaikan sedikit latar belakang Arwani yang kini berusia 42 tahun itu.

“Sekjen periode DPP 2020-2025 yang bersangkutan hari ini anggota DPR dan juga kalangan santri, dan juga kemudian relatif muda, usianya 42 tahun, dan kiprahnya sudah kita kenal,” ujar Suharso.

Suharso sendiri menahan diri untuk tidak menyampaikan siapa saja kemudian yang mengisi posisi di kepengurusan DPP PPP. Kendati begitu, ia mengaku sudah mengantongi nama-nama terkait.

“Hasil formatur dan kami akan mengumumkan bersamaan dengan memperingati harlah yang akan kita laksanakan pada akhir bulan dengan menunjukan sebuah pertunjukan digital dari PPP, yang akan memperkenalkan masing-masing pimpinan harian yang akan datang. Sebetulnya besok atau malam ini saya sudah bisa mengumumkan, tapi kita ingin mencari waktu yang pas sehingga bisa punya efek yang baik dan bisa dikenang dan dikenal masing-masing dari mereka,” tutur Suharso.

Jelang Pensiun, Idham Aziz Ajukan Permohonan Kapolri Baru

BOGOR DAILY-Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis telah mengajukan surat permohonan penunjukan penggantinya kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Permohonan tersebut disampaikan Idham menjelang masa pensiunnya pada awal Februari tahun ini.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan hal tersebut. Menurut Argo, surat permohonan itu diajukan Idham kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Selasa (5/1) kemarin.

“Ya karena mau memasuki pensiun,” kata Argo saat dikonfirmasi, Rabu (6/1/2021).

Kendati begitu, Argo memastikan bahwa Idham tidak mengajukan nama calon Kapolri pengganti dirinya kepada presiden. Melainkan hanya mengajukan surat permohonan penunjukan penggantinya menjelang masa pensiun.

“Pak Idham tidak ngajukan nama,” katanya.

Duet Gatot-Listyo
Kekinian disebut-sebut telah muncul gagasan penggantian satu paket Kapolri dan Wakapolri dari lingkungan Istana Kepresidenan di akhir masa jabatan Idham Azis. Komjen Pol Gatot Eddy dan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo ialah dua nama yang digagas bakal mengisi jabatan Kapolri dan Wakapolri.

Hal itu diungkapkan oleh Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Dia menyebut gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan itu mendorong Gatot yang kini menjabat sebagai Wakapolri naik menggantikan Idham Azis. Sedangkan, Listyo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri naik menggantikan posisi Gatot.

“Dari pantauan IPW gagasan ini semakin serius dibahas kalangan istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR,” kata Neta kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).

Sementara itu, Neta menyebut dari kalangan internal Polri justru berharap Presiden Jokowi dapat memilih jenderal senior sebagai Kapolri. Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior.

“Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan,” beber Neta.

Gatot diketahui merupakan jenderal bintang tiga lulusan akademi kepolisian alias Akpol angkatan 88. Sedangkan Listyo merupakan jenderal bintang tiga lulusan Akpol angkatan 91.

Neta lantas berujar, bahwasannya proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. Kekinian kata dia, suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika, seperti kemunculan kelompok-kelompok garis keras keagamaan.

“Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut,” katanya.

Atas hal itu, Neta berpendapat bahwa Jokowi semestinya tidak hanya memilih figur calon Kapolri yang loyal. Melainkan, juga figur yang dinilai mampu mengkonsolidasikan internal Polri dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.

“Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024,” kata dia menambahkan.

Agnez Mo Tolak Bayaran Rp1 MIiliar Tampil di Strip Club

0

BOGOR DAily- – Pengakuan mengejutkan dari Agnez Mo membuat dirinya banjir pujian. Pengakuan tersebut ia sampaikan saat hadir sebagai bintang tamu di channel Daniel Mananta Network yang tayang pada Selasa (05/01/21) kemarin.

Ia bercerita saat merilis lagu Overdose yang merupakan duet perdananya dengan Chris Brown, Agnez diminta untuk melakukan hal yang tak sesuai dengan dirinya.

“Gue waktu itu pernah ditawarin pada saat lagi gue promo ‘Overdose’. Promo ‘Overdose’, ini yang orang atau fans gue yang kadang banyak yang enggak tahu,” beber Agnez.

Ternyata Agnez diminta oleh tim-nya di Amerika untuk promosi di strip club. Dengan pasti, wanita 34 tahun itu menolak mentah-mentah. “Mereka itu kalau promosi di strip club, menurut mereka itu tidak apa-apa, itu bagian dari promosi dan aku tidak mau menghakimi orang-orang itu karena itu tanggung jawabmu sendiri kepada Tuhan. Kamu sudah dewasa, aku tidak mau menghakimi karena itu bukan posisiku. Tapi itu bukan aku,” ungkap Agnez.

Padahal bayaran senilai Rp1 miliar dalam satu malam di 3 strip club bisa dikantongi pelantun Coke Bottle itu. Ia hanya perlu datang dan memperkenalkan lagu barunya. Tetap saja Agnez menolak tawaran tersebut.

“Satu setengah jam lo bisa ngedapetin kayak satu miliar gitu misalnya?” sahut Daniel penasaran. “Dan gue gak perlu ngapa-ngapain. Mereka tidak memintaku tampil hanya seperti selebriti dateng, ok US$ 25.000,” papar Agnez.

Bukan tanpa alasan, tampil di strip club bagi Agnez bukanlah ajaran Tuhan. Ia tak pernah menyesal menolak tawaran senilai Rp1 miliar tersebut. “Hidupku jauh lebih berarti dari hanya karierku. Aku sebagai perempuan. Aku sebagai seorang ibu suatu hari nanti. Aku sebagai anak Tuhan. Jadi pada saat gue nolak, bahkan enggak ada kepikiran, ‘aduh sayang’, enggak ada. Gue bener-bener cuma, maaf tapi aku enggak bisa,” pungkasnya.

Rumah Sakit Lapangan Ditambah, Tenaga Kesehatan Kota Bogor Masih Kurang Untuk RS

BOGOR DAILY- Wakil Wali Kota Bogor mengatakan, Kota Bogor saat ini masuk pada masa krisis tenaga kesehatan. Hal ini, kata Dedie, mengingat belum tersedianya tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di rumah sakit lapangan.

“Dengan adanya penambahan rumah sakit lapangan, dengan fasilitas 72 bed (tempat tidur pasien), membutuhkan tenaga kesehatan itu sekitar 40an, ini yang coba kita (adakan) rekrutmen. Cuma kan, responnya slow kan, sangat lambat. Karena apa, rupanya si tenaga kesehatan khususnya perawat itu sudah diambil oleh rumah sakit-rumah sakit lain. Jadi kalau kita mau bahasakan, saat ini adalah masa di mana kita krisis tenaga kesehatan,” kata Dedie, Selasa (5/1/2021).

Tidak hanya tenaga kesehatan, lanjut Dedie, Kota Bogor juga saat ini sulit mendapatkan dokter spesialis yang juga akan ditempatkan di rumah sakit lapangan.

“Termasuk krisis dokter. Contohnya di GOR, yang akan dijadikan rumah sakit lapangan, kita membutuhkan dokter spesialis, itu pun sulit karena sudah tarik-tarikan dengan rumah sakit lain,” beber Dedie.

Rumah sakit lapangan merupakan rumah sakit yang akan dibangun Pemkot Bogor untuk penanganan pasien positif COVID-19. Saat ini, Pemkot Bogor mempersiapkan wisma atlit di GOR Pajajaran dengan kapasitas 72 bed untuk pasien COVID-19.

Dedie melanjutkan, pihaknya mencoba melakukan rekrutmen terbuka untuk tenaga kesehatan. Namun sampai saat ini, responnya masih lambat.

Dedie bahkan menyebut, pihaknya sudah berkomunikasi dengan TNI dan Polri untuk kesediaan nakes. Namun menurutnya, pihaknya belum mendapat hasil maksimal.

“Nah ini, jadi gini kita sudah bicara dengan dokkes Polri, kita sudah bicara dengan Yonkes TNI, kita sudah bicara dengan rumah sakit di Lanud Atang Sanjaya, tetapi kondisinya sama. Saat ini memang sulit mendapatkan tenaga kesehatan tambahan,” sebut Dedie.

“Idealnya kalau untuk yang tambahan kan kita berbanding lurus dengan jumlah bed, tambahan ini kita membutuhkan 40, idealnya sih lebih dari itu. Tetapi kita cari 40 saja kan susah,” tambahnya.

2021, Bima Arya Ajak Anak Buahnya Briefing di Sawah. Intip Foto-fotonya

BOGOR DAILY- Mengawali 2021, Walikota Bogor Bima Arya punya cara tersendiri untuk membuat suasana kerja baru. Jika biasanya kegiatan rapat koordinasi dilakukan di ruang kerja di Balaikota Bogor, kali ini dilakukan di tempat berbeda.

Sambil bersepeda santai, Bima Arya mengajak sejumlah peserta briefing untuk keliling menengok indahnya Pesona Alam Mulyaharja di Agro Edu Wisata Organik Ciharashas, Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (6/1/21).

Pantauan Bogordaily.net, dari agenda tersebut diketahui sejumlah peserta yang hadir di antaranya, -Wakil Walikota Dedie A Rachim, Sekda Kota Bogor Syarifah Sopiah, Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dirut RSUD, Para Asisten & Staf ahli Walikota, dan seluruh camat, lurah dan kepala bagian di setiap SKPD.

Berikut suasana sebelum kegiatan briefing dimulai.

PPATK Blokir Sementara Rekening FPI

BOGOR DAILY- – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI). PPATK juga menghentikan sementara transaksi dan aktivitas rekening yang berafiliasi dengan FPI.

Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, demikian dalam keterangan resmi PPATK yang diterima Antara, Selasa (5/1/2021).

PPATK menyatakan tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan, yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.
Penetapan penghentian seluruh aktivitas atau kegiatan FPI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI merupakan keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh PPATK sesuai dengan kewenangaannya.

Dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan, PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligent Unit) memiliki beberapa kewenangan utama, salah satunya adalah kewenangan untuk meminta penyedia jasa keuangan (PJK) menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU.

Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Saat ini, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan. Untuk efektivitas proses analisis dan pemeriksaan, PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI.

Upaya penghentian sementara transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat berwenang.

SUMBER: Detik.com

Kesan Mendalam Rizal Ramli pada Ali Sadikin, Anti ABS

0

Oleh: : Arief Gunawan

WAKTU minta pensiun dari jabatan gubernur usia Bang Ali, 51.

Mendagri Amir Machmud yang urang Sunda bertanya:
‘’Pak Ali bade ka mana?…’’. Maksudnya Pak Ali mau jabatan apa.
Bang Ali menjawab:

‘’Saya mau ke masyarakat’’.

‘’Lho leres?’’

“Iya,’’ kata Bang Ali.

Waktu ketemu Soeharto di Bina Graha Bang Ali tak minta apa-apa. Meski memungkinkan jadi pejabat lagi.

Bang Ali sudah mencapai top. Militer aktif Marinir bintang tiga. Plus dua jabatan sipil penting, menteri dan gubernur Jakarta dua periode.

Waktu jadi Menko Maritim usianya 37.

Setelah pensiun hidup sederhana. Dari hasil sewa menyewa rumah.

Istri pertamanya mendiang Nani Sadikin, seperti sering dibanggakannya adalah anak orang kaya dengan banyak warisan, antara lain tanah dan berprofesi dokter gigi.

Bang Ali sendiri anak wedana. Kakak tertuanya, dr Hasan Sadikin, diabadikan jadi nama rumah sakit di Bandung. Meski menak Bang Ali tidak feodal. Wataknya keras membela kebenaran.

Bang Ali menyayangi ibunya yang berdarah Banten. “Face saya seperti ibu.’’ kenangnya.

Ketika PRRI/Permesta Ali Sadikin jago tempur. Dikenal dengan gaya Holywood-nya. Yaitu mimpin pendaratan pasukan sambil pegang stan-gun, lari menyerbu sambil menembak.

Tapi Bang Ali juga romantik. Saat jadi gubernur dia memikirkan tempat supaya muda mudi Jakarta bisa berpacaran secara sehat.

Makanya Bang Ali bikin Taman Monas dan Taman Ria Senayan. ‘’Saya melarang orang yang lagi pacaran diganggu. Kalau you masuk kampung; satu kamar berjejal dari kakek, nenek, sampai cucu, dimana mau pacaran? Halaman tidak ada, yang ada gang satu meter. Ini saya hayati, berikan tempat untuk berhibur. Bagaimana sengsaranya hidup rakyat jelata di Jakarta,’’ jelas Bang Ali.

Suatu ketika Bang Ali ditanya wartawan bagaimana rasanya tampil di muka umum setelah tak jadi pejabat.

Jawabnya: nikmat dan plong.

Kemana pergi orang masih menyambut baik. Sopir-sopir masih suka lari-lari jadi penunjuk parkir. Biarpun sudah tidak pakai safari, tidak pakai ajudan, tapi orang masih menghormati.

Kenapa itu bisa terjadi ?

Bang Ali mengaku karena waktu menjabat dia memegang amanat rakyat. Tidak macam-macam. Anak dan keluarganya tidak memanfaatkan fasilitas.

Karena itu Bang Ali merasa hidupnya ringan. Mampu mengatakan putih adalah putih. Hitam adalah hitam.

Kagum pada karakter Bang Ali, tokoh nasional Dr Rizal Ramli kini kembali mengenangnya. Sejak mahasiswa ternyata Bang Ali salah satu panutan Rizal Ramli.

“Waktu mahasiswa ITB saya sering bertemu dan belajar banyak tentang kepemimpinan dari Bang Ali. Orangnya apa adanya, bicara to the point, kepemimpinannya efektif,” kata Rizal Ramli.

Salah satu yang dikenangnya adalah permintaan Bang Ali kepada wartawan untuk memberitakan kabar secara sebenar-benarnya mengenai kepemimpinannya, termasuk kepemimpinannya di ibukota.

Pelajaran berharga yang patut dicontoh oleh para pejabat negara hari ini, kata Rizal Ramli, Bang Ali tidak suka laporan ABS alias Asal Bapak Senang. Karena ABS menutupi fakta dan realitas yang sebenarnya terjadi.

Sikap menjilat seperti itu esensinya adalah menipu.

“Saya tiru cara Bang Ali yang menganjurkan wartawan menulis secara faktual kelemahan-kelemahan yang ada. Karena pejabat-pejabat umumnya selalu bilang, ‘semua beres, tidak ada masalah’. Padahal banyak rakyat mengeluh.

Dari tulisan dan laporan wartawan, kita bisa mengoreksi,” tandas Rizal Ramli yang memiliki persamaan karir karena secara kebetulan pernah pula menjabat Menko Maritim, yang rekam jejak legacy-nya untuk rakyat dapat ditelusuri di media massa.

SUMBER: rmol.co.id