BOGOR DAILY-Bantuan sosial (bansos) sembako untuk warga Jabodetabek senilai Rp 600 ribu per bulan yang dibagi dalam dua paket Rp 300 ribu per 2 minggu tak diperpanjang di tahun 2021. Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy mengungkapkan, program tersebut akan diganti dengan bantuan sosial tunai (BST).

“Khusus untuk Jabodetabek, nanti Bodetabek menggunakan skema BST, sedangkan untuk DKI juga tetap menggunakan BST. Tapi untuk teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI,” ungkap Muhadjir ketika ditemui awak media di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu mengatakan, nominal BST juga kemungkinan naik, dari Rp 200.000 per keluarga penerima manfaat (KPM), menjadi Rp 300.000 per KPM.

“Untuk satuan berapa jumlah per bulan dan per KPM itu untuk sementara Rp 200.000, tetapi kemungkinan akan diubah menjadi Rp 300.000,” ujarnya.

Bansos sembako adalah program yang dikorupsi oleh mantan Mensos Juliari Peter Batubara, yang kini telah ditahan KPK. Meski begitu, Muhadjir menegaskan alasan bansos sembako disetop dan diganti ke BST bukanlah karena kasus korupsi ini.

“Nggak, memang itu rencana sejak awal sudah direncanakan,” imbuh dia.

Menurutnya, alasan pemerintah kala itu menjalankan program bansos sembako adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran 2020.

“Dulu sebetulnya kenapa sembako, itu untuk mengantisipasi Lebaran. Agar masyarakat bisa langsung mendapatkan bahan-bahan makanan yang bisa digunakan untuk Lebaran,” terang Muhadjir.

Pemerintah menilai, bansos dalam bentuk tunai rawan digunakan masyarakat untuk biaya perjalanan mudik. Pasalnya, kala itu pemerintah melarang masyarakat mudik demi mencegah penyebaran virus Corona dari perkotaan ke daerah.

“Dan juga karena sebagian besar yang diberikan itu adalah orang dari luar Jakarta, jangan sampai uangnya itu kemudian dibawa mudik atau untuk mudik,” tutur dia.

Dalam proses penyaluran bansos sembako Rp 300 ribu per du aminggu itu, Kemensos melakukan penunjukan langsung terhadap perusahaan vendor yang menyediakan sembakonya. Dari situlah kasus korupsi berawal, di mana perusahaan yang ditunjuk adalah milik anak buah Juliari. Bahkan, KPK mengatakan penunjukan vendor itu diketahui oleh Juliari.

Muhadjir menuturkan, kala itu skema penunjukannya secara langsung memang diperbolehkan, karena pemerintah harus menyalurkan bansos dengan cepat.

“Kalau melalui tender tidak mungkin bisa selesai. Tadi saya sampaikan, 5 hari Presiden memberikan batas, 5 hari harus sudah tersalur. Kan tahu, saya dengan Pak Ari (Juliari) turun ke lapangan terus untuk memeriksa kondisi di lapangan, terutama Jabodetabek. Setiap hari saya terus memeriksa untuk memastikan bahwa bantuan itu sampai,” jelas Muhadjir.

Dengan program pengganti bansos sembako yakni BST, Muhadjir meyakini pelaksanaannya bisa lebih diawasi. Pasalnya, proses penyalurannya tidak dilakukan dengan penunjukan langsung vendor.

“Kalau BST kan tidak ada penunjukan langsung. Jadi nanti langsung ditransfer, tetapi karena memang KPM tidak semuanya memiliki akun, kemungkinan akan diantar melalui jasa PT Pos. Termasuk juga akan kita pastikan agar penggunaan dana itu betul-betul tepat sasaran,” tegas dia.

Ia optimistis, untuk penyaluran BST pengganti bansos sembako di 2021 bisa berjalan lebih baik. “Tadi saya singgung kenapa sembako ya karena itu. Kalau sekarang kan sudah nggak ada masalah,” urainya.