BOGOR DAILY – Pemekaran Kabupaten Bogor Barat lagi-lagi hangat dibicarakan setelah selesai di Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, melalui beberapa tahapan diantaranya persyaratan dan paripurna yang dilakukan di Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat.

“Sebenarnya kita sudah selesai di Kabupaten Bogor. Provinsi juga sudah tidak ada masalah dari persyaratan, paripurna hingga menyangkut anggaran pun sudah dialokasikan dari kabupaten Bogor termasuk provinsi,” kata Anggota DPRD Kabupaten Bogor komisi II, Usep Saefullah.

Sebagai anggota DPRD yang dipercayai tiga periode itu, Usep Saefullah tentu paham dengan permasalahan yang masih belum selesai untuk pemekaran Kabupaten Bogor Barat. Ia menyampaikan bahwa tinggal satu langkah lagi untuk pemekaran Kabupaten Bogor Barat, yaitu pencabutan moratorium dari Presiden Indonesia, Jokowi Dodo.

“Cuma persoalannya adalah moratorium yang belum dicabut. Oleh karenanya sebelum mekar mustinya dicabut dahulu barulah dibuatkan RUU tentang Kabupaten Bogor barat yang disetujui DPRD RI dan ditandatangani oleh presiden,” ungkapnya.

Ia pun menyampaikan wacana Ibukota kabupaten Bogor Barat pun belum bisa ditentukan sebelum pencabutan moratorium di Presiden Jokowi, walaupun dalam kajian itu yang cocok adalah Cigudeg, namun ada beberapa hal yang masih menjadi pertimbangan salah satunya tanahnya yang labil dan potensi bencana pun tinggi.

Selain itu, ia melanjutkan, wacana calon Ibukota Kabupaten Bogor Barat pun disampaikan Bupati Ade Yasin yaitu di Kecamatan Rumpin, karena ditinjau dari beberapa aspek, Kecamatan Rumpin sangat strategis dekat dengan Kabupaten Bogor dan juga menjadi pintu masuk lintas provinsi tentu hal ini menjadi menarik untuk dikaji secara komprehensif dari semua aspek

“Bupati Ade Yasin berwacana Ibukota Kabupaten Bogor Barat di Kecamatan Rumpin karena sangat strategis bukan hanya akses jalan ke Ibukota Kabupaten Bogor, Cibninong, tapi juga menjadi pintu masuk Kota Tanggerang Selatan, provinsi Banten dan DKI Jakarta, dan dari aspek kontur tanah pun relatif stabil,” ungkap Usep.

Disisi lain, ia tidak terlalu memperdebatkan hal tersebut, karena menurutnya ada ahli dalam mengkaji bidang penentuan Ibukota Kabupaten Bogor Barat tersebut, namun ada yang krusial daripada pembahasan itu.

“Tapi dimanapun ditetapkanya calon Ibukota Kabupaten Bogor Barat tidak menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Kita serahkan kepada ahli untuk mengkajinya. Persosalan lebih penting dengan Otonomi Baru Kabupaten Bogor Barat yaitu pelayanan, petumbuhan ekonomi pembangunan infrastuktur, peningkatan IPM, bantuan DAU dan DAK dari Pemerintah pusat yang merupakan sebuah keniscayaan,” pungkasnya.