BOGOR DAILY – Pemerintah Kabupaten Bogor mendesak Gubernur DKI Jakarta, agar segera menerbitkan informasi teknis peraturan pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ‘Rem darurat’ yang akan berlaku pada Senin (14/9/2020) mendatang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan usai mengikuti rapat kerja kepala daerah Jabodetabek dalam rangka penerapan PSBB di kawasan Jabodetabek via zoom meeting, di ruang VIP Gedung Bumi Tegar Beriman, Kamis (10/9/2020).

“Saya harap hari ini ada info teknis pasal di DKI nya, atau diberikan hari ini melalui bagian hukum kita. Baru perbup ada revisi, ketika memang Kabupaten Bogor juga harus menyesuaikan menyesuaikan dengan apa yang dibuat di Jakarta,” kata Iwan.

Menurut politisi Gerindra itu, Pemkab Bogor akan mengikuti arahan dari Pemprov Jabar dan akan menyesuaikan juga dengan DKI Jakarta.

“Pak gubernur (Ridwan Kamil) khusus Bodebek yang wilayah menyesuaikan PSBB Jakarta, bahwa kami sudah memberi kewenangan kepada bupati atau walikota untuk membuat PSBB sendiri menyesuaikan dengan DKI,” ucapnya.

Iwan juga menjelaskan, bukan berarti DKI melakukan PSBB dengan aturan ketat dan Pemkab Bogor harus ikut. Tapi, akan menyesuailan dan kewenangan di Jabar ada di tangan Ridwan Kamil sebagai Gubernur.

Jika dilihat dengan kondisi saat ini kata Iwan, Kabupaten Bogor kondisi penyebaran virus korona tidak terlalu tinggi.

Jika dilihat dari data saat ini, di empat RSUD dan 29 rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bogor posisi okupasi penghunian tempat tidur itu terdiri hanya 30 persen.

“DKI hanya menginfokan posisi keadaan Kabupaten Bogor. Pertama kita punya RS Kemang darurat covid 87 tempat tidur dan hari ini 48 terisi, 29 rumah sakit yang ada, empat RSUD itu kamar penanganan covid-19 ada 4176 terisi 1315, berti 30 persen terisi, dan posisif 1041 hari ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini Kabupaten Bogor tetap melakukan perpanjangan PSBB transisi dari mulai hari ini (10/9/2020) sampai 29 September 2020 nanti.

“Kita perpanjang seperti biasa PSBB transisi sampai 29 September nanti,” tukasnya. (Andi)

BOGOR DAILY – Ketua Asosiasi DPRD seluruh Indonesia (ADKASI) Provinsi Jawa Barat resmi dinahkodai oleh Rudy Susmanto.

Rudy Susmanto yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu resmi dipilih menjadi ketua ADKASI Pemprov Jabar, pada pemilihan di Bandung, Kamis (10/9/2020).

Dari empat kandidat calon yang mencuat di forum tersebut, suara 18 DPRD se-Provinsi Jabar akhirnya secara bulat memilih Kabupaten Bogor menjadi ketua ADKASI Jabar.

Forum Silaturahmi ADKASI juga memilih Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto sebagai Sekretaris ADKASI Jabar, dan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan sebagai Bendahara.

Ketua terpilih yakni Rudy Susmanto mengatakan, dirinya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Bogor untuk menahkhodai ADKASI Jawa Barat.

Menurut dia, ada dua hal strategis yang akan menjadi fokus kerja ADKASI Jawa Barat dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami bersepakat untuk penyamaan persepsi bahwa KUA PPAS 2021 dan APBD 2021 harus fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya kepada wartawan.

Kebijakan Umum Anggaran Plafond Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2021, kata Rudy harus fokus pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

Jika ekonomi tidak cepat tumbuh masih kata Rudy, kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.

“Perda perlindungan petani dan nelayan akan menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan, kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim,” jelasnya.

Keberadaaan Perda perlindungan petani dan nelayan di masing-masing Kabupaten, Rudy berharap bisa berdampak pada peningkatan derajat kehidupan kaum petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan petani dan nelayan, petambak di Jawa Barat yang jumlahnya hampir sekitar 45 % dari penduduk Jawa Barat.

Merujuk data Badan Pusat Statitik (BPS) Jawa Barat 2019, kontribusi sektor pertanian dan perikanan pada PDRB Jawa Barat dalam 7 tahun terakhir sangat signifkan sebesar 8,44%, peringkat ke-3 di bawah sektor industri pengolahan dan perdagangan dan Jasa. (Andi)

BOGOR DAILY – Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor mulai mengantisipasi adanya kebakaran di semua kantor instansi kepemerintahan.

Antisipasi itu dikarenakan Damkar Kabupaten Bogor berkaca kepada kebakaran yang terjadi yang menghanguskan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta.

Kadis Damkar Kabupaten Bogor, Makmur mengatakan, pihaknya dari awal September ini mulai mengantisipasi adanya kebakaran di kantor instansi kepemerintahan.

“Kita akan lakukan pengecekan ke seluruhnya instansi pemerintah di Kabupaten Bogor dan kecamatan-kecamatan sampai desa,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).

Menurutnya, pengecekan itu akan terus dilaksanakan mengingat Damkar merupakan pucuk atas untuk bertanggung jawab mengenai kebakaran.

“Setelah instansi kepemerintahan baru kita lakukan pengecekan di kantor swasta, Tapi sebagian swasta kan ada yang pro aktif melaporkan, nanti kita inspeksi. Kalau pemerintah kan jarang melaporkan,” akunya.

Ia menjelaskan, ada beberapa akspek pengecekan yang dilakukan Damkar yakni, Hidran, Splinker, Smoke dictator, Apar dan jalur evakuasi kejadian.

“Ini yang harus diantisipasi jalur evakuasi, kalau tidak berfungsi kita harus cari jalan keluarnya,” pungkasnya. (Andi)