BOGOR DAILY- Rencana pemerintah mulai memberlakukan new normal mendapat kritik dari sejumlah tokoh dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Kritik dilayangkan lantaran rencana yang didengungkan dirasa membingungkan bagi publik.

Hal ini lantaran pemerintah masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan sebaran kasus corona yang terus meningkat dan belum melandai. Sementara di satu sisi, pemerintah sudah membuka rencana pelonggaran.

Kritik atas rencana ini tegas dilayangkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu tidak ingin kebijakan pemerintah justru menambah kebingungan baru di tengah masyarakat. Puan tidak ingin penerapan teknis new normal terburu-buru dan tidak matang. Teranyar kritik disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Melalui siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, ormas yang dibentuk jauh sebelum Indonesia merdeka itu menuntut agar rencana new normal dikaji ulang.

Muhammadiyah ingin ada penjelasan secara transparan dan jujur dari pemerintah sebelum kebijakan itu diambil. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengaku sepaham dengan Puan Maharani dan Muhammadiyah. Baginya penerapan new normal bukan hanya akan membingungkan publik, tapi semakin pertegas bahwa pemerintah ingin hindari tanggung jawab pada rakyat.

“Bagaimana tidak, transmisi Covid-19 kan belum teratasi,” ujarnya kepada redaksi, Kamis (28/5).

Menurutnya rencana itu didengungkan karena pemerintah enggan memenuhi kebutuhan rakyat selama masa PSBB. Sebab jika PSBB terus diperpanjang, maka keuangan negara akan goyang untuk memberi subsidi ke rakyat. Terlebih uang negara di era Joko Widodo yang terlalu bergantung pada utang memang tipis.

“Jadi kalau PSBB diperpanjang terus, biaya untuk memenuhi kebutuhan rakyat tentu akan meningkat. Ini juga mempertegas pemerintah tak punya uang. Utangan pun belum dapat,” urainya. Modusnya, sambung Iwan Sumule, seperti saat pemerintah menghindari karantina wilayah dan lebih memilih PSBB. Sebab pemerintah enggan menggelontorkan dana besar untuk menjamin kehidupan rakyat yang berada di rumah. Seharusnya, Jokowi cukup menyatakan mundur jika merasa tidak mampu menyelamatkan rakyat, ketimbang harus terus berkilah tanpa solusi nyata. “Kenapa tak mundur saja kalau sudah tak mampu dan tak punya solusi,” tekan Iwan Sumule.

Di balik kritik pada new normal yang kian masif tersebut, Iwan Sumule mengaku tergelitik saat ada pihak yang membela dan menyudutkan para pengkritik.

Salah satunya sebagaimana dilakukan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono. Arief menyebut bahwa langkah Jokowi mengambil kebijakan new normal, sementara mereka yang mengkritik belum paham tentang dasar pengertian kondisi new normal. “Ini lucu, ternyata masih ada yang bilang new normal sudah tepat,” sindirnya mengakhiri.