BOGORDAILY.net – Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor memastikan, di tengah pandemi Virus Korona atau Covid-19 ini, pasokan beras di Bumi Tegar aman.
Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Siti Nurianti, mengatakan, dalam per tahun daerah penyangga Ibu Kota Jakarta ini, memproduksi sebanyak 230 ribu ton.
Nurianti -sapaan akrabnya- ini memastikan, walaupun adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor, akan tetapi pasokan beras aman selama satu tahun ini.
“Aman, kita produksi satu tahun itu sebanyak 340 ribu ton produksi beras,” katanya kepada Bogordaily.net, Jumat (1/5/2020).
Menurutnya, dari 340 ribu ton produksi beras pertahun itu, yang dijual ke daerah luar hanya setengahnya.
“Yang dijual cuma setengahnya, yang ada setengahnya lagi ada, alhamdulillah aman,” tuturnya.
Akan tetapi, tahun 2020 ini petani di Kabupaten Bogor kehilangan sebanyak 1.700 hektar akibat dampak bencana pada awal tahun.
Bencana longsor dan banjir di Kabupaten Bogor, tidak hanya merusak bangunan rumah warga dan melumpuhkan akses jalan, melainkan juga area persawahan di wilayah Bogor Barat.
“Kerusakan 1.700 hektare sawah itu terjadi di tiga kecamatan yakni Kecamatan Cigudeg, Nanggung dan Sukajaya, kita hilang di situ tahun ini,” tukasnya. (Andi).
BOGORDAILY.net – Setiap bulan Suci Ramadhan tiba, banyak aneka acara dan kebiasaan menjadi tradisi bagi masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, pada tahun ini saat pandemi Virus Korona atau Covid-19 ada membuat tradisi itu ditiadakan.
Tentu banyak masyarakat khusunya di Kota Bogor yang merasakan seperti itu, seperti Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Nasdem, Devie P Sultani, yang memang setiap tahunnya selalu berkumpul dengan keluarga.
Kali ini, Devie -sapaan akrabnya- itu, harus menjalani bulan suci Ramadhan ini, tanpa berkumpul bersama keluarga besarnya.
“Tahun kemarin bisa kumpul sama keluarga besar. Tentunya, tahun ini sangat beda dengan tahun lalu,” katanya kepada Bogordaily.net, Jumat (1/5/2020).
Akan tetapi, di bulan Ramadhan kali ini dirinya menyibukan diri dengan berbagi kebahagiaan, bersama masyarakat dengan membagikan paket sembako, yang baru-baru ini dilaksanakan.
“Kemarin ini kita lakukan pembagian 1.500 paket sembako DPD Partai Nasdem, bekerjasama dengan Pemuda Pancasila, paling kesibukan sekarang seperti ini berbagi,” ucapnya.
Menurutnya, banyak masyarakat yang mengadu kepada dirinya terkait susahnya mencari uang di pandemi Covid-19 ini, apalagi bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat serta Kota Bogor belum tersalurkan secara menyeluruh.
“Saat ini yang bisa dilakukan oleh saya iya kita lakukan, seperti ini dengan berbagi kepada masyarakat. Apalagi di Ramadhan kali ini banyak masyarakat yang lebih membutuhkan, karena hampir setiap hari menerima WhatsApp aduan dari warga,” akunya.
Akan tetapi dirinya berharap, pandemi Covid-19 ini bisa segera berakhir. Apalagi, umat Muslim sebentar lagi akan menghadapi Idul Fitri, tentunya memon itu sangat ditunggu-tunggu pastinya.
“Semoga bisa kembali kehidupan normal, saya sedih. Tapi masyarakat harus taat peraturan saat ini untuk kebaikan bersama, dan juga pemerintah harus memikirkan dampak sosialnya, hak dan kewajiban dipenuhi,” tukasnya. (Andi).
BOGORDAILY – Marsha Timothy menceritakan banyaknya lika-liku saat mengasuh anak sembari menjalankan profesinya sebagai artis. Sebagai orang tua dan wanita karier, ia harus membagi waktu dengan buah hati.
Ia bercerita soal perannya sebagai ibu dan menjalani kariernya dalam film ‘Marlina’ beberapa waktu silam.
“Gue kan nyusuin dia sampe umur 3 tahun yah, jadi ya selama dia sampe umur 3 tahun itu kemanapun gue pergi ya dia ikut. Sampe syuting Marlina ke Sumba ya dia ikut sambil gue nyusuin,” ujarnya dalam tayangan Mola TV.
Namun untungnya sang buah hati masih bisa diajak untuk kompromi soal pembagian waktu. Marsha mengaku bahwa anaknya cukup dewasa dan tidak rewel seperti anak-anak pada umumnya. Selain itu sang suami, Vino G Bastian, juga ikut membantu dirinya dalam mengasuh anak.
“Dia sangat hands-on dari bayi, pokoknya gue pernah bilang satu-satunya dia yang nggak bisa cuma nyusuin,” ungkap Marsha.
Sebagian waktu Marsha Timothy lebih diutamakan untuk anak ketimbang film. Walaupun seperti itu ia masih cinta terhadap dunia perfilman.
“Sebagian besar waktu gue sebenarnya emang buat anak gue, kecuali ada project ada film atau apa gitu,” ujarnya.
Kelanjutan cerita Marsha Timothy dapat Anda disaksikan dalam acara Dinner With Dian: Marsha Timothy di Mola TV. Pada acara tersebut, Marsha juga menceritakan pengalaman dirinya sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara.
Tayangan Dinner With Dian dan acara lain di Mola TV dapat disaksikan dalam paket langganan Corona Care Mola TV yang dapat diakses dengan berdonasi mulai dari Rp 0 hingga Rp 5 juta. Melalui program tersebut, Mola TV mengajak masyarakat Indonesia untuk peduli membantu pemerintah melawan virus Corona.
Setiap sumbangan tersebut akan digandakan oleh Mola TV dan disalurkan kepada BNPB dan PMI untuk membantu perjuangan melawan wabah COVID-19 di Indonesia.
BOGORDAILY – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menanggapi adanya keluhan dari daerah terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut dia, pada dasarnya kriteria penerima bansos dan prosedur penyalurannya sebenarnya sangat sederhana.
“Kalau dari sisi kriteria maupun prosedur saya kira sangat sederhana,” kata dia, dalam diskusi virtual ‘Ngobrol Tempo’, Kamis (30/4).
Kemensos, jelas dia, tidak memberikan syarat yang sulit dalam penyaluran bansos. Hanya memang perlu dilakukan pengaturan terkait kriteria siapa saja yang berhak menerima bansos. Dengan harapan penyaluran bansos memenuhi prinsip tepat sasaran dan cepat.
“Maka kita memberi rambu-rambu yang sangat mudah untuk bansos tunai diberikan kepada mereka yang selama ini belum mendapat bansos PKH maupun bantuan pangan non tunai (BPNT). Jadi supaya menghindari nanti kalau terjadi penumpukan penerimaan bansos pada keluarga tertentu pasti akan menimbulkan kecemburuan,” jelas dia.
“Maka kita berikan syarat yang sifatnya sangat rasional karena untuk yang menerima PKH dan menerima BPNT kan selama ini sudah dapatkan bantuan, maka Bansos yang Secara khusus itu maka kita minta itu di luar PKH dan BPNT. Karena ini juga banyak nanti dari Kementerian dan Lembaga juga akan menganggarkan bansos-bansos,” tambah dia.
Terkait pihak mana yang layak menerima bansos, jelas dia, sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah daerah. “Kita telah menyampaikan sebenarnya terkait siapa penerima bansos tunai maupun bansos sembako, saya kira ini sudah jelas kita berikan kewenangan itu kepada kabupaten atau kota yang akan mengusulkan sebagai penerima bansos. Tentu itu disesuaikan dengan alokasi pagu yang juga telah kita sampaikan kita sepakati bersama,” tegas dia.
Sementara soal data, dia berharap para kepala daerah bisa mencocokkan antara data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang disampaikan oleh Kemensos dengan kondisi riil yang terjadi lapangan. Karena itu amat sangat terbuka kemungkinan bahwa terjadi perubahan penerima bantuan sosial.
“DTKS itu adalah satu acuan karena DTKS ini adalah juga kita verifikasi secara periodik bersama dengan daerah, tapi di dalam kita memberikan bansos untuk masyarakat dalam kaitannya dengan dampak Covid-19 ini, boleh itu kemudian dimodifikasi. Artinya kalau ada Keluarga dalam DTKS kemudian di lapangan itu tidak sesuai itu boleh kemudian dilakukan perbaikan atau juga kalau ada yang itu pantas mendapatkan bantuan sosial ini, ini boleh juga diusulkan,” urai dia.
“Dan itu saya kira sudah diperkuat oleh surat edaran KPK No 11/2020 terkait dengan penggunaan DTKS maupun non DTKS dalam rangka pemberian bansos apakah itu tunai, barang, maupun dalam bentuk yang lain,” tandasnya.
BOGORDAILY – Sinar Mas Land terus memberikan bantuan bahan pangan kepada warga terdampak wabah Covid-19. Kali ini, perusahaan menyalurkan bantuan bahan pangan sebanyak 1.000 paket kepada masyarakat di Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/4/20). Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di kantor Dinas Sosial Tangerang Selatan.
Bantuan ini merupakan rangkaian program kegiatan corporate social responsibility (CSR) dimana Sinar Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk. mengalokasikan 5,000 paket bantuan yang berisikan beras kemasan sebanyak 2 liter, 1 kaleng sarden ukuran besar, minyak goreng kemasan 2 liter dan 5 dus mi instan. Bantuan tersebut diberikan secara berkala, mulai dari 1,000 paket bantuan kepada warga di sekitar Kecamatan Cisauk pada Sabtu (11/4) dan dilanjutkan dengan 1,000 paket bantuan untuk warga Kecamatan Pagedangan, Kamis (23/4/20). Sumbangan kepada warga Tangerang Selatan ini merupakan pemberian bantuan tahap ketiga.
Penyerahan simbolis bantuan dari Sinar Mas Land diwakili Dony Martadisata, Kepala Divisi Urusan Korporat Sinar Mas Land (tengah kanan) kepada Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie di Kantor Dinas Sosial Tangerang Selatan, Kamis (30/4/20).
“Saya mengucapkan terima kasih atas diberikannya 1,000 paket bantuan dari Sinar Mas Land kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan. Bantuan ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terkena dampak penyebaran virus Covid-19 di Tangerang Selatan. Bantuan ini akan kami sampaikan kepada mereka yang berhak sesuai data Dinas Sosial,” papar Benyamien Davnie, Wakil Walikota Tangerang Selatan.
“Bantuan berupa 1,000 paket bahan pokok ini kami berikan untuk masyarakat yang membutuhkan di wilayah Tangerang Selatan. Tujuan dari pemberian bantuan tersebut adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” ujar Dony Martadisata, Corporate Affairs Division Head Sinar Mas Land.
Penyerahan simbolis bantuan dari Sinar Mas Land diwakili Dony Martadisata, Kepala Divisi Urusan Korporat Sinar Mas Land (tengah kanan) kepada Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie di Kantor Dinas Sosial Tangerang Selatan, Kamis (30/4/20).
DukunganSinar Mas Land MencegahPenyebaran Covid-19
Semenjak resmi dinyatakan pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Sinar Mas Land melakukan berbagai upaya untuk membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus tersebut. Upaya yang dilakukan perusahaan di beberapabidang diantaranya bantuanalatkesehatan, bantuanbahanpangan, dan lain-lain. Bantuan berupa alat Kesehatan meliputi pengadaan 25.000 rapid test kit yang disumbangkan kepada Kementerian Kesehatan, beberapa pemerintah daerah, serta instansi kesehatan terkait lain. Penyelenggaraan 6.500 rapid test Covid-19 bagi warga sekitar BSD City dengan system drive-thru yang merupakan kerjasama Sinar Mas Land dan Homecare 24.
Penyaluran ribuan masker kain yang didistribusikan kesejumlah puskesmas di Tangerang Selatan, RSCM, sejumlah sekolah yang tergabung dalam Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), 100 masjid di kawasan BSD City, sertapersonel TNI-POLRI di wilayah Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan wilayah Karawang Jawa Barat seperti Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Karawang. Selain itu, Sinar Mas Land mendistribusikan lebih dari 210.000 liter hand sanitizer ke Batam, Kabupaten Karawang, sejumlah desa di sekitar kawasan Kota Deltamas Cikarang Jawa Barat, serta kewilayah Tangerang Raya.
Sebanyak 5.240 liter cairan disinfektan juga disalurkan ke permukiman warga di sekitar BSD City, Kota Deltamas Cikarang, hingga KIIC Karawang.
Paket bantuan bahan makanan dari Sinar Mas Land akan dikirim oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Untuk melindungi tenaga medis dari terinfeksi virus covid-19 perusahaan juga menyerahkan (alat pelindung diri) APD sebanyak 1.750 yang kemudian disalurkan kesejumlah rumah sakit rujukan pasien covid-19. Ada pula bantuan 350 face shield, tempat cucitangan portable, dan alat pengukur suhu tubuh.
Perusahaan juga mendistribusikan bahan pangan yaitu 1,5 ton beras dan 250 kardus mi instan kepada warga sekitar BSD City, Cikarang, dan Karawang. Sebanyak 10.500 paket bahan pangan juga didistribusikan secara bertahap untuk warga terdampak covid-19 di wilayah Jabodetabek. Selain distribusi bahan pangan, Sinar Mas Land juga mendistribusikan 3.000 nasi kotak siap santap serta 30.000 kapsul vitamin C dan E. Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan, Sinar Mas Land memberikan paket bantuan bagi para pemakmur masjid (para takmir, muazin, imam, dan marbot) di 100 masjid sekitar BSD City berupa Al-Qur’an, masker, kapsul vitamin C dan E, beras, dan mi instant. (bdn)
BOGORDAILY – Penyanyi Tulus hingga saat ini tetap berada di rumah aja untuk memutus rantai penyebaran virus Corona.
Lewat unggahan Instagram Stories miliknya, pelantun hits ‘Manusia Kuat’ itu mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap bahagia selama berada di rumah aja.
“Halo teman-teman ada banyak hal yang dapat kita lakukan dengan berada di dalam rumah aja,” buka Tulus dalam Instagram miliknya.
Ia pun mengatakan, salah satu yang dapat didapatkan selama berada di dalam rumah adalah memiliki waktu yang banyak dengan keluarga.
“Salah satunya adalah memiliki waktu bersama dengan keluarga di rumah,” terangnya lagi.
Ia pun kembali mengingatkan agar untuk tetap berada di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus Corona. Tulus menjadi salah seleb Indonesia yang terlibat dalam kampanye wardah, selalu ada bahagia selama Ramadhan.
“Mari kita sama-sama, menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan tetap berada di dalam rumah. Selalu percaya akan ada selalu bahagia dimana pun kita berada,” bebernya.
BOGORDAILY – Persiba Balikpapan menyambut ajakan korespondensi PT Liga Indonesia Baru (LIB). Itu terkait kelanjutan kompetisi Shopee Liga 1 dan Liga 2 2020.
Presiden Persiba, Gede Widiade, merasa senang klub bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ia pun siap memberi saran kepada operator kompetisi.
Bagi Gede Widiade, ada dua hal utama yang harus dipertimbangkan PT LIB. Pertama dari segi hukum dan finansial.
“Itu langkah yang tepat dari LIB. Tapi sebelum memutuskan liga lanjut apa berhenti harus melihat dua hal yakni dasar hukumnya dan finansial,” kata Gede Widiade kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).
“Kalau dari hukum, sekarang masih semi-lockdown PSBB (Pembatasan sosial berskala Besar) jadi kan tak bisa kompetisi berjalan,” ujarnya menambahkan.
“Lalu finansial, siapa yang mampu dalam keadaan seperti ini. LIB masih mampu nggak menyelesaikan keadaan seperti ini dengan subsidinya, sponsor, ticketing,” katanya lagi.
Pria asal Surabaya berdarah Bali itu berkaca dari bisnisnya yang lumpuh di tengah pandemi virus corona ini. Masalah finansial jadi hal yang harus diperhatikan untuk memastikan jalannya kompetisi secara lancar.
Ia juga mengaku saat ini saja PT LIB belum mencairkan dana subsidi kepada klub-klub Liga 2. Jadi ia meminta LIB untuk serius memperhatikan masalah finansial sebelum memutuskan nasib liga.
Itu sesuai pengakuan Wakil Direktur Utama PT SOM (Sriwijaya Optimis Mandiri), Hendri Zainuddin kepada detikSport. Ia mengungkapkan bahwa baru ada enam klub Liga 2 yang mendapat subsidi termin pertama dari PT LIB.
“Usaha saya saja sudah terhambat. Seluruh usaha saya 99 persen tutup. Jadi ambil keputusan jangan sepihak, minta masukan dari klub lalu ambil keputusan,” tutur Gede Widiade.
“Subsidi kami belum dapat dari termin pertama, kami berharap sebenarnya pencairan diberikan kepada semua klub. Jangan 1, 2, 3 klub saja,” ucapnya.
BOGORDAILY – Ketua DPD Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Provinsi Bali, Ketut Eddy Darma Putra mengatakan, imbas dari Pandemi Covid-19 berakibat kerugian pada Perusahaan Otobus (PO) di Pulau Dewata.
Ia menerangkan, semenjak adanya wabah corona, sekitar 50 persen PO di Bali yang telah berhenti beroperasi.
“Hampir 50 persen lebih (PO yang berhenti beroperasi). Yang (masih) beroperasi ada puluhan bus,” kata Eddy saat dihubungi, Kamis (30/4) malam.
Sementara untuk kerugian, tentu juga dirasakan oleh para PO dan berdampak kepada para karyawan hingga dirumahkan dan di-PHK. Hal itu, sudah terjadi bagi para karyawan yang bekerja di PO sektor pariwisata yang kini sudah tak beroperasi.
“Kalau tidak beroperasi kerugian bagi para PO itu adalah kewajibannya tidak bisa terpenuhi. Dia, ada pinjaman kredit, baik di bank maupun leasing dan ini kan harus berjalan,” ujarnya.
“Kedua dia menghidupi daripada kru dan staf perusahaan tersebut. Kelangsungan hidupnya itu dampaknya ke sana, kalau sudah stagnan tidak beroperasi berarti terjadi PHK. Kalau dari (bus) pariwisata, sudah semua di rumahkan karena tidak beroperasi. Kalau yang umum, sekarang tergantung kapan tidak operasi, saat itu sudah mulai di PHK,” sambung Eddy.
Eddy juga menyampaikan, untuk jumlah PO yang asli di Bali ada 7. Namun, di luar itu jumlah sangat banyak. “Jumlah PO banyak di Bali, kalau PO asli Bali itu paling 7 PO. Tapi dari luar ada masuk juga, ada sehari- hari pemberangkatan 70 bus. Itu dalam kondisi normal,” katanya.
Banyak Pendatang yang Ingin Pulang Kampung
Eddy juga mengungkapkan, terkait dampak adanya larangan mudik semenjak Pandemi Covid-19. Harusnya, diterangkan dan dibedakan antara mudik dan pulang kampung. Karena, menurutnya semenjak wabah corona banyak para warga yang merupakan buruh atau pekerja yang ada di Bali ingin kembali ke kampungnya. Karena, di Bali sudah tidak mendapatkan pekerjaan lagi.
“Cuma, permasalahan larangan mudik ini mesti dipisahkan dulu. Kalau yang sekarang ini banyak yang kena PHK tidak bekerja lagi di sini. Khususnya di Denpasar, income tidak ada dia (pekerja) harus bayar makan dan indekos. Sehingga, dia pulang ke kampung, kalau ke kampung lebih efisien, daripada dia dirumahkan di sini harus bayar indekos,” ujarnya.
“Kalau mudik, biasanya dari tahun ke tahun itu ketetapan dari Kementerian (Perhubungan) itu H-10 atau H+10 itu kategori mudik dan itu angkutan lebaran. Kalau yang sekarang ini, karena pekerja tidak ada (kerjaan) daripada di sini dia diam, dia pulang kampung,” ujarnya.
Menurut Eddy, untuk saat ini masih ada PO yang beroperasi. Karena, hal itu belum adanya ketegasan peraturan. Ia menilai, dengan keluarnya Permenhub nomor 25 tahun 2020 dengan adanya larangan mudik di wilayah PSBB dan zona merah.
Selain itu, untuk di Bali bukan wilayah PSBB dan zona merah tetapi dalam perjalanan ada pencegatan dan disuruh putar balik. “Permenhub melarang mudik di luar wilayah PSBB maupun zona merah Corona. Tapi kenyataannya, dari sini juga ada beberapa pencegatan-pencegatan disuruh (putar) balik lagi,” ujarnya.
“Sebetulnya, pengusaha itu tertib dan taat dengan aturan sepanjang aturannya jelas. Di satu sisi Permenhub sudah jelas itu larangan mudik di luar larangan PSBB zona merah. Sekarang, Bali belum merupakan zona merah,” ungkapnya.
Menurut Eddy, dengan adanya pencegatan dengan meminta bus untuk putar balik pada saat mengangkut penumpang untuk pulang kampung. Tentu, itu juga memberatkan para warga yang ada di Bali yang ingin pulang kampung karena di Bali sudah tak memiliki pekerjaan.
“Ini kasihan, penumpang juga banyak mengeluh yang betul-betul tujuannya pulang kampung. Karena dia, tidak mendapatkan satu pekerjaan. Sekarang, diputar balik ke mana dia (pekerja) harus diam,” ujarnya.
“Bali belum PSBB, belum kena zona merah. Semestinya, bagi yang pulang kampung, iya monggo. Bagi yang masuk itu diseleksi. Karena kita, meringankan beban dia (pekerja) dan meringankan beban Pemerintah Daerah,” tambahnya.
Eddy juga menyampaikan, untuk PO dari Jawa yang masuk ke Bali masih banyak yang beroperasi. Namun, tidak membawa penumpang dan mereka mengangkut penumpang dari Bali ke Jawa.
“Kalau dari Jawa ke sini sudah tidak ada penumpang sama sekali. Yang ada, yang dari sini ke Jawa sekarang. Dan dari sini tidak ada boleh tujuan ke (wilayah) PSBB. Contoh ke Surabaya, Jawa Timur tidak ada trayek ke Surabaya sekarang karena di sana sudah masuk PSBB,” ujarnya.
Pertegas Aturan Mudik dan Pulang Kampung
Eddy juga meminta, agar aturan untuk larangan mudik dan pulang kampung juga diperjelas. Sehingga, PO juga bisa kembali beroperasi untuk mengangkut para penumpang di Bali yang akan pulang kampung.
“Iya tentunya aturannya mesti jelas, contoh seperti sekarang bahwa Presiden sudah jelas mengatakan tidak boleh pulang mudik. Yang boleh, adalah pulang kampung sudah diklarifikasi pulang kampung apa itu kriterianya. Kriteria, pulang kampung kalau dia (pekerja) sudah di PHK sudah tidak mendapatkan satu pekerjaan sehingga dia harus mengeluarkan (biaya) tinggi dia lebih baik pulang sehingga lebih efisien di rumah,” ujarnya.
“Kemudian, yang kedua kita bisa melihat dari KTP-nya. Kalau dia, memang tujuannya pulang, iya berarti dia memang pulang kampung,” ujar Eddy.
BOGORDAILY – Ligue 1 2019/2020 terpaksa disetop karena pandemi virus corona. Tapi konsekuensi terberatnya adalah liga kehilangan pemasukan mencapai 243 juta euro (Rp 3,9 T).
Tiga hari lalu, Asosiasi Liga Profesional Prancis (LFP) memutuskan menghentikan total kompetisi musim ini. Liga Prancis jadi kompetisi Eropa ketiga yang melakukan ini setelah Liga Belgia dan Liga Belanda.
Baru semalam LFP menobatkan Paris Saint-Germain sebagai juara diikuti Marseille sebagai runner-up dan Rennes di posisi ketiga. Selain itu, LFP juga menentukan siapa pemilik tiket lolos ke Eropa serta tim promosi-degradasi.
LFP tidak punya cara lain karena Pemerintah Prancis melarang adanya kegiatan yang melibatkan keramaian seperti olahraga hingga September. Saat kompetisi dihentikan, masih ada 10 pekan tersisa dan PSG unggul 12 angka atas Marseille di posisi kedua.
Bagi PSG, ini adalah keberhasilan menjuarai liga ketiga kalinya beruntun setelah 2018 dan 2019, sekaligus titel liga kesembilan sepanjang sejarah klub. Meski berjaya, PSG harus menerima konsekuensi dari sisi finansial.
Dikutip Sky Sports, dikarenakan Ligue 1 tidak bisa diselesaikan, para pemegang hak siar seperti BeIN Sports dan Canal Plus menolak membayarkan sisa hak sial televisi kepada Federasi Sepakbola Prancis (FFF).
Total sisa pembayaran adalah sekitar 243 juta euro atau mencapai Rp 3,9 triliun! Tentu saja uang sebanyak itu bisa digunakan PSG dan klub-klub lain sebenarnya untuk menjaga roda perekonomian di tengah pandemi virus corona saat ini.
Oleh karenanya, demi menghindari klub-klub tersebut kolaps, otoritas Ligue 1 akan mencari pinjaman sekitar 200 juta euro (Rp 3,2 T) yang akan digunakan membayar subsidi hak siar kepada 17 dari 20 klub peserta.
BOGORDAILY – Komisi Kebebasan Beragama Amerika Serikat (USCIRF) Selasa lalu merilis laporan tahunan tentang kondisi kebebasan beragama di berbagai negara di dunia.
Dalam laporan sebagai rekomendasi untuk Kementerian Luar Negeri AS itu disebutkan Indonesia masuk dalam 15 negara dalam Pantauan Khusus karena sejumlah pelanggaran kebebasan beragama.
“Kami mendorong langkah positif yang dilakukan sejumlah pemerintahan pada 2019–terutama yang berkaitan erat dengan USCIRF–untuk membangun lingkungan yang lebih aman bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan,” kata Kepala USCIRF Tony Perkins, seperti dilansir laman resmi USCIRF.
Sifat USCIRF yang independen dan bipartisan mampu mengidentifikasi ancaman terhadap kebebasan beragama di seluruh dunia.
Pada laporan tahunan 2020, USCIRF merekomendasikan 14 negara kepada Kementerian Luar Negeri AS untuk dimasukkan dalam kategori “negara yang perlu perhatian khusus (CPC)” karena pemerintahan mereka terlibat dalam pelanggaran kebebasan beragama yang “sistematis, terus-menerus, dan mengerikan.” Ini termasuk sembilan negara yang sudah masuk daftar “perhatian khusus” Kementerian Luar Negeri AS pada Desember 2019 yakni: Myanmar, China, Eritrea, Iran, Korea Utara, Pakistan, Arab Saudi, Tajikistan, dan Turmenistan–serta lima negara lain–India, Nigeria, Rusia, Suriah, dan Vietnam.
Laporan USCIRF 2020 juga merekomendasikan 15 Negara yang masuk dalam Pantauan Khusus (SWL) Kementerian Luar Negeri AS karena sejumlah pelanggaran berat. Mereka termasuk empat negara yang sudah berada dalam daftar Kemlu AS pada Desember 2019–Kuba, Nikaragua, Sudan, dan Uzbekistan–serta 11 lainnya–Afghanistan, Aljazair, Azerbaijan, Bahrain, Republik Afrika Tengah, Mesir, Indonesia, Irak, Kazakhstan, Malaysia, dan Turki.
Tak hanya itu, laporan USCIRF 2020 juga menyebut ada enam entitas non-negara yang masuk dalam daftar “perhatian khusus” karena melakukan pelanggaran secara sistematis, terus-menerus dan mengerikan. Keenam organisasi ini, lima di antaranya sudah masuk dalam daftar Kemlu AS pada Desember 2019–yaitu Asy-Syabaab di Somalia, Boko Haram di Nigeria, Huthi di Yaman, Negara Islam Provinsi Khorasan (ISKP) di Afghanistan, dan Taliban di Afghanistan–serta satu lagi–Hay’t Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah.
Indonesia
“Pada 2019 kondisi kebebasan beragama di Indonesia trennya cenderung negatif dibanding tahun sebelumnya,” kata laporan USCIRF, seperti dikutip dari laman resmi.
Laporan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengatakan di provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur terdapat sejumlah insiden intoleransi beragama, termasuk diskriminasi, ujaran kebencian, tindak kekerasan, dan penolakan pembangunan rumah ibadah bagi kaum minoritas agama, kata laporan USCIRF.
Pemerintah masih menghukum orang-orang yang dituduh menista agama dan memenjarakan mereka.
“Kelompok garis keras dan intoleran masih terus mengancam rumah ibadah kaum minoritas agama, termasuk mengeksploitasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.
Selain itu ada juga laporan para oportunis politik yang berupaya mengeksploitasi ketegangan agama untuk meraih keuntungan pada pemilu 17 April 2019.