Monday, 13 April 2026
Home Blog Page 8284

Liga Spanyol Diragukan Bisa Bergulir Lagi Sebelum Musim Panas

0

BOGORDAILY – Rencana melanjutkan Liga Spanyol di akhir Mei 2020 berpotensi mundur. Menteri Kesehatan Spanyol Salvador Illa ragu kompetisi bisa digelar sebelum musim panas.

Kompetisi di Spanyol ditangguhkan sejak 12 Maret lalu. Keputusan itu diambil hanya dua hari sebelum negara memberlakukan lockdown untuk menghambat persebaran virus corona, yang sudah merenggut 22 ribu korban jiwa.

Seiring berjalannya waktu otoritas Liga Spanyol mengungkapkan rencana untuk menggulirkan kompetisi lagi sebelum akhir bulan depan. Namun, Illa berpendapat bahwa sepakbola baru mungkin dimainkan lagi paling cepat pada Juni.

“Akan sembrono bagi saya untuk mengatakan sekarang bahwa sepakbola profesional akan kembali sebelum musim panas,” Illa mengatakan dikutip Sky Sports.

“Kami akan terus memantau evolusi (virusnya) dan panduan-panduan yang akan kami sajikan akan mengindikasikan bagaimana berbagai aktivitas berbeda dapat kembali ke keadaan normal yang baru.”

Tim-tim LaLiga telah diberikan lampu hijau untuk menggelar latihan lagi secepat-cepatnya pada awal Mei, dengan catatan diwajibkan untuk memenuhi protokol keselamatan dari Pemerintah Spanyol. Meski demikian, belum bisa diperkirakan kapan pertandingan Liga Spanyol bisa digelar dan kalaupun dimainkan maka akan dilakukan secara tertutup.

Untuk sementara Barcelona memimpin kompetisi usai 27 pekan. Blaugrana memuncaki klasemen dengan keunggulan dua poin dari rival utamanya Real Madrid.

Buntut Bansos tak Jelas, Ketua RT/RW se-Kelurahan Sukahati Desak Lurahnya Mundur

BOGOR DAILY – Teriakan seluruh Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, yang meminta untuk Lurah Sukahati, Haerudin, agar segera mengundurkan diri dari jabatannya sekarang juga.

Aksi yang dilakukan oleh puluhan Ketua RW dan RT itupun, karena belum ada kejelasan dari pihak kelurahan mengenai data penerima bantuan sosial (Bansos), bagi yang terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Covid-19.

“Turun, turun, turun pak lurah, turun pak lurah sekarang juga, kami minta pak lurah segera mengundurkan diri dari jabatannya. Sudah enam tahun menjabat di Kelurahan Sukahati, tapi tidak ada perubahan sama sekali,” teriak puluhan RT dan RW di Kelurahan Sukahati, Senin (27/4/2020).

Pantaua Bogordaily.net dilokasi, tidak hanya melakukan penyegelan kantor Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, dengan menggunakan tali dan memasang sepanduk dipintu utama masuk ke kantor Kelurahan Sukahati, dengan tulisan ‘Pengurus RT dan RW Kelurhan Sukahati Cibinong Bogor menolak, bantuan pemerintah untuk warga yang terdampak Covid-19, karena tidak tepat sasaran’ saja.

Para RT dan RW itupun mengganti bendera Merah Putih dengan tulisan-tulisan ‘Korona pulang, bantuan belum datang, data yang ajuin RT terus yang nentuin siapa emang ?, Ada Korona jaga jarak, Korona hilang RT Musnah’

Tampak terlihat juga, puluhan RT dan RW itupun turut memakai topeng Virus Korona yang dibuat dari kertas, sambil membawa beberapa tulisan bentuk unjuk rasa mereka (RT/RW.red) kepada pemerintah Kelurahan Sukahati.

“Kami gak akan pergi, jika belum mendapatkan kejelasan dari kelurahan, kami ini babak belur dikejar-kejar warga, kami minta kejelasan,” teriaknya dengan nada tinggi.

Pantauan dilokasi, saat ini pihak Pemerintah Kelurahan Sukahati sedang melakukan audiensi dengan puluhan RT dan RW di Sukahati, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Bansos bagi maayarakat yang terdampak Virus Korona tersebut. (Andi).

 

Menurut Pengamat PSBB Tak Efektif, Harus Pertegas Sanksi, Kuatkan Peran RT

BOGORDAILY – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah setuju dengan ide pertegas sanksi bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terlebih, PSBB selama ini kurang berjalan efektif.

“Iya saya setuju itu (sanksi tegas), karena memang PSBB sendiri jalan memang tidak efektif. Jadi misalnya Bogor itu kan, banyak aturan-aturan yang tumpang tindih. Contoh misalnya di Bogor itu aturan mengenai semacam Alfamart, minimart gitu, itu kan dia tutupnya dibuatkan surat edarannya,” kata Trubus saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/4).

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin curhat aturan PSBB yang tak sejalan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Bogor melarang toko ritel buka lebih dari Pukul 18.00 WIB. Tapi Kemendag mengizinkan hingga Pukul 22.00 WIB.

“Bupati Bogor itu kan sore pokoknya sebelum jam 6 sore, tapi kemudian dia punya izin sendiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian itu bisa jam 22.00 WIB. Nah ini menandakan bahwa ujungnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, artinya mempunyai izin yang telah ditetapkan oleh Bupati Bogor, jadi itu contoh,” sambungnya.

Pola PSBB Diubah

Tak hanya setuju dengan adanya sanksi tegas, ia juga ingin agar pola yang diterapkan untuk melaksanakan PSBB itu diubah.

“Kalau perlu itu polanya diubah. Jadi polanya itu misalnya untuk daerah yang merah itu, jadi karantina wilayah tapi terbatas. Misalnya tingkat RT/RW yang ditenggarai banyak ini, itu kan yang merah banyak ODP itu dikarantina saja itu, supaya dia enggak keluar-keluar, itu masalahnya,” ujarnya.

Selain itu, dalam menerapkan PSBB selama bulan suci Ramadhan ini, dia mengusulkan, adanya peran lebih dari RT atau RW setempat untuk masyarakat yang membeli takjil atau makanan dan minuman untuk berbuka puasa.

“Kalau yang mau membeli menurut saya pesan sama pedagang, terus diantar ke sini atau kepada RT/RW. Jadi yang membeli itu cukup membayar saja, biar diambil sama RT langsung. Jadi si pembeli ini menghubungi dulu, saling menghubungi penjualnya kemudian dari melalui RT/RW saja. Jadi itu biar enggak berkerumun. Selama ini masih banyak berkerumun di pinggir jalan, di daerah saya juga masih banyak yang berkerumun,” jelasnya.

Jadi, para pembeli takjil ini hanya cukup melakukan pembayaran saja. Nanti, takjilnya itu dibelikan dan diantarkan oleh pihak RT/RW setempat.

“Iya, membayar saja nanti diserahkan kepada ini. Tapi percaya itu, namanya untuk bantuan kan. Ada kemungkinan penyimpangan juga kecil ya. Kalau bohong ya urusan Allah. Tapi kalau sekarang berkerumun yang kurang efektif, banyak tuh. Di daerah saya mulai jam 4 sore (berkerumun),” ucapnya.

Protokol Kesehatan

Selain itu, untuk menghindari adanya kerumunan juga. Pemerintah diminta untuk menyediakan satu tempat khusus untuk para pedangan takjil selama bulan suci Ramadhan. Namun, ditempat itu juga harus adanya petugas keamanan yang mengawasinya.

“Kalau (pengamanan) itu perlu, menurut saya yang kedua begini. Jadi takjil itu diperbolehkan, pemerintah itu menyediakan tempat gitu. Ada tempat beberapa, tapi jaraknya itu ya diatur dan diawasi oleh petugas pengamanan yang tunggu di situ. Tapi jaraknya dibuat sedemikian rupa (terapkan Physical Distancing) pokoknya namanya protokol kesehatan,” ungkapnya.

“Jadi menurut saya ditempatkan di satu tempat, tempat itu si penjual itu dibuatkan cara-caranya. Nah si pembeli, bukan pembeli langsung tapi lewat itu (RT/RW) kalau lewat diri sendiri nanti berkerumun lagi,” sambungnya.

Dengan adanya cara tersebut, dapat mengurangi adanya penyebaran virus corona yang kini masih melanda Indonesia.

“Minimal dengan cara itu bisa mengurangi penyebaran Covid-19. Bukan melarang orang beli, kita kan bukan melarang dan mempersulit orang beli bukan. Tapi intinya memutus mata rantai itu, saya kira masyarakat memahami. Pembeli maupun penjual mengerti kok. Tapi memang tempatnya itu khusus diawasi aparat,” jelasnya.

Lalu, untuk masyarakat yang ingin melakukan sedekah, Lebih baik menghubungi RT/RW satu wilayah, hal itu agar apa yang mereka bagikan atau sedekahkan itu tepat pada sasarannya.

“Menurut saya takjil itu didistribusikan oleh RT/RW saja, jadi jangan langsung dari orangnya biar enggak berkerumun. Jadi polanya memang harus dari RT/RW saja yang berikan, langsung door to door jangan di tempat umum dan jangan di tempat publik,” jelasnya.

“Jadi misalnya orang memberikan itu hubungi RT/RW setempat, terus minta datanya. Terus dia yang ingin memberikan takjil mampu berapa, oh kemampuan saya cuma 50, jadi tinggal bilang sama RT setempat. Jadi nanti dicari sama RT dengan jumlah segitu yang prioritas terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jadi caranya seperti itu, tapi kan tidak menimbulkan kerumunan. Paling tidak Physical Distancing berjalan. Selama ini Physical Distancing tidak berjalan, memang di kampung-kampung itu tidak berjalan,” tutupnya.

Ketua RT dan RW Segel Kantor Kelurahan Sukahati

BOGOR DAILY – Puluhan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor nekat menyegel kantor Kelurahan Sukahati.

Aksi itupun dilakukan karena RT RW sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan terhadap bantuan masyarakat yang terdampak Virus Korona atau Covid-19.

Pantauan Bogordaily.net dilokasi, tampak perwakilan puluhan ketua RT dan RW itupun melakukan penyegelan kantor Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, dengan menggunakan tali.

Tidak hanya itu saja mereka juga (RT/RW.red) memasang sepanduk dipintu utama masuk ke kantor Kelurahan Sukahati dengan tulisan ‘Pengurus RT dan RW Kelurhan Sukahati Cibinong Bogor menolak, bantuan pemerintah untuk warga yang terdampak Covid-19, karena tidak tepat sasaran’

Salah satu Ketua RT 05/ RW 03, Hendra (40), mengatakan, aksi penyegelan yang dilakukan para RT dan RW itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap pejabat di Kelurahan Sukahati.

“Karena, sampai saat ini kita belum mendapatkan kejelasan sama sekali mengenai intruksi pendataan warga terdampak Covid-19 ini. Sampai saat ini kami belum mendapar kejelasan, kami minta kejelasan,” katanya kepada Bogordaily.net ketika ditemui dilokasi, Senin (27/4/2020).

Pantauan dilokasi juga, sampai saat ini puluhan RT dan RW dari Kelurahan Sukahati itu, masih melakukan aksi demonstrasi dan penyegelan kantor kelurahan. Mereka (RT dan RW.red) mengancam tidak akan meninggalkan lokasi kelurahan jika belum ada kejelasan.

“Kami gak akan pergi, jika belum mendapatkan kejelasan dari kelurahan, kami ini babak belur dikejar-kejar warga, kami minta kejelasan,” tukasnya. (Andi).

 

Soal Dana Bantuan Rp 7,7 Miliar, ini Janji PSSI

0

BOGORDAILY – FIFA mengucurkan dana bantuan pandemi virus corona untuk PSSI. Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan berjanji bakal mengoptimalkannya dengan baik.

Pandemi COVID-19 sudah membuat banyak kompetisi terhenti sementara waktu. Tak cuma kompetisi antarklub, laga-laga internasional jadi terganggu sehingga federasi kehilangan pemasukan.

FIFA tak tinggal diam atas situasi ini. Induk sepakbola di dunia ini membantu seluruh anggotanya agar bisa bertahan melalui pandemi ini. Total dana bantuan FIFA adalah senilai 150 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,3 triliun.

Dana itu akan dibagikan ke 211 anggotanya, termasuk PSSI, masing-masing mendapat 500 ribu dolar AS atau sekitar Rp 7,7 miliar. Dana ini akan digunakan untuk operasional federasi serta menyelesaikan urusan dengan pihak ketiga.

“Sebagai anggota asosiasi, PSSI pun memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada FIFA yang konsisten membantu dalam mengembangkan sepakbola di Indonesia,” kata Iriawan seperti dikutip dari situs resmi PSSI.

“Bantuan yang diberikan nantinya akan dipergunakan secara tepat sasaran dan transparan untuk pelaksanaan program serta kelanjutan organisasi PSSI di tengah dampak pandemi COVID-19,” sambungnya.

Dana bantuan ini dijelaskan PSSI adalah program FIFA Forward. Kucuran uang dipercepat FIFA, yang sejatinya dijadwalkan baru keluar pada Juli mendatang.

Imbas Pernyataan ‘Hamil di Kolam Renang’, Komisioner KPAI Resmi Dicopot

BOGORDAILY – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Sitti Hikmawatty dari jabatan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pemberhentian Sitti tertuang dalam keputusan presiden (keppres).

Keppres bernomor 43/P Tahun 2020 diteken Jokowi pada Jumat (24/4). Jokowi menimbang surat dari KPAI serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) perihal usul pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Sitti. Sitti dinilai melanggar kode etik didasari keputusan Dewan Etik KPAI.

“Memberhentikan tidak hormat Dr. Sitti Hikmawaty, S.ST., M.Pd. sebagai anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2017-2022,” tulis Keppres yang diteken Jokowi.

Pihak Sekretariat Negara (Setneg) juga sudah membenarkan isi Keppres tersebut. “Betul,” ujar Plt Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Setya Utama, Senin (27/4/2020).

Sitti sebelumnya sempat menjadi polemik karena pernyataan tentang ‘wanita berenang di kolam renang bersama pria bisa hamil’. KPAI sudah merekomendasikan Sitti dicopot dari jabatannya.

Pernyataan Sitti itu sempat menjadi trending topic di media sosial sekitar Februari 2020. Saat itu Sitti menjadi narasumber di salah satu media massa. Di situ, Sitti menyatakan wanita dapat hamil saat berenang di kolam yang berisi pria. Kemudian potongan pernyataan Sitti itu menjadi viral.

Beberapa hari lalu, Sitti merasa dirinya diadili berlebihan oleh KPAI. Sitti menyebut KPAI tidak memiliki prosedur standar di tingkat internal atas masalah etik. “Karena itulah, proses internal yang terjadi saat pemeriksaan atas ucapan saya tidak memiliki rujukan aturan main.”

“Saya melihat ada upaya mengadili saya dengan cara yang berlebihan, ketidakmampuan pimpinan dalam mengelola manajemen internal KPAI serta manajemen konflik di dalamnya, kapasitas independensi sebagai pimpinan sebuah lembaga negara yang independen juga perlu dipertanyakan terhadap tekanan yang ada,” kata Sitti dalam konferensi pers virtual, Sabtu (25/4).

350 Penumpang KRL Stasiun Bogor Jalani Swab Test

BOGOR DAILY – Sebanyak 350 penumpang Komputer Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bogor dilakukan Swab Test Virus Korona atau Covid-19. Pengetesan itupun dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Jawa Barat, Iskandar, mengatakan, Swab Test yang dilakukannya hanya sehari saja. Tujuannya sendiri, untuk memaatikan penumpang KRL tetap aman dalam perjalanan.

“Hari ini untuk swab test massal kita targetkan 350 penumpang. hasilnya nanti akan diketahui dua sampai tiga hari kedepan,” katanya kepada wartawan, Senin (27/4/2020).

Dirinya berharap, dengan adanya Swab Test yang dilakukan oleh pihaknya, bisa memberikan gambaran penyebaran Virus Korona atau Covid-19 pada penumpang KRL.

“Tapi kalaupun ada yang positif kami akan lakukan penanganan lebih lanjut, karena memang KRL ini masih sangat diperlukan,” ucapnya.

Iskandar juga menambahkan, hasil Test ini akan dilaporkan pada pimpinan dalam hal ini adalah laboratorium kesehatan Daerah (Labkeda) Jawa Barat.

“Untuk tenaga medis kita siapkan dari Bogor dan juga Jawa Barat,” tukasnya.

Sementara itu, salah seorang penumpang KRL yang merupakan warga Ciomas, Aldi mengaku senang, dengan Swab Test massal yang dilakukan Dinas Perhubungan Jawa Jawa Barat.

“Saya tiap hari menggunakan ini (KRL.red), karena saya kerja di Depok. Jadi saya selalu gunakan ini KRL alhamdulillah dites, semoga hasilnya negatif,” singkatnya. (Andi).

Liga Inggris Tidak Bisa Dibatalkan Layaknya Liga Belanda

0

BOGORDAILY – Muncul desakan agar Premier League dibatalkan seperti Liga Belanda. Menurut salah satu eks manajernya, Alan Pardew, Liga Inggris tidak bisa seperti itu.

Menyusul pandemi virus corona yang membuat banyak kompetisi berhenti sampai batas waktu tidak ditentukan, Federasi Sepakbola Belanda (KNVB) memutuskan Liga Belanda dihentikan tanpa juara, degradasi, dan promosi.

Liga Belanda jadi kompetisi kedua di Eropa yang melakukan hal ini setelah Liga Belgia. Keputusan KNVB ini bukan tidak mungkin diikuti oleh operator liga lain jika kondisi di Eropa belum memungkinkan.

Salah satu yang didesak untuk membatalkan liga adalah Premier League. Masih jadi perdebatan di antara klub-klub apakah perlu liga dilanjutkan atau dibatalkan saja.

Jika liga dibatalkan maka Liverpool dipastikan gagal menjadi juara meski mereka cuma butuh dua kemenangan lagi. Tapi, opsi membatalkan musim bukan jalan terbaik, karena bukan cuma Liverpool tapi ada beberapa tim, khususnya yang berjuang menghindari degradasi, tidak akan setuju.

Apalagi perputaran uang di Inggris begitu besar khususnya dari hak siar, sehingga peluang membatalkan musim akan sangat kecil.

“Kondisi hak siar di Premier League itu lebih rumit lagi. Jika Anda menggunakan cara yang sama (seperti di Belanda), maka Anda bisa berakhir dengan saling menuntut di pengadilan,” ujar Pardew di Daily Mail.

“Mungkin ada juga seperti itu Belanda karena promosi itu penting, erat kaitannya dengan gaji pemain,” sambungnya.

“Saya sudah bicara dengan manajer, chairman, dan beberapa CEO di Premier League, sepertinya mereka ingin menuntaskan musim jika diizinkan pemerintah. Memang ada yang ingin dihentikan sekarang dan memulai musim baru, karena persoalan finansial. Mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk membuat liga jalan lagi.”

“Apakah orang menilai Liga Belanda sudah membuat keputusan tepat atau tidak, saya rasa Premier League tidak akan melakukannya,” tutupnya.

Mudik Dilarang, 3.683 Kendaraan Dihalau Masuk ke Jawa Barat

BOGORDAILY – Pemerintah sudah melarang aktivitas mudik di tengah Pandemi Corona. Ribuan kendaraan yang hendak masuk ke Jawa Barat dihalau petugas di lapangan.

“Total keseluruhan ada 3.683 kendaraan yang dilakukan penghalauan,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga Waskitoroso via pesan singkat, Senin (27/4/2020).

Erlangga mengatakan data ribuan kendaraan yang dihalau tersebut merupakan data dari tanggal 24 hingga 26 April 2020. Dari data tersebut, jenis kendaraan yang paling banyak dihalau yakni sepeda motor.

“Kendaraan roda dua ada 2.704 kendaraan, roda empat 832 kendaraan dan bus 47 kendaraan,” tuturnya.

Kendaraan tersebut dihalau saat masuk ke Jabar melalui beberapa pintu masuk baik tol maupun non tol. Dalam penghalauan ini, Erlangga menyatakan petugas melakukan secara persuasif untuk meminta kendaraan memutar balik.

“Kendaraan tersebut yang masuk dari arah timur maupun barat (menuju ke Jabar). Paling banyak dari Jakarta,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan melarang mudik Lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 H bagi semua warga. Sebelumnya, Jokowi hanya melarang mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri.

“Mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa (21/4/2020).

Acting

0

For those in the picture industry, wardrobe alludes to the outfit or costume an actor, performer or further wears at the same time found on a motion picture or Television set set in place. And character is best the thing that actors understand. Everything you wish to be aware of famous celebrities and performers – Chris Evans about, Robert Downey, Junior., Jennifer Lawrence and considerably more.