BOGORDAILY – Sebanyak 30.000 lebih Narapidana/Anak yang tengah menjalani pidana di lapas/rutan/LPKA seluruh Indonesia akan menghirup udara bebas lebih cepat terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang tengah mewabah di Indonesia pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya.

Puluhan ribu Narapidana/Anak tersebut akan diusulkan asimilasi di rumah serta mendapat hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, khususnya yang masa 2/3 pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2019 dan bukan warga negara asing.

“Sekitar 30.000 narapidana dan Anak akan dikeluarkan melalui program Asimilasi dan dibebaskan melalui program Integrasi, yaitu PB, CB dan CMB. Ini menjadi bagian langkah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Lapas, rutan dan LPKA,” ungkap Nugroho selaku Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan, pasca melakukan videoconference dengan seluruh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Rutan, Lapas dan LPKA seluruh Indonesia terkait hal tersebut, Selasa (31/3).

Menurutnya pengeluaran dan pembebasan tersebut didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Assimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19, Keputusan Menteri HUkum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Assimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama.

“Dan mulai hari ini Kepala Lapas, Rutan dan LPKA dapat melaksanakan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak, Bapas melakukan bimbingan dan pengawasan, dengan arahan, pembinaam dan pengawasan Kepala Divisi Pemasyarakatan, sesuai dengan dasar peraturan yang telah diterbitkan,” papar Nugroho.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan tanggal 29 Maret 2020, Narapidana/Anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.730 orang, disusul provinsi Jawa Timur sebanyak 4.347 orang, serta provinsi Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang. “Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terhadap Narapidana/Anak di lapas/rutan/LPKA sebagai institusi yang memiliki tingkat hunian tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19,” terang dia.

Ia menegaskan Narapidana/Anak yang terkait PP 99 tidak akan diusulkan asimilasi dan hak integrasi tersebut. “Ini hanya untuk Narapidana/Anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing,” tambah Nugroho.

Dari usulan asimilasi dan hak integrasi 30 ribu Narapidana/Anak, anggaran negara untuk kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dipastikan mengalami penghematan. Hal ini ditegaskan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yunaedi.

“Penghematan anggaran kebutuhan WBP mencapai 260 an milyar rupiah, selain mengurangi angka overcrowding,” terangnya.

Nominal tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari (April-Desember) x Rp 32.000,00 biaya hidup (makan, kesehatan, pembinaan, dll) dikalikan 300.000 orang.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, seperti pembatasan kunjungan fisik dan menggantinya dengan kunjungan online lewat video call, sosialisasi, penyediaan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, penyemprotan dan penyediaan bilik disinfektan, pengukuran suhu tubuh, baik petugas maupun WBP, peniadaan sementara kegiatan pembinaan, baik internal maupun yang melibatkan pihak eksternal, termasuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19 guna menerima dan memeriksa informasi mengenai penyebaran virus ini di lingkungan Pemasyarakatan.

Bahkan, Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan serta pembimbingan klien bapas pun sudah dilakukan secara online sebagaimana imbauan pemerintah tentang physical distancing.

“Kami terus bekerja sama dan berkoordinasi dalam menyosialisasikan, melakukan pendampingan, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh UPT Pemasyarakatan terkait prosedur dan langkah-langkah menghadapi pandemi Covid-19,” tegas Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, A. Yuspahruddin.

BOGORDAILY – Meningkatnya kasus COVID-19 di DIY belum dibarengi dengan cepatnya pengujian sampel pasien. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta menyebut satu kali proses pengujian paling cepat memerlukan waktu 8 jam, terlebih jumlah PDP terus meningkat.

Juru Bicara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) untuk penanganan COVID-19, Berty Murtiningsih menjelaskan alur pengujian sampel bagi PDP. Menurutnya, pasien berstatus PDP dapat memeriksakan diri di Rumah Sakit (RS) mana saja.

“Pasien PDP diperiksa di RS mana saja, konsulkan ke RS rujukan, dengan dokter konsultan, bila perlu rawat bisa di RS Rujukan, bisa tidak tergantung kondisi. Bahkan bisa pula PDP isolasi mandiri,” katanya melalui pesan singkat kepada detikcom, Selasa (31/3/2020).

“Swab diambil di RS, lalu dikirim ke BBTKLPP Yogyakarta. Jadi kalau pasien diambil swab, maka spesimennya disimpan dalam VTM (Virus Transport Media), baru dikirim ke laboratorium (BBTKLPP Yogyakarta),” katanya.

“Prosesnya 3 sampai dengan 5 hari tergantung ketersediaan reagen dan VTM di lab (BBTKLPP),” ucapnya.

Karena itu, Berty menyebut proses pengujian sampel PDP dari nol hingga keluar hasilnya memerlukan cukup waktu. Apalagi, BBTKLPP Yogyakarta tidak hanya melayani pengujian sampel dari DIY.

“Di samping DIY, laboratorium BBTKLPP kan juga menangani sampel seluruh Jateng,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BBTKLPP Yogyakarta, Dr dr Irene menjelaskan secara rinci bagaimana proses pengujian sampel PDP hingga muncul hasil pasien positif atau negatif. Irene menyebut, setiap PDP menjalani pengambilan 4 macam sampel.

“Pertama sampelnya dulu ya, jadi pasien kalau PDP itu misalnya di RS itu kita ambil sampelnya 4 macam, yang pertama nasofaring swab, orofaring swab, sesudah itu futum sama darah,” katanya saat dihubungi detikcom melalui sambungan telepon, Selasa (31/3/2020).

Apalagi, khusus untuk pengambilan sampel nasofaring dan orofaring memerlukan waktu 2 haru berturut-turut. Hal itu sebagai prosedur untuk menentukan hasil pemeriksaan.

“Kemudian untuk nasofaring dan orofaring kalau untuk PDP harus diambil 2 hari berturut-turut. Kenapa? Karena pemeriksaan itu bisa disimpulkan kalau spesimennya itu ada 2, terutama kalau yang negatif ya,” ucapnya.

Nantinya, keempat sampel itu disimpan di tempat khusus. Seperti untuk narofaring dan orofaring itu disimpan di VTM. Perlu diketahui, VTM berisi makanan dan antibiotik untuk virus, tujuannya agar virus bertahan saat dibawa sampai ke BBTKLPP.

“Sampai di lab ada beberapa proses, yang pertama sampelnya dibongkar dulu, kemudian dicatat sampelnya dari mana, diberi nomor dan diberi coding, nah itu butuh waktu. Kemudian aliquot yakni, diambil sebagian sampelnya untuk diperiksa dan sisanya kita simpan lagi, kita packing lagi untuk kemudian dikirim ke Litbangkes,” katanya.

Selanjutnya, tahap kedua adalah ekstraksi, pada tahapan ini pihaknya memisahkan RNA virus dari virus. Irene menyebut, satu kali kerja pihaknya mampu melakukan puluhan ekstraksi. Dimana ekstraksi itu menggunakan primer.

“Sembari mengekstraksi, kita juga melakukan pencampuran reagan. Ekstraksi itu memerlukan waktu 3-4 jam, kemudian kita lakukan pencampuran reagan sembari mengekstraksi (sampel PDP),” ucapnya.

Tak berhenti di situ, selanjutnya akan ada tahapan memasukkan hasil ekstraksi ke dalam mesin real-time Polymerase Chain Reaction (PCR).

“Nanti setelah ekstraksi selesai, penyiapan reagan selesai, dimasukkan ke mesin PCR realtime untuk membaca, membaca itu 3 jam dan tahapan persiapannya setengah jam, jadi ada 3 setengah jam waktu yang diperlukan,” kata Irene.

Setelah mesin bekerja selama 3 jam nantinya akan mengeluarkan hasil. Selanjutnya, petugas akan menginput hasil pada catatan yang sudah dibuat pihaknya saat prosedur pertama.

“Jadi kalau secepatnya-cepatnya itu bekerja paling cepat satu kali proses itu 8 jam, itu paling cepat. Tapi kan begitu sampelnya masuk tidak bisa langsung simpulkan, kita baru bisa simpulkan setelah sampel kedua masuk kan, hari berikutnya,” ucapnya.

“Jadi dalam keadaan normal, artinya kalau tidak ada penumpukan pasien karena misalnya primer habis atau apanya habis itu 2 hari sudah bisa kita keluarkan karena kita menunggu sampel itu 2-3 hari. Tapi kalau sudah numpuk, itu yang menjadikannya lama,” lanjut Irene.

Saat ini pihaknya belum mengalami kendala sehingga proses pengujian sampel berjalan lancar. Bahkan, dia mengaku kemarin, Senin (30/3/2020) pihaknya sempat memeriksa 115 sampel yang berasal dari DIY-Jateng.

“Sekarang sudah lancar kok, seperti kemarin kita periksa 115 sampel. Tadi yang membaca itu sekali running itu bisa 29 sampel yang 3 jam (dengan PCR). Jadi 115 sampel itu perlu running 4 kali, itu anak-anak bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam,” katanya.

Karena itu, dia mengaku tidak ada maksud untuk memperlambat proses pengujian sampel. Menurutnya, cepat tidaknya pengujian sampel tergantung dari logistik dan kemampuan mesin real-time PCR.

“Jadi sepanjang logistiknya cukup, primer ada baik untuk ekstraksi dan membaca itu bisa cepat, tapi seandainya logistik terkendala ya tentu mempengaruhi kecepatan pembacaan juga,” katanya.

“Karena kalau sampelnya, misalnya hari ini habis, terus besok berhenti meriksa sehari kan mundur sampel yang masuk tiap hari. Padahal tiap hari sampel masuk 80-100, jadi kalau mundur sebentar, nah itu agak susah mengejar kembali ketertinggalan,” sambung Irene.

Irene mengaku, secara manual pihaknya telah bekerja semaksimal mungkin. Namun secara kinerja mesin menyesuaikan kemampuan mesin. Apalagi, dia tidak bisa mempercepat kinerja mesin.

“Karena kita juga tidak bisa push mesinnya bekerja, karena mesinnya bekerjanya 3 jam. Nah, sambil nunggu (mesin bekerja 3 jam) anak-anak mulai lagi proses sampel berikutnya. Selesai ekstraksi masuk lagi tempat pembacaan, sehari bisa 3-4 running. Jadi kalau sudah ketinggalan sehari saja susah,” katanya.

Irene juga mengaku jika BBTKLPP bisa saja hanya memeriksa 5 sampel salam sehari untuk mempercepat uji laboratorium. Namun, pihaknya menghemat primer karena sejatinya dapat untuk menguji sampai 29 sampel.

Terlepas dari hal tersebut, Irene menegaskan bahwa dia dan timnya saat ini terus berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pengujian sampel PDP. Terlebih, saat ini BBTKLPP memiliki banyak stok primer.

“Stok primer aman, saat ini kami punya banyak, mudah-mudahan nggak ada halangan lagi yang lain dan minimal tumpukan yang ini bisa kita selesaikan. Sehingga tidak ada antre lama. Ini saya juga push tim saya, semoga tim saya sehat-sehat semua dan hasilnya (uji sampel) bisa cepat keluar,” ujar Irene.