Sunday, 12 April 2026
Home Blog Page 8645

Witan Sulaeman Cetak Gol Kemenangan Timnas U-19

0

Bogor Daily – Suporter timnas U-19 Indonesia menggelegarkan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), saat Witan Sulaeman mencetak gol ke gawang timnas UAE.

Suara gemuruh tersebut terdengar hingga ke area luar SUGBK.

“Gooooooolll,” teriak suporter timnas U-19 Indonesia yang berada di dalam stadion, Rabu (24/10/2018).

Diketahui, gol tersebut dilakukan oleh Witan Sulaeman yang melesatkan tendangan ke sudut kanan gawang UAE.

Gol pun tercipta lewat sudut sempit yang dicetak Witan.

Hingga berita ini diturunkan, laga sudah memasuki half time.

Skor pun belum berubah, timnas U-19 unggul 1-0.

Akreditasi Puskesmas Menguntungkan Masyarakat

0

Bogor Daily – Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2015 mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan akreditasi terhadap seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Selain puskemas, yang dituju oleh ketentuan ini adalah FKTP lain, termasuk klinik dan tempat praktek dokter dan tempat praktek dokter gigi.

Berdasarkan amanah itulah maka sejak tahun 2016 Pemerintah Kota Bogor mulai melaksanakan akreditasi terhadap 25 puskesmas yang ada di Kota Bogor. Sebelumnya akreditasi tingkat Provinsi Jawa Barat dilakukan pada tahun 2015. Akreditasi ditujukan untuk mendorong setiap puskesmas meningkatkan kinerjanya dan melaksanakan tugas pelayanannya sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan Komisi Akreditasi.

Banyak manfaat yang bisa didapat dari akreditasi. Bagi puskesmas, manfaat itu diantaranya meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja, memberikan keunggulan kompetitif, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan meningkatkan pendidikan pada staf. Sedangkan bagi masyarakat, manfaat akreditasi puskemas diantaranya adalah mendapatkan jaminan kualitas.

Berdasarkan hasil akreditasi, nantinya masing-masing puskesmas digolongkan pada 4 tingkatan. Masing-masing puskemas  Dasar, Madya, Utama dan Paripurna. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor, Drg. Budi Santoso, pada tahun 2016 akreditasi telah dilakukan pada 4 unit puskesmas. Pada tahun 2017,  sebanyak 8 unit dan pada tahun 2018 ditargetkan 7 unit. Dengan demikian sampai pada akhir tahun 2018 ditargetkan 19 puskesmas Kota Bogor sudah terakreditasi.

Dari jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi, 2 unit diantaranya tergolong sebagai puskesmas dasar, 6 unit puskesmas Madya dan 4 unit puskesmas Utama. “Sejauh ini di Kota Bogor belum ada puskesmas yang tergolong sebagai puskesmas paripurna dan di Jawa Barat pun jumlahnya baru satu, yaitu Puskemas Kopo di Bandung,” ungkap Budi.

Untuk sampai pada tahap memperoleh predikat tersebut, setiap puskesmas menempuh proses akreditasi melalui beberapa tahapan. Diawali dengan proses pendampingan dan dilanjut dengan proses self assessment, perbaikan dan peningkatan, pengajuan akreditasi, surveyor sampai dengan terakreditasi.

Ada 776 elemen yang dievaluasi dan dinilai pada setiap proses akreditasi. Ini yang antara lain membuat proses akreditasi tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Untungnya sebanyak 12 puskesmas di Kota Bogor sudah terlebih dahulu menerapkan sistem ISO 9001-2008. “Penerapan ISO sebelumnya di beberapa puskemas sangat membantu berlangsungnya proses akreditasi,” ungkap Budi.

Menurutnya ada perbedaan antara penerapan ISO dan penetapan akreditasi. Penerapan ISO lebih diarahkan pada upaya mewujudkan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pada setiap pasien. Sedangkan pada akreditasi, arah tujuannya lebih luas. Termasuk mendorong terlaksananya  dengan baik berbagai program kerja di masing-masing puskesmas. Program dimaksud diantaranya seperti program promosi kesehatan, imunisasi, kesehatan ibu dan anak serta KB, pelayanan dan pengendalian penyakit serta peningkatan gizi.

Secara umum, akreditasi puskemas akan menghilir pada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sebab ada beberapa standar yang harus dipenuhi setiap puskesmas pada saat memberikan pelayanan kepada pasien. Misalnya, ruang tunggu pasien harus dibuat lebih nyaman. Antrian pasien dibuatkan sistem sedemikian rupa agar lebih lancar. Juga dilengkapi sarana pendukung seperti laboratorium, unit pemeriksaan radiologi, pelayanan ambulan dan lain sebagainya.

Selain itu pemeriksaan terhadap pasien, dipastikan dilakukan oleh dokter. Apalagi kapasitas para petugas kesehatan termasuk para dokter pun terus ditingkatkan. Untuk itu, para dokter didorong untuk mengikuti berbagai jenis pelatihan. Seorang dokter gigi misalnya, dapat mengikuti pelatihan tentang penyakit gigi dan mulut dan dokter umum mengikuti pelatihan tentang penanganan HIV/AIDS dan sebagainya. “Jadi melalui proses akreditasi ini, nantinya masyarakat pengguna jasa layanan puskesmas akan lebih diuntungkan,” lanjut Budi.

Ke depan fungsi puskemas memang didorong untuk lebih berkembang. Tidak lagi hanya menjadi institusi kehatan yang terbatas melayani pasien yang datang untuk berobat. Melainkan juga melayani pasien yang datang untuk berkonsultasi tentang berbagai hal terkait masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan lingkungan.

Puskesmas juga didorong berinovasi dalam memberikan jenis pelayanan berdasarkan prioritas kesehatan, kekhususan wilayah dan potensi sumberdaya yang tersedia.  Berdasarkan hal-hal itu sebuah puskesmas dimungkinan memenuhi kebutuhan pasien yang berkonsultasi tentang kesehatan jiwa. Juga memberikan pelayanan kesehatan olahraga, kesehatan mata dan penanganan HIV/AIDS.

Melalui program-programnya, puskesmas juga didorong untuk dapat melakukan pembinaan kesehatan kapada masyarakat serta memonitor kondisi kesehatan warga yang berada di sekitar wilayahnya.  Dengan demikian peran dan fungsi puskemas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama digeser menjadi lebih luas. Tidak lagi hanya sebatas sebagai lembaga pelayanan pemeriksaan kesehatan. Dengan perluasan peran dan fungsi itu, masyarakat dapat memetik manfaat lebih dari keberadaan puskesmas di lingkungan sekitarnya.  (Advertorial)

Ratusan Siswa Salat Gaib di Jalur ‘Tengkorak’

0

Bogor Daily – Kematian tragis hijaber cantik Dita Amelia (22), alumni SMK Bina Putra Mandiri (BPM), semakin menguatkan citra jalur ‘tengkorak‘ Parungpanjang. Ratusan siswa bersama warga pun akhirnya berbondong-bondong menggelar salat Gaib di jalur yang menghubungkan Sudamanik-Parungpanjang itu.

Insiden terlindas truk sudah berulang kali terjadi di Jalan Sudamanik-Parungpanjang. Bahkan, selama Oktober sudah dua pengendara yang meregang nyawa di jalan tersebut.

Kondisi ini semakin mem­buat warga resah juga takut dengan banyaknya korban ber­jatuhan. Seorang guru SMK BPM Parungpanjang, Dewi Susanti, mengaku sering dihantui rasa takut tiap melintas di Jalan Sudamanik-Parungpanjang. Sebab, banyak kendaraan besar yang melintas tanpa kendali.

“Jujur pak, saya sendiri takut sekali melintas Jalan Raya Parung­panjang. Kadang saya maju mundur mau berangkat ngajar ke BPM karena harus mele­wati jalan raya yang terasa sangat jauh. Padahal Cibunar-BPM sangat dekat karena di jalan raya itu menyeramkan sekali,” ucap Dewi Susanti yang dikutip Metropolitan dari kom­entarnya di akun Facebook Parungpanjang Citizent Jour­nalist.

Ia pun mengusulkan agar Jalan Sudamanik-Parungpanjang dibuat seperti model Jalan Raya Legok Karawaci. “Kalau dibuat model naik turun, pengendara tidak bisa kebut-kebutan. Kalau sekarang, kami takut melintas di jalan raya itu,” kata Dewi.

Tak ingin insiden tragis itu terulang, ratusan siswa dari SMK BPM bersama warga menggelar salat Gaib di jalur ‘tengkorak’ tersebut.

Sedikitnya ada 500 jamaah yang ikut aksi doa bersama di jalanan. Mereka memenuhi ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Tang­erang.

Ketua RT 03 Kampung Cijapar, Desa Lumpang, Sangsang, men­gatakan bahwa salat yang dia­dakan ratusan siswa dan alum­ni serta masyarakat itu untuk berdoa atas kematian Dita Ame­lia. Doa bersama itu dilangs­ungkan di ruas jalan utama depan kantor Kecamatan Parung­panjang. ”Ratusan siswa gelar doa bersama. Teman-teman alumni almarhum dan orang tua siswa ikut mengiringi doa bersama,” ucap Sangsang.

Guru SMK BPM Parungpanjang Wawan menuturkan, doa ber­sama siswa dan masyarakat ini bentuk keprihatinan banyaknya korban kecelakaan lalu lintas truk angkutan tambang.

“Korban bernama Dita Amelia merupakan alumni SMK BPM angkatan ke-7 tahun 2016 yang meninggal saat menyeberang depan rumahnya,” ucap Wawan.

Wawan menambahkan, dalam doa bersama ini seharusnya di tempat yang nyaman dan lebih tepatnya di sekolah atau musala. Tetapi langkah ini sengaja dila­kukan di jalan agar menarik per­hatian publik. “Kami melakukan­nya di jalan karena ingin menarik perhatian dari pemangku kebi­jakan atau pejabat pemerintah untuk memberikan langkah terbaik,” sambung Wawan.

Anggota Komisi IV DPRD Ka­bupaten Bogor Egi Gunandhi Wbhawa yang juga pendiri SMK tersebut menuturkan, warga Parungpanjang telah melakukan berbagai upaya untuk menga­tasi masalah tersebut. Upaya itu antara lain mendesak Pemerin­tah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan Kabupaten Bogor untuk segera mengambil lang­kah efektif menyelesaikan ruwet­nya lalu lintas di jalan tersebut.

“Kami meminta pemerintah yang memiliki kewenangan ter­hadap lalu lintas di jalan ini mengambil tindakan tegas. Kita tidak boleh membiarkan korban terus berjatuhan karena pelanggaran lalu lintas yang seolah dibiarkan,” kata Egi ke­pada Metropolitan.

Egi menuturkan, kecelakaan lalu lintas melibatkan kendar­aan membuat seorang gadis cantik meregang nyawa akibat terlindas truk tronton di Jalan Raya Parungpanjang-Sudama­nik, tepatnya di Kampung Cija­par, Desa Lumpang, Kecamatan Parungpanjang.

”Gadis cantik yang menjadi korban kemarin merupakan alumni dari SMK BPM Parung­panjang,” sambung Egi.

Sementara itu, Kapten (Inf) Agus Purnama berharap dengan doa bersama tersebut Tuhan memberi kesadaran kepada semua pihak. Sebab, intinya masyarakat Parungpanjang ha­nya menginginkan tegaknya hukum dan peraturan. Semoga kecelakaan lalu lintas kemarin jadi yang terakhir. Tentu kita berdoa dan meminta perto­longan hanya kepada Allah SWT. Apalagi korban yang meninggal dunia adalah salah satu alumni SMK BPM. Sudah pasti teman-temannya sangat merasa kehi­langan atas kepergian korban,” tandasnya.

22 Oktober Penghormatan untuk Perjuangan Kiai

0

Bogor Daily – 22 Oktober 1945 merupakan momen yang tidak bakal terlupakan bagi masyarakat Indonesia. Sebab di tanggal tersebut, untuk pertama kalinya Resolusi Jihad di Indonesia dideklarasikan para kiai bagi santri dan masyarakat.

Kiai Hasyim Asy’ari menyerukan para santrinya untuk berjuang mencegah Belanda kembali menguasai Indo­nesia. Sebuah deklarasi Resolusi Jihad hasilnya dinik­mati saat ini. Sejarah telah mencatat peran besar para ulama, para kiai dan para santri dalam masa perjuangan kemerdekaan dalam menjaga NKRI. Selain itu selalu  memandu ke jalan kebaikan, ke jalan kebenaran dan ke jalan kemajuan. “Atas dasar tersebut saya menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional,” ujar Presiden Republik Indonesia Jokowi.­

Penetapan tanggal itu berda­sarkan perjuangan dan seruan dari KH Hasyim Asy’ari. Menurut Jokowi, beliau dikenal sebagai pendiri dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki peran signifikan terhadap kemerde­kaan Indonesia. Peran ini begitu terlihat pada 21 dan 22 Oktober 1945, saat pengurus NU se-Jawa dan Madura menggelar perte­muan di Surabaya. “Pertemuan dilakukan untuk menyatakan sikap setelah mendengar ten­tara Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan membonceng sekutu,” paparnya.

Rakyat dan santri kemudian melakukan perlawanan sengit dalam pertempuran di Surabaya. Banyak santri dan massa Nahd­liyin yang aktif terlibat dalam pertempuran ini. Resolusi ter­sebut berhasil memberi energi dan semangat patriotisme yang sangat dahsyat kepada umat Islam pada saat itu.

Sabtu malam di Benteng Vas­tenburg, Solo, puluhan ribu santri dari seluruh Indonesia mempe­ringati Hari Santri sebagai bentuk penghormatan, penghargaan dan rasa terima kasih negara kepada para kiai, kepada para alim ulama, kepada para santri dan kepada seluruh komponen bangsa yang mengikuti teladan para kiai dan para alim ulama. “Menjadi santri adalah menjadi Islam yang cinta bangsa, menjadi pribadi muslim yang religius dan yang berakhlakul karimah sekaligus nasionalis,” kata Jokowi.

Selain itu, tutur Jokowi, santri biasanya merujuk pada seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam pada sebuah pe­santren dalam kurun waktu ter­tentu, tergantung tingkat pendi­dikan. Pesantren memberikan berbagai ilmu kepada muridnya dan tak hanya ilmu agama.

Santri juga tak hanya merujuk pada komunitas tertentu, tetapi merujuk mereka yang dalam tubuhnya mengalir darah Merah Putih dan tarikan napas kehidu­pannya terpancar kalimat La ilaha illa Allah.

Putus dari Delon, Model Seksi Ini Hamil

0

Bogor Daily – Di tengah kasus perceraian Delon Thamrin alias Delon ‘Idol’, seorang model seksi Putri Juby mem­beri pengakuan mengejutkan. Putri dengan gamblang menjelaskan kedekatannya dengan penyanyi dan pemain film.

Putri Juby mengaku punya hubungan spesial dengan Delon ’Idol’. Penjelasan tersebut ia lontarkan di tengah nasib biduk rumah tangga Delon dengan istrinya, Yeslin Wang, yang sedang diproses di pengadilan. ”Iya, aku punya hubungan spesial dengan Delon,” ungkap Putri Juby.

Putri Juby mengungkapkan hubungan asmaranya dengan Delon terjadi sekitar sepuluh tahun lalu, sebelum penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2004 itu menikahi Yes­lin Wang.­

”Iya dulu sih kita punya hu­bungan spesial. Kita dekat dan punya hubungan, sebelum dia (Delon) menikah dengan Yeslin,” ucapnya. ”Kenalnya itu waktu dia (Delon) ada acara di Ma­nado. Kita kenalan di situ dan sampai sekarang juga masih dekat dan masih berhubungan baik,” sambungnya.

Selain mengaku pernah ber­pacaran dengan Delon, Putri juga mengaku hamil tak lama setelah putus dengan Delon. Saat ini, usia anak Putri sudah meng­injak tujuh tahun. ”Aku adalah seorang single mother. Aku papa sekaligus mama buat anak aku. Anak aku sekarang sudah 7 tahun usianya,” katanya.

Putri mengaku setelah berpisah dari Delon tak pernah menjalin hubungan cinta dengan lelaki mana pun. Hingga kini Putri juga belum pernah menikah.

Hal ini menimbulkan speku­lasi bahwa anak yang dikandun­gnya tersebut merupakan buah hatinya dengan Delon. Nikita Mirzani yang merupakan host dalam acara tersebut akhirnya menanyakan hal itu kepada Putri.

”Anak itu anak siapa? Delon bapaknya?” tanya Nikita. ”No comment. Aku enggak menikah dengan orang lain. Itu kan ma­salah kejadian 7 tahun lalu. Aku sudah nutup banget, enggak mau dibuka lagi. Itu sensitif, cukup aku aja sama yang di atas yang tahu,” kata Putri, enggan men­jawab pertanyaan itu.

Meskipun tak memberikan jawaban pasti terkait ayah dari anaknya tersebut, Putri Juby berujar bahwa Delon tahu jika kini dirinya sudah memiliki buah hati. ”Delon tahu saya ha­mil. Dia suka nanyain kabar si kecil,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, diputar sebuah video yang me­nampilkan klarifikasi Delon atas hubungannya dengan Putri Juby. Ia memang mengaku bahwa keduanya sudah saling kenal sejak beberapa tahun lalu. Tapi dia tak menyebut kalau pernah berpacaran dengan Putri.

”Yes. Saya juga dekat dulu sama Putri, sebelum married, sempat kenal sama dia dulu. Hubungan­nya ya seperti kakak adik. Wak­tu itu, saat ada problem sama istri, Putri ini masuk. Kasihan juga Putri, jangan disalahin, ka­rena dia enggak tahu apa-apa,” jelas Delon. ”Sebelum ke peng­adilan waktu itu, aku sempat ketemu papasan dengan Putri di label aku. Kita sudah delapan sampai sembilan tahun nggak ketemu, terus kaget. Dia bilang mau terjun ke dunia hiburan, kan. Nah, dia minta resep-resep­nya untuk jadi penyanyi itu se­perti apa,” lanjut Delon dalam video itu.

Sekolah Ibu, Ikhtiar Memperbaiki Kehidupan Masyarakat

0

Bogor Daily – Di tengah kehidupan masyarakat saat ini, begitu banyak masalah sosial. Sebut saja diantaranya, pergaulan bebas, peredaran narkoba, tawuran yang bukan lagi antar anak sekolah tapi juga antar warga dan kekerasan dalam rumah tangga. Kriminalitas dan tindak kejahatan lain juga semakin banyak jenisnya dan semakin sering terjadi.

Ada begitu banyak faktor yang menyebabkan semua hal itu muncul. Tetapi jika diurut ke hulunya, penyebab muncul dan berkembangnya masalah-masalah sosial adalah kondisi kehidupan banyak keluarga yang tidak harmonis. Banyaknya kasus perceraian missalnya, melahirkan banyaknya korban berupa anak-anak broken home. Mereka adalah anak-anak yang tumbuh cenderung dengan masalah-masalah ketidakmatangan emosional dan sosial.

Begitupun dengan rentannya kehidupan ekonomi keluarga. Kondisi itu akan melahirkan banyak problem di dalam kehidupan masyarakat.  Tidak salah jika dikatakan, kehidupan keluarga-keluarga yang baik merupakan modal bagi terwujudnya masyarakat yang baik pula dan sebaliknya.

Berdasarkan pemahaman seperti itulah maka perbaikan kondisi kehidupan masyarakat perlu dimulai dengan memperbaiki kehidupan keluarga. Mengingat peran seorang ibu di rumah tangga sangat vital, maka perbaikan kehidupan rumah tangga dapat dilakukan dengan lebih memberdayakan para ibu rumah tangga.

Dalam kaitan itu sebetulnya selama ini telah banyak program pemerintah yang dimaksudkan untuk lebih memberdayakan para ibu rumah tangga. Tidak hanya terkait soal kesehatan anak dan keluarga, melainkan juga pemberdayaan ekonomi keluarga. Memang ada banyak aspek yang perlu diperkuat pada para ibu rumah tangga, supaya mereka bisa berperan lebih optimal untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang lebih baik.

Program Sekolah Ibu di Kota Bogor yang digagas oleh Ketua Tim PKK Kota Bogor, Yane Ardian, digerakan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kemampuan para ibu rumah tangga untuk dapat masalah-masalah keluarganya. Unik dan menariknya, karena Sekolah Ibu tidak hanya menyentuh aspek kesehatan dan kemampuan ekonomi keluarga, melainkan juga menyentuh aspek hubungan antar  anggota keluarga. Antara istri dengan suami dan antara anak dengan orangtua.

Walikota Bogor, Bima Arya menilai, Sekolah Ibu adalah jawaban atas ikhtiar Kota Bogor  mengatasi perubahan-perubahan nilai di kehidupan masyarakat akibat kemajuan zaman. Juga dari pengaruh negatif kemajuan teknologi dan pertambahan penduduk. “Ini ikhtiar kita  untuk menjadikan Kota Bogor seagai kota bahagiaa, penuh cinta dan warganya sejahtera,” katanya ketika mewisuda 2.040 peserta Sekolah Ibu di IPB, awal Oktober lalu.

Menururut Yane Ardian, Sekolah Ibu dipersiapkan selama 2 tahun  termasuk melakukan observasi terlebih dahulu di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Katulampa. Ditargetkan Sekolah Ibu bisa terlaksana di setiap  kelurahan. “Satu kelurahan memiliki 2 tutor sehingga dibutuhkan 136 pengejar di seluruh kelurahan,” ungkap Yane.

Peserta yang maksimal jumlahnya 30 orang per kelurahan, mendapatkan 20 materi yang disampaikan setiap hari Senin dan Kamis pada jam 13.00 sampai dengan 15.00. Peserta merupakan ibu-ibu yang sudah menikah atau pernah menikah. Sedangkan tutornya disyaratkan mereka yang sudah menikah minimal 5 tahun, mempunyai anak dan masih dalam ikatan pernikahan.

Syarat itu ditetapkan karena materi yang disampaikan, antara lain tentang parenting. Misalnya tatacara berkomunikasi antara istri dan suami atau antara orangtua dengan anak. “Materinya memang tentang hal-hal keseharian yang awalnya tidak terpikirkan oleh mereka,” kata Rosmanah salah seorang tutor.

“Saya diberi tahu, untuk menjaga keutuhan keluarga adalah tidak boleh membuka HP bapak, ibu, suami atau istri. Kita harus saling percaya,” ungkap Teti, salah seorang peserta. “Awalnya tetap ada kendala tetapi sejalan dengan waktu dan seijin suami, semua berjalan lancar karena anak dan suami menjadi paham karena kami mengedepankan bahasa kasih sayang,” lanjutnya.

“Saya sendiri bangga melihat perkembangan kaum ibu setelah mengkuti sekolah ini. Saya terharu ketika didatangi beberapa ibu yang mengaku tidak jadi bercerai setelah menerapkan apa yang didapat di Sekolah Ibu. Ada juga ibu yang mengaku bisa lebih berkomunikasi dengan anaknya tentang segala hal,” ungkap Yane.

Mengetahui manfaat yang sudah dirasakan peserta, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berencana menerapkan Sekolah Ibu di Jawa Barat.  “Sekolah Ibu salah satu contoh dari inovasi yang baik yang akan dicoba diterapkan di tahun 2019 dengan penyesuaian-penyesuaian,” kata Kang Emil. Melalui penyelenggaraan Sekolah Ibu, diharapkan kelak kualitas ibu-ibu rumah tangga di Jawa Barat memiliki standar kualitas pribadi yang lebih baik.

Di Sekolah Ibu, para ibu rumah tangga telah memperoleh peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang mengelola kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dengan modal itulah diharapkan mereka bisa menjadi penggerak perubahan kehidupan masyarakat. Kehidupan yang senantiasa  aman, damai, makmur dan sejahtera. (Advertorial)

DPRD Tetapkan Perubahan APBD 2018 Naik Rp 115 Miliar

0

Bogor Daily – DPRD Kota Bogor  menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada hari  Jum’at 28 September 2018. Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Kota Bogor H.Untung W Maryono. SE.AK. dihadiri anggota Muspida Kota Bogor, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Bogor serta para Lurah dan para Camat se Kota Bogor, pimpinan BUMD serta para undangan lainnya.  

Sebelum Pimpinan Rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPRD, Rapat Paripurna diawali laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor. Menurut Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor menyebutkan, berdasarkan Rapat Kerja Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disepakati antara lain :  Pendapatan Daerah disepakati sebesar Rp 2,315 Triliun lebih dengan uraian : Pendapatan Asli Daerah disepakati sebesar Rp 892,096 Miliar lebih. Dana Perimbangan disepakati sebesar Rp 1,087 triliun lebih dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah disepakati sebesar Rp 335,983 Miliar.

Belanja Daerah disepakati sebesar Rp 2,640 Triliun lebih dengan uraian Belanja Tidak Langsung  (BTL) disepakati sebesar Rp 1,145 Triliun lebih, Belanja Langsung (BL) disepakati sebesar Rp 1,494 Triliun lebih. Sedangkan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiyaan dengan uraian Penerimaan Pembiayaan Daerah disepakati sebesar Rp 333,288 Miliar lebih, Pengeluaran Pembiayaan Daerah disepakati sebesar Rp 9 Miliar. Sedangkan Jumlah Pembiayaan Netto disepakati sebesar Rp 324,288 Miliar lebih. Sementara Sisa lebih perhitungan tahun berkenan (SiLPA) sebesar Rp 0,-Dengan demikian secara resmi DPRD Kota Bogor menetapkan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda. Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 2,315 Triliun naik sekitar 115 Miliar. Sebelum perubahan, APBD Kota Bogor Tahun 2018 hanya sebesar Rp 2,261 Triliun. Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 2,640 Triliun dan sebelum perubahan hanya sebesar Rp 2,530 Triliun. Sementara itu, Jumlah Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp 324,288 Miliar, sebelum perubahan hanya sebesar Rp 269,698 Miliar.

Sementara itu, pemandangan umum Gabungan Fraksi-Fraksi di DPRD pada Rapat Paripurna DPRD Selasa 25 September 2018 dengan Agenda penyampaian  Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018 mengatakan bahwa Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 merupakan keniscayaan,  mengingat adanya asumsi yang berubah, yaitu terlampauinya target pendapatan asli daerah, penyesuaian terhadap target penerimaan dana perimbangan khususnya pada Dana Hasil Cukai/Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2018, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

Wali Kota Bogor,  Bima Arya pada kesempatan menyampaikan pendapat akhir dalam Rapat Paripurna tersebut menegaskan bahwa perubahan APBD Tahun 2018 naik sebesar Rp 115 Miliar menjadi Rp 2,64 Triliun dari sebelumnya sebesar Rp 2,53 triliun. Sedangkan Perubahan Pendapatan daerah Tahun 2018 naik sebesar Rp 54 Miliar dengan rincian Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp 16,8 Miliar, Dana Perimbangan naik sebesar Rp 4,2 Miliar, Lain-lain pendapatan yang sah naik sebesar Rp 33 Miliar.

Menurut Bima Arya, asumsi perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 diantaranya menaikan penerimaan Pajak Daerah dan BPHTB sebesar Rp 17,5 Miliar lebih dan penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp 2,5 Miliar lebih. Mengakomodir dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 11 Miliar, dana dari Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 10 Miliar. Penyesuaian terhadap kurang salur Dana Bagi Hasil  Pajak Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sebesar Rp 12 Miliar. Mengakomodir dana bagi hasil cukai/hasil tembakau sebesar Rp 4,2 Miliar lebih. Penyesuaian bagian laba atas penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp 3 Miliar, Bank Kota Bogor sebesar Rp 252 Juta dan Bank BJB sebesar Rp 100 Juta. Menaikan penerimaan kontribusi Kebun Raya Bogor sebesar Rp 200 Juta dari Rp 1,1 Miliar menjadi Rp 1,3 Miliar dan penyesuaian penerimaan sewa Rusunawa sebesar Rp 550 Juta.

Perubahan Belanja Daerah, sambung Bima Arya, naik sebesar Rp 109 Miliar dari APBD Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut ; Belanja Tidak Langsung (BTL) naik sebesar Rp 11,8 Miliar lebih terdiri dari :  Belanja Pegawai turun sebesar Rp 13 Miliar, Belanja Tidak Terduga naik sebesar Rp 4 Miliar, Belanja Hibah naik sebesar Rp 14 Miliar dan Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp 6 Miliar. Sedangkan Belanja Langsung naik sebesar Rp 97,6  Miliar lebih, terdiri dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 11 Miliar, Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 10 Miliar, Dana Bagi Hasil Cukai/hasil Tembakau sebesar Rp 4,2 Miliar.

Wali Kota Bogor Bima Arya, juga menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya Urusan Kesehatan, Pendidikan, Olah Raga, Pekerjaan Umum dan lainnya sebesar Rp 72,4 Miliar lebih. Hal itu meliputi ; 1. Peningkatan jalan lingkungan, penerangan jalan umum dan tembok penahan tebing. 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan dan 3. Pemberian penghargaan kepada atlit Kota Bogor yang berprestasi.

Sementara itu, asumsi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2018, sambung Bima Arya, antara lain dukungan anggaran untuk bantuan siswa miskin, percepatan pencapaian cakupan peserta BPJS kesehatan hingga 95 persen. Selain itu, penghapusan anggaran perjalanan dinas dalam kota untuk PNS dan Honor PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bogor kecuali honor Pengelolaan Teknis Kegiatan dan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa. Pengurangan makan minum (Mamin) rapat PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bogor. Mengakomodir usulan masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bogor. Sedangkan Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun 2018 naik sebesar Rp 54 Miliar, ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya.

Sebelum Penetapan Kesepakatan Raperda Perubahan APBD Tahun 2018  pada Jum’at 28 September 2018, DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota  Bogor telah menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2018. Penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Kota Bogor Untung W. Maryono  dan Wali Kota Bogor Bima Arya dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPASP di gedung DPRD Kota Bogor, jalan Kapten Muslihat, Jumat 14 September 2018.

Rancangan KUPA dan PPASP Tahun Anggaran 2018 ini telah disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya pada rapat paripurna tanggal 16 Agustus 2018. DPRD Kota Bogor melalui Badan Anggaran bersama Pemkot Bogor telah melaksanakan pembahasan terhadap rancangan  tersebut. ***

Rencana Kerja Masa Sidang Ketiga Mengagendakan Sejumlah Kegiatan

0

Bogor Daily – Ketua DPRD Kota Bogor H.Untung W Maryono, SE.AK. mengatakan bahwa rencana kerja DPRD Kota Bogor Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan DPRD Nomor 172-20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2018. DPRD telah mengagendakan sejumlah kegiatan  yakni Bidang Legislasi sebanyak 8 kegiatan, bidang pengawasan 3 kegiatan dan bidang anggaran sebanyak 7 kegiatan.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD  H. Untung W Maryono. SE., AK. pada Rapat Paripurna DPRD tentang   Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2018, Senin 3 September 2018.  Menurut H. Ungtung W Maryno, SE. AK. Rencana Kerja DPRD Kota Bogor tersebut sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 172 – 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2018. Bidang Legislasi dengan 8 kegiatan yakni ; 1. Penyusunan, pembahasan dan penetapan  rancangan peraturan daerah (Raperda) dan produk hukum daerah lainnya seperti Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. 2. Penyusunan Naskah Akademis Raperda Usul DPRD. 3. Penyiapan Raperda Usul DPRD. 4. Pengkajian dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Perda. 5. Penyusunan Perubahan Program Legisilasi Daerah tahun 2017. 6. Penyusunan Program Legislasi Daerah Tahun 2018. 7. Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Peraturan walikota dan Keputusan Walikota. 8. Sosialisasi Perda Kota Bogor.

Pada kesempatan itu juga, Ketua DPRD H.Untung W Maryono, SE. AK. menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.342-32 tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Sidang 2018, pada Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2018 ini akan dibahas 6 Raperda yakni  1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pasar, 2. Raperda tentang Pemberdayan UMKM dan Koperasi Kota Bogor. 3. Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2019. 4. Raperda tentang Pemekaran Kecamatan. 5. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 7 Thun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor . 6. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Pada Masa Sidang Ketiga ini juga, sambung H.Untung W Maryono, SE.AK. akan dilanjutkan pembahasan beberapa Raperda yang belum selesai hingga Masa Sidang Kedua berakhir. Raperda-Raperda yang akan dibahas lanjut tersebut antara lain; Raperda tentang pengelolaan Zakat, Raperda tentang Ketahanan Keluarga, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Raperda tentang Perindustrian dan Perdagangan,  Raperda tengtang Cagar Budaya, Raperda tentang Kepemudaan, Raperda tentang Bogor Kota Halal dan Raperda Popkok-Pokok Pembentukan badan Usaha Milik Daerah.

Sedangkan Bidang Pengawasan, tambah Ketua DPRD H. Untung W Maryono, yakni pembahasan masalah khusus oleh alat-alat kelengkapan DPRD sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, diantaranya melalui rapat kerja bersama mitra kerja, peninjauan lapangan, hearing / dialog bersama tokoh masyarakat dan penerimaan aspirasi. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan serta lembaga lainnya  dan Pelaksanaan kegiatan Reses, ungkapnya.

“Adapun pengawasan internal dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD,” kata Ketua DPRD H.Untung W Maryono, SE.AK.

Sementara itu, Bidang Anggaran, jelas H. Untung W Maryono, SE.AK. meliputi Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)  Tahun Anggaran 2018. Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2018. Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun  Anggaran 2018 dan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Pembahasan Perda tentang APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019. Pembahsana Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017. Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019. ***

Makanan Khas Bandung Legendaris

0

Bandung merupakan salah satu kota yang mempunyai ratusan destinasi wisata yang keren dan sangat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari destinasi wisata alam, sejarah, wisata belanja hingga wisata kuliner. Kuliner khas Bandung memang sudah sangat terkenal dan bahkan sudah populer hingga keluar negeri. Pada dasarnya makanan khas Bandung memang dikenal  sangat variatif dan mempunyai cita rasa yang tinggi. Meskipun begitu, Anda tidak perlu khawatir mengenai harga berbagai kuliner di Bandung. karena umumnya untuk memperoleh makanan khas dari Bandung Anda tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk mencicipi kuliner khas Bandung tersebut.

Bagi Anda yang tertarik untuk mencicipi makanan khas dari kota Bandung yang jumlahnya bisa sampai ratusan. Maka Anda bisa melihat panduan kuliner di Bandung pada Aplikasi Traveloka. Untuk lebih jelasnya berikut ada beberapa makanan khas dari Bandung sangat sangat direkomendasikan untuk Anda cicipi, yaitu:

Seblak

Seblak merupakan salah satu makanan khas dari Bandung yang terbuat dari kerupuk basah yang mempunyai rasa yang sangat khas karena dalam pengelolaannya menggunakan bumbu rempah dengan isian yang mengenyangkan seperti daging, sayur serta daging. Seblak ini mempunyai rasa yang sangat enak dengan aroma yang dapat menggugah selera. Seblak ini tidak hanya disukai oleh masyarakat lokal saja, namun juga sangat disukai oleh warga asing.

Nasi Tutug Oncom

Nasi Tutug Oncom merupakan sebuah nasi yang ditumbuk dan dicampurkan dengan oncom. Nasi ini juga bisa dicampurkan dengan lauk pauk yang sesuai dengan selera Anda sendiri. Nasi Tutug Oncom ini menawarkan sensasi yang sangat gurih serta dengan rasa yang tidak ada tandingannya. Bagi Anda yang tertarik untuk mencicipi makanan khas dari Bandung maka Anda bisa langsung memesan kuliner di Bandung pada aplikasi Traveloka.

Nasi Timbel

Nasi Timbel merupakan nasi tersembunyi yang dibungkus dengan daun pisang. Nasi timbel ini mempunyai aroma yang sangat khas. Apalagi saat anda membuka nasinya maka Anda bisa mendapati nasi putih hangan dengan aroma yang sangat menggugah selera. Nasi timbel ini dapat Anda nikmati bersamaan dengan ikan, daging, tempe, tahu, lalapan serta sambal.

Karedok

Bagi Anda yang suka mengkonsumsi makanan yang menyehatkan serta bergizi maka Anda patut mencoba karedok. Perlu Anda ketahui, Karedok ini menjadi salah satu makanan yang sangat menyegarkan untuk dikonsumsi karena mulai dari proses pengolahan, penyajian hingga bahan yang digunakan dapat menghasilkan rasa yang sangat segar serta menyehatkan. Jika Anda ingin menambah rasa yang sedikit pedas ataupun lainnya maka ANda juga bisa meminta Karedok untuk diolah dengan tingkat pedas yang sedikit diatas rata-rata ataupun dibawah rata-rata.

Surabi

Surabi menjadi salah satu camilan yang sangat ngehits di Bandung. Surabi juga menjadi sebuah camilan khas Bandung yang mempunyai beragam topping, rasa hingga tampilannya yang sangat imut. Camilan tradisional ini sangat dicari oleh para wisatawan di Bandung.

Ulukutek Leunca

Ulukutek Leunca merupakan makanan khas Bandung yang mempunyai banyak kandungan gizi seperti vitamin, kalori, karbohidrat serta berbagai senyawa lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Ulukutek Leunca ini sangat terkenal dengan rasanya yang renyah, gurih, pedas serta sedikit pahit. Selain itu, kuliner khas Bandung ini juga memiliki tambahan oncom yang dapat menambah cita rasa yang cukup mengesankan.

Gehu Jeletot

Bagi Anda yang menyukai rasa pedas, jangan lupa mencicipi Gehu Jeletot. Gehu Jeletot merupakan salah makanan yang mempunyai rasa yang gurih serta pedas. Makanan khas dari Bandung ini juga mempunyai taburan sayuran di dalamnya, seperti sayuran kol, irisan wortel hingga irisan daging sapi. Berbagai isi dalam tahu tersebut memang menambah cita rasa tersendiri bagi penikmatnya.

Bandros

Kuliner khas di Bandung pada aplikasi Traveloka yang bisa Anda temukan ialah Bandros. Bandros  merupakan sebuah kue yang terbuat dari campuran tepung beras dan santan yang di bentuk seperti pukis. Bandros ini mempunyai rasa yang sangat gurih, apalagi dengan adanya taburan gula pasir diatasnya membuat makanan khas dari Bandung ini semakin lezat. Saat ini camilan khas Bandung sudah terdiri dari beberapa varian seperti keju, green tea hingga coklat.

Lihat disini : Restoran Bandung

­Jilat Ludah Sendiri, Pemkot Perpanjang Sewa Plaza Bogor

0

BOGOR DAILY – Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor fokus menata kawasan Jalan Surya­kencana, Kecamatan Bogor Tengah, mulai dari Pasar Bogor hingga Gang Aut. Selain membangun pedestrian yang lebih ’wah’, pemkot juga beren­cana menyulap gedung Plaza Bogor menjadi gedung parkir dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkonsep Park and Ride. Apa­lagi kontrak sewa Plaza Bogor bakal habis pada bulan ini dan tidak akan diperpanjang pemkot demi memuluskan pembangu­nan tersebut.

Nyatanya, pemkot malah men­jilat ludahnya sendiri dengan memutuskan akan memperpan­jang sewa Plaza Bogor hingga 2020. Sebab, konsep gedung Park and Ride dianggap masih me­merlukan kajian dan berbagai tahapan, sehingga tidak bisa segera untuk dikerjakan.

Direktur Operasional (Dirops) Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor, Syuhairi Nasution, membenarkan perpanjangan sewa gedung yang sudah ada lebih dari 30 tahun tersebut. Pemkot sudah melakukan beberapa pertemuan dengan direksi perusahaan pelat me­rah tersebut dan membahas kemungkinan perpanjangan kontrak sewa Plaza Bogor. “Sehingga pedagang masih tetap bisa jualan ya dua tahun ke depan,” kata Syuhairi.

Dia melanjutkan, perpanjangan kontrak sewa di Plaza Bogor tidak hanya berlaku untuk pedagang kios saja, tetapi juga untuk Yogya dan Robinson. Sebab, semua tenan dan pedagang kios men­jadi satu kesatuan dalam gedung Plaza Bogor. “Jadi berlaku untuk semua,” ucapnya.

Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menuturkan, konsep mengubah gedung plaza men­jadi area parkir bertingkat dan RTH tersebut masih memerlukan banyak proses dan tahapan yang harus dilalui. Sehingga pengo­songan dan pembongkaran gedung dipastikan tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. “Masih perlu tahapan panjang. Rencana revitalisasi kawasan Pasar Bogor dan sekitarnya, ter­masuk akan menyulap gedung Plaza Bogor menjadi ruang ter­buka hijau,” kata Bima.

Pria 45 tahun itu menambah­kan, pemkot sedang fokus me­mikirkan setiap langkah agar tetap menguntungkan semua pihak. Termasuk relokasi peda­gang yang nantinya tergusur. Saat ini dinas terkait bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) besutan Andri Latif itu masih merumuskan formula-formula yang tepat sebelum melakukan pembangunan.

”Tim terus membangun komu­nikasi dengan Yogya, Ramayana, juga dengan pedagang dan se­muanya. Semua masih dalam pembahasan. Pokoknya masih lama. Kalaupun akan dibongkar, itu kemungkinan pada 2020,” pungkasnya. (sumber metropolitan.id/bdn)