Wednesday, 22 April 2026
Home Blog Page 8722

Car Free Day Bogor Dihapus Sementara

BOGOR DAILY – Car Free Day (CFD) di kawasan, Jln Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor hingga kini masih ditiadakan, terhitung sejak ditutupnya pada (6/5) lalu, hingga natas waktu yang belum ditentukan.

Hal tersebut dikatan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya. “Car free day saat ini belum dibuka, karena melihat situasi dari masyatakat itu sendiri, pertama dari keadaan jalan bahwa itu jalan, bukan untuk berdagang, kalau dikarenakan alasannya untuk berolahraga ada sarana untuk olahraga di Sempur maka kita arahkan ke sempur,” katanya usai peringati Hut Bhayangkara di Makodim 0606, Rabu (11/7/18).

Selain itu kata Ulung, banyaknya pedagang dikawasan CFD membuat sampah berserakan usai pelaksanakannya. Tidak hanya sampah, persoalan kemacetan pun menjadi pertimbangan penutupan CFD di kota Bogor.

“Sekalinya kita liat rekan-rekan, kita tutup untuk Cfd disitu banyak pedagangnya sampah berserakan, dan itu salah satu penyumbang kemacetan di SSA,” katanya. Ulung menuturkan kondisi tersebut dikarenakan saat Cfd hingga pukul 09.00 WIB volume kendaraan di Jalur SSA meningkat dan seringkali terjadi kepadatan.

Menurutnya, jika CFD dilakukan sejak subuh hinggal pukul 06.30 WIB pagi maka pihaknya bisa mempertimbangkan untuk membuka kembali kegiatan mingguan tersebut.

Bogor Masuk Daftar 56 Gugatan Sengketa Pilkada

BOGOR DAILY- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut terdapat 56 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2018 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi  (MK) hingga Rabu (11/7/2018) pukul 18.00 WIB.

“Informasi permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018 hingga 11 Juli 2018 pukul 18.00 WIB sebanyak 56 permohonan,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu malam.

Seluruh permohonan sudah diberi nomor registrasi, tetapi belum diberi nomor perkara. Ada pun KPU kota yang menjadi termohon adalah KPU Kota Tegal, Parepare, Gorontalo, Madiun, Cirebon, Padang Panjang, Subulussalam, Serang, Bau Bau, Palembang, Bekasi, Makassar, Palopo dan Bengkulu

Untuk KPU kabupaten yang menjadi termohon adalah KPU Bangkalan, Bolaang Mongondow Utara, Biak Numfor, Banyuasin, Sinjai, Pulang Pisau, Rote Ndao, Cirebon, Manggarai Timur, Bantaeng, Puncak, Maluku Tenggara, Belitung, Tabalong, Sampang, Kerinci, Tapanuli Utara, Talaud, Alor, Lahat, Timor Tengah, Sanggau, Mamberamo, Deiyai, Dairi, Donggala, Pinrang dan Bogor.

Selanjutnya KPU provinsi yang menjadi termohon adalah KPU Provinsi Maluku, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Lampung dan Sulawesi Tenggara. Dari semua permohonan, tidak semua akan diterimaMK karena hanya daerah yang memiliki selisih suara 0,5-2 persen suara yang akan diterima. Syarat pengajuan sengketah hasil pilkada dengan selisih suara 0,5-2 persen suara diatur dalam Pasal 158 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Sementara itu, Rabu (11/7/2018) merupakan hari terakhir MK membuka pendaftaran permohonan sengketa hasil pilkada setelah KPU menghelat rapat pleno rekapitulasi suara

Jokowi Sudah Pilih 5 Nama Kandidat Cawapres

BOGOR DAILY – Nama-nama pendamping Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden (Cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kian mengerucut. Jika sebelumnya beredar 10 nama yang disebut berpotensi mendampingi Jokowi, kini telah mengerucut menjadi lima nama.

Hal itu disampaikan secara langsung oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta kemarin. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut 10 nama setelah melalui proses penggodokan termasuk komunikasi dengan sejumlah ketua umum partai politik (Parpol) pendukung kini telah menjadi lima nama. “Namanya digodok ya sudah mengerucut. Sepuluh mengerucut ke lima,” katanya di Istana Negara, kemarin.

Akan tetapi, mantan wali kota Surakarta itu masih belum juga memberikan kejelasan. Menurutnya semua kalangan bisa masuk menjadi cawapresnya. “Bisa partai, bisa nonpartai, bisa profesional, bisa sipil, bisa TNI polri. Semuanya bisa,” kilahnya.

Terkait dengan waktu pengumuman cawapres  lagi-lagi dia masih enggan menjawab. Dia berkilah masih melakukan penggodogan sampai matang dan akan disampaikan pada waktu yang tepat. “Dalam penggodokan itu pun kita harus berbicara dengan banyak partai yang telah memberikan dukungan pada kita,” tuturnya.

Adapun 10 nama kandidat cawapres Jokowi yang beredar di media massa di antaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sri Pudjiastuti, Ketum Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketum PPP M Rommahurmuziy, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Panglima TNI Moeldoko, Ketum Majelis Ulama Indonesia sekaligus Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MK Mahfud MD dan Pengusaha sekaligus mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani mengatakan, pada Rabu (10/7) malam kemarin, Ketum PPP Rommahurmuziy (Romi) menemui Jokowi di Istana Bogor, Jokowi meminta pendapat dari Romi terkait reaksi publik terhadap nama-nama cawapres Jokowi yang beredar di media massa. “Tetapi memang yang dibahas nama-nama yang tidak jauh meskipun tentu tidak boleh menutup kemungkinan di luar 10 nama itu,” kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Terkait pengerucutan nama cawapres, Arsul membantah bahwa hal itu dibahas Jokowi bersama Romi. Hanya saja, nama yang sudah mengerucut itu pastinya tidak akan keluar terlalu jauh dari 10 nama itu meskipun sekali lagi dari proses pilpres penentuan cawapres ditentukan faktor-faktor eksternal di luar koalisi, dan juga tidak boleh menafikan di luar 10 nama itu.  “Bahasanya menurut mas Romi adalah tidak jauh dari 10 nama itu,” imbuhnya.

Kemudian, lanjut Arsul, dalam menentukan nama cawapresnya Jokowi juga menghormati masukan-masukan dari ketum parpol karena itu sebelum menentukan pilihannya Jokowi tentu akan berdiskusi lebih dahulu dengan ketum parpol. Meskipun, para ketum parpol sudah sepakat untuk menyerahkan keputusan ini pada Jokowi. Yang jelas, latar belakang parpol dan nonparpol sama besar peluangnya. “Saya kira sama besarnya atau sama kecilnya antara parpol dan non parpol. Meskipun tentu ada pihak-pihak berkepentingan di luar sesuai dgn kepentingannya, itu kan mengusung satu dua nama sebagai jagoan,” ujarnya.

Ketum  DPP  Partai  Golkar Airlangga Hartarto menegaskan akan tetap berada di koalisi Jokowi meskipun dirinya tidak dipilih sebagai cawapres. Menurutnya dukungan Golkar kepada Jokowi sebagai calon presiden tanpa  pamrih.  Dia  pun membantah jika Golkar membuat skenario pencapresan dirinya jika tidak dijadikan cawapres oleh Jokowi. “Kan kita mekanisme keputusan  ada.  Kalau  mekanisme
ada jelas. Tapi tentu dan sikap-sikapnya jelas mekanisme organisasi kan jelas dan tentu katakanlah pembicaraan-pembicaraan di warung bukan bagian dari keputusan,” kata Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, kemarin malam.

Menurut Airlangga, pilihan cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Jokowi sebagai mana kesepakatan parpol pendukung untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Karena tentunya hal ini akan  di  komunikasikan kembali bersama parpol pendukung. Begitu juga dengan nama  diluar parpol yang menjadi pertimbangan presiden. “Jadi kalau partai kan tidak mengajukan nama,” imbuhnya

sumber  Sindonews.com

Gardu Tol Ciawi Hancur Dihantam Kontainer

BOGOR DAILY-Gardu 15 di Gerbang Tol Ciawi 2 arah Jakarta hancur usai ditabrak dua kendaraan besar pada Rabu (11/7/2018) malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 23.45 WIB, dimana truk kontainer dan colt diesel menyeruduk gardu tol hingga rusak parah.

Akun Twitter resmi PT Jasa Marga menginformasikan peristiwa tersebut. “23.45 WIB #Kecelakaan_Jagorawi di GT Ciawi 2 arah Jakarta, Kendaraan Kontainer dan Colt diesel tangki menabrak gardu 15, dalam penanganan petugas di lokasi,” tulis akun @PTJASAMARGA.

Dalam cuitan itu, seorang netizen bernama @mashudi_jm membagikan foto di lokasi sesaat setelah kejadian. Terlihat kondisi gardu hancur lebur, dan truk Colt Diesel terguling.

Lalu truk kontainernya rusak berat di bagian depan. Belum diketahui apakah ada korban terkait peristiwa ini. Belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Bogor. Sementara pukul 02.45 WIB, Kamis (12/7/2018) proses evakuasi terhadap 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan telah selesai.

“02.45 WIB #Tol_Jagorawi HATI-HATI di GT Ciawi 2 arah Jakarta, Kendaraan Kontainer dan Colt diesel tangki menabrak gardu 15, SELESAI PENANGANAN PETUGAS.”

OPD Pemkot – Laporan Keuangan 2017

Bogor Daily – Pemerintah Kota Bogor telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Laporan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah.

Data yang terdapat di dalam laporan tersebut merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hasil Pemeriksaan  BPK RI atas Laporan Keuangan Nomor 31.A/LHP/XVIII.BDG.05/2018 tertanggal 23 Mei 2018 menyatakan, bahwa Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

  • Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2017
PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Tahun 2017
NO URUT URAIAN REFF ANGGARAN REALISASI (%)
2017 2017
(AUDITED)
1 PENDAPATAN 5.1.1 2.311.874.306.346,00 2.289.359.362.675,33 99,03
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.1 917.788.606.450,00 978.197.741.947,33 106,58
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1 521.166.260.000,00 555.475.409.588,00 106,58
1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1 42.132.557.467,00 49.043.299.929,00 116,40
1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.1.1.1 29.752.889.788,00 29.949.487.128,00 100,66
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.1.1.1 324.736.899.195,00 343.729.545.302,33 105,85
1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.2 1.367.515.899.896,00 1.293.505.562.261,00 94,59
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 5.1.1.2 1.143.528.373.156,00 1.072.486.473.770,00 93,79
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2 94.689.511.214,00 90.543.462.995,00 95,62
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 5.1.1.2 0,00 0,00 0,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 5.1.1.2 835.715.338.942,00 791.929.143.000,00 94,76
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 5.1.1.2 213.123.523.000,00 190.013.867.775,00 89,16
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 5.1.1.2 223.987.526.740,00 221.019.088.491,00 98,67
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2 223.987.526.740,00 221.019.088.491,00 98,67
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.1.1.3 26.569.800.000,00 17.656.058.467,00 66,45
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 5.1.1.3 3.000.000.000,00 9.000.000.000,00 300,00
1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 5.1.1.3 23.569.800.000,00 8.656.058.467,00 36,73
2 BELANJA 5.1.2 2.597.457.444.562,00 2.245.590.002.913,62 86,45
2 . 1 BELANJA OPERASI 5.1.2.1 2.055.327.080.847,00 1.806.456.260.619,62 87,89
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.1.2.1 1.202.379.781.431,00 1.030.115.640.840,16 85,67
2 . 1 . 2 Belanja Barang 5.1.2.1 733.911.128.849,00 666.457.980.054,46 90,81
2 . 1 . 3 Belanja Bunga 5.1.2.1 5.685.279.327,00 5.685.279.325,00 100,00
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 5.1.2.1 81.832.872.400,00 75.813.412.400,00 92,64
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1 31.518.018.840,00 28.383.948.000,00 90,06
2 . 2 BELANJA MODAL 5.1.2.2 507.090.025.022,00 433.491.716.724,00 85,49
2 . 2 . 1 Belanja Tanah 5.1.2.2 5.123.940.000,00 1.426.177.314,00 27,83
2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.2 127.183.102.407,00 100.771.500.035,00 79,23
2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 5.1.2.2 169.827.707.351,00 145.187.264.010,00 85,49
2 . 2 . 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.2.2 204.160.185.264,00 185.381.517.846,00 90,80
2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.2 795.090.000,00 725.257.519,00 91,22
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 5.1.2.3 28.079.575.767,00 2.270.085.956,00 8,08
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 5.1.2.3 28.079.575.767,00 2.270.085.956,00 8,08
2 . 4 TRANSFER 5.1.3 6.960.762.926,00 3.371.939.614,00 48,44
2 . 4 . 1 Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA 5.1.3 6.960.762.926,00 3.371.939.614,00 48,44
2 . 4 . 1 . 3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.1.3 6.960.762.926,00 3.371.939.614,00 48,44
SURPLUS / (DEFISIT)    (285.583.138.216,00) 43.769.359.761,71   (15,33)
3 PEMBIAYAAN 5.1.4
3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 5.1.4.1 304.817.138.216,00 305.753.186.216,00 100,31
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 5.1.4.1 304.817.138.216,00 304.817.138.216,00 100,00
3 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 5.1.4.1 0,00 936.048.000,00 0,00
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 5.1.4.2 19.234.000.000,00 19.234.000.000,00 100,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.1.4.2 19.234.000.000,00 19.234.000.000,00 100,00
3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 5.1.4.2 0,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO

285.583.138.216,00 286.519.186.216,00 100,33

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

0,00 330.288.545.977,71 0,00
  • NERACA PEMERINTAH KOTA BOGOR

 

PEMERINTAH KOTA BOGOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 
(Dalam Rupiah)
URAIAN REFF 2017
AUDITED
ASET
ASET LANCAR
1 Kas di Kas Daerah 5.3.1 300.431.310.181,00
2 Kas di Bendahara Penerimaan 5.3.2 5.760.000,00
3 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.3.3 694.504.515,00
4 Kas di BLUD 5.3.4 14.350.183.958,71
5 Kas di Bendahara FKTP 5.3.5 14.442.219.555,00
6 Kas Lainnya 5.3.6 9.722.841,00
7 Kas di Bendahara BOS Pusat 5.3.7 553.021.703,00
8 Setara Kas 0,00
9 Investasi Jangka Pendek 0,00
Piutang Pendapatan 5.3.8 266.562.258.467,00
Piutang Lainnya 5.3.9 156.355.315.477,89
Penyisihan Piutang 5.3.10              (150.642.870.025,90)
Beban Dibayar Dimuka 5.3.11 628.357.288,47
Persediaan 5.3.12 25.902.278.249,08
JUMLAH ASET LANCAR 629.292.062.210,26
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 0,00
Investasi dalam Obligasi 0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00
Dana Bergulir 5.3.13 63.742.100,00
Deposito Jangka Panjang 0,00
Investasi Non Permanen Lainnya 0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 63.742.100,00
Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.3.14 495.500.265.058,94
Investasi Permanen Lainnya 0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 495.500.265.058,94
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 495.564.007.158,94
ASET TETAP 5.3.15
Tanah 5.3.16 4.708.114.761.107,28
Peralatan dan Mesin 5.3.17 526.574.545.751,27
Gedung dan Bangunan 5.3.18 796.074.327.216,79
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.3.19 1.781.248.778.911,79
Aset Tetap Lainnya 5.3.20 13.835.356.164,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan 5.3.21 114.545.306.676,29
Akumulasi Penyusutan 5.3.22           (1.355.566.488.043,90)
JUMLAH ASET TETAP 6.584.826.587.784,25
DANA CADANGAN
Dana Cadangan 0,00
JUMLAH DANA CADANGAN 0,00
ASET LAINNYA 5.3.23
Tagihan Jangka Panjang 5.3.23 3.477.148.757,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.3.23 127.572.732.768,00
Aset Tidak Berwujud 5.3.23 13.038.019.186,90
Aset Lain-lain 5.3.23 150.808.465.199,71
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 5.3.23                (10.680.822.599,49)
JUMLAH ASET LAINNYA 284.215.543.312,12
JUMLAH ASET 7.993.898.200.465,57
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.3.24
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 5.3.24 463.359.376,00
Utang Bunga 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 5.3.24 103.477.777,80
Pendapatan Diterima Dimuka 5.3.24 517.737.454,00
Utang Beban 5.3.24 7.696.678.003,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 5.3.24 9.683.558.773,90
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 18.464.811.384,70
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 5.3.25
Utang Dalam Negeri 5.3.25 85.013.875.740,00
Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 85.013.875.740,00
JUMLAH KEWAJIBAN 103.478.687.124,70
EKUITAS 5.3.26
Ekuitas 5.3.26 7.890.419.513.340,87
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 7.993.898.200.465,57

Anies dan Gatot Jadi Capres – Cawapres Alternatif

BOGOR DAILY Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo merupakan capres atau cawapres alternatif yang diusulkan PAN masuk dalam bursa Pilpres 2019.

Dalam rakernas PAN beberapa waktu lalu PAN memutuskan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan maju sebagai capres.

“Namun, kami sadar diri bahwa suara PAN di parlemen tidak mencapai 20 persen. Makanya, kami intens komunikasi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto-Zulkifli Hasan,” kata Yandri, Selasa (10/7/2018).

Di luar kader partainya, PAN mengusulkan Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo untuk maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres nanti.

“Bisa Anies-Gatot atau Gatot-Anies. Namun, kedua nama tersebut masih dalam pembahasan antara Gerindra dan PAN. Kecenderungan PAN mengusung calon di luar Jokowi,” ujarnya.

Yandri menyatakan bahwa PAN tidak mempermasalahkan jika Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Masuknya nama Anies Baswedan sebagai cawapres Prabowo Subianto disambut baik oleh PAN.

Menurut Yandri, jika pada akhirnya Prabowo berpasangan dengan Anies, Partai Amanat Nasional siap memberikan dukungan.

Tak hanya melakukan komunikasi dengan Gerindra, PAN juga menjalin komunikasi dengan Partai Golkar. Bahkan, Golkar dan PAN memiliki peluang untuk berkoalisi.

“PAN-Golkar juga punya peluang membentuk koalisi. Ini lantaran jumlah kursi PAN dan Golkar cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sesuai dengan ambang batas capres atau presidential threshold sebesar 20 persen berdasarkan amanat UU Pemilu,” katanya.

Sementara itu, PKS tetap berkeinginan cawapres pendamping Prabowo Subianto dari kalangan internalnya.

“Cawapres, ya, kita berharap begitu (dari kalangan internal PKS),” kata Politikus PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsy dalam kesempatan yang sama.

Dirinya pun meyakini dan percaya kesepakatan bahwa PKS akan mengisi posisi cawapres Prabowo Subianto, namun belum diketahui siapa orangnya. Aboe Bakar mengatakan memang masih banyak hal yang perlu dibicarakan terkait posisi cawapres tersebut. “Itulah yang masih banyak pembicaraan. Karena ini menyangkut banyak hal persiapan pencapresan ini,” jelasnya.

Ia mengaku tak jadi mempersoalkan jika nama kader PKS tak masuk dalam skenario pasangan capres-cawapres yang dibentuk oleh PAN. Ia menyebut masing-masing partai punya prediksi sendiri.

“Ya nggak apa-apa, silakan saja. Semua partai kan punya ininya (prediksinya) masing-masing, silakan. Nanti kan pasti ketemu pada titik rembuk, titik rembuk itulah yang akan memunculkan musyawarah,” katanya.

 

September, Tol Bocimi Baru Beroperasi Sempurna

BOGOR DAILY Pasca Tol Ciawi-Cigombong sempat difungsikan sementara, Penjabat Gubernur Jabar, Mochamad Iriawan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek tersebut. Menurut Iriawan, pembangunan jalan sepanjang 15,3 kilometer itu tinggal memasuki tahap akhir. Yakni, pemasangan marka jalan, lampu, ram dan penyempurnaan lainnya.

“Tol ini bisa dipakai September 2018 dan terkoneksi dengan jalan nasional. Bisa dipakai dua bulan lagi, sehingga mempercepat waktu tempuh dari Bogor ke Sukabumi,” kata Iriawan dalam kunjungannya ke proyek tol tersebut di Cigombong, kemarin. Menurut Iriawan, pemerintah bisa memulai pembangunan tol selanjutnya, yakni dari Cigombong ke Cibadak dan berakhir di Sukabumi. Diperkirakan pembangunan sesi berikutnya selesai dua tahun lagi.

“Ke Sukabumi Barat bisa dibangun dan selesai dalam waktu dua tahun. Pembebasan lahan tidak masalah, konstruksi juga bisa pas bahkan dipercepat,” ujarnya. Awalnya, sambung Iriawan, kontraktor mendapat hambatan dalam pembangunan, yakni cuaca yang sering hujan. Namun hal tersebut bisa diatasi dengan teknologi dan masalah sosial serta pembebasan lahan diatasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Sementara dilihat dari aspek sosial, proyek jalan yangterbentang dari Ciawi hingga Sukabumi Timur rupanya berimbas pada kenaikan harga tanah. Tak tanggung-tanggung, harganya meningkat hingga 200 persen. “Kalau efek peningkatan investasi belum terlihat signifikan, tapi kalau harga tanah sudah naik 200 persen. Misal dari harga Rp300.000 per meter menjadi Rp600.000 per meter,” ujar Camat Cigombong, Basrowi.

Sekadar diketahui, pembangunan Jalan Tol Bocimi yang terbagi dalam IV seksi ini baru terlaksana hingga Cigombong. Dua tahun ke depan pemerintah pusat bakal menuntaskan pembangunan dengan rencana biaya investasi Rp15,9 triliun

Jalan Sudirman Bakal Dibentangkan Bendera 100 Meter

BOGOR DAILY Bendera berukuran 100 meter akan membentang di Jalan Sudirman, Kota Bogor pada Agustus mendatang. Ketua Panitia Festival Merah Putih, Muzakir mengatakan bahwa kegiatan tersebut untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia.

Selain itu untuk memeriahkan kegiatan Festival Merah Putih (FMP) pihaknya akan mengadakan berbagai perlombaan.

Selain itu kata Muzakir akan ada dua agenda besar pada kegiatan FMP 2018. “Ada tiga agenda besar yakni kegiatan di Kebun Raya Bogor yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga kegiatan di Pusdikzi, serta penutupan di Lanud Atang Sanjaya pada 25-26 Agustus 2018, Saat ini kita masih penjajakan, jadi masih ada agenda pertemuan dengan pemerintah kota dan kabupaten Bogor, Insyaallah, Jumat besok akan bertemu dengan Bupati Bogor untuk membahas soal festival merah putih ini,” katanya disela sela kegiatan pertemuan dengan Pemkot Bogor, Selasa (10/7/2018).

Sementara untuk umbul-umbul dan pengadaan bendera merah putih, panitia FMP akan menyiapkan sebanyak 20 ribu bendera dan juga umbul-umbul. Nantinya bendera dan umbul-umbul tersebut akan dipasang di tempat-tempat yang strategis.

“Kalau untuk lomba, kita akan laksanakan lomba yang disesuaikan dengan kaum milenial, selain itu kita juga akan memberikan ruang untuk teman-teman media lewat lomba foto yang nantinya akan ditampilkan lewat media sosial instagram, sementara di penutupan, kita akan undang artis ibu kota untuk memeriahkan FMP,” ucapnya.

Pj Gubernur Jabar Minta Pakansari Bersih dari PKL

BOGOR DAILY –Penjabat Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan meminta akses menuju stadion Pakansari dan area di sekelilingnya bersih dari Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun warung bertenda biru. Hal ini demi menjaga kerapian dan keindahan di area luar stadion Pakansari yang merupakan salah satu venue pertandingan Cabor Sepakbola pada event internasional Asian Games tanggal 18 Agustus 2018 mendatang.

“Mohon dibersihkan, tidak boleh ada lapak dan tenda-tenda warung di akses dan area menuju Pakansari khususnya Asian Games, karena kerapian, kebersihan dan keamanan itu jadi cerminan kita nanti,” kata Iriawan usai meninjau area stadion Pakansari di Cibinong Kabupaten Bogor, kemarin (10/7).

Iriawan menuturkan, Jabar sebagai tuan rumah Asian Games 2018 bersama Palembang dan Jakarta harus dipersiapkan secara maksimal. Hal ini agar event olahraga se-Asia empat tahunan itu sukses diselenggarakan tanpa ada kendala. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan bila hal itu terwujud, Indonesia akan berpeluang menjadi tuan rumah Olimpiade.

“Tidak menutup kemungkinan jika penyelenggaraan Asian Games ini sukses kita akan jadi tuan rumah Olimpiade, itu harapan kami,” ujarnya.

Selain Cabor sepakbola, di Kabupaten Bogor juga akan digelar pertandingan Cabor Paragliding yang berlokasi di kawasan Puncak, Cisarua. Sejauh ini dari tinjauannya, Stadion Pakansari secara keseluruhan siap digunakan, baik pada kondisi rumput, tribun penonton dan sarana penunjang lainnya termasuk tim medis.

“Pakansari kan sering dipakai pertandingan skala nasional dan internasional jadi tidak ada masalah, tadi kami juga sudah lihat kondisi lapangan dan sarana penunjang lainnya tinggal akses menuju stadionnya saja karena harus clear,” tutur Iriawan yang didampingi Bupati Bogor dan Ketua KONI Jabar.

Selain stadion Pakansari, Iriawan juga akan mengecek Cabor Paragliding. Menurut informasi yang ia terima permasalahan yang sama juga terjadi di venue tersebut yaitu akses dan penempatan para pedagang yang belum teratur.

“Laporan yang kami dapat memang ada yang kurang tapi hanya di akses dan pedagang saja. Kami akan cek dulu karena ini harus dimaksimalkan,” ucapnya.

Namun Iriawan optimistis, permasalahan pada kedua venue tersebut akan selesai sebelum dimulainya penyelenggaraan. Khusus untuk Cabor sepakbola akan dimulai pada tanggal 14 Agustus 2014 atau sebelum opening ceremony karena harus menggelar babak penyisihan terlebih dahulu.

“Kalau dari paparan Bupati tadi kami optimis venue dan penyelenggaraan Asian Games di Bogor akan sukses,” pungkasnya.

Warga Sukaluyu Protes Lahan Garapan Dipagari

BOGOR DAILY –Sejumlah warga di Desa Sukaluyu RT 02/10, Kabupaten Bogor protes dengan adanya pemagaran atas lahan milik negara  yang selama ini jadi ladang bagi para petani garapan.  Saat ini dari lahan seluas 56 hektar, sudah 750 meter yang sudah dilakukan pemagaran.

Seorang warga AS mengaku tidak ada sosialisasi sebelumnya atas rencana pemagaran tersebut.Ia menduga ada oknum yang berperan sebagai penjual tanah “Tiba-tiba warga disuruh tandatangan soal pemagaran, karena tanah ini diklaim sebagai milik yayasan. Kemungkinan besar ini melibatkan aparatur desa karena saya tidak pernah menjual tanah yang saya garap,”kata AS.

Sampai akhirnya, ia dan perwakilan warga mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meminta kejelasan atas status tanah. “Saya sama  dan perwakilan  sudah datang ke BPN. Responnya cukup baik. Tapi sampai sekarang ini kami juga belum dapat kepastian dengan lahan itu,”terangnya.

Ia pun meminta agar Bupati Bogor Nurhayanti dan Bupati Bogor terpilih Ade Yasin agar turun tangan membantu warga di Desa Sukaluyu yang nasibnya di ujung tanduk. “Kami mau ngadu pada siapa lagi. Tolong turun ke desan kami”ujarnya.

Protes warga Sukaluyu terkait kasus pemagaran lahan petani penggarap ini sudah sampai ke telinga Kepala Desa Sukaluyu, Sarip. Rencananya, Kamis (12/11) besok akan belangsung rapat musyawarah untuk mencari titik temu atas persoalan pemagaran lahan.

“Harusnya kemarin, tapi karena babinsanya gak ada. Makanya, besok baru dirapatkan lagi,”kata SN , perwakilan petani garapan Desa Sukaluyu.

Menurut SN, lahan yang dipagari itu merupakan kebun kelompok, di mana para penggaranya telah bertani selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan, pihaknya juga  mengantongi izin mengenai aktivitas bertani para penggarap dari Dinas Pertanian Kabupaten Bogor . Untuk itu, pihaknya merasa keberatan dengan adanya pemagaran yang dilakukan pihak tak bertanggungjawab.

“ Itu kebun kelompok. Saya punya cap yang dilindungi pemerintah. Tiba tiba saya ke kebun sudah hancur. Nanas saya sampai 2500 hancur. , talas, singkong, pisang juga hancur,”sesalnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak desa Sukaluyu ataupun Kepala Desa Sualuyu. (*)