Friday, 8 May 2026
Home Blog Page 7979

Wali Kota Bogor Bentuk Unit Pengawasan Restoran dan Tempat Wisata

0

BOGOR DAILY – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya arus mobilitas tinggi warga Jakarta yang datang dengan membentuk unit pengawasan bernama Tim Elang.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, pembatasan jam operasional atau aktivitas di sektor wisata dan rumah makan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta bisa berdampak terhadap lonjakan jumlah pengunjung ke Kota Bogor.

Sebab itu, tugas Tim Elang nanti akan mengawasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan di tempat-tempat publik seperti wisata dan restoran.

“Ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi. Yang pertama adalah ditutupnya restoran dan tempat wisata di Jakarta. Karena ketika itu ditutup pasti ada kunjungan ke Bogor, baik di hari biasa, apalagi di weekend. Ini perlu diantisipasi,” ungkap Bima, Rabu (16/9/2020).

Bima menuturkan, dalam tugasnya, Tim Elang melibatkan organisasi kepemudaan dan karang taruna yang disupervisi oleh TNI, Polri, dan Satpol PP Kota Bogor.

Mereka, kata Bima, akan berpatroli setiap hari memantau titik-titik kerumunan.

“Artinya seluruh titik-titik yang berpotensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan akan diawasi oleh tim ini,” sebutnya.

Lanjut Bima, di masa Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSMBK) Kota Bogor kali ini, pengetatan pengawasan protokol kesehatan akan lebih dikedepankan untuk menyesuaikan kebijakan PSBB di Ibu Kota.

Karena menurutnya, Pemkot Bogor tidak mungkin membatasi atau menghalangi warga dari Jakarta untuk datang ke Bogor.

“Itu tidak mungkin. Betul-betul tidak mungkin. Yang lebih memungkinkan adalah melakukan pengetatan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi untuk terjadi kerumunan,” pungkas dia.

Menag: Keamanan Ulama dan Pendakwah Menjadi Tanggung Jawab Bersama

0

BOGORDAILY – Menteri Agama Fachrul Razi mengimbau agar masyarakat yang akan menggelar pengajian tetap menjaga keamanan pendakwah, ustaz dan ulama saat diundang. Hal tersebut agar tidak terjadinya insiden penusukan kembali yang dialami oleh Syekh Ali Jaber.

“Saya imbau, semua pihak untuk ikut menjaga kelancaran acara, termasuk keamanan pendakwah,” kata Fachrul dalam keterangan pers, Rabu (16/9).

Dia mengatakan, dalam menjaga keamanan para pendakwah panitia harus proaktif berkoordinasi dengan aparat saat akan menggelar pengajian. Apalagi, jika acara yang akan digelar adalah pengajian akbar yang mendatangkan banyak massa.

“Keamanan ulama dan pendakwah menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pihak keamanan, tapi juga panitia yang mengundangnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Fachrul berharap peristiwa penyerangan terhadap ulama tidak terulang. Sehingga giat pengajian masyarakat tidak terganggu.

“Bangsa ini sangat memerlukan wejangan para tokoh agama dalam menjalani kehidupan yang rukun dan damai,” terangnya.

Sebelumnya, Polisi menetapkan AA (24) sebagai tersangka dalam kasus penikaman Syekh Ali Jaber hari Minggu (13/9). Sejauh ini pasal yang disangkakan ke AA adalah pasal penganiayaan berat. Dari hasil pemeriksaan, penyidik juga memiliki dua alat bukti permulaan untuk menyematkan status tersangka ke AA.

AA menjalani pemeriksaan secara maraton di Polresta Bandar Lampung sejak kemarin

Gegara Pandemi, Pendapatan Jawa Barat Turun Sampai Empat Triliun Rupiah

BOGOR DAILY – Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Jawa Barat, Hening Widiatmoko menyebutkan selama pandemi virus korona atau Covid-19 melanda wilayah Jabar pendapatan dari sektor kendaraan mengalami penurunan hampir Rp4 triliun.

“Dalam kondisi Covid-19 kali ini sangat terpukul pendapatan di Jabar, ada penurunan hampir Rp4 triliun pendapatan di koreksi, dari Rp41 triliun jadi Rp37 triliun mengalami penurunan Rp4 triliun,” ujar Widiatmoko usai melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemkab Bogor di ruang serbaguna satu Sekretaris Daerah, Rabu (16/9/2020).

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Jawa Barat, Hening Widiatmoko memberikan penjelasan mengenai pajak kendaraan yang mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19. Foto : Andi/Bogordaily.net

Menurutnya, pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) April dan Mei lalu membuat Pemprov Jabar mengalami penurunan pendapatan kendaraan sebanyak Rp1 triliun.

Masih kata Widiatmoko, biasanya pada satu bulan itu (April atau Mei) pendapatan Pemprov Jabar dari kendaraan sebesar Rp1 triliun lebih. Namun, pada April dan Mei bulan lalu hanya mendapatkan sekitar Rp500 miliar saja.

“Pada PSBB April dan Mei lalu membuat provinsi kehilangan hampir Rp1 triliun dari pendapatan rata-rat per bulan Rp1 triliun lebih (Rp1,5 T), tapi April dan Mei itu di bawah, bahkan separunya hanya Rp500 miliar,” tuturnya.

Namun ia menyebut, kondisi itu hanya di sektor kendaraan bermotor dan bahan bakar saja, tapi bukan dari pajak yang lainnya.

“Tapi pajak di provinsi tidak hanya kendaraan, ada pajak bahan bakar kendaraan 70 persen untuk kabupaten/kota dan 30 persen itu untuk provinsi,” imbuhnya.

Walau pun secara pelaksanaan sudah berjalan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor mengenai penarikan pajak kendaraan. Namun, dalam PKS kali ini hanya sebatas seremonial saja untuk memperkuat penarikan pajak dari kendaraan.

“Ini hanya seremonial saja, dan prakteknya sudah berjalan, seperti Pemkab Bogor akan membantu mengaspal lahan parkir. Artinya PKS ini sebuah komitmen saling menguatkan dan membantu meningkatkan pendapatan,” ucapnya.

Ditempat yang sama Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan meminta kepada Pemprov Jabar agar membuat unit pajak tidak hanya di Jonggol dan Parung saja, melainkan di lokasi kendaraan pengangkut hasil tambang.

“Saya minta unit pajak ini dibentuk bukan hanya di Parung dan Jonggol saja, namun di lokasi lainnya juga harus di buat, karena banyak kendaraan galian yang mengangkut hasil tambang yang harus diperhatikan,” singkatnya. (Andi)

Aubameyang Resmi Perpanjang Kontrak di Arsenal

0

BOGORDAILY – Pierre-Emerick Aubameyang akhirnya menegaskan komitmennya untuk Arsenal. Aubameyang mengakhiri spekulasi soal masa depannya dengan menandatangani kontrak baru.

Kelanjutan masa depan Aubameyang di Arsenal sempat jadi tanda tanya karena kontraknya habis pada musim panas 2021. Sampai kompetisi musim lalu tuntas, striker internasional Gabon itu belum juga meneken pembaruan kontrak.

Situasi tersebut membuat Aubameyang mulai dikabarkan bakal meninggalkan Arsenal. Apalagi The Gunners mengakhiri musim lalu dengan mengecewakan setelah hanya finis di peringkat kedelapan di klasemen Premier League.

Dia sempat dikabarkan jadi incaran Barcelona dan Inter Milan. Namun, kini Aubameyang dipastikan akan bertahan di Arsenal usai menandatangani kontrak baru.

Lewat siaran langsung di akun media sosialnya, Arsenal mengonfirmasi kontrak baru untuk Aubameyang. Kontrak tersebut akan mengikat Aubameyang sampai 2023.

Aubameyang direkrut dari Borussia Dortmund pada Januari 2018 senilai 56 juta paun. Nilai transfer Aubameyang saat itu jadi rekor untuk Arsenal.

Sejak saat itu, Aubameyang jadi salah satu pilar penting di lini serang Meriam London. Musim lalu, dia jadi top skorer Arsenal di Liga Inggris dengan mengoleksi 22 gol. Penyerang berusia 31 tahun itu juga berperan penting dalam kesuksesan Arsenal meraih trofi Piala FA dan Community Shield.

Pada pertandingan pekan perdana Premier League, Pierre-Emerick Aubameyang ikut menyumbang satu gol ke gawang Fulham untuk membantu Arsenal menang 3-0. Kini dia tercatat sudah mencetak 72 gol dalam 111 kali penampilan bersama Arsenal di semua kompetisi.

Kemendagri: 73 Petahana Pilkada yang Ditegur Sudah Patuhi Protokol COVID-19

0

BOGORDAILY – Sebanyak 73 calon kepala daerah petahana ditegur Mendagri Tito Karnavian karena melanggar protokol kesehatan pada kegiatan terkait Pilkada 2020. Kemendagri mengatakan kini ke-73 calon kepala daerah tersebut sudah mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

“Kami secara tegas menegur ada 73 kepala daerah yang kebetulan incumbent dan maju lagi sebagai bakal pasangan calon dan Alhamdulillah teguran ini sudah dipatuhi oleh teman-teman kepala daerah,” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, dilansir dari laman resmi Kemendagri, Rabu (16/9/2020).

Bahtiar menambahkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah menandatangani pakta integritas bersama penyelenggara di daerah. Dalam pakta integritas itu ditegaskan bakal pasangan calon menyatakan kepatuhannya terhadap protokol kesehatan COVID-19.

“Karena sekali lagi diharapkan yang terpilih di 270 daerah inilah justru kepala daerah yang mampu menghadapi COVID-19. Karena itulah pula masalah masyarakat kita hari ini, bicara tentang pembangunan ekonomi bagaimana menggerakkan ekonomi dalam konteks pandemi hari ini, begitu pula masalah sosial dan seterusnya,” kata Bahtiar.

Proses tahapan Pilkada serentak di 270 daerah masih berlangsung dan jadwal pemilihan digelar pada 9 Desember. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mewanti-wanti jangan sampai ada klaster penularan virus Corona pada tahapan Pilkada.

“Hati-hati, perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga hati-hati. Yang terakhir juga klaster Pilkada hati-hati ini,” ujar Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021, pada Senin (7/9).

Innalillahi, Sekda DKI Meninggal Dunia Akibat Positif Covid-19

0

BOGOR DAILY- Satu lagi pejabat yang meninggal karena Covid-19, Sekda DKI Jakarta Saefullah, Rabu (16/9/2020). Sekda DKI Saefullah meninggal dunia karena Covid dan sempat dirawat di RSPAD Gatot Subroto pukul 12.55 WIB.

Saefullah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit karena terpapar Covid-19.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Suharti, sebagai pelaksana harian (Plh) Sekda DKI Jakarta mengisi jabatan Saefullah untuk sementara waktu.

“Dr. Saefullah, M.Pd tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan dikarenakan sedang menjalani perawatan di rumah sakit dari tanggal 14 September 2020, dengan ini memerintahkan kepada Dr. Sri Haryati, melaksanakan tugas sebagai plh Sekretaris Daerah,” tulis Anies dalam surat perintah tugasnya, Selasa (15/9/2020).

Pengisian jabatan tersebut terhitung sejak 14 September 2020, sampai Saefullah bisa melaksanakan tugas kembali.

Anies menyebutkan, saat menjabat sebagai Plh Sekda DKI, Sri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan atau tindakan yang bersifat strategis.

Antara lain penetapan perubahan rencana strategis, rencana kerja pemerintah, dan perubahan status hukum kepegawaian (pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai).

“Dikecualikan atas izin Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat menjalankan tugas sebagaimana pejabat definitif melaksanakan tugasnya sehari-hari,” kata Anies.

Anies sebelumnya mengatakan, Saefullah dirawat secara intensif di rumah sakit. Atas kondisi tersebut, Anies mengajak seluruh jajaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mendoakan Saefullah.

“Saya mengajak pada semua, pada seluruh jajaran dan keluarga untuk meluangkan waktu, benar-benar luangkan waktu bersama keluarga untuk mendoakan saudara kita, mendoakan Pak Sekda, Bapak Saefullah yang saat ini sedang dalam perawatan intensif melawan Covid-19,” ucap Anies dalam pesannya, Senin (14/9/2020).

Selain kepada Saefullah, Anies berharap agar seluruh masyarakat bisa mendoakan pasien Covid-19 lainnya yang kini sedang dirawat.

“Saya ingin mengajak pada seluruh jajaran pemprov DKI untuk mendoakan warga Jakarta yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, khususnya yang terpapar Covid-19,” kata dia.

SUMBER: Wartakota.Tribunnews.com

Semua Pimpinan Bodebek Diminta Kompak Tangani Covid-19

BOGOR DAILY-Para pimpinan daerah di wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) Jawa Barat (Jabar) dituntut untuk kompak dan saling dukung dalam mengahadapi pandemik Covid – 19. Ini sudah jadi takdir para pimpinan daerah di wilayah Bodebek berbatasan geografis dengan DKI Jakarta.

Situasi sosial, kesehatan, ekonomi dan politik yang terjadi di Jakarta akan berimbas ke wilayah Bodebek oleh karena itu ini menjadi ujian kepemimpinan, kekompakan dan harus saling memahami.
Hal tersebut disampaikan Kang Emil, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada kesempatan memimpin rapat Vidcon dengan para kepala daerah di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi) di Pemkab Bogor dilakukan di Ruang VIP A Gedung Tegar Beriman, 14 September 2020.

Kang Emil dalam kesempatan itu juga memberikan arahan khususnya untuk Kabupaten Bogor agar test PCR dapat mencapai 1% dari populasi atau kurang lebih 50.000 – 60.000 jiwa, jika PCR-nya masih kurang jumlahnya bisa dikoordinasikan ke Gugus Tugas Covid -19 Provinsi Jawa Barat.

“Kabupaten Bogor agar para pelaku usaha pariwisata (hotel, tamu- tamu hotel) di test lebih agresif PCR nya”, ungkap Emil. Begitu juga pasar di wilayah Bodebek agar lebih digalakan kembali razia maskernya oleh TNI – Polri, kemudian sesuai arahan Mendagri agar Perbup/Perwalkot tentang PSBB ditingkatkan menjadi Perda baik Provinsi, Kota maupun Kabupaten untuk memperkuat payung hukum dalam penanganan pandemik Covid ini,” lanjut Kang Emil

Dalam rapat Vidcon tersebut Kang Emil juga meminta kesepakatan para kepala daerah di wilayah Bodebek untuk menamakan PSBB ini menjadi PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro) hal itu di katakan oleh Emil merujuk pada kutipan Presiden Jokowi yang menggunakan istilah Pembatasan Sosial Beskala Mikro (PSBM).

Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Wakil Bupati (Wabup), Iwan Setiawan, bersama jajaran Forkopimda, Kepala BPBD dan Gugus Tugas Covid 19 memberikan laporan pelaksanaan PSBB dan meminta arahan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Iwan Setiawan melaporkan data per tanggal 11 September 2020 di empat RSUD dan 29 rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bogor posisi okupansi tempat tidur hanya 30 persen.

“Kabupaten Bogor punya RS Kemang darurat covid ada 87 tempat tidur dan hari ini yang terisi 48. Kita ada 29 rumah sakit swasta dan empat RSUD khusus penanganan covid-19 dengan jumlah tempat tidur 4.176, yang terisi 1.315, berarti 30 persen yang terisi.

Iwan Juga meminta support dan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Kementrian Kesehatan khususnya dalam pengadaan alat PCR agar target swab test 1% populasi bisa dikejar oleh Kabupaten Bogor

Bogor PSBM, Tira Persikabo Vs Persib Bandung Batal

0

BOGORDAILY – Persib Bandung batal melawat ke kandang Tira Persikabo dalam return match akhir pekan ini. Alasannya, Kabupaten Bogor tengah menerapkan Pembatasan Sosial Beskala Mikro (PSBM).

“Saya mendapat informasi bahwa Bogor hari ini sudah mulai lockdown (PSBM), jadi sepertinya tidak ada pertandingan menghadapi Tira. Bogor lockdown jadi sepertinya kami tidak bisa memakai stadion,” ujar Robert dalam konferensi virtual, Selasa (15/9/2020).

Sedianya, laga itu akan menjadi momentum bagi kedua tim untuk saling mengukur kesiapan jelang bergulirnya Shopee Liga 1 2020. Pada perjumpaan pertama di Kota Bandung, laga kedua tim berakhir imbang dengan skor kacamatan 0-0.

Sebagai pengganti, Robert memastikan sudah ada tim lokal yang siap untuk uji tanding dengan Maung Bandung. Ia pun memahami situasi pandemi, yang membuat klub, termasuk Persib Bandung, tak bisa berbuat banyak mencari tim pengganti dari tempat lain.

“Kami hanya akan memainkan pertandingan hari Sabtu, ada Bandung United dan PON karena mereka sudah mulai berlatih. Jadi saat ini ada dua tim lokal yang akan menjadi lawan untuk ujicoba,” tutur pelatih asal Belanda itu.

Sebelumnya, laga Persib versus Bhayangkara FC batal pada akhir pekan lalu karena kendala teknis. Akhirnya, Persib melakukan game internal dengan membagi tim menjadi dua.

“Karena tidak ada alternatif lain. Karena situasinya sedang seperti ini sekarang, dan kami harus tetap bekerja,” kata Robert lagi.

RI Gandeng Unicef Garap Vaksin Murmer Alias Murah Meriah

0

BOGOR DAILY-Pemerintah menggandeng Unicef untuk mendapatkan vaksin virus Corona (COVID-19) dengan harga murah. Kerja sama itu ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan Unicef.

MoU tersebut terkait dengan ketentuan pengadaan vaksin umum dan vaksin COVID-19 dalam kerangka Covax Facility. Kegiatan penandatanganan ditayangkan di YouTube Kementerian Kesehatan, Rabu (16/9/2020).

“MoU ini merupakan infrastruktur yang kita bangun untuk persiapan pengadaan dan mekanisme delivery dari vaksin yang kita lakukan menggunakan mekanisme multilateral. Dengan MoU ini diharapkan pada saat vaksin melalui mekanisme multilateral sudah ada maka semua infrastruktur yang diperlukan sudah siap sehingga tidak terjadi delay dalam delivery-nya,” kata Menlu Retno Marsudi dalam acara tersebut.

Retno menjelaskan sejak awal pandemi, Indonesia secara konsisten terus menyuarakan pentingnya akses vaksin yang setara, aman dan dengan harga yang terjangkau.Indonesia, lanjut dia telah ditetapkan sebagai salah satu negara yang memenuhi syarat sebagai negara kategori Advance Market Commitment (AMC) dalam kerangka GAVI Covax Facility.

Di dalamnya akan terdapat bantuan keringanan financial melalui mekanisme Official Development Assistance (ODA/Bantuan Pembangunan Resmi).

Dijelaskannya, Indonesia terus melakukan komunikasi secara intensif dengan GAVI dan Covax Facility, termasuk pembicaraan mengenai waktu ketersediaan vaksin, harga dan lain sebagainya.

“Perkiraan kita vaksin melalui jalur multilateral ini akan tersedia pada tahun 2021. Yang pasti dengan adanya bantuan finansial ODA maka diharapkan harga vaksin akan lebih murah dibandingkan mekanisme yang lainnya,” tambah Menlu.

 

sumber: Detik.com

Kemendagri Tak Sepakat Pilkada Sebagai Kontributor Penularan Corona

0

BOGORDAILY – Banyak pihak mengkhawatirkan Pilkada Serentak 2020 menjadi klaster baru penularan Covid-19 sehingga mengusulkan untuk ditunda. Kemendagri meminta publik melihat negara lain yang sukses menyelenggarakan Pilkada dengan menggunakan protokol kesehatan.

“Tentu kita sangat tidak setuju jika penularan Covid-19 itu ada hanya klaster Pilkada ini. Pilkada ini harus tetap dilanjutkan jadi berkaca juga praktik di negara-negara lain, hukum protokol kesehatan harus ditegakkan, ada Pilkada ataupun tidak ada Pilkada. Jadi kami juga tidak sepakat narasi yang menyatakan bahwa seakan-akan Pilkada ini sebagai kontributor utama penularan,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Bahtiar, dalam keterangan pers, Rabu (16/9).

Bahtiar mengklaim, jika semua pihak bekerja sama yang baik, proses pilkada di tengah pandemi Covid-19 akan berjalan sukses. Diharapkan, pilkada ini akan menjadi instrument atau alat perlawanan terhadap Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

“Harapan kita output pilkada ini benar-benar menghasilkan kepala daerah yang memiliki pemahaman, wawasan, inovasi, gagasan bagaimana memajukan daerah. Bagaimana daerah tetap bisa membangun, bagaimana masyarakat tetap bisa bekerja, bagaimana masyarakat di daerah itu bisa tetap maju berkembang di tengah cobaan kita sama-sama menghadapi pandemi Covid-19,” ungkap Bahtiar.