Friday, 17 April 2026
Home Blog Page 8300

Buka Pengaduan, Mensos Meminta Warga Lapor Jika Penyaluran Bansos Covid-19 Bermasalah

BOGORDAILY – Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan pihak kementerian sosial membuka layanan pengaduan bantua sosial di tengah pandemi Covid-19. Dia menjelaskan masyarakat bisa menghubungi layanan 08111022210 atau mengirimkan email ke [email protected].

“Nomor tersebut untuk terima pengaduan,” kata Juliari ketika dihubungi merdekacom, Senin (27/4).

Dia menjelaskan nomor tersebut tidak menerima telepon hanya pesan WhatsApp. Kemudian Juliari juga menjelaskan nomor tersebut bukan untuk layanan pendaftaran penerima bansos.

“Bukan untuk pendaftaran penerimaan bansos kemensos,” jelas Juliari.

Juliari mengatakan jika masyarakat ingin mengadukan atau menemukan masalah terkait bansos Kemensos bisa mengirimkan pesan. Dengan mencantumkan nama, ktp, alamat lengkap dan aduan.

“Silahkan mengirimkan pesan aduan jika menemukan masalah terkait bansos Kemensos. Dengan format : salah sasaran, penyelewengan pungli (contoh), nama, ktp, alamat, dan aduan,” jelas Juliari.

Pendataan Bansos Diserahkan Ke Pemda

Juliari menjelaskan mekanisme pendataan atau alokasi per kelurahan atau penerima bantuan sosial diserahkan seluruhnya pada pihak pemerintah daerah. Dia menjelaskan hal tersebut diatur agar tidak terjadi kekacauan.

“Mekanisme pendataannya atau alokasi per kelurahan atau desa diserahkan full ke daerah. Kita tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau,” jelas Juliari dalam pesan singkat, Senin (27/4).

Dia menjelaskan sudah pasti ada beberapa wagra yang tidak menerima. Sebab itu pemda harus mengaturnya dengan baik.

“Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silahkan Pemda atur,” ungkap Juliari.

Dengan cara kata dia, dibicarakan dengan warga, yang bisa dipimpin oleh ketua RW atau kepala desa. Juliari yakin jika dibicaranan semua akan mengerti.

“Sebenarnya dibicarakan antar warga, dipimpin Ketua RW atau Kepala Desa bisa kok. Rakyat kita kan punya semangat gotong royong. Kalo yang sudah dapat, trus dapat lagi, dikasih ke yang blm dapat,” ungkap Juliari.

Banyak Warga Belum Terima Bansos

Penyaluran bantuan sosial Covid-19 bermasalah seperti di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui banyak warga yang belum dapat bantuan sosial (bansos) dan banyak yang tidak tepat sasaran.

Menurut Anies yang berbicara di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4), hal tersebut dikarenakan data yang tidak sempurna dan menurut Anies hal tersebut biasa terjadi di Indonesia yang menurutnya hampir tidak mungkin menemukan data yang super akurat.

“Kami menargetkan bisa memberi 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) dan itu tentu ada 1,2 juta nama, tentu saja, tidak mungkin sempurna. Dari 1,2 juta, Anda bisa temukan dua nama sama, ketemu 1, 2, 3 (yang tidak tepat sasaran), pasti. Di negeri ini, data yang super akurat sulit, tidak usah ditutup-tutupi fakta itu. Nah bagian kita adalah mengoreksinya terus-menerus meningkatkan kualitas data,” ujar Anies.

Koreksi tersebut, lanjut Anies, dikarenakan banyak yang dulunya masuk ke dalam data masyarakat miskin saat situasi normal, dengan perekonomian bergerak sebagaimana mestinya. Namun dengan keadaan saat ini dengan kegiatan perekonomian yang melemah, di lapangan, yang membutuhkan bantuan lebih banyak dibandingkan yang ada dalam daftar yang dimiliki pemerintah.

“Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan, banyak yang warungnya tutup, banyak yang kegiatan kesehariannya tidak berfungsi (secara ekonomi). Di sini kemudian bagian kami adalah memastikan mereka yang miskin baru, prasejahtera baru, masuk di dalam data yang di-update. Sehingga pada distribusi berikutnya, mereka akan bisa mendapatkan bantuan juga,” ucap dia.

Bukan Sepi Job, Ini Alasan Dewi Perssik Tetap di Rumah Aja saat Pandemi

0

BOGORDAILY – Belakangan ini, banyak yang menyebut pedangdut Dewi Perssik sepi job. Sehingga Dewi memutuskan untuk berada di rumah aja. Namun fakta berbicara lain.

Dewi mengatakan ia sebenarnya ditawari beberapa pekerjaan untuk tetap produktif selama pandemi Corona. Namun dengan alasan kesehatan, Dewi memutuskan untuk tidak lagi menerima pekerjaan itu.

“Sebenarnya ada tawaran dari beberapa stasiun televisi, cuma aku belum berani untuk keluar rumah karena kondisinya kayak gini. Aku ngikutin anjuran pemerintah untuk stay di rumah aja,” kata Dewi Perssik kepada wartawan.

Ia mengatakan masalah rezeki pasti nanti bisa dicari lagi. Namun untuk masalah kesehatan, Dewi tidak ingin meremehkannya.

“Tapi kalau kesehatan aku keluar rumah, aku takut aja. Makanya aku harus memfilter buat kerja di mana, ketemu sama siapa dan lainnya,” terangnya lagi.

Pemilik goyang gergaji ini juga mengatakan alasan lainnya adalah sang buah hati, Gabriel.

“Kan di rumah ada Gabriel ya, takutnya kalau aku ke mana-mana nanti bisa nularin dia kan kasihan,” terangnya lagi.

Terkait Wacana Turnamen Pengganti ini Saran untuk PSSI

0

BOGORDAILY – PSSI sempat memunculkan wacana turnamen pengganti jika kompetisi musim ini dihentikan total. Pelatih PSIM Yogyakarta Seto Nurdiyantara ikut angkat bicara.

Menurut wacana tersebut kompetisi pengganti itu bisa terselenggara pada bulan September mendatang, tentunya dengan pertimbangan jika pandemi virus Corona sudah berakhir.

Seto Nurdiyantara mengapresiasi PSSI yang terus mencari jalan keluar. Tapi Seto juga minta PSSI untuk lebih dulu mementingkan faktor kesehatan dan keselamatan, sehingga jangan buru-buru mengambil keputusan di tengah pandemi yang belum pasti kapan berakhir.

“Baiklah ada turnamen pengganti, mungkin pandangan agar tetap ada aktivitas, tapi risikonya pasti tetap ada. Karena kalau wabah belum juga reda, lebih baik juga janganlah,” ujar Seto.

Lebih lanjut, Seto menegaskan bahwa semua pihak termasuk PSSI untuk tidak main-main dengan virus Corona.

“Jangan bermain-main dengan virus ini. Kalaupun itu ada turnamen, kemudian tanpa penonton, secara sosial semua terdampak,” tandas pelatih berusia 46 tahun itu.

Turnamen pengganti kompetisi resmi bukan barang baru di Indonesia. Pada tahun 2015 lalu ketika PSSI mendapatkan hukuman dari FIFA, ada sejumlah turnamen seperti Piala Presiden, Piala Bhayangkara, dan Piala Jenderal Sudirman.

Saat Terminal-Bandara-Pelabuhan di Jabodetabek Lumpuh Karena Imbas Larangan Mudik

BOGORDAILY – Aturan larangan mudik Idul Fitri telah berlaku sejak 24 April 2020. Pelayanan transportasi darat, laut, dan udara telah menyetop penjualan tiket ke penumpang.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal larangan mudik 2020. Aturan tersebut tertuang dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona.

Menindaklanjuti kebijakan itu, pelayanan jasa transportasi dihentikan sementara. Layanan jasa transportasi tidak lagi menjual tiket ke penumpang selama larangan mudik.

Berikut kisah terminal, bandara, hingga pelabuhan yang lumpuh terkena imbas larangan mudik:

Pelabuhan Merak

Polisi menegaskan semua pemudik dari dan ke wilayah non-PSBB dilarang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

“Ya, semua (dilarang mudik), coba rekan-rekan cermati lagi apa statement pemerintah melalui Bapak Presiden bahwa masyarakat dilarang untuk melakukan perjalanan mudik, tidak berlaku pada wilayah PSBB saja,” kata Dirlantas Polda Banten Kombes Wibowo, Minggu (26/4/2020).

Polisi menegakkan aturan sesuai panglima tertinggi angkatan bersenjata, yakni Presiden RI. Untuk itu, pernyataan Presiden dinilai sudah jelas bahwa larangan mudik berlaku bagi semua anak bangsa.

“Pelabuhan Merak memang tidak termasuk dalam zona PSBB, bahwa kendaraan yang keluar-masuk wilayah Merak ini juga bisa lihat platnya dari mana, asal tujuannya dari mana, notabene ini juga hampir rata-rata dari wilayah zona PSBB,” kata dia.

Wibowo mengingatkan kebijakan pemerintah perihal larangan mudik demi kebaikan bersama dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Untuk itu, warga diimbau mematuhi kebijakan ini demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Terminal Pulogebang

Pengelola Terminal Pulogebang resmi menghentikan layanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) mulai hari ini. Penghentian layanan itu seiring berlakunya kebijakan larangan mudik dari pemerintah.

“Mulai hari ini, untuk bus AKAP sudah tidak ada pelayanan lagi,” ujar Kasatpel Operasional dan Kemitraan Terminal Terpadu Pulogebang Afif Muhroji saat dihubungi, Jumat (24/4/2020).

Dengan tidak ada layanan bus AKAP ini, masyarakat diharapkan tidak mudik ke kampung halaman. Larangan mudik ke kampung halaman bertujuan mencegah penularan COVID-19 makin meluas.

Meski demikian, sehari sebelum berlakunya kebijakan larangan mudik, yakni Kamis (23/4), sudah ada ratusan penumpang meninggalkan Jakarta menggunakan bus AKAP di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur. Bus berangkat pukul 06.00-12.00 WIB.

Dari data yang ada, bus AKAP yang berangkat dari Terminal Pulogebang sebanyak 64 unit. Total, ke-64 bus itu telah membawa 831 penumpang ke berbagai daerah.

Terminal Kalideres

Pengelola Terminal Kalideres, Jakarta Barat, menghentikan operasi bus antarkota antarprovinsi (AKAP) mulai hari ini. Penghentian tersebut dilakukan setelah berlakunya larangan mudik dari pemerintah.

“Dari tadi pagi sudah ditutup. Data penumpang dan bus 0,” kata Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnaen ketika dihubungi, Jumat (24/4/2020).

Meski begitu, masih ada penumpang yang datang ke Terminal Kalideres. Namun mereka hanya hendak melakukan pengembalian tiket kepergian setelah 24 April.

“Ada penumpang minta mengembalikan tiket yang sudah dibeli mulai tanggal 24 sampai seterusnya,” jelas Revi.

PT Pelni

PT Pelni (Persero) mematuhi kebijakan itu dengan tidak menjual tiket ke penumpang hingga 8 Juni dan hanya melayani muatan logistik.

“Berdasarkan aturan tersebut, sementara waktu kami akan mempersiapkan seluruh kapal penumpang kami untuk mengangkut muatan logistik. Manajemen akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan selaku regulator untuk mengatur pola trayek agar dapat berjalan secara maksimal,” kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI (Persero), Yahya Kuncoro, dalam keterangannya, Jumat (24/4/2020).

Yahya mengatakan Pelni berupaya memaksimalkan pelayanan kapal-kapalnya di tengah pandemi COVID-19. PELNI akan mengatur operasional kapal secara bergantian untuk melayani angkutan barang.

“PELNI selalu siap untuk mengoperasikan kapal-kapalnya secara bergantian menuju wilayah yang tetap membuka pelabuhannya untuk angkutan barang,” kata Yahya.

Yahya mengatakan, terkait transportasi logistik, sekitar 50 persen kapal penumpang Pelni memiliki ruang yang dapat dimaksimalkan untuk mengangkut muatan kontainer, baik dry maupun reefer container, general cargo.Bahkan beberapa kapal mampu mengangkut kendaraan.

“Pelni sendiri memiliki komitmen untuk membantu pemenuhan kebutuhan logistik di seluruh wilayah di Indonesia, terutama Indonesia timur, sehingga dapat menjaga stabilitas kebutuhan barang di Indonesia,” ujar Yahya.

Sementara itu, Pelni akan tetap mengoperasikan kapal perintis guna mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat yang berada di wilayah T3P yang ingin memenuhi kebutuhan pokok ataupun bekerja. Yahya mengatakan kru kapal akan tetap dipantau kesehatannya dengan mengecek suhu tubuh dan akan melaksanakan protokol pencegahan COVID-19.

“Tentu sebelum melakukan kegiatan operasional, kami akan memeriksa kesehatan seluruh kru yang bertugas sesuai dengan prosedur yang ada. Kami akan pastikan semua kru dalam keadaan sehat dan memenuhi standar untuk melakukan pelayaran,” ungkap Yahya.

Beberapa kapal telah dijadwalkan akan kembali melakukan operasional, di antaranya KM Sinabung akan berlayar pada 24 April 2020 dari Tanjung Priok dengan rute Tanjung Priok-Kijang-Batam-Belawan (PP) menggantikan rute yang dioperasikan KM Kelud.

KM Gunung Dempo akan beroperasi pada 24 April 2020 dengan rute Tg. Priok-Surabaya-Makassar-Ambon-Sorong-Jayapura-Sorong-Makassar-Surabaya-Tg. Priok dan melakukan omisi Manokwari, Nabire, Wasior, serta deviasi di Ambon.

KM Labobar dijadwalkan akan berangkat dari Pelabuhan Surabaya pada 27 April 2020 dengan rute Surabaya-Makassar-Parepare-Balikpapan-Tarakan-Nunukan-Pantoloan-Balikpapan-Parepare-Makassar-Surabaya.

KM Ciremai akan berangkat dari Pelabuhan Tg. Priok pada 29 April 2020 dengan rute Tg. Priok-Surabaya-Makassar-BauBau-Sorong-Biak-Jayapura-Biak-Sorong-Namlea-BauBau-Makassar-Surabaya-Tg. Priok. Kapal melakukan omisi Manokwari dan deviasi di Namlea.

KM Dobonsolo akan berangkat pada tanggal 4 Mei 2020 dengan rute Tg. Priok-Surabaya-Makassar-BauBau-Ambon-Sorong-Serui-Jayapura-Sorong-Ambon-BauBau-Makassar-Surabaya-Tg. Priok.

KM Nggapulu dijadwalkan akan berangkat melalui Pelabuhan Tg. Priok pada 6 Mei 2020 dengan rute Tg. Priok-Surabaya-Makassar-BauBau-Ambon-Tual-Dobo (PP). Kapal melakukan omisi di Banda, ,Kaimana dan Fak-Fak.

“Masyarakat dapat memantau info terbaru melalui laman website maupun akun social media resmi perusahaan serta call center Pelni 162,” ungkap Yahya.

Bandara

PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta mengumumkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) berstatus terminate operation. Status ini berlaku pada periode 24 April hingga 1 Juni 2020.

Bandara Halim Perdanakusuma terletak di provinsi yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni DKI Jakarta.

Di lokasi ini, ada penumpang yang kecewa karena Bandara Halim harus patuh Permenhub dalam rangka penanganan wabah Corona itu. Fredy, salah satu calon penumpang pesawat tujuan Solo, Jawa Tengah harus gigit jari lantaran jadwal penerbangannya ke kampung halaman sudah dibatalkan karena aturan larangan mudik.

“Kami sampaikan bahwa, mulai Jumat (24/4) Bandara Soekarno-Hatta tidak melayani penerbangan yang mengangkut penumpang. Kami hanya melayani angkutan kargo dan penerbangan khusus saja sesuai ketentuan dalam Permenhub 25 Tahun 2020,” kata Executive General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura II, Agus Haryadi, melalui keterangan pers tertulis, Jumat (24/4).

“Ada pembatalan perjalanan, seharusnya saya berangkat jam 09.00 WIB tapi dibatalkan dari jam 06.00 WIB tadi,” ujar Fredy (30), seperti dikutip dari Antara, Jumat (24/4). Dia kemudian berusaha mendapatkan uang tiket kembali (refund).

Liga Spanyol Diragukan Bisa Bergulir Lagi Sebelum Musim Panas

0

BOGORDAILY – Rencana melanjutkan Liga Spanyol di akhir Mei 2020 berpotensi mundur. Menteri Kesehatan Spanyol Salvador Illa ragu kompetisi bisa digelar sebelum musim panas.

Kompetisi di Spanyol ditangguhkan sejak 12 Maret lalu. Keputusan itu diambil hanya dua hari sebelum negara memberlakukan lockdown untuk menghambat persebaran virus corona, yang sudah merenggut 22 ribu korban jiwa.

Seiring berjalannya waktu otoritas Liga Spanyol mengungkapkan rencana untuk menggulirkan kompetisi lagi sebelum akhir bulan depan. Namun, Illa berpendapat bahwa sepakbola baru mungkin dimainkan lagi paling cepat pada Juni.

“Akan sembrono bagi saya untuk mengatakan sekarang bahwa sepakbola profesional akan kembali sebelum musim panas,” Illa mengatakan dikutip Sky Sports.

“Kami akan terus memantau evolusi (virusnya) dan panduan-panduan yang akan kami sajikan akan mengindikasikan bagaimana berbagai aktivitas berbeda dapat kembali ke keadaan normal yang baru.”

Tim-tim LaLiga telah diberikan lampu hijau untuk menggelar latihan lagi secepat-cepatnya pada awal Mei, dengan catatan diwajibkan untuk memenuhi protokol keselamatan dari Pemerintah Spanyol. Meski demikian, belum bisa diperkirakan kapan pertandingan Liga Spanyol bisa digelar dan kalaupun dimainkan maka akan dilakukan secara tertutup.

Untuk sementara Barcelona memimpin kompetisi usai 27 pekan. Blaugrana memuncaki klasemen dengan keunggulan dua poin dari rival utamanya Real Madrid.

Buntut Bansos tak Jelas, Ketua RT/RW se-Kelurahan Sukahati Desak Lurahnya Mundur

BOGOR DAILY – Teriakan seluruh Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, yang meminta untuk Lurah Sukahati, Haerudin, agar segera mengundurkan diri dari jabatannya sekarang juga.

Aksi yang dilakukan oleh puluhan Ketua RW dan RT itupun, karena belum ada kejelasan dari pihak kelurahan mengenai data penerima bantuan sosial (Bansos), bagi yang terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Covid-19.

“Turun, turun, turun pak lurah, turun pak lurah sekarang juga, kami minta pak lurah segera mengundurkan diri dari jabatannya. Sudah enam tahun menjabat di Kelurahan Sukahati, tapi tidak ada perubahan sama sekali,” teriak puluhan RT dan RW di Kelurahan Sukahati, Senin (27/4/2020).

Pantaua Bogordaily.net dilokasi, tidak hanya melakukan penyegelan kantor Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, dengan menggunakan tali dan memasang sepanduk dipintu utama masuk ke kantor Kelurahan Sukahati, dengan tulisan ‘Pengurus RT dan RW Kelurhan Sukahati Cibinong Bogor menolak, bantuan pemerintah untuk warga yang terdampak Covid-19, karena tidak tepat sasaran’ saja.

Para RT dan RW itupun mengganti bendera Merah Putih dengan tulisan-tulisan ‘Korona pulang, bantuan belum datang, data yang ajuin RT terus yang nentuin siapa emang ?, Ada Korona jaga jarak, Korona hilang RT Musnah’

Tampak terlihat juga, puluhan RT dan RW itupun turut memakai topeng Virus Korona yang dibuat dari kertas, sambil membawa beberapa tulisan bentuk unjuk rasa mereka (RT/RW.red) kepada pemerintah Kelurahan Sukahati.

“Kami gak akan pergi, jika belum mendapatkan kejelasan dari kelurahan, kami ini babak belur dikejar-kejar warga, kami minta kejelasan,” teriaknya dengan nada tinggi.

Pantauan dilokasi, saat ini pihak Pemerintah Kelurahan Sukahati sedang melakukan audiensi dengan puluhan RT dan RW di Sukahati, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Bansos bagi maayarakat yang terdampak Virus Korona tersebut. (Andi).

 

Menurut Pengamat PSBB Tak Efektif, Harus Pertegas Sanksi, Kuatkan Peran RT

BOGORDAILY – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah setuju dengan ide pertegas sanksi bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terlebih, PSBB selama ini kurang berjalan efektif.

“Iya saya setuju itu (sanksi tegas), karena memang PSBB sendiri jalan memang tidak efektif. Jadi misalnya Bogor itu kan, banyak aturan-aturan yang tumpang tindih. Contoh misalnya di Bogor itu aturan mengenai semacam Alfamart, minimart gitu, itu kan dia tutupnya dibuatkan surat edarannya,” kata Trubus saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/4).

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin curhat aturan PSBB yang tak sejalan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Bogor melarang toko ritel buka lebih dari Pukul 18.00 WIB. Tapi Kemendag mengizinkan hingga Pukul 22.00 WIB.

“Bupati Bogor itu kan sore pokoknya sebelum jam 6 sore, tapi kemudian dia punya izin sendiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian itu bisa jam 22.00 WIB. Nah ini menandakan bahwa ujungnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, artinya mempunyai izin yang telah ditetapkan oleh Bupati Bogor, jadi itu contoh,” sambungnya.

Pola PSBB Diubah

Tak hanya setuju dengan adanya sanksi tegas, ia juga ingin agar pola yang diterapkan untuk melaksanakan PSBB itu diubah.

“Kalau perlu itu polanya diubah. Jadi polanya itu misalnya untuk daerah yang merah itu, jadi karantina wilayah tapi terbatas. Misalnya tingkat RT/RW yang ditenggarai banyak ini, itu kan yang merah banyak ODP itu dikarantina saja itu, supaya dia enggak keluar-keluar, itu masalahnya,” ujarnya.

Selain itu, dalam menerapkan PSBB selama bulan suci Ramadhan ini, dia mengusulkan, adanya peran lebih dari RT atau RW setempat untuk masyarakat yang membeli takjil atau makanan dan minuman untuk berbuka puasa.

“Kalau yang mau membeli menurut saya pesan sama pedagang, terus diantar ke sini atau kepada RT/RW. Jadi yang membeli itu cukup membayar saja, biar diambil sama RT langsung. Jadi si pembeli ini menghubungi dulu, saling menghubungi penjualnya kemudian dari melalui RT/RW saja. Jadi itu biar enggak berkerumun. Selama ini masih banyak berkerumun di pinggir jalan, di daerah saya juga masih banyak yang berkerumun,” jelasnya.

Jadi, para pembeli takjil ini hanya cukup melakukan pembayaran saja. Nanti, takjilnya itu dibelikan dan diantarkan oleh pihak RT/RW setempat.

“Iya, membayar saja nanti diserahkan kepada ini. Tapi percaya itu, namanya untuk bantuan kan. Ada kemungkinan penyimpangan juga kecil ya. Kalau bohong ya urusan Allah. Tapi kalau sekarang berkerumun yang kurang efektif, banyak tuh. Di daerah saya mulai jam 4 sore (berkerumun),” ucapnya.

Protokol Kesehatan

Selain itu, untuk menghindari adanya kerumunan juga. Pemerintah diminta untuk menyediakan satu tempat khusus untuk para pedangan takjil selama bulan suci Ramadhan. Namun, ditempat itu juga harus adanya petugas keamanan yang mengawasinya.

“Kalau (pengamanan) itu perlu, menurut saya yang kedua begini. Jadi takjil itu diperbolehkan, pemerintah itu menyediakan tempat gitu. Ada tempat beberapa, tapi jaraknya itu ya diatur dan diawasi oleh petugas pengamanan yang tunggu di situ. Tapi jaraknya dibuat sedemikian rupa (terapkan Physical Distancing) pokoknya namanya protokol kesehatan,” ungkapnya.

“Jadi menurut saya ditempatkan di satu tempat, tempat itu si penjual itu dibuatkan cara-caranya. Nah si pembeli, bukan pembeli langsung tapi lewat itu (RT/RW) kalau lewat diri sendiri nanti berkerumun lagi,” sambungnya.

Dengan adanya cara tersebut, dapat mengurangi adanya penyebaran virus corona yang kini masih melanda Indonesia.

“Minimal dengan cara itu bisa mengurangi penyebaran Covid-19. Bukan melarang orang beli, kita kan bukan melarang dan mempersulit orang beli bukan. Tapi intinya memutus mata rantai itu, saya kira masyarakat memahami. Pembeli maupun penjual mengerti kok. Tapi memang tempatnya itu khusus diawasi aparat,” jelasnya.

Lalu, untuk masyarakat yang ingin melakukan sedekah, Lebih baik menghubungi RT/RW satu wilayah, hal itu agar apa yang mereka bagikan atau sedekahkan itu tepat pada sasarannya.

“Menurut saya takjil itu didistribusikan oleh RT/RW saja, jadi jangan langsung dari orangnya biar enggak berkerumun. Jadi polanya memang harus dari RT/RW saja yang berikan, langsung door to door jangan di tempat umum dan jangan di tempat publik,” jelasnya.

“Jadi misalnya orang memberikan itu hubungi RT/RW setempat, terus minta datanya. Terus dia yang ingin memberikan takjil mampu berapa, oh kemampuan saya cuma 50, jadi tinggal bilang sama RT setempat. Jadi nanti dicari sama RT dengan jumlah segitu yang prioritas terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jadi caranya seperti itu, tapi kan tidak menimbulkan kerumunan. Paling tidak Physical Distancing berjalan. Selama ini Physical Distancing tidak berjalan, memang di kampung-kampung itu tidak berjalan,” tutupnya.

Ketua RT dan RW Segel Kantor Kelurahan Sukahati

BOGOR DAILY – Puluhan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor nekat menyegel kantor Kelurahan Sukahati.

Aksi itupun dilakukan karena RT RW sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan terhadap bantuan masyarakat yang terdampak Virus Korona atau Covid-19.

Pantauan Bogordaily.net dilokasi, tampak perwakilan puluhan ketua RT dan RW itupun melakukan penyegelan kantor Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, dengan menggunakan tali.

Tidak hanya itu saja mereka juga (RT/RW.red) memasang sepanduk dipintu utama masuk ke kantor Kelurahan Sukahati dengan tulisan ‘Pengurus RT dan RW Kelurhan Sukahati Cibinong Bogor menolak, bantuan pemerintah untuk warga yang terdampak Covid-19, karena tidak tepat sasaran’

Salah satu Ketua RT 05/ RW 03, Hendra (40), mengatakan, aksi penyegelan yang dilakukan para RT dan RW itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap pejabat di Kelurahan Sukahati.

“Karena, sampai saat ini kita belum mendapatkan kejelasan sama sekali mengenai intruksi pendataan warga terdampak Covid-19 ini. Sampai saat ini kami belum mendapar kejelasan, kami minta kejelasan,” katanya kepada Bogordaily.net ketika ditemui dilokasi, Senin (27/4/2020).

Pantauan dilokasi juga, sampai saat ini puluhan RT dan RW dari Kelurahan Sukahati itu, masih melakukan aksi demonstrasi dan penyegelan kantor kelurahan. Mereka (RT dan RW.red) mengancam tidak akan meninggalkan lokasi kelurahan jika belum ada kejelasan.

“Kami gak akan pergi, jika belum mendapatkan kejelasan dari kelurahan, kami ini babak belur dikejar-kejar warga, kami minta kejelasan,” tukasnya. (Andi).

 

Soal Dana Bantuan Rp 7,7 Miliar, ini Janji PSSI

0

BOGORDAILY – FIFA mengucurkan dana bantuan pandemi virus corona untuk PSSI. Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan berjanji bakal mengoptimalkannya dengan baik.

Pandemi COVID-19 sudah membuat banyak kompetisi terhenti sementara waktu. Tak cuma kompetisi antarklub, laga-laga internasional jadi terganggu sehingga federasi kehilangan pemasukan.

FIFA tak tinggal diam atas situasi ini. Induk sepakbola di dunia ini membantu seluruh anggotanya agar bisa bertahan melalui pandemi ini. Total dana bantuan FIFA adalah senilai 150 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,3 triliun.

Dana itu akan dibagikan ke 211 anggotanya, termasuk PSSI, masing-masing mendapat 500 ribu dolar AS atau sekitar Rp 7,7 miliar. Dana ini akan digunakan untuk operasional federasi serta menyelesaikan urusan dengan pihak ketiga.

“Sebagai anggota asosiasi, PSSI pun memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada FIFA yang konsisten membantu dalam mengembangkan sepakbola di Indonesia,” kata Iriawan seperti dikutip dari situs resmi PSSI.

“Bantuan yang diberikan nantinya akan dipergunakan secara tepat sasaran dan transparan untuk pelaksanaan program serta kelanjutan organisasi PSSI di tengah dampak pandemi COVID-19,” sambungnya.

Dana bantuan ini dijelaskan PSSI adalah program FIFA Forward. Kucuran uang dipercepat FIFA, yang sejatinya dijadwalkan baru keluar pada Juli mendatang.

Imbas Pernyataan ‘Hamil di Kolam Renang’, Komisioner KPAI Resmi Dicopot

BOGORDAILY – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Sitti Hikmawatty dari jabatan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pemberhentian Sitti tertuang dalam keputusan presiden (keppres).

Keppres bernomor 43/P Tahun 2020 diteken Jokowi pada Jumat (24/4). Jokowi menimbang surat dari KPAI serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) perihal usul pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Sitti. Sitti dinilai melanggar kode etik didasari keputusan Dewan Etik KPAI.

“Memberhentikan tidak hormat Dr. Sitti Hikmawaty, S.ST., M.Pd. sebagai anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2017-2022,” tulis Keppres yang diteken Jokowi.

Pihak Sekretariat Negara (Setneg) juga sudah membenarkan isi Keppres tersebut. “Betul,” ujar Plt Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Setya Utama, Senin (27/4/2020).

Sitti sebelumnya sempat menjadi polemik karena pernyataan tentang ‘wanita berenang di kolam renang bersama pria bisa hamil’. KPAI sudah merekomendasikan Sitti dicopot dari jabatannya.

Pernyataan Sitti itu sempat menjadi trending topic di media sosial sekitar Februari 2020. Saat itu Sitti menjadi narasumber di salah satu media massa. Di situ, Sitti menyatakan wanita dapat hamil saat berenang di kolam yang berisi pria. Kemudian potongan pernyataan Sitti itu menjadi viral.

Beberapa hari lalu, Sitti merasa dirinya diadili berlebihan oleh KPAI. Sitti menyebut KPAI tidak memiliki prosedur standar di tingkat internal atas masalah etik. “Karena itulah, proses internal yang terjadi saat pemeriksaan atas ucapan saya tidak memiliki rujukan aturan main.”

“Saya melihat ada upaya mengadili saya dengan cara yang berlebihan, ketidakmampuan pimpinan dalam mengelola manajemen internal KPAI serta manajemen konflik di dalamnya, kapasitas independensi sebagai pimpinan sebuah lembaga negara yang independen juga perlu dipertanyakan terhadap tekanan yang ada,” kata Sitti dalam konferensi pers virtual, Sabtu (25/4).