Dalam upaya merealisasikan Social Safety Net, Pemerintah Provinsi membantu para pekerja dan pelaku usaha kecil (informal) yang bekerja di sektor pariwisata dan kebudayaan serta industri kreatif yang terdampak langsung pandemi.

“Nah kita harus pikirkan disaat emergency kesehatan ini, rescue itu seperti apa, kan sudah disusun gugus tugas dan sebagainya. Kemudian di emergency ekonominya, di tahap recovery ini kita harus lakukan langkah strategi,” jelas Dedi.

“Salah satunya kita lagi menghimpun data yang kena dampak (pandemi virus corona) ini, terutama di tempat destinasi, kemudian UMKM yang tidak bisa jualan, nah itu yang akan kita data, by name by address,” dia menambahkan.

Di sisi lain, strategi bidang pariwisata dan kebudayaan pada proses mitigasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan. Yakni tahap tanggap darurat periode Februari hingga Mei dengan cara membentuk Tourism Crisis Center, menunda semua program dan kegiatan serta merelokasi anggaran ke program mitigasi, melakukan identifikasi dampak pada bidang pariwisata, mendukung gerakan sosial dalam bidang pariwisata dan budaya, serta dengan memaksimalkan program go digital/West Java Smart Tourism (SIRARU).

Tahap Pemulihan periode Juni hingga Desember yaitu dengan cara Koordinasi risk transfer/risk sharing dampak pariwisata terhadap stakeholdernya, publikasi, promosi, penyelenggaraan MICE dan aktivitas pariwisata dan budaya lainnya, serta dukungan terhadap industri pariwisata dan budaya.

Tahap Normalisasi periode Januari hingga Desember 2021, dengan cara total publikasi dan promosi dalam dan luar negeri, penyelenggaraan aktivitas pariwisata dan budaya, serta dukungan terhadap destinasi dan industri pariwisata dan budaya.

“Tapi yang perlu digarisbawahi, periode itu menyesuaikan dengan tren pandemi. Jika memang belum ada penurunan, maka pemulihan belum akan dilakukan. Tentu kita berharap pandemi ini segera berakhir. Makanya kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikuti aturan dari pemerintah, seperti social distancing dan work from home,” tutup Dedi.