Saturday, 18 April 2026
Home Blog Page 8694

Bikin Film Dokumenter Perubahan Iklim, SMK Wikrama Kota Bogor Dipilih Unesco

BDN – SMK Wikrama Kota Bogor mewakili Indonesia untuk pembuatan film dokumenter sebagai percontohan tentang program perubahan iklim ke tingkat Internasional. SMK Wikrama mengungguli 13 sekolah lainnya yang dipilih oleh Badan Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (Unesco).

Kepala Bidang Pembinaan Menengah Kejuruan (PMK) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dodin Rusmin Nuryadin memberikan apresiasi kepada SMK Wikrama atas prestasi yang diperoleh. SMK Wikrama merupakan kebanggaan sekolah swasta. Diharapkan prestasi ini akan menular ke sekolah lainnya di Jawa Barat.

“SMK Wikrama sebelumnya menjadi pelopor Adiwiyata sekolah swasta, sekarang mewakili Indonesia di tingkat internasional. Ini motivasi dan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain baik negeri maupun swasta,” ujar Dodin saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr. Rajiman No.6, Kota Bandung pada Kamis, 9 Agustus 2018.

Seperti yang dilansir oleh Antara, Ketua Dewan Pembina Yayasan Prawitama (Yayasan yang menaungi SMK Wikrama), Agus Lelana, mengatakan program Association School Project Network (ASPnet) merupakan sekolah jejaring yang dijadikan sekolah-sekolah proyek percontohan untuk pendidikan lingkungan yang berkelanjutan di bawah naungan UNESCO.

Kini, sekolah sedang dalam proses pembuatan film dokumenter. Dalam film dokumenter itu, juga dilakukan wawancara dan pengumpulan data dan informasi, baik dari pelajar, guru dan karyawan, termasuk dari mitra kerja sama SMK Wikrama,

Tim SMK Wikrama didampingi oleh tim UNESCO merekam semua kegiatan terkait program perubaha iklim di SMK Wikrama dan sekolah lainnya dari 12 negara. Kegiatan dilaksanakan kurang lebih dua pekan. Berdasarkan penilaian dan kriteria yang ditetapkan Komite Nasional Indonesia Untuk UNESCO (KNIU), SMK Wikrama kemudian terpilih mewakili Indonesia.

Ribuan Pencaker Serbu Bursa Kerja Expo 2018 di Mall BTM

0

BDN – Menurut Bima, bursa kerja ini merupakan salah satu strategi Pemkot Bogor guna menekan angka pengangguran. Sehingga kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor dengan berbagai pihak ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi warga Kota Bogor yang membutuhkan pekerjaan.

“Kolaborasi bursa kerja expo ini dimaksudkan untuk menyambungkan antara kebutuhan kantor-kantor atau pelaku usaha dengan suplai yang ada di pasar. Tidak bisa dipungkiri pengangguran di Kota Bogor masih cukup banyak,” ungkap Bima yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.

Dalam Bursa Kerja Expo yang berlangsung pada 9-10 Agustus 2018 ini Disnakertrans Kota Bogor mengundang kurang lebih 30 perusahaan, beberapa diantaranya bergerak dibidang usaha finance, pabrik, jasa hotel, digital banking dan sebagainya dengan jumlah mencapai 1.500 lowongan kerja dari berbagai posisi dan jenjang pendidikan.

“Kedepan kami akan terus berikhtiar membuka peluang dan ruang entrepreneur, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), wiraswasta, ekonomi kreatif, agar lebih banyak lagi warga Kota Bogor yang sejahtera. Tidak hanya mencari kerja, tapi mampu menciptakan lapangan kerja. Kami akan dorong ke arah sana,” tegas Bima.

Rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan penghargaan bagi 3 perusahaan dengan kategori ketepatan pelaporan lowongan penempatan tenaga kerja bagi PT Artha Sabena Putra (RS Azra), ketepatan pelaporan penempatan alumni SMK Tingkat Bursa Kerja Khusus (BKK) bagi Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor (SMAKBO) dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga khusus (difabel/disabilitas) bagi PT Trans Retail Indonesia.

Gelar Bursa Kerja, Pemkot Bogor Sediakan 1.500 Lowongan Pekerjaan

0

BDN  – Guna menekan tingginya jumlah pengangguran, Pemkot Bogor kembali menggelar bursa kerja expo 2018 di salah satu pusat perbelanjaan di Bogor Tengah, Kota Bogor. Sebanyak 1.500 lowongan pekerjaan disiapkan dalam bursa kerja tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Syarif  Hidayat mengatakan, bursa kerja ini merupakan bagian dari langkah Pemkot Bogor dalam mengatasi masalah pengangguran, akibat minimnya informasi yang dimiliki para pencari kerja terkait lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. “Maka dari itu penting diingat bagi para pencari kerja, selain skill atau kemampuan juga harus memiliki sikap yang baik, terlebih jika sudah diterima suatu perusahaan. Karena dasar bekerja tidak hanya skill yang baik, tetapi juga diimbangi sikap yang baik,” kata Ade, Rabu, 8 Agustus 2018 kemarin.

Begitu pula halnya dengan perusahaan, menurut Ade, harus memperhatikan kesejahteraan karyawan dan menaati aturan sehingga terciptalah hubungan yang baik antara pekerja dan pemberi kerja.
Dalam kesempatan itu juga, Pemkot mengingatkan kepada pihak perusahaan agar lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap para penyandang disabilitas dengan membuka lowongan pekerjaan atau mengakomodirnya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

“Hal tersebut sebagai bentuk implementasi dari UU No 8/2016 tentang Penyandang Distabilitas. Semoga kegiatan ini menjadi solusi bagi pemerintah Kota Bogor maupun bagi warga Kota Bogor,” tuturnya. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor jumlah pengangguran di Kota Bogor pada 2017 mencapai 47.438 orang.

Kepala Disnakertrans Kota Bogor, Samson Purba menambahkan, bursa kerja yang digelar tiga hari di BTM ini diikuti sebanyak 30 perusahaan lokal hingga nasional.”Sekitar 1.500 lowongan kerja telah disiapkan untuk semua lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program bursa kerja ini, menurunya, agar terlebih dahulu mengunduh formulir. “Formulir itu berfungsi juga sebagai tiket. Formulir itu bisa diunduh di website disnakertrans.kotabogor.go.id, kemudian print dan di isi lengkap,” ucapnya.

Disebut Anggota Situs Porno di Wikipedia, Elite PDIP akan Lapor Polisi

BDN – Profil elite PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari di Wikipedia disunting negatif. Eva disebut-sebut sebagai anggota situs porno. Eva tak terima atas penyuntingan itu.

Jika mencari profil Eva lewat Google, halaman muka Wikipedia menampilkan informasi bahwa Eva merupakan anggota situs porno B**** dari Brasil. Eva meminta klarifikasi dari pihak Wikipedia.

“Aku sih kalau bisa ditindaklanjuti, aku minta akan buat laporan khusus dan protes ke Wikipedia agar supaya melakukan terhadap itu. Karena, nggak mungkin aku masuk ke situs porno, (jadi) consumer aja nggak pernah. Nggak ada track record,” ucap Eva.

Eva merasa dirugikan oleh penyuntingan itu. Alasan inilah yang membuat Eva akan membuat laporan ke kepolisian.

“Kuminta sih karena saya dirugikan saya membutuhkan info dari Wikipedia siapa pelakunya dan saya akan melakukan laporan kepada kepolisian,” jelas Eva.

Meski demikian, informasi palsu bahwa Eva merupakan anggota situs porno hanya sebatas tampilan muka Wikipedia di Google. Jika link profil Eva diklik, masih tertulis bahwa Eva merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi PDIP.

Disdik Rancang Mata Pelajaran Anti Tawuran dan Anti Kekerasan

BDN – Mencegah kembalinya aksi tawuran antar pelajar di Kota Bogor yang akhir-akhir ini marak terjadi, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor merancang sebuah pola pendidikan berupa Pembinaan Siswa Anti Tawuran dan Anti Kekerasan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disdik Kota Bogor Fahrudin pada saat Briefing Staf di ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jalan Ir. Juanda, Kota Bogor, Selasa (07/08/2018).

Fahmi sapaan akrabnya mengatakan, pencegahan tawuran akan coba dilakukan dengan langkah preventif melalui koordinasi dengan seluruh kepala sekolah dan kepada orangtua untuk melakukan pengawasan di jam-jam rawan. Selain itu, akan diturunkan Satuan Petugas (Satgas) yang akan berpatroli di sekolah dan di titik-titik wilayah rawan tawuran.

“Jam rawan itu kan antara jam dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah, harus selalu diawasi,” tegas Fahmi.

Fahmi menuturkan, pola pembinaan siswa anti tawuran dan anti kekerasan akan diimplementasikan dalam bentuk materi pelajaran yang terintegrasi pada mata pelajaran Agama, PKN, Penjaskes, dan Bimbingan Konseling (BK). Pola ini juga diintegrasikan melalui kegiatan Ekstrakurikuler, kegiatan MPLS, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial,  hingga peringatan hari-hari besar.

Semua itu dilakukan demi menutup semua akses siswa ke kegiatan negatif dan terlebih memutus mata rantai tawuran.

“Pola pembinaan ini melibatkan TNI, Polri, Muspida, perguruan tinggi, para ahli, tokoh masyarakat. Seluruh stakeholder tersebut masuk melalui berbagai kegiatan. Mulai dari upacara setiap Senin, FGD, kelas inspirasi untuk memotivasi siswa. ” jelasnya.

Tak hanya itu saja, lanjut Fahmi, setiap sekolah harus mengeluarkan Surat Keterangan Kelakuan Baik bagi siswanya di setiap semester. Di surat tersebut akan dicantumkan predikat kebaikan siswa sehingga akan terukur dan tergambarkan kondisi kebaikan siswa. Ini juga akan menjadi bukti keberhasilan pembinaan di sekolah terhadap setiap individu siswa.

“Kami menargetkan pola pembinaan siswa anti tawuran dan anti kekerasan ini sudah diimplementasikan September mendatang di seluruh SD, SMP, SMA se-Bogor Raya. Karena pihaknya juga akan bekerja sama dengan Disdik Kabupaten Bogor untuk menerapkan pola pembinaan yang sama. Mengingat Bogor ini milik bersama,” ujarnya. (fla/indra-SZ)

Waduh… Tiga Pohon Ditebang demi Bangun Restoran

BDN – Ruas jalan utama menuju Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor yang bia­sanya teduh kini terasa gersang. Ada tiga pohon yang ditebang demi pembangunan restoran. Hal ini pun men­gundang kritikan dari penga­mat lingkungan.

Jalan Eddy Yoso yang merupakan akses utama menuju Stadion Pakan­sari dari Jalan Tegar Beri­man, Cibinong, tampak berbeda. Di antara deretan pohon di sisi kiri tampak ada pembangunan rumah makan. Sayangnya, pen­gusaha restoran itu harus menebang pohon karena dianggap mengganggu proses pembangunan ru­mah makan berlabel Bumi Aki itu.

Menurut warga sekitar Agus, penebangan pohon dilakukan akhir Juli. Pene­bangan pohon dilakukan demi kebutuhan pembangu­nan Rumah Makan Bumi Aki. ’’Saya lihat sih ada tiga pohon yang ditebang. Du­lunya jalan tersebut sejuk, adem. Tapi setelah ditebang pohon itu kini jadi gersang,” katanya.

Agus menuturkan, kebe­radaan pohon yang masih berusia muda harusnya dirawat supaya tetap men­jadi paru-paru kota. Pohon-pohon yang mengarah masuk ke Stadion Pakan­sari masih sangat muda, jadi belum tepat jika harus ditebang. “Kalau dibiarkan terus menerus, ya siap-siap Cibinong Raya ini berubah menjadi panas dan gersang karena terus berkurangnya pepohonan di Cibinong,’’ ujarnya.

Lalu, Kepala Bidang Pra­sarana Sarana dan Utilitas Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertana­han (DPKPP) Kabupaten Bogor, Asep Sulaeman, membenarkan adanya pe­nebangan tiga pohon ter­sebut. ”Ada tiga pohon yang ditebang dan sudah me­miliki izin,” katanya.

Hal tersebut sesuai Pe­raturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Izin Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau dan pene­bangan pohon. ’’Izin itu terhitung 12 Juli 2018 atas nama pemohon Anisha Desiliana Resti, warga Ciloto Kecamatan Cisarua,” ujarnya.

Asep mengatakan, pohon yang ditebang tersebut je­nis mahoni dengan tinggi 18 meter berlokasi di Jalan Kolonel Edy Yoso Marta­dipura atau area Stadion Pakansari. Penebangan dilakukan untuk memuda­hkan pembangunan rumah makan, karena keberadaan pohon menghalangi akses masuk. “Jadi sebelum po­hon ditebang sudah me­layangkan surat terlebih dulu. Pemohon ingin membangun rumah makan, jadi keberadaan tiga pohon tersebut dianggap sangat mengganggu,’’ ujarnya.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Yusep, mengatakan, penebangan bukan semata-mata meng­ganggu pembangunan restoran tapi juga merapi­kan wilayah sekitar Sta­dion Pakansari. Sebab stadion kebanggaan warga Kabupaten Bogor nantinya akan digunakan sebagai venue pertandingan sepak­bola pada ajang Asian Ga­mes bulan ini.

Menurut Yusep, ada usu­lan dari dinas agar pohon-pohon tersebut dirapikan sehingga tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. ’’Un­tuk pohon yang sudah tua mungkin ditebang. Tapi kan memang sudah usulan dari dulu soal pohon di area Pakansari,” katanya.

Namun untuk penebangan tiga pohon oleh pengu­saha restoran, politisi Par­tai Golkar ini belum menge­tahunya. “Nanti kita lihat praktiknya seperti apa. Saya belum lihat, nanti kita cek,’’ katanya.

Sementara itu, pene­bangan pohon ini menda­pat kritikan dari Wahana Lingkungan Hidup Indo­nesia (Walhi) Jawa Barat. Direktur Walhi, Dadan Ramdan, mengecam tinda­kan yang dilakukan Pemkab Bogor memberikan izin untuk menebang, meski itu hanya tiga pohon. “Wa­duh, kami menolak pene­bangan dan mengecam tindakan penebangan ini. Pemkab Bogor harusnya melindungi pohon, bukan malah membiarkan kerusa­kan,’’ ujar Dadan.

Menurut Dadan, Pemkab Bogor dinilai sangat cero­boh atas penebangan pohon tersebut. Sebab, itu tinda­kan kerusakan, harusnya Pemkab Bogor itu melin­dungi dan menjaga, serta harus menambah pohon, malah ini membiarkan. “Jadi harus ada tindakan yang tegas karena itu ruang jalan, artinya ruang publik meski itu hanya diperguna­kan untuk kepentingan rumah makan,’’ucapnya.

Dadan menuturkan jika tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Bogor, lambat laun kawasan Cibinong akan menjadi gersang dan sulit untuk mencari tempat teduh. “Yang jelas keku­rangan pohon tentu akan berampak kegersangan, atau tidak adanya tempat berteduh, meski itu dip­ergunakan untuk rumah makan,” ujarnya.

Jalan Di Sukajaya Dibiarkan Rusak

BDN – akses jalan poros kabupaten di Desa Kiarapandak menuju Kiarasari yang menghubungkan empat desa di Kecamatan Sukajaya dibiarkan rusak parah. Pasalnya, sudah hampir empat tahun jalan tersebut tak kunjung diperbaiki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Warga sekitar, Agus (38), mengatakan bahwa sudah hampir empat tahun akses jalan yang di Desa Kiarapandak menuju Kiarasari itu rusak parah. Jalan poros kabupaten sepanjang 3 kilometer lebih itu belum juga diperbaiki Pemkab Bogor melalui Dinas PUPR.

”Jika hujan, jalanan itu berubah seperti kolam ikan. Jalan itu sangat vital karena salah satu fasilitas warga, terutama untuk akses perekonomian masyarakat di empat desa di wilayah Kecamatan Sukajaya,” ujarnya, (29/7). Ia menuturkan, hingga kini pemerintah maupun pihak terkait belum memperbaiki maupun merawat jalan tersebut. Masyarakat yang setiap hari melintasi jalan itu pun sering mengeluh dan mempertanyakan kapan jalan poros kabupaten itu dibangun.

”Sejauh ini belum ada kabar kapan jalan itu akan diperbaiki. Mudah-mudahan yang berwenang dan Dinas PUPR segera memperbaiki akses jalan tersebut,” harapnya. Pengawas UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Cigudeg Idis mengatakan, akses jalan itu memang tidak masuk daftar pembangunan 2018. ”Memang tahun ini jalan poros kabupaten di Desa Kiarapandak menuju Kiarasari itu belum ada kabar untuk perencanaan pembangunan jalan tersebut. Mungkin 2019 nanti baru masuk perbaikan maupun pembangunan jalannya ke Dinas PUPR,” katanya.

Terpisah, Kepala Desa Kiarapandak Iwan Setiawan menuturkan, pengusulan akses jalan poros kabupaten itu sudah diajukan dalam rapat musrenbang kecamatan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalan itu sudah masuk musrenbang tingkat kecamatan pada 2018. ”Saya sangat mengharapkan akses jalan tersebut segera dibangun Pemkab Bogor. Karena itu statusnya jalan kabupaten, kewenangannya ada di Pemkab Bogor. Akses jalan tersebut otomatis akan berdampak pada lemahnya peningkatan ekonomi masyarakat, sebab jalan tersebut akses satu-satunya yang menghubungkan empat desa di Kecamatan Sukajaya,” ungkapnya

DOB Botim Disurvei Pemkab

BDN – Proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur memasuki babak baru. Kali ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui PT Armudi Pradana Konsultan melakukan kajian untuk Ibu Kota Kabupaten Bogor Timur. Tenaga Ahli PT Armudi Pradana Konsultan M Isnaeni mengatakan, dalam menentukan Ibu Kota Bogor Timur ini ada empat daerah yang diusulkan, yakni Kecamatan Gunungputri, Klapanunggal, Cileungsi dan Jonggol.

“Setelah disurvei, dari empat lokasi tersebut yang paling memungkinkan adalah di Kecamatan Jonggol, tepatnya di Desa Singasari,” katanya. Ia menjelaskan, jika dilihat dari hamparan tanah, lokasi yang di Desa Singasari ini satu hamparan, jadi sangat baik jika dijadikan ibu kota. Namun, pihaknya akan mengkaji kembali lokasi tersebut dan akan disesuaikan dengan rencana tata ruang. “Karena kita belum tahu dari hamparan tanah itu ada yang masuk dalam hutan lindung atau yang lainnya, jadi nanti akan kita kaji lagi,” jelasnya. Ia melanjutkan, dalam menentukan lokasi Ibu Kota Bogor Timur ini ada beberapa indikator, di antanya ketersediaan lahan, infrastruktur, kondisi sosial ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Proses kajian lokasi untuk Ibu Kota Bogor Timur ini diprediksi akan cepat selesai. “Insya Allah September ini selesai dan nanti akan langsung diekspos di Setda Kabupaten Bogor,” tuturnya. Sementara itu, Ketua Umum Presidium Bogor Timur Alhafiz Rana mengaku pihaknya sangat bersyukur karena tahapan demi tahapan untuk pembentukan DOB Bogor Timur telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Kami membantu tim kajian akademis ini mulai dari mengawal terjun ke lokasi serta mempersiapkan data-data yang dibutuhkan,” ungkapnya. Ia berharap semua masyarakat Bogor Timur bahu-membahu menyongsong terbentuknya DOB Bogor Timur ini.

Selanjutnya, setelah tahapan ini selesai, maka harus segera diparipurnakan bupati dan DPRD Kabupaten Bogor. “Kalau September ini sudah bisa diparipurnakan, maka Oktober sudah bisa disepakati bupati dan DPRD Kabupaten Bogor agar berkas DOB Bogor Timur ini disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.

Spanduk Liar Ditertibkan Satpol PP

BDN – Petugas Sa­tuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Parungpanjang menertibkan puluhan spanduk tak berizin di sejumlah ruas jalan. Pe­nertiban tersebut dilakukan ka­rena kehadiran spanduk tersebut mengganggu rambu lalu lintas di sejumlah jalanan.

Sekretaris Kecamatan Parungpan­jang, Icang Aliyudin, mengatakan, ada sekitar 26 spanduk yang dico­pot Satpol PP. Padahal sebelumnya sudah diberikan teguran terlebih dulu terhadap pengelola peruma­han tersebut. “Spanduk promosi perumahan yang terpampang di ruas Jalan Raya Sudamanik-Parung­panjang, Desa Lumpang, Kecama­tan Parungpanjang terbukti tidak berizin,” ujarnya.

Selain tidak menaati aturan, se­jumlah spanduk liar tersebut meru­gikan Pemerintah Kecamatan Parung­panjang lantaran tidak ada kontri­busi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Padahal kita sudah meny­ambut baik kepada pengusaha dan mengundang pelaku usaha menyo­sialisasikan tata cara membuat pe­rizinan spanduk,” terangnya.

Icang menambahkan, pelaku usa­ha terutama pengelola proyek pembangunan perumahan terkadang menggunakan konsultan, sehingga tidak menempuh izin yang ada. “Pa­dahal ada kewajiban untuk mengu­rus izin terlebih dulu sebelum me­masang spanduk,” katanya.

Jika para pengusaha itu mengikuti aturan dan mengurus izin pema­sangan spanduk, maka PAD Keca­matan Parungpanjang bisa mening­kat dari pendapatan pajak spanduk tersebut. “Jika dihitung per dua minggu satu spanduk Rp250.000 pemasukan PAD, total dengan jum­lah spanduk yang kita tertibkan dengan jumlah 26 spanduk bisa pendapat pajak sebesar Rp6.500.000, ini hitungan per dua minggu,” ung­kapnya.

Pemdes Cinagara Genjot Potensi Wisata

BDN – Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), Pemerintah Desa (Pem­des) Cinagara, Kecamatan Caringin, Ka­bupaten Bogor, menggelar sosialisasi pembentukan dan peningkatan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Plt Kepala Desa (Kades) Cinagara, Mo­mo, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perubahan signifikan bagi PADes sekaligus dampak kesejahte­raan bagi warga Cinagara. ”Sosialisasi ini sebagai bentuk dari pemberdayaan ter­hadap masyarakat. Sebab, berbagai po­tensi kearifan lokal di Desa Cinagara melalui BUMdes perlu dikelola dan di­kembangkan secara baik,” ujarnya.

Untuk menggali potensi Desa Cinagara, pihaknya telah menganggarkannya dalam rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) 2017 yang akan direali­sasikan pada pembangunan Desa Wisata di Curug Cikaracak, Kampung Cibeling.

”Insya Allah, tahun ini kalau tidak ada hambatan kami akan membuka akses jalan ke daerah wisata. Sebagai tindak lanjut, kapasitas pengurus manajemen BUMDes tak boleh dari perangkat desa, tapi harus diserahkan ke masyarakat,” tuturnya.

Senada, seorang Ketua RT, Ujang, me­maparkan, pembentukan dan peng­embangan BUMDes diharapkan mampu menambah PADes Cinagara serta bisa menjadi modal pembentukan desa man­diri. ”Kita akan dukung soal apa yang direncanakan Pemdes Cinagara. Sebab, banyak potensi yang harus digali di desa ini demi kesejahteraan warga Cinagara juga,” imbuhnya.