Kabupaten Bogor termasuk kategori kabupaten yang memiliki daftar sekolah rusak cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Bogor 2016, jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak sebanyak 10.027 unit. Rincian­nya, 8.620 gedung SD dan 1.407 gedung SMP. Banyaknya gedung sekolah rusak masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, terutama bupati dan wakil bupati terpilih.

KERUSAKAN bangunan SD terakhir terjadi di SDN Kotabatu 08, Kecama­tan Ciomas. Ruang kelas 6A dan 6B ambruk pada akhir Mei 2018 karena atap bangunannya sudah lapuk dima­kan rayap. Bangunan SDN 08 yang berdiri sejak 1982 itu baru menga­lami satu kali renovasi pada 2005. Sebelum ambruk, ada tujuh ruang kelas yang digunakan 514 siswa untuk proses belajar mengajar.

Pihak sekolah sudah mengajukan proposal perbaikan sejak dua tahun lalu melalui musyawarah di Desa Kota Batu yang dihadiri pihak Kecamatan Ciomas dan Kabupaten Bogor. Tapi ternyata, proposal tidak disam­paikan pihak desa ke kecama­tan dan kabupaten. ­

Sementara itu, Dinas Pendi­dikan (Disdik) Kabupaten Bo­gor terus membenahi ruang kelas SD tahun ini. Jelang se­mester pertama berakhir, baru satu paket pekerjaan konstruk­si selesai dilelangkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa. Disdik memi­liki target membenahi 168 se­kolah, baik itu rehabilitasi ruang kelas rusak maupun menambah ruang kelas baru dengan dana Rp260 miliar dari APBD Kabu­paten Bogor 2018. ”Memang berkas dimasukkan Ramadan lalu. Asumsinya, tak lama se­telah Lebaran lelang bisa sele­sai,” ujar Kepala Disdik Kabu­paten Bogor, TB Luthfie Syam.

Luthfie tidak khawatir jika pekerjaan fisik nantinya tidak selesai. Menurut dia, pekerjaan sarana dan prasarana milik disdik hanya memakan waktu tiga hingga enam bulan. ”Umum­nya di disdik (pekerjaan, red) tidak lama. Cukup waktu supaya terserap anggaran dan selesai pekerjaan fisiknya. Semoga tidak ada bencana alam yang dapat mengganggu prosesnya nanti,” katanya.

Luthfie menjelaskan, kerusa­kan bangunan yang dialami sekolah lebih karena faktor usia. Pasalnya, sebanyak 1.543 SD di Bumi Tegar Beriman rata-rata dibangun dalam rentang 1974-1983. ”Bangunan sudah tua. Kerusakannya juga macam-macam. Ada yang atapnya ru­sak, tiang penyangganya. Yang bikin berat itu, rusaknya ter­jadi berbarengan,” ujarnya.

Data yang dikeluarkan ULP Kabupaten Bogor hingga pekan terakhir Juni 2018, ada 116 pa­ket disdik masuk meja lelang. Namun dari 102 paket peker­jaan konstruksi yang ada belum ada satu pun ditemukan pe­menangnya. ”Pekerjaan kon­struksi sedang diproses. Ada satu paket gagal lelang. Tapi, untuk paket jasa lainnya, dari 12 yang masuk, sembilan sudah selesai lelang sisa tiga masih proses. Sama seperti paket pengadaan barang sudah dua yang masuk dan masih proses sekarang,” ujar Kepala ULP Ka­bupaten Bogor, Budi CW.

Banyaknya jumlah sekolah rusak menjadi perhatian Ko­mite Pemantau Legislatif (Ko­pel) Indonesia. Dari data yang dimiliki Kopel pada November 2017, jumlah ruang kelas SD yang rusak di seluruh wilayah daerah tersebut mencapai 2.369 unit dari total ruang kelas yang ada sebanyak 5.005 unit.

Kopel Indonesia bersama YAPPIKA-ActionAid pun meng­gelar Aksi Nyata Penyelesaian Sekolah Rusak melalui dialog publik launching road map penyelesaian sekolah rusak tahun lalu. ”Road map yang disusun Kopel dan YAPPIKA-ActionAid, Pemda, DPRD ada­lah dokumen yang berisi pan­duan penyelesaian infrastruk­tur ruang kelas dengan memak­simalkan potensi sumber daya pemerintah daerah, anggaran daerah dan lainnya,” kata Di­rektur Kopel Indonesia, Syam­suddin Alimsyah.

Berdasarkan data Dinas Pen­didikan Kabupaten Bogor 2016 terdapat 6.265 ruang kelas (SD-SMP) dalam kondisi rusak. Itu artinya terdapat 188.349 anak yang selama ini terpaksa mengik­uti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam kondisi tidak aman dan nyaman, bahkan terancam keselamatannya.

Selain itu, sambung dia, se­banyak 140.820 anak juga ter­paksa belajar di ruang kelas dekat atau bahkan di teras ru­mah warga karena kekurangan kelas. Penyelesaian infrastruk­tur pendidikan dasar di Kabu­paten Bogor sangat mendesak dan tidak ditunda lagi. Karena itu, ia berharap road map yang telah disusun dapat menjadi panduan penyelesaian infra­struktur ruang kelas dalam jangka durasi waktu lebih sering singkat, dari rata-rata yang se­lama ini digunakan pemda.

“Selain menggambarkan po­tensi dan peran multipihak, road map juga mendesain pro­gram dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian ruang kelas rusak,” ungkapnya. Selain itu, KOPEL dan YAPPIKA-ActionAid me-launching buku berjudul Ca­tatan Advokasi Mewujudkan Sekolah Aman dan Nyaman. Buku tersebut berisi cerita pen­galaman KOPEL dan YAPPIKA-ActionAid dalam mengadvo­kasi sekolah rusak melalui program #Sekolahaman di Kabupaten Bogor.

Koordinasi Divisi Advokasi Anggaran Kopel, Anwar Razak, meminta pihak eksekutif dan legislatif segera bertindak. ”Ma­sih janji sana sini tapi belum ada langkah konkretnya. Se­mentara anak-anak sekolah sekarang sangat khawatir ka­rena hujannya deras. Kelas di sampingnya juga mau ambruk,” katanya.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Was­to Sumarno, program perbaikan ruang kelas ke depannya harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Upaya tersebut menunjuk­kan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasa­lahan terkait waktu tertentu