BOGOR DAILY – Tarif tol Jagorawi yang mulai dipukul rata sejak Jumat (8/9) pekan lalu rupanya menimbulkan gejolak di masyarakat. Tak cuma warga Bogor saja yang merasa dirugikan. Kebijakan ini juga berimbas pada sejumlah sopir angkutan umum perkotaan (angkot) hingga muncul desakan untuk aksi.
Langkah pemerintah menetapkan tarif tol ‘jauh dekat sama’ menuai polemik. Banyak warga yang akhirnya merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah yang membawa misi mengurangi titik penumpukan dalam tol tersebut.
Seperti diketahui, sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Nomor 692/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Tarif dan Perubahan Sistem Transaksi Pembayaran Tol pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), maka pemerintah telah menetapkan tarif baru tol jagorawi.
Yakni, Rp 6.500 (Golongan 1), Rp9500 (Golongan II), Rp 13.000 (Golongan III), Rp16.000 (Golongan IV) dan Rp 19.500 (Golongan V).
Bukannya dianggap mengurai masalah, penetapan tarif itu justru membawa masalah baru bagi warga Bogor. Karena, biaya transportasi yang jadi membengkak. Ini pula yang dirasakan sopir angkot yang sering bolak-balik keluar tol untuk menarik penumpang.
Sebut saja beberapa trayek angkot yang setiap harinya harus keluar masuk tol Jagorawi seperti T05 jurusan Cileungsi-Laladon dan T02 jurusan Cileungsi-Ciawi.
Dua jurusan tersebut terpaksa harus merogok kocek dalam-dalam untuk biaya tol.. Sekali narik, sopir angkot T05 yang biasanya hanya mengeluarkan uang Rp12.500, kini harus membayar hingga Rp19.500. Kenaikannya mencapai 52 persen dari harga awal.
Sementara, jurusan T 02 jurusan Cileungsi-Ciawi justru mengalami kenaikan hingga 162,5 persen. Dari semula hanya Rp7500, dengan tarif baru menjadi Rp. 19.500.
“Tinggal dikalikan dua saja pulang pergi, sudah habis berapa,”kata Jufri (35).
Sementara, sewa yang didapatnya tak melulu penuh. “ya kalau begini kami yang rugi.Mau enggak mau nanti biaya angkotnya yang dinaikan,”kata Jufri.
Sekretaris Oganisasi Angkutan Daerah (Organda) Kabupaten Bogor M Yusuf mengakui jika penyamaan tarif yang diberlakukan pemerintah terasa memberatkan. Senin (11/9) hari ini rencananya pihak Oerganda akan membahas imbas penerapan tarif tersebut dengan para sopir angkot yang terkena imbas.
“Ya memang ini memberatkan. Makanya dalam waktu dekat kami juga akan minta untuk penyesuaian tarif,”ujar Yusuf.
Jika tidak, maka kebijakan ini sama dengan membunuh para sopir angkot yang sehari-hari mengais rezeki dari para penumpang. Sedikitnya ada 100 armada angkutan T05 dan T02 yang beroperasi.
“Jadi begini, kami enggak mau sampai demo yang justru bikin suasana enggak kondusif, tapi pemerintah juga harus mau memenuhi aspirasi sopir untuk penyesuaian tarif,”tutur dia.
Sementara itu, sumber di internal KKSU T02 menyebutkan kalau para sopir angkot akan siap melakukan unjuk rasa. Karena, penyamaan tarif tersebut sama telah menjadi beban sopir.
“Pemerintah enggak bisa main samain tarif jarak jauh-dekat dong. Itu enggak adil. Harusnya disesuaikan kebutuhan saja, kalau begini kami yang rugi,”ujar dia.
Menurutnya, para sopir sudah mulai gerah dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Belum lagi soal kebiajakn angkutan daring yang hingga kini main tak jelas.
“Jangan sampai kami demo lagi,”ketusnya.
Tak hanya sopir angkot, warga Bogor yang banyak beraktivitas di wilayah dalam kota juga merasa dirugikan.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Rifdian Surya Darma menilai kebijakan ini hanya untuk kepentingan masyarakat Jakarta saja, tanpa melihat dampak yang ditimbulkan di wilayah Bogor. Karena dipastikan menambah kemacetan di ruas-ruas jalan wilayah Bogor akibat perubahan tarif ini. “Ini kebijakan yang merugikan masyarakat Bogor, dampaknya orang akan malas lewat tol karena tarifnya jauh lebih mahal,” katanya saat dihubungi wartawan koran ini, kemarin.
Rifdian menambahkan, tarif tol jagorawi yang kini jauh dekat sama, bakal memicu kemacetan baru di wilayah Bogor. “Misalnya orang dengan kendaraan golongan I masuk dari tol Ciawi dan akan keluar di pintu exit Bogor, kini harus bayar Rp 6.500, yang tadinya hanya seribu rupiah saja. Otomatis orang akan memilih lewat jalan tajur, daripada harus membayar lebih mahal. Pasti Jalan Tajur hingga Sukasari akan krodit parah,” imbuhnya.
Kini, sambungnya, pihaknya akan melayangkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) terkait kebijakan ini. “Wilayah Bogor akan semakin macet, tentu ini bukan hal yang kami harapkan sebagai wakil rakyat,” tuntasnya.
Terpisah, Pakar Transportasi dan Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengatakan kalau kebijakan pemerintah pusat tidaka dil. . “Jadi dia mau keluar di Cibubur, dia mau keluar di Cimanggis nantinya di pintu kecil itu mereka bayarnya tetap Rp6.500. Nah memang itu kelihatan kurang pas ya, dipukul rata soalnya,” katanya.
Pihaknya, kata dia, juga sudah melakukan pembicaraan dengan Jasa Marga mengenai kebijakan penyamaan tarif Tol Jagorawi jarak dekat dan jauh. Menurut dia, ketika besok diterapkan, maka dapat menjadi bahan evaluasi, apakah kebijakan itu cocok diterapkan atau perlu diperbaiki lagi.
Dia pun menyarankan sebaliknya, ketimbang tarif Tol Jagorawi dipukul rata, lebih baik tarifnya dibuat sesuai kebutuhan jarak yang ditempuh pengguna tol. “Sehingga orang akan membayar sesuai dengan keperluan perjalanannya tidak dipukul rata seperti itu,” lanjutnya.
