Thursday, 9 April 2026
Home Blog Page 8978

Tawarkan Rumah di Cibinong, Patrialis Niat Melamar Anggita

BOGOR DAILY– Anggita Eka Putri (25) mengaku menerima pakaian, uang, mobil hingga pernah ditawari rumah oleh Patrialis ketika bersaksi di persidangan kasus yang menjerat Patrialis Akbar. Tim Pengacara Patrialis, Susilo Ariwibowo membenarkan adanya pemberian tersebut. Ia mengatakan memang saat itu Patrialis sempat punya keinginan untuk melamar Anggita.

“Ya waktu itu memang ada rencana ingin melamarlah istilahnya. Tapi nggak jadi semua batal itu nggak jadi,” kata Susilo Ariwibowo, Senin (24/7/2017) malam.

Menurut Susilo, keinginan Patrialis untuk melamar Anggita tersebut belum terlaksana. Walaupun begitu barang-barang tersebut tetap diberikan kepada Anggita. “Dikasih, tapi kan melamarnya nggak jadi,” ujar Susilo.

Sebelumnya diberitakan, dalam kesaksian Anggita, Ia mengaku berkenalan dengan Patrialis karena dikenalkan oleh teman kerjanya di kantor operasional lapangan golf sekitar bulan September 2016.

Kemudian Jaksa langsung bertanya kepada Anggita apakah sejak perkenalan sampai penangkapan oleh KPK pernah menerima sesuatu dari Patrialis. Dijawab ‘pernah’ oleh Anggita. Ia pernah menerima pakaian, uang, hingga mobil dari Patrialis.

“Pernah, berupa pakaian, uang, dan mobil,” jawab Anggita saat bersaksi untuk Patrialis di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

Anggita mengakui juga diberi mobil oleh Patrialis sebelum hakim konstitusi itu ditangkap tangan KPK atas dugaan suap. Anggita mengungkap mobil itu diberikan sebelum Patrialis pergi umrah pada Desember 2016. Selain itu, Anggita juga mengaku pernah ditawarkan rumah di Cibinong dan apartemen oleh Patrialis. “Sempat ditawarkan saja, hmm.. apartemen,” kata Anggita.

Anggita, Wanita Simpanan Patrialis Anak Caleg di Bogor

BOGOR DAILY– Nama Anggita Eka Putri kembali mencuat usai menjadi saksi persidangan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Siapa sangka, Anggita yang disebut-sebut sebagai wanita simpanan itu anak salah seorang bekas caleg Partai Amanat Nasional (PAN) di Bogor.

Anggita dan ibunya ikut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Patrialis di sebuah mal pada 25 Januari 17. Ia diduga ikut menikmati aliran duit suap atas pengurusan uji materi Undang-Undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hal ini seperti yang dituduhkan jaksa penuntut umum KPK Lie Putri Setiawan bahwa sebagian dana yang diterima Patrialis senilai US$500 ikut mengalir ke Anggita.

Informasi yang dihimpun, Anggita sudah dua kali menerima kunjungan Patrialis di rumahnya yang tak jauh dari Stasiun Kereta Api Bogor. Kedatangan Patrialis rupanya luput dari perhatian tetangga. Apalagi selama ini, keluarga Anggita dikenal tertutup.

Salah seorang tetangganya menuturkan, ibunda Anggita pernah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Bogor lewat PAN, partai yang sama dengan Patrialis saat dulu masih terjun di politik. “Setahu saya, dulu ibunya pernah nyalonin di PAN Bogor. Nah, mungkin ada kaitannya,” ujar lelaki paruh baya itu tanpa mau disebutkan namanya.

Dikonfirmasi soal ini, Ketua DPD PAN Kota Bogor Safrudin Bima mengaku tidak mengetahui pasti. Namun, ia akan menelusuri kebenaran soal ibunda Anggita yang pernah mencalonkan diri jadi caleg PAN. “Saya tidak tahu. Itu harus dikroscek lagi,” kata Safrudin.

Sedangkan informasi dari Anggita, dia baru berkenalan dengan Patrialis pada September 2016 di sebuah lapangan golf di kawasan Bogor. Dalam persidangan, Anggita mengakui soal hubungan yang dijalinnya dengan Patrialis.

Di hadapan majelis hakim, janda anak satu ini juga membeberkan awal mula perkenalannya dengan mantan anggota DPR itu. Kisah ini berawal saat mantan hakim MK itu mendaftar sebagai anggota di kantor tempat ia bekerja sebelumnya di padang golf.

“Di kantor aku sebelumnya, pas pagi kerja, aku diminta salah satu teman kerja, katanya ada yang mau buat member di kantor aku. Lalu aku samperin. Ya sudah berkenalan di situ untuk omongin tentang member tersebut,” ujarnya di persidangan.

Sejak perkenalan itu, hubungan Anggita dengan Patrialis pun semakin dekat. Lelaki yang dikenalnya dari Kamaludin (teman dekat Patrialis, red) kerap mendapatkan pesan Islami sampai akhirnya terjalin hubungan spesial.

Ini dikuatkan dengan banyaknya uang dan hadiah yang diterima Anggita sejak perkenalannya dengan Patrialis. Mulai dari uang, pakaian sampai mobil jenis Nissan March diterimanya dari lelaki yang kini meringkuk jadi tahanan KPK.

Bahkan, wanita yang bekerja sebagai customer experience di Jungle Land itu pernah diajak Patrialis melihat-lihat rumah di Cibinong. Harga rumah yang dilihatnya sekitar Rp1-2 miliar. Hal itu dilakukan pada sore hari sebelum ia tertangkap bersama Patrialis pada 25 Januari 2017. “Sempat juga ditawarkan apartemen tapi aku nggak mau tinggal di apartemen,” ujar Anggita kepada jaksa KPK.

Soal adanya hubungan spesial dengan Patrialis, Anggita ramai disebut jadi wanita simpanan Patrialis. Bahkan, kabarnya mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu berencana mempersunting Anggita sebagai istrinya. Namun, Anggita justru tampak malu menjawabnya.

Sebaiknya tanya saja ke Pak Patrialis karena saya tidak enak. Kalau saya bilang ‘iya’, nanti pihak sana (Patrialis, red) membantah,” jelas Anggita didampingi kerabatnya.

Sementara jaksa penuntut umum KPK menduga sebagian dana yang diterima atau dijanjikan kepada Patrialis mengalir ke Anggita. Patrialis didakwa menerima suap sebesar US$ 70 ribu dan dijanjikan Rp2 miliar oleh Basuki Hariman, pengusaha importir daging sapi.
 
Jaksa Penuntut Umum KPK Lie Putra Setiawan mengatakan, kehadiran Anggita sebagai saksi hari ini (24 Juli 2017) adalah untuk mengklarifikasi pemberian uang US$ 500 serta tawaran apartemen dan rumah. “Kami hanya mengecek alur dana,” kata Lie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/7/2017).

Lie mengatakan, pemberian uang serta tawaran apartemen dan rumah itu terjadi saat Patrialis kerap membahas uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dengan Basuki Hariman. “Dari segi tempo itu mendekati, penerimaan dan pemberian kan sebelum (Patrialis, red) umrah (Desember 2016, red), angkanya juga sama,” katanya.
 
Menurut Lie, perkenalan Patrialis dan Anggita tergolong singkat. Kenal pada September 2016 di kantor golf tempat kerja Anggita, lalu pada November 2016 Patrialis memberikan mobil, uang dan pakaian kepadanya.

Anggita tertangkap bersama Patrialis saat berada di Grand Indonesia pada 25 Januari 2017. Penangkapan itu disaksikan ibu, anak dan sepupu Anggita yang ikut serta. Patrialis sendiri didakwa menerima suap dari Basuki Hariman agar memenangkan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Uang suap dari Basuki itu diberi bertahap melalui perantara Kamaludin.

Disambar petir, Tubuh Warga Sukaraja Jadi Kaku-kaku

BOGOR DAILY– Warga Kampung Pabuaran RT 02/04 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor terkena radiasi sambaran petir yang mengenai salah satu tower provider yang tak jauh dari rumahnya, senin (24/7/17).

Kepala Desa Sukaraja Komarudin menuturkan sebelum peristiwa, terjadi hujan lebat disertai petir. Tiba-tiba petir menyambar tower provider.

Korban, Suryadi (40), yang sedang berjalan masuk ke dalam rumahnya yang berjarak sekitar lima meter dari tower langsung tak bisa menggerakkan tubuhnya. “Kayanya dia kena radiasi karena tubuhnya kaku seperti orang stroke,” ujarnya.

Setelah itu, lanjutnya, korban langsung tak sadarkan diri. Ia pun langsung mendapat laporan dari ketua RT dan mendatangi lokasi kejadian. “Saya langsung bawa korban ke rumah sakit PMI agar korban diberikan pertolongan,” tuturnya.

Ia manambahkan, pihak perusahaan tower telah mendatangi korban dan bertanggung jawab untuk mengurus administrasi rumah sakit. Selain Suryadi, warga lainnya yang berada di sekitar tower juga mengalami kerugian tetapi hanya alat-alat elektronik, seperti televisi dan komputer.

“Saya belum bisa menaksir berapa kerugian yang dialami oleh warga karena langsung mengurus korban. Saya utamain itu dulu,” terangnya.

Saat ini, tambahnya, korban pun sudah sadarkan diri dan sudah bisa menggerakkan kembali tubuhnya. “Alhamdulilah sudah agak baikkan setelah mendapatkan perawatan,” pungkasnya.

Duit Pulsa Dewan Naik Rp12,6 Juta Baru Cair September

BOGOR DAILY– Kabar kenaikan duit pulsa kini tengah dibahas pemerintah daerah (pemda). Kabag Perundang-undangan Setda Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi mengatakan, sebelum tunjangan tersebut cair, pihaknya perlu membuatkan peraturan daerah (perda) sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Saat ini, rancangan perda itu baru diserahkan ke DPRD untuk dibahas melalui panitia khusus (pansus). “Surat penyampaian dari bupati ke DPRD sudah dikirim. Agustus baru dibuat pansus, kemungkinan baru di perubahan anggaran, September,” kata Ade saat ditemui Metropolitan.

Sementara soal besaran dan rincian tunjangan yang akan diterima, Ade mengatakan, hal itu belum dibahas. “Tunggu pembahasan di dewan saja. Kan rapat paripurna penyampaian raperda-nya juga belum,” ujarnya.

Sesuai hasil pembahasan di pusat, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menyebutkan, sesuai PP yang baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), setiap anggota dewan juga akan mendapatkan fasilitas lain. Di antaranya tunjangan jaminan kecelakaan, kesehatan, kematian hingga pakaian dinas. ”Untuk perjalanan dinas juga jadi lump sum (uang di depan), sebelumnya at cost (uang di akhir). Jadi nyaman,” ujar Sumarsono.

Dikonfirmasi hal ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bogor Rustandi mengaku belum membahasnya secara rinci. “Belum sampai ke besaran anggarannya karena nanti setelah perda baru dituangkan dalam perbup,” kata Rustandi.

Ia hanya memastikan bahwa tunjangan yang naik sesuai amanat PP Nomor 18 Tahun 2017. “Ya intinya sesuai dengan yang ada di PP saja acuannya,” terangnya.

Sementara di Kota Bogor, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat mengatakan, pihaknya belum membahas soal kenaikan tunjangan. Alasannya belum ada penyampaian revisi raperda kepada DPRD dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. “Saat ini masih dalam pembahasan dan nantinya ini akan dijadikan perda sebagai dasar hukum,” ujarnya kepada Metropolitan.

Politisi PKS ini menilai kenaikan tunjangan yang dilakukan pemerintah pun merupakan hal wajar. Terlebih selama 20 tahun ini belum ada kenaikan tunjangan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan kebutuhan saat ini terus semakin meningkat. “Kenaikan ini menyesuaikan dengan peningkatan jumlah penduduk dan konstituen. Sehingga wajar saja jika jumlah tunjangannya pun naik,” terangnya.

Terpisah, Wali Kota Bogor Bima Arya mengakui adanya aturan tersebut. Sehingga seluruh daerah di Indonesia harus melakukan kebijakan tersebut, termasuk Kota Bogor yang telah menyampaikan inisiatif pembentukan perda terkait kenaikan tunjangan anggota DPRD Kota Bogor. “Kemarin ketika kegiatan Apeksi, Pak Jokowi mengatakannya juga. Dengan pertimbangan bahwa tunjangan anggota DPRD ini sudah lama tidak naik,” ujarnya kepada Metropolitan di Balai Kota Bogor.

Dalam tunjangan tersebut, Bima menjelaskan, nantinya kenaikan tunjangan tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemkot Bogor. “Untuk besarannya nanti akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kita pun harus melihat kemampuan anggarannya,” terangnya.

Terkait realisasi kenaikan tunjangan tersebut, Bima mengaku tidak mengetahuinya. Hal itu karena DPRD Kota Bogor harus mempunyai dasar hukum atas kenaikan tunjangan tersebut melalui perda.

Wakil rakyat tersebut baru bisa menikmati kenaikan tunjangannya. Walaupun saat ini Pemkot Bogor sedang melakukan pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS),” tandasnya. (rez/mam/c/feb/run)

Kakak Beradik Tewas Bunuh Diri Ternyata Pasien Stres di Bogor

BOGOR DAILY- Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkapkan identitas dua perempuan yang bunuh diri, melompat dari apartemen hotel Gateway lantai 54 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka adalah Elviana Parubak (34 tahun), mengalami luka di bagian kepala pecah, kaki dan lengan patah.

“Sedangkan, Eva Septiany Parubak (28) mengalami luka di bagian kepala pecah, kaki dan lengan patah,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, dalam keterangannya, Senin, 24 Juli 2017.

Kemudian, Yusri juga mengungkapkan penyebab dua perempuan yang bunuh diri dari atas hotel apartemen Gateway tersebut. Dari hasil keterangan kakak korban Rionald Parubak (39) bahwa keduanya mengalami gangguan psikis selama 8 tahun.

Lalu, kedua korban pernah dirawat di pantai rehabilitasi masalah kejiwaan Yayasan Penuai Indonesia di Bogor, Jawa Barat.

“Mulai mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2006 pada saat ibu kandungnya meninggal dunia,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kronologi kejadian dua perempuan melompat dari lantai 5A apartemen Gateway Jalan Ahmad Yani nomor 669 Kota Bandung, Jawa Barat, terjadi pukul 17.00 WIB, kemarin.

Kedua korban tewas seketika usai lompat dari apartemen Gateway dan akhirnya kedua perempuan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan visum et repertum dan mencari bukti dan meminta keterangan saksi.

Marak Beras Oplosan, Disperindag Bogor Belum Cek Lapangan

BOGOR DAILY- Terbongkarnya gudang beras oplosan, PT Indo Beras Unggul (IBU) di Kedungwaringin, Bekasi, jelas-jelas sudah merugikan negara. Kerugian tersebut ditafsir mencapai Rp10 triliun.

Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun diminta turun langsung ke lapangan, khususnya wilayah Kabupaten Bogor untuk mengidentifikasi apakah masih ada produk lain yang juga melakukan pengoplosan. “BPOM harus turun ke lapangan, khawatir ada juga produk lain yang sama seperti itu (melakukan pengoplosan, red),” kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunadi.

Ia mengungkapkan, modus pengoplosan beras ini yakni mengemas beras subsidi menjadi nonsubsidi. Karena hal tersebut jelas merugikan negara, tentu aparat berwajib harus menindak tegas para pelaku. “Harus ditindak tegas, termasuk peredaran pupuknya juga diselidiki,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Bogor Jona Sijabat mengaku pihaknya belum bisa mengambil tindakan (melakukan penarikan, red). Sebab, hingga kini belum ada surat rekomendasi dari pemerintah pusat. “Kita masih nunggu surat rekomendasi. Penarikan dilakukan bekerja sama dengan aparat kepolisian,” kata Jona.

Meski begitu, pihaknya akan melakukan pemantauan ke lapangan. Tujuannya untuk mempertanyakan kebenaran isu ini dan melihat langsung fakta di lapangan. “Kita akan coba pantau. Kebanyakan peredaran dua merk beras ini dijual di toko modern. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga di pasar tradisional,” ucapnya.

Jona meyakinkan jika ada pihak melakukan manipulasi atau pengoplosan beras, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Hukuman penjara bisa mencapai empat tahun dan tempat usaha akan disegel atau ditutup,” imbuhnya.

Ia mengatakan, akibat penggerebekan ini, tidak ada dampak berarti di wilayah Kabupaten Bogor. Sebab, stok beras pun masih terbilang aman terkendali. “Tidak ada masalah, bahkan sebelum Idul Fitri masih aman stok beras di sini,” tutupnya.

MenpanRB Siapkan Sanksi PNS yang Gabung HTI

BOGOR DAILY- Pemerintah telah resmi mencabut badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Maka itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur berniat mencari dasar hukum untuk memberi sanksi bagi PNS yang menjadi anggota organisasi tersebut.

“Lagi dicari UU-nya sama PP-nya. Kalau ada yang dilanggar, pasti ada sanksinya. Jadi saya cari pasal yang melarang itu sekaligus UU-nya. Nanti kalau pasal menyatakan jelas, pasti ada sanksi,” kata Asman di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan, Asman masih mencari legalitasnya. Jadi dia belum bisa memastikan apakah PNS yang kedapatan ikut HTI akan dipecat.

“Menurut informasi ada, tapi kan formalnya belum kita terima. Seperti ada beberapa dosen di perguruan tinggi. Tentu nanti yang kita pegang adalah informasi yan formal. Artinya, yang legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Asman.

KemenPANRB terus menggali informasi soal itu. Instansi lain yang terkait dengan tempat PNS itu bekerja juga akan diajak untuk menelisik informasi tersebut.

“Saya akan lihat dasar UU dan PP-nya. Nanti baru kita kasih tahu,” tutur Asman.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPANRB Herman Suryatman menyatakan tidak elok bila ada PNS yang masuk ke dalam organisasi yang dilarang. Sebab,  KemenPANRB menyatakan sudah ada aturan tentang disiplin PNS mengenai cara bergabung dengan sebuah organisasi.

“Saya kira ASN ada aturan mainnya ya, ada PP No. 53/2010 tentang disiplin PNS bahwa PNS wajib mengikuti seluruh aturan dan larangan, termasuk kalau mau masuk organisasinya, harus izin pimpinan. Dan kalau tidak dapat izin pimpinan itu kan tidak elok, apalagi ormas yang dilarang kan tidak boleh kan,” kata Herman

Tiga Wanita Ini Jadi Komplotan Pembuat Uang Palsu

BOGOR DAILY– Tiga perempuan yang merupakan komplotan pembuat dan pengedar uang palsu (upal) telah diamankan. Otaknya adalah Siti Soleha. Bagaimana cara Siti membuat upal?

“Tersangka membuat upal dengan cara dicetak (print),” ujar Kapolrestabes Surabaya Kombespol Mohammad Iqbal kepada wartawan, Senin (24/7/2017).

Dalam pembuatannya, Siti mencetak satu upal terlebih dahulu menggunakan printer tinta di atas kertas HVS. Pada bagian pita pengaman upal itu kemudian ditempelkan kertas kado warna ungu menggunakan lem. Upal yang sudah ditempel kertas kado ungu tersebut kemudian dicetak lagi sebanyak yang diinginkan.

“Setelah jadi, upalnya digunting,” kata Iqbal.

Dilihat secara kasat mata, hasil cetakan upal tersebut terlihat tak bagus. Warna yang tercipta kurang sempurna dibandingkan dengan uang asli. Terlebih saat upal tersebut diraba. Tak ada yang kasar dari upal itu, semuanya terasa halus. Padahal uang asli permukaannya terasa agak kasar.

Jadi Kota Layak Anak, Bogor Siapkan Aplikasi Curhat Bocah-bocah

BOGOR DAILY– Kota dan Kabupaten Bogor masuk di antara 15 daerah layak anak 2017 di Jawa Barat dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise. Kota Bogor meraih penghargaan pada kategori Pratama, sedangkan Kabupaten Bogor masuk kategori Nindya yang tingkatannya lebih tinggi.

Predikat daerah layak anak baru pertama kali diraih Kota Bogor, sedangkan Kabupaten Bogor sudah beberapa kali meraih sebelumnya. Bagi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bogor Dudih Syiaruddin, prestasi yang diraih daerahnya itu cukup mengejutkan.

“Beberapa faktor pendukung yang membuat Kota Bogor meraih kota layak anak ini seperti terdapat sarana bermain anak di taman-taman hingga mall, selain terdapat sejumlah program pemberdayaan anak,” kata Dudih, Minggu, 23 Juli 2017. Ia menganggap upaya yang dilakukan pemerintah daerahnya baru dimulai namun hasilnya sangat membanggakan.

Hasil itu dianggap jadi sinyal positif bagi peningkatan program pemberdayaan anak ke depannya. Dudih mengatakan rencana jajarannya bersama Pemerintah Kota Bogor meluncurkan aplikasi seluler untuk menampung keluhan para anak di wilayahnya. Ia merencanakan peluncuran pada Agustus 2017 mendatang.

Dudih menilai anak-anak masa kini sangat sengat dengan teknologi khususnya gawai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, mereka lebih banyak mencurahkan keluhan di media sosial dibandingkan kepada orang tua atau guru pembimbing di sekolah.

“Karena itu kami akan meluncurkan aplikasi seluler yang bisa dijadikan tempat konsultasi para anak agar kami bisa membina mereka melalui aplikasi tersebut,” kata Dudih menjelaskan. Ia meyakini peluncuran aplikasi serupa merupakan yang pertama di tingkat daerah. Peluncuran aplikasi tersebut telah dilakukan lebih dulu di tingkat pusat. Nantinya lewat aplikasi ini bocah-bocah dapat memanfaatkanya jadi tempat curhat.

Pengunjung Istana Bogor Mengular, Nih Penampakannya

BOGOR DAILY– Istana Kepresidenan Bogor resmi dibuka untuk umum mulai Senin, hari ini. Dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-535 ini warga bisa melihat dari dekat kemegahan dan keindahan Istana Bogor.

Bahkan kali ini pengunjung bisa langsung mendatangi Kebun Raya Bogor secara gratis.

antusiasme warga yang ingin masuk dan mengunjungi Istana Bogor cukup tinggi karena kegiatan ini hanya terjadi satu tahun sekali.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya pengunjung yang mendaftar maupun masuk ke Istana Bogor pada hari pertama.

Mulai dari pelajar SD dan SMA, dewasa hingga wisatawan mancanegara ikut mengantre di pintu masuk istana.

“Untuk hari pertama ini pengunjung yang masuk sudah  lebih dari 2.000 orang. Rata-rata datang berkelompok,” kata Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Kota Bogor, ShahlanRasyidi saat ditemui di Balai Kota, Senin (24/7/2017).

Sahlan menyebutkan, hingga Senin pagi peserta yang mendaftar sudah mencapai 24 ribu orang lebih. Peserta berasal dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera hingga luar negeri.

“Ada sekitar 25 wisatawan asing yang ikut daftar. Ada dari Jepang, Serbia, Amerika, dan Australia,” kata dia.

Shahlan menyebutkan sejak dibuka pendaftaran animo masyarakat cukup tinggi, terlebih dengan digratiskannya masuk Kebun Raya Bogor.

“Awalnya target tahun ini 20 ribu orang, tapi ternyata hari pertama saja tercatat ada 24 ribu lebih. Artinya pengunjung meningkat,” terang Shahlan.

Menurutnya jumlah peserta dipastikan akan terus bertambah mengingat panitia masih membuka pendaftaran hingga akhir kegiatan Istana Open atau Istana Untuk Rakyat (Istura).

“Bagi masyarakat yang ingin melihat istana lebih dekat, panitia masih membuka pendaftaran sampai 28 Juli 2017,” kata dia.

Pendaftaran dibuka di tiga lokasi, yakni di Gedung Graha Pena, Jalan KH Abdullah Bin Muhammad Nuh Nomor 30, halaman Balai Kota Bogor atau di Kantor Disbudpar Kota Bogor Jalan Pandu Raya Nomor 45 Bantar Jati Bogor.

Kegiatan Istana Untuk Rakyat 2017 atau Istana Open sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian Hari Jadi Bogor (HJB) ke-535. Istura akan berlangsung selama lima hari, mulai Senin hari ini hingga Jumat 28 Juli 2017.