Page 6663 – Bogor Daily

Untuk Capai Target Vaksinasi, TNI Kerahkan 322 Vaksinator ke Wilayah Aglomerasi

Berita

-

22 October 2021

Untuk Capai Target Vaksinasi, TNI Kerahkan 322 Vaksinator ke Wilayah Aglomerasi

Bogordaily.net – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali mengerahkan 200 tenaga kesehatan (nakes) vaksinator ke wilayah aglomerasi Kabupaten Bogor untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi nasional Covid-19.

Pemberangkatan nakes itu dipimpin oleh Kadiskesal Laksma TNI dr Agus Guntoro di Lapangan Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21 Oktober 2021).

Sejumlah 200 nakes yang ditugaskan ke wilayah aglomerasi Kabupaten Bogor merupakan personel kesehatan TNI AL dari berbagai satuan.

Di antaranya, Satuan Diskes Koarmada I, Diskes Kormar, Diskes Kolinlamil, Diskes Lantamal III, Rumkital dr Mintohardjo. Kemudian, Rumkital Marinir Cilandak, Ladogi RE Martadinata, Satkes Denma Mabesal, Satkes Seskoal, dan Diskes Pushidrosal.

Para vaksinator TNI itu akan bertugas selama dua pekan di Kabupaten Bogor. Adapun jenis vaksin yang digunakan, yaitu Vaksin Sinovac dan AstraZeneca, baik dosis pertama maupun dosis kedua.

Kadiskesal Laksma TNI dr Agus Guntoro menyampaikan, nakes vaksinator ini nantinya akan disebar ke 40 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor.

“Tiap-tiap kecamatan akan diisi satu tim kecil sejumlah lima orang dan akan berkolaborasi dengan petugas kesehatan setempat,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, melansir repjabar.

Agus juga berpesan, di manapun keberadaannya, para nakes vaksinator harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekelilingnya.

“Jaga nama baik TNI dan bertugas secara profesional,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah telah melakukan upaya percepatan vaksinasi nasional, khususnya di Ibu Kota Provinsi dan wilayah aglomerasi seperti Bogor dan Tangerang.

Daerah-daerah tersebut diharapakan akan segera mencapai target vaksinasi di atas 70 persen.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga telah lebih dulu mengerahkan sebanyak 122 nakes guna membantu penanganan Covid-19 dan serbuan vaksinasi di wilayah aglomerasi Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu (20 Oktober 2021).

Ratusan nakes itu merupakan Siswa Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) TNI yang tengah mengikuti Pendidikan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Para nakes tersebut diberangkatkan dari Lanud Adisutjipto Yogyakarta dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 A- 1303 dan CN A-2901 TNI AU.

Setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, para nakes TNI itu diterima oleh Wakapuskes TNI Marsma dr Didik Kestito.

“Kita sebagai anggota TNI tentunya mempunyai kewajiban untuk membantu tugas dari pemerintah. Di sinilah tugas dari para Perwira Siswa sekalian, membantu melaksanakan vaksinasi di daerah Tangerang dan Bogor,” tutur Didik Kestito.

Ia mengatakan, TNI mendapat tugas melaksanakan vaksinasi kepada 50 juta penduduk Indonesia.

Menurutnya, hal ini adalah tugas yang berat yang harus dilaksanakan bersama-sama.

“Para Perwira Siswa agar dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai Perwira kita dituntut untuk selalu melaksanakan tugas yang dibebankan oleh negara kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab,” jelasnya.***

Bangun Gedung Perpustakaan, Pemkot Bogor Habiskan Anggaran Rp 13,6 Miliar

Kota Bogor

Diki Sudrajat

-

22 October 2021

0

Bangun Gedung Perpustakaan, Pemkot Bogor Habiskan Anggaran Rp 13,6 Miliar

Bogordaily.net – Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau progres pembangunan gedung perpustakaan dan galeri yang terletak di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah (gedung eks DPRD), Kamis 21 Oktober 2021. Dalam pantauannya, progres pengerjaan konstruksi sudah 72 persen dan akan selesai Desember 2021 untuk kemudian dilanjutkan awal 2022 tahap pengisian interior.

“Jadi dalam pembangunan Perpustakaan Kota Bogor ini ada tiga tahap. Tahap pertama sekarang sampai Desember 2021 adalah konstruksi, tahap kedua nanti awal tahun depan itu fokus kepada interior termasuk lantai, furniture dan akhirnya tahap ketiga kita harapkan diujung tahun depan ini nanti elektronik dan semuanya,” ungkap Bima Arya didampingi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor Agung Prihanto.

Dalam proyek yang dikerjakan PT Artikon Dimensi Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 13,6 miliar ini, capaian konstruksi sudah 72 persen. “Saya titip agar dipercepat untuk menutup atapnya, karena musim ujan. Karena kalau atapnya sudah tertutup, pengerjaan bawahnya bisa lebih cepat,” ujar Bima.

“Baru nanti tahun depan kita mulai proses lelang untuk interior, lantai, toilet, elektronik dan lain-lain. Jadi estimasi bisa dipergunakan perpustakaan ini atau city library ini Insya Allah diujung tahun depan karena ada tiga tahap yang harus dilakukan,” tambahnya.

Untuk desainnya, lanjut Bima, sudah disepakati menyesuaikan dengan konsep heritage city. “Saya minta desainnya selaras dengan konsep heritage di Kota Bogor. Sama dengan desain Balaikota, menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya juga,” terang Bima.

Selain menyediakan buku bacaan, ada beragam fasilitas menarik di gedung perpustakaan ini, mulai dari galeri, command center, playground, ruang baca ramah disabilitas, museum sejarah Kota Bogor, coffeeshop, rooftop, meeting room hingga auditorium yang bisa dimanfaatkan untuk memutar film, diskusi, book launching dan lain sebagainya.

“Perpustakaan ini juga dilengkapi teknologi digitalisasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Kerjasama dengan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat. Nanti PR-nya itu di tahun depan, mengisi buku-buku, kemudian digitalisasinya tahun depan. Sekarang fokus kepada konstruksinya dulu,” pungkasnya.(buc/sh)

Menerima Banyak Keluhan, Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Tegas Asuransi Unit Link

Nasional

Admin Bogor Daily

-

22 October 2021

0

Menerima Banyak Keluhan, Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Tegas Asuransi Unit Link

Bogordaily.net – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Polri menindak tegas asuransi unit link karena sudah banyak aduan dan juga keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada dirinya.

“Pihak kepolisian perlu mendalami persoalan tersebut karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan bila perlu mengambil tindakan tegas untuk membantu masyarakat agar dana nasabah tersebut dapat dikembalikan, sebagaimana mestinya,” kata Dasco, di Jakarta, mengutip republika, Kamis (21 Oktober 2021).

Dasco mengaku menerima banyak keluhan dan aduan dari masyarakat terkait dengan masih maraknya kasus kerugian investasi nasabah asuransi yang terhubung dengan produk asuransi atau unit link.

Menurutnya, dalam persoalan tersebut, nasabah tidak bisa disalahkan 100 persen dan perusahaan asuransi juga tidak bisa dibenarkan 100 persen.

“Karena dalam praktiknya penyampaian produk asuransi unit link oleh agen marketing asuransi hanya terfokus pada penyampaian ilustrasi hasil investasi yang menggiurkan, sehingga tidak sedikit nasabah yang merasa terkelabui,” ujar wakil ketua DPR tersebut.

Dasco menjelaskan bahwa persoalan yang sering muncul adalah para agen asuransi yang menawarkan produk unit link tersebut seringkali hanya menggunakan ilustrasi dengan asumsi hasil investasi yang tinggi.

Dia mengatakan, saat ditawarkan oleh agen marketing, yang ditekankan adalah ilustrasi keuntungan dari investasi.

Lalu tanda tangan ilustrasi dan membayar, kemudian baru polis asuransi datang.

“Polis itu selain tulisannya kecil-kecil dan dokumennya banyak, jadi tidak di baca lagi, karena ilustrasinya sudah dijelaskan dan juga sudah ditandatangani,” katanya lagi.

Namun, menurut Dasco, belakangan diketahui bahwa yang dianggap asuransi hari tua atau asuransi kesehatan, ternyata bukan asuransi, tetapi diinvestasikan.

Dia menilai maraknya produk asuransi unit link yang dikeluhkan masyarakat harus menjadi catatan serius bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dasco meminta OJK segera membuat aturan teknis yang lebih komprehensif dan ketat terkait dengan hal tersebut.

Dasco menilai perkembangan unit link saat ini luar biasa, sehingga diperlukan adanya regulasi teknis yang mengatur secara lebih komprehensif dan ketat.

Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan bersama, seperti perusahaan asuransi maupun nasabah atau pemegang polis.***

Keren! Jokowi Lintasi Jembatan Sei Alalak Banjarmasin, Naik Mobil Taktis

Nasional

Admin Bogor Daily

-

22 October 2021

0

Keren! Jokowi Lintasi Jembatan Sei Alalak Banjarmasin, Naik Mobil Taktis

Bogordaily.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jembatan Sei Alalak dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan, Kamis (21 Oktober 2021).

Kepala Negara menggunakan mobil taktis P6 ATAV V1 saat melintasi Jembatan Sei Alalak. Kendaraan milik TNI ini diproduksi secara massal di dalam negeri.

Jokowi tampak menggenakan pakaian khasnya dengan kemeja putih lengan panjang dan bercelana hitam.

Ia tampak gagah menaiki kendaraan taktis tersebut dengan pintu mobil yang terbuka.

Presiden juga mendapat pengawalan ketat Paspamres saat melintasi jembatan di Banjarmasin tersebut.

Jokowi berpesan agar jembatan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat.

Dengan begitu, jembatan tersebut dampaknya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dia mengaku bersyukur bahwa pembangunan Jembatan Sei Alalak telah rampung.

Pasalnya, masyarakat sudah tidak sabar lagi menunggu peresmian jembatan ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahwa jembatan sepanjang 850 meter ini dibangun dengan anggaran mencapai Rp278 miliar.

Jembatan ini dibangun dengan teknologi tinggi dan tahan gempa dengan perkiraan mampu bertahan sampai 100 tahun.

“Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim Jembatan Sei Alalak sore hari ini saya nyatakan diresmikan,” katanya

Sebelumnya, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo menyampaikan alasan mengapa Presiden menggunakan kendaraan taktis saat kunker ke Kalimantan.

Dia mengatakan Presiden ingin memperkenalkan kendaraan serang taktis yang diproduksi di dalam negeri.

“Kita tahu bahwa Presiden ingin selalu memperkenalkan produk lokal, mulai dari minuman, makanan, sepatu, jaket, hingga motor custom. Kali ini Presiden memperkenalkan kendaraan serang taktis hasil rakitan dalam negeri, kecuali mesin ya,” ujar Tri Budi dalam keterangannya dikutip Antara.

Selain itu, Jokowi juga ingin lebih dekat dengan rakyat dalam setiap kunjungannya ke daerah.

“Dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, Presiden selalu menyapa masyarakat. Namun Presiden merasa bila dari mobil yang biasa digunakan masih terasa ada sekat. Dengan mobil yang agak terbuka, Presiden berharap masyarakat merasakan kedekatan tersebut,” katanya.

Menyinggung masalah keamanan Presiden karena mobil tersebut semi terbuka, Mayjen Tri mengatakan bahwa seluruh lapisan bodi dari mobil tersebut adalah baja antipeluru. “Bagian depan juga menggunakan kaca antipeluru,” ujar Mayjen Tri.

Selain itu, rantis tersebut memiliki kemampuan mendeteksi arah tembakan musuh dengan teknologi Gunshot Detection System.

Sementara kerangka mobil terbuat dari rangka pipa baja yang mengelilingi seluruh kendaraan.

“Rangka pipa baja untuk melindungi dari benturan jika terjadi kecelakaan,” pungkasnya.***

Wabup Ngarep Fashion Show Batik Khas Bogor Jadi Ajang Rutin Tahunan

Kabupaten Bogor

Diki Sudrajat

-

22 October 2021

0

Wabup Ngarep Fashion Show Batik Khas Bogor Jadi Ajang Rutin Tahunan

Bogordaily.net – Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, buka langsung kegiatan Lomba Fashion Show Batik Khas Bogor di Auditorium Setda, Kamis 21 Oktober 2021. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-22 yang jatuh pada 7 Desember 2021.

Wabup Bogor ingin kegiatan Lomba Fashion Show Batik Khas Bogor bisa meningkatkan budaya masyarakat dalam melestarikan batik sebagai kearifan lokal, serta jadi kegiatan rutin tahunan Kabupaten Bogor.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, kegiatan pelestarian kearifan lokal batik melalui Lomba Fashion Show Batik Khas Bogor merupakan terobosan sangat baik yang dilakukan DWP Kabupaten Bogor sebagai ujung tombak mitra Pemerintah Kabupaten Bogor, terlebih di Kabupaten Bogor belum ada kampung batik yang masyarakatnya bergelut di bidang pembuat batik.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa meningkatkan budaya masyarakat Kabupaten Bogor dalam melestarikan batik sebagai kearifan lokal, dan DWP bisa menjadi pencetus kegiatan Fashion Show Batik rutin di Kabupaten Bogor yang tidak hanya diikuti oleh anggota DWP SKPD dan kecamatan saja, tapi seluruh masyarakat, pelaku UMKM, dan masyarakat yang expert di bidang batik,” harap Wabup.

Dirinya juga ingin, melalui kegiatan itu dapat melahirkan corak batik khas Kabupaten Bogor, dengan model dan corak yang inovatif, kreatif dan kekinian sesuai dengan perkembangan zaman. Selain batik tradisional sebagai heritage tapi bisa dipakai sepanjang zaman oleh semua generasi.

“Sehingga kita memiliki batik ciri khas dengan hak paten kepemilikan Kabupaten Bogor. Saya ingin kegiatan ini jadi event tahunan Kabupaten Bogor dan kita bisa memiliki kampung batik di Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Selanjutnya, Ketua DWP Kabupaten Bogor, Nurhayati mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut HUT DWP ke-22 yang jatuh pada 7 Desember 2021 mendatang. Melalui kegiatan ini DWP ingin mengenalkan corak batik dan bagaimana memadukan batik dengan model yang lebih menarik dengan menggunakan kearifan lokal.

“Ada 51 orang peserta, 24 dari SKPD dan 27 dari Kecamatan. Kita juga berharap kegiatan lomba Fashion Show Batik Khas Bogor ini, selain melestarikan batik juga dapat menggali potensi minat dan bakat para anggota DWP baik SKPD dan Kecamatan,” tandasnya.***

Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2021 KPPN Sukabumi

Nasional

Admin Bogor Daily

-

22 October 2021

0

Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2021 KPPN Sukabumi

Bogordaily.net – Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-9/PB/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Tahun Anggaran 2021.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah melingkupi tiga Kabupaten/Kota terdiri dari Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur melaksanakan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2021.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2021 yaitu untuk menyampaikan petunjuk langkah-langkah akhir tahun anggaran 2021 kepada Satuan Kerja di wilayah pembayaran KPPN Sukabumi.

Dalam rangka mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2021.

Dengan mengundang stakeholders mitra kerja KPPN Sukabumi yang dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengelola Keuangan Satuan Kerja.

Sosialisasi dilaksanakan pada secara daring pada hari Kamis, 14 Oktober 2021 melalui Video Conference pada Aplikasi Zoom dimulai pukul 09.00 WIB s.d 12.00.

Kepala KPPN Sukabumi, Sudirman menyampaikan bahwa pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran ditetapkan tiap tahun oleh Dirjen Perbendaharaan.

“Materinya disesuaikankan dengan kondisi perekonomian negara tahun bersangkutan sekaligus untuk memitigasi dampak pandemi covid-19,” ujarnya.

Sudirman juga menyatakan bahwa untuk tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-9/PB/2021.

Dalam peraturan dirjen, lanjut Sudirman, perbendaharaan tersebut diatur tentang perencanaan kas, penerimaan negara dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

“Hal yang harus diperhatikan dalam pedoman pelaksanaan anggaran pada akhir tahun adalah kedisiplinan dalam menjaga batas waktu yang telah ditentukan seperti batas waktu penyampaian SPM ke KPPN, karena jika melewati batas waktu maka SPM tidak dapat dicairkan, pengajuan dispensasi sulit utk dikabulkan karena harus mendapat ijin dari pejabat eselon satu,” paparnya.

Selain dari itu perlu diperhatikan juga pagu minus belanja pegawai, segera lakukan revisi DIPA ke Kanwil DJPb Jabar di Bandung karena pagu minus ini mengurangi nilai IKPA satuan kerja dan kualitas laporan keuangan.

“Selanjutnya perlu saya ingatkan juga penyelesaian sisa UP, hitung dengan cermat pengeluaran yang akan dilakukan pada bulan desember melalui UP, jika terdapat sisa lakukan pencocokan data dengan KPPN sebelum disetor ke Kas Negara,” tegasnya.

Jangan menyetor sisa UP pada hari terakhir batas waktu penyetoran atau 31 Desember 2021, hal ini bisa mengakibatkan setoran tersebut dibukukan oleh bank pada awal Januari 2022 karena terkena cut off waktu penerimaan setoran.

“Dalam pelaksanaan anggaran di satuan kerja agar mendapat hasil yang maksimal perlu kerjasama yang baik antara pengelola kegiatan di lapangan dengan pengelola keuangan sehingga seiring dan sejalan dalam melaksanakan kegiatan, selanjutnya lakukan koordinasi dengan KPPN jika Bapak/Ibu menemui masalah dalam pelaksanaan anggaran,” ucapnya.

Narasumber acara materi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2021, Veronica Kemala menjelaskan bahwa dalam rangka mengendalikan saldo kas negara dan persiapan tutup buku tahun anggaran.

Maka perlu dilakukan pengaturan untuk penerimaan dan pengeluaran anggaran menjelang akhir tahun anggaran.

Periode akhir tahun anggaran terbagi menjadi dua, yaitu : Periode Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran (tanggal 1 Oktober s.d. 30 November) dan Akhir Tahun Anggaran (Tanggal 1 s.d. 31 Desember).

“Terdapat beberapa tanggal penting untuk pendaftaran kontrak dan pengajuan SPM LS pada bulan Oktober dan November 2021 sesuai dengan tanggal pendaftaran kontrak dan tanggal BAST, Sedangkan pada bulan Desember terdapat tambahan untuk batas pengajuan SPM GUP, PTUP, SPM Nihil, pengajuan SPM Gaji bulan Januari 2022, SPM LS Honorarium, SPM GUP KKP, SPM LS Non kontraktual, Pendaftaran Register Hibah,” jelas Veronica.

Kemudian bulan Januari ada batas tanggal pengajuan SPM GUP Nihil/PTUP, closing period SPAN, rekon laporan keuangan. Tanggal-tanggal tersebut merupakan batas waktu yang harus dipatuhi oleh satker.

“Pengajuan SPM LS Kontraktual yang akan diselesaikan hingga akhir tahun anggaran harus dilengkapi dengan surat jaminan pelaksanaan. Kemudian apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan, KPPN dapat mengajukan klaim dan menyetor ke kas negara. Namun pihak ketiga diberi kesempatan untuk menyetor ke kas negara dalam waktu tujuh hari kerja,” ujar Veronica.

Pengajuan TUP Tunai dapat dibayarkan untuk pembayaran sampai dengan nilai 1 Milyar dan tidak dibatasi untuk pembayaran keperluan Covid.

Penyetoran Sisa UP dan TUP maksimal dilakukan tanggal 31 Desember 2021 dan tidak boleh melebihi akhir tahun anggaran.

“Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur bulan Desember 2021, bagi satker yang memiliki bendahara, harus menggunakan TUP. Sedangkan untuk Satker yang tidak memiliki bendahara, menggunakan SPM LS Bendahara untuk pembayaran sampai dengan 14 Desember 2021 dan tanggal 15 s.d. 31 Desember 2021 menggunakan beban DIPA TA 2022,” tegasnya.

Narasumber Dagri Melfrado menyampaikan terkait materi LLAT 2021 akuntansi dan pelaporan. Langkah-Langkah akhir tahun anggaran untuk kepentingan akuntansi dan pelaporan dimulai pada bulan Januari 2022.

“Hal pertama yang harus diperhatikan adalah tanggal closing periode SPAN yaitu tanggal 20 Januari 2022. Setelah tanggal tersebut satker tidak dapat lagi melakukan koreksi SPM ataupun koreksi penerimaan negara ke KPPN. Kemudian tanggal 21 Januari 2022 Satker dapat mulai melakukan tutup buku bulan Desember 2021 dan upload adk Rekon bagi satker pengguna SAIBA dan tutup buku Modul GL dan Pelaporan bagi satker pengguna SAKTI,” ujarnya.

“Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara bulan Desember disampaikan melalui Sprint maksimal tanggal 10 Januari 2021. Pada LPJ Bendahara harus dipastikan tidak ada saldo UP dan telah disetorkan sisa UP pada bulan Desember 2021,” Dagri menambahkan.

Sementara itu, materi tata cara pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang Lain disampaikan oleh Sugiharto.

Sugiharto menjelaskan tentang pemotongan Iuran BPJS untuk keluarga lainnya untuk PNS, TNI, Polri, PPPK, PPNPN untuk saat ini dapat dilakukan melalui pemotongan pada perhitungan gaji pada aplikasi GPP atau Aplikasi SAS dan diajukan melalui SPM Gaji.

“Keluarga lainnya tersebut adalah anak ke empat, dan seterusnya serta orangtua dan mertua. Besaran iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain PPU pusat adalah sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau penghasilan tetap per orang per bulan,” kata Sugiharto.

“Gaji atau penghasilan tetap yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain. Untuk PPU pusat adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan, terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja,” jelas Sugiharto.

Sugiharto melanjutkan, mekanisme untuk pemotongan iuran jaminan kesehatan tersebut yaitu : penyampaian surat kuasa pemotongan gaji kepada KPA/PPK, menyampaikan dokumen pendukung (akta lahir, Kartu keluarga, KTP), Konfirmasi ke BPJS Kesehatan, Hasil permintaan konfirmasi, perekaman data dan potongan iuran.

“Langkah-langkah akhir tahun anggaran 2021 harus dicermati untuk ketentuan tanggal batas waktunya agar satker dapat menyelesaikan pengelolaan keuangannya di tahun anggaran 2021 dengan tertib dan akuntabel,” imbuhnya.

“Diharapkan satker pada KPPN Sukabumi dapat memahami bahwa ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran tersebut dibuat untuk membantu satuan kerja agar lebih mudah mengatur jadwal pengelolaan keuangannya dan tidak menumpuk pekerjaan di bulan Desember 2021,” pungkas Sugiharto.***

Menyuguhkan Keindahan Bahari, Pulau Kei Dijuluki Surga Tersembunyi

Travelling

Diki Sudrajat

-

22 October 2021

0

Menyuguhkan Keindahan Bahari, Pulau Kei Dijuluki Surga Tersembunyi

Bogordaily.net – Kepulauan Kei menyuguhkan keindahan bahari yang masih sangat alami dan asri. Bahkan banyak yang mengatakan Kei adalah surga tersembunyi.
Berada di Timur Indonesia, mungkin banyak yang mempertanyakan akses jalan dan listrik di Kepulauan Kei. Namun, wisatawan tak perlu ragu untuk berlibur ke pulau indah ini.

“Untuk listrik tidak ada masalah lagi, Insyaallah dalam waktu dekat, jadi harus memberikan Kei itu keindahannya itu lengkap dengan sarana prasarananya,” kata Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun dalam Talkshow Harmoni Festival Pesona Meti Kei 2021, Kamis, 21 Oktober 21.

Begitu pula dengan koneksi sinyal seluler di Kepulauan Kei. Meski belum teratasi sampai 100 persen, namun traveler tak perlu takut untuk sulit berkomunikasi.

“Kalau sampai di Kei bisa komunikasi, walaupun kita ada di Kei Besar pulau terluar yang sudah ditetapkan sebagai pulau terluar Indonesia dalam PP 19 tahun 2017 dan PP 19 tahun 2020 ditetapkan sebagai pintu gerbang Indonesia itu kita dapat komunikasi langsung dengan Telkom yang sudah tersedia,” kata Thaher.

“Kurang lebih di saat itu sudah 88 persen di Kei Kecil sudah 92 persen dan kemarin saya ke Jakarta dan bertemu dengan Kominfo dan sudah terjawab akan teratasi mudah-mudahan sampai 100 persen,” tambahnya.

Meski begitu, dalam kesempatan ini, Bupati Maluku Tenggara meminta kemungkinan pemerintah untuk membantu melengkapi sarana yang ada di Kepulauan Kei. Dia pun mengatakan bahwa Kei tak jauh dari Jakarta ataupun Bali, Kei memiliki hubungan emosional dengan Bali.

“Untuk itu hanya saya butuh melalui Menteri Pariwisata, saya butuh sekali dan Pak Menko Maritim Pak Luhut sudah datang ke sini, Menteri Kelautan Perikanan sudah datang ke sini, Menteri Perhubungan minggu yang lalu sudah datang ke sini maka saya cuma memohon supaya mungkin saja ada sarana-sarana tambahan lainnya yang dilengkapi,” kata Thaher.

“Untuk itu barangkali saja bahwa dengan dukungan dari kita semua bisa ditetapkan sebagai satu destinasi dan wisata nasional dan itu sudah dibuktikan dengan surat dari Menteri Pariwisata dan ke depan untuk Kei ini Insya Allah,” tambahnya.

Bupati Maluku Tenggara ini pun mengingatkan kembali bahwa Kei sudah memiliki akses listrik hingga sarana prasarana yang tengah dikembangkan. Dia pun meminta dibukakan akses penerbangan ke Kei, misalnya antar Bali-Kei atau Kei-Darwin.

“Jadi jangan kira bahwa sampai di Kei kita susah komunikasi jalannya nggak ada jangan. Kei itu jalannya sudah ada listriknya sudah ada dan sarana-sarana lain air minum air bersih semua sudah ada walaupun belum 100 persen tapi semua udah ada,” kata Thaher.

“Untuk itu, kepada pariwisata khususnya, ya karena kami hanya diberikan akses saja dibuka jalur penerbangan, misalkan dari Kei-Bali Kei- Darwin karena dia sangat dekat dengan Darwin, itu berarti sudah luar biasa,” tambahnya.(dtk/sh)

Ciptakan Bisnis yang Sehat, MenKopUKM Harap Koperasi-koperasi Kecil Segera Merger

Ekonomi

Admin Bogor Daily

-

22 October 2021

0

Ciptakan Bisnis yang Sehat, MenKopUKM Harap Koperasi-koperasi Kecil Segera Merger

Bogordaily.net – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki berkomitmen menumbuhkan koperasi-koperasi sehat di Indonesia.

Untuk itu, MenKopUKM meminta koperasi-koperasi kecil segera merger membentuk koperasi besar.

Koperasi Karyawan Redrying (Kareb) Unit Mitra Produksi Sigaret (MPS) Kapas di Bojonegoro, Jawa Timur misalnya.

Koperasi ini digagas oleh sekitar 76 orang pekerja Perum Pengeringan Tembakau Bojonegoro (PPTB) pada tahun 1976.

Koperasi Kareb saat ini memiliki total aset mencapai Rp160 miliar, 28 unit armada angkutan pribadi.

Dan mempekerjakan sekitar 1.900 orang yang 90 persennya merupakan ibu rumah tangga.

Menurut MenKopUKM, apa yang dilakukan Koperasi Kareb bisa menjadi contoh.

Bagaimana koperasi yang sehat ini makin diperbesar skala bisnisnya sehingga memperbesar pula penyerapan tenaga kerja.

Dan memberikan manfaat kepada perekonomian daerah maupun nasional.

“Kami sangat serius dalam mengembangkan koperasi-koperasi sehat di daerah. Di mana koperasi kecil-kecil baiknya merger saja. Koperasi ini sebagai instrumen mengkonsolidasikan usaha mikro baik di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan lainnya,” kata Teten saat mengunjungi pabrik tembakau Koperasi Kareb di Bojonegoro, Jatim, Kamis (21 Oktober 2021).

Dalam kesempatan tersebut, MenKopUKM yang didampingi Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah beserta Direktur Utama Koperasi Kareb Sriyadi Purnomo.

Kepala Hubungan Eksternal PT HM Sampoerna Tbk Ishak Danuningrat turut menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Koperasi Kareb dengan KUD Mina Tani terkait produk-produk distributor dan UKM.

Lebih lanjut Teten menuturkan, KemenKopUKM juga sedang menginventarisasi koperasi-koperasi mana saja yang bisa di-scaling up.

“Pengalaman dari koperasi di luar negeri itu tumbuh karena merger. Ini kami piloting, supaya koperasi jadi kekuatan yang besar,” tegasnya.

KemenKopUKM, sambung Teten, telah menyediakan LPDB-KUMKM guna memperkuat pembiayaan koperasi sebagai agregator dan bagaimana menyiapkan koperasi bermitra dengan usaha besar.

Supaya yang usaha besar dan kecil ini tidak bersaing, tetapi justru bermitra serta UMKM, harus terhubung dalam rantai pasok ekonomi global.

“Ke depan persaingan global akan dimenangkan oleh kekuatan dalam inovasi,” ujarnya.

Pemerintah pun menargetkan, sebanyak 30 juta UMKM terhubung dalam ekosistem digital di tahun 2024.

Di mana saat ini baru sekitar 15,9 juta UMKM yang terhubung secara digital.

“Untuk menggenjot ini makanya disasar kota-kota kedua seperti di Bojonegoro supaya adaptasi UMKM digital lebih cepat tercapai,” imbuh MenKopUKM.

Direktur Utama Koperasi Kareb Sriyadi Purnomo mengatakan, tahun 2013 Koperasi Kareb mendapat pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp4 miliar.

Dan di tahun 2020 sebesar Rp9 miliar, serta mendapat relaksasi pinjaman di tengah pandemi Covid-19.

Sepanjang 2020, Koperasi Kareb meraih omzet Rp164 miliar dan pajak yang di bayarkan ke negara sekitar Rp18 miliar.

Saat ini, Koperasi Kareb memiliki lima unit usaha yaitu Unit Simpan Pinjam, Unit Jasa Processing Tembakau (Redrying & Threshing), Unit SKT (Sigaret Kretek Tangan), Unit Pertokoan, dan Unit Transportasi.

“Per tahun, Koperasi Kareb memproses sekitar 25.000 ton tembakau atau sekitar 70 persen untuk kebutuhan pabrikan rokok lokal termasuk memenuhi kebutuhan tembakau Sampoerna dan 30 persen untuk kebutuhan ekspor,” rinci Sriyadi.

Untuk membendung menjamurnya ritel-ritel modern hingga ke desa-desa, Koperasi Kareb membentuk Unit Pertokoan.

Unit Pertokoan memiliki dua sub unit yaitu Ritel Modern dan Distributor. Sub Unit Ritel modern (Toserba Kareb) merupakan mini market yang melayani semua kebutuhan anggota, karyawan, dan masyarakat.

Toserba Kareb bekerja sama dengan para pelaku UMKM di area Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.

Kepala Hubungan Eksternal HM Sampoerna Ishak Danuningrat mengatakan, pandemi Covid-19 telah memukul usaha Sampoerna tak hanya terdampak bagi kesehatan para pekerja tapi juga bisnisnya.

Kunci untuk bertahan, sambung Ishak, dengan meningkatkan protokol kesehatan serta beradaptasi dengan kenormalan baru.

Saat ini total 65 ribu karyawan Sampoerna yang langsung atau tidak langsung sekitar 97,4 persennya telah tervaksinasi.

“Fokus perlindungan karyawan bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kami juga terus memotivasi toko kelontong dalam program SRC sebanyak 150 ribu anggota di seluruh Indonesia. Kami percaya, UMKM memiliki posisi penting dalam menjaga ekonomi nasional dan daerah. UMKM mampu menyerap tenaga kerja secara luas,” pungkasnya.***

(Gibran)

Terkait Nama Jalan, DKI Surati KBRI untuk Ankara

Nasional

Admin Bogor Daily

-

22 October 2021

0

Terkait Nama Jalan, DKI Surati KBRI untuk Ankara

Bogordaily.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bersurat ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Ankara (Turki).

Terkait rencana penamaan salah satu jalan di Jakarta dengan nama Jalan Ataturk yang diambil dari nama Mustafa Kemal Pasha.

“DKI sudah menyampaikan surat ke Dubes Indonesia untuk Turki menyampaikan bahwa kami tentu menghargai, menghormati usulan nama yang disampaikan oleh Pemerintah Turki,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis (21 Oktober 2021) malam.

Riza menyebutkan, di dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa di Jakarta ada aturan terkait dengan penamaan jalan.

Di antaranya adanya proses diskusi dengar pendapat dengan masyarakat jika timbul kontraversi.

“Namun demikian kami sudah menyampaikan ada aturan ketentuan pergubnya terkait dengan penamaan jalan,” kata Riza, mengutip aktual.

Di antaranya diatur supaya ada proses diskusi dengar pendapat dengan masyarakat kalau dirasa nama jalan yang diusulkan tersebut menimbulkan kontraversi.

“Jadi, kita akan lakukan segera dengar pendapat,” kata Riza.

Meski demikian, pihaknya berharap nama jalan yang diusulkan adalah nama kota. Misalnya, Istanbul atau Ankara, bukan nama tokoh.

“Kami berharap seperti nama yang kami berikan di Casablanca, dulu dengan Pemerintah Maroko. Jadi bukan nama tokoh tapi nama kota,” katanya.

“Mudah-mudahan pihak dubes menyampaikan. Kami harap nanti Pemerintah Turki menyampaikan alternatif, pilihan-pilihan,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.***

Habib Salim: Jangan Lupakan ‘Jas Merah’ dan ‘Jas Hijau’

Politik

Admin Bogor Daily

-

22 October 2021

0

Habib Salim: Jangan Lupakan ‘Jas Merah’ dan ‘Jas Hijau’

Bogordaily.net – Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Salim Segaf Al Jufri menilai Islam, ulama, dan santri adalah faktor penting dari ke-Indonesiaan.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Salim Segaf Al Jufri menilai Islam, ulama, dan santri adalah faktor penting dari ke-Indonesiaan.

Kehadirannya merekatkan persatuan, menjaga harmoni di tengah kemajemukan, mengokohkan cinta Tanah Air, menjaga karakter bangsa, dan memajukan Indonesia.

Dalam peluncuran Lomba Baca Kitab Kuning ke-5 Tahun 2021 dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional dan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI.

Habib Salim mengatakan bahwa sejak dulu fatsoen politik ulama dan umat Islam bercirikan kebangsaan dan wasathiyah.

“Maka, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau ‘jas merah’ dan jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama atau ‘jas hijau’,” kata Habib Salim dalam keterangannya di Jakarta, seperti bersumber dari Antara, Rabu, (20 Oktober 2021).

Acara tersebut dilaksanakan dengan webinar nasional bertema Meneladani Ulama dan Santri Dalam Menghadirkan Harmoni Anak Bangsa.

Acara peluncuran Lomba Baca Kitab Kuning tersebut dilaksanakan secara virtual dengan menghadirkan narasumber.

Antara lain Pengasuh Ponpes Al-Muntaha Alkholiliyah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur Toha Kholili, dan Pengurus MUI Jawa Barat.

Pengasuh Ponpes Modern Nur Rohmah Bandung Jawa Barat Asep Ahmad Fathurrahman.

Habib Salim menggarisbawahi pentingnya menghormati ulama dan santri, karena mereka selalu hadir sepanjang sejarah Indonesia.

Menurut dia, kehadiran ulama dan santri ada pada saat sebelum kemerdekaan, melawan penjajahan, pembentukan dasar dan konstitusi negara serta dalam mempertahankan kemerdekaan.

“Ulama selalu hadir dengan ijtihadnya yang solutif dalam setiap permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, mantan Menteri Sosial tersebut mengapresiasi program unggulan Fraksi PKS DPR, yaitu Lomba Baca Kitab Kuning sebagai bentuk komitmen.

Untuk memperjuangkan kepentingan umat dan menegaskan pentingnya peran ulama, santri dan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Habib Salim menilai bahwa lomba tersebut sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu para ulama sebagai pewaris para nabi.

Dan bentuk apresiasi terhadap para santri yang giat mempelajari ilmu agama sebagai bekal pembentukan karakter bangsa.

“Selain itu, lomba ini merupakan upaya untuk mengokohkan nasionalisme Indonesia yang religius,” ujarnya.***

Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Kontak | Medsos