Saturday, 18 April 2026
Home Blog Page 8691

Warga Tuntut Pengembang Lunasi Pembayaran Tanah

0

BDN – Puluhan warga Kampung Paku Pasir, Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng menuntut lahan yang sudah digarap pihak PT. Bintang 16, untuk segera dilunasi pembayarannya. Bahkan sejumlah warga mengancam kalau segera di­bayar akan menghentikan kegiatan yang di lakukan pihak perusahaan tersebut.

Ketua LSM Gerakan Nasional Paja­jaran (Gempar) Sambas Alamsyah memaparkan, kegiatan tersebut terin­dikasi penyerobotan lahan. Sebab lahan yang kini tengah dalam peng­erjaan PT. Bintang 16 belum dibayar secara keseluruhan. “Warga hanya menuntut hak mereka, perusahaan sudah melakukan aktivitas pemera­taan tanah, tapi belum ada pelunasan, ini ada indikasi penyerobotan,” be­bernya.

Untuk itu, sambung Sambas, perte­muan bersama warga hari ini membe­rikan batas waktu kepada pihak peru­sahaan untuk melunasi pembayaran tanah dalam kurun waktu satu minggu. “Bukti kepemilikan tanah sudah ada, kami berharap pihak perusahaan bisa kooperatif dan memenuhi hak warga,” katanya lagi. Jika dalam waktu satu minggu belum ada pelunasan, maka dengan terpaksa warga mengancam akan menghentikan kegiatan pemera­taan tanah hingga pelunasan dilakukan.

Sementara itu, utusan perusahaan PT. Bintang 16 Irfan berjanji tidak akan ada masalah dalam penggarapan tanah ini. “Saya berjanji akan prioritaskan warga Leuwisadeng, kami akan segera melunasinya,” imbuhnya. Dirinya menga­ku, sebagian pemilik tanah sudah di­lunasi, sementara sebagian lagi baru berbentuk uang muka.

Ini Cara Pemkab Tangkal Pencemaran Cipamingkis

0

BDN – Keberadaan Sungai Cipamingkis yang merupakan Anak Sungai Citarum, dirasakan begitu banyak manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai komponen penting dalam kehidupan, sudah selayaknya air dan sungai Cipamingkis dilestarikan dan dijaga. Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui kelompok peserta Diklat Reform Leader Academy (RLA) XII LAN RI mengadakan aksi yang dinamakan Implementasi Rencana Aksi Birokrasi yang di dalamnya terdapat sosialisasi dan aksi nyata untuk menjaga sungai. Kegiatan tersebut diadakan di Kampung Dayeuh, Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, kemarin.

Ketua Tim Diklat yang juga menjabat Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Endah Nurmayati, mengatakan, aksi ini untuk mencegah agar Sungai Cipamingkis yang merupakan anak Sungai Citarum tidak tercemar. Hal tersebut dikarenakan banyak warga yang masih menggunakan air Cipamingkis untuk kehidupan sehari-hari. “Kita akui masyarakat kita masih mempunyai bad habbit (kebiasaaan buruk) membuang sampah di sungai. Oleh karena itu, kita ingin memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan bagaimana mengelola sampah terutama sampah plastik agar dapat di-reduce, di-reuse dan di-recycle (3R) yang akhirnya nanti tidak mencemari sungai” terangnya.

Endah menambahkan, dirinya bersama Tim Diklat juga mempersiapkan rencana program yang nanti akan dijadikan usulan serta masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk bagaimana membuat sebuah policy (kebijakan) dalam menata sungai dan daerah sekitarnya. “Kita akan membuat sebuah program bagaimana sungai itu tidak hanya di normalisasi tapi juga di naturalisasi, ini akan mengembalikan fungsi sungai itu sendiri seperti awal. Kita juga akan mensinergikan juga dengan program pemerintah daerah Kabupaten Bogor seperti program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dinas PKPP, kemudian program pembuatan sanitasi komunal Dinas PUPR, Kampung Ramah Lingkungan Dinas DLH dan beberapa program di SKPD lain yang berhubungan.

Intinya kita ingin sungai kita tidak tercemar dan pemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat” tambah Endah Sementara itu, Kepala Desa Sukanegara, Muhibatul Islamiyah, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada rombongan Diklat RLA atas kepedulian terhadap lingkungan dan sungai di wilayahnya. “Saya ucapakan terima kasih kepada rombongan Diklat RLA yang benar-benar memberikan memberikan contoh dan pelatihan kepada masyarakat bagaimana mereka dapat menjaga lingkungan dan sungai dari pencemaran sampah. Saya harap kegiatan ini dapat diperluas

wilayahnya ke desa-desa lain” kata Muhibatul

Pasar Gobang Butuh Polesan

0

BDN – Pasar Rakyat Gobang di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, sudah 24 tahun berdiri. Namun pasar yang menjadi primadona bagi delapan desa ini nasibnya mulai tak terawat. Pemerintah desa (pemdes) pun mulai mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor merenovasi pasar yang buka hanya pada Rabu dan Sabtu ini. Seperti yang disampaikan Kepala Desa (Kades) Gobang, Madharun. Ia menceritakan pada 1994 pasar ini pernah mendapat bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp750 juta dan akan dibangun kios dan lapak arah selatan.

Seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut mulai rusak dan sampai saat ini belum mendapatkan bantuan pemkab. ”Saya akan mengajukan ke Dinas Perdagangan Kabupaten Bogor, mudah-mudahan diterima. Kalau diterima akan kita rehab semua supaya Pasar Gibang lebih nyaman. Untuk pengelolaan bisa masuk BUMdes. Jadi, ada kontribusi ke desa atau APBDes.

Doakan saja pasar ini akan saya perjuangkan,” terangnya. Sementara itu, penjual sembako di Pasar Gobang, Cahyadi, mengatakan, keberadaan Pasar Gobang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Gobang khususnya dan umumnya warga Kecamatan Rumpin. Sebab, penduduk Gobang yang biasa bertani tak harus pusing menjual hasil panen tersebut. ”Hasil tani bisa dijual di pasar ini. Saya berharap pasar ini bisa direhab agar terlihat bersih dan nyaman. Saya percaya pasar ini tak akan sepi. Mengingat beberapa desa mengalami kesulitan dalam perjalanan menuju pasar lain. Sekali lagi, doa pedagang di sini agar pasar bisa dipugar menjadi baik lagi,” tukasnya. 

Kesulitan Air Bersih , Warga Minum Air Sungai

0

BDN – Musim kemarau panjang yang melanda sebagian wilayah Ka­bupaten Bogor sejak dua bulan terakhir, membuat warga di tiga Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, kesulitan air ber­sih. Hal ini terjadi lantaran sumur milik warga mulai mengering.

Akibatnya, warga harus rela berjalan kaki hingga ratusan meter ke sungai terdekat demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari–hari, seper­ti mencuci, mandi hingga minum. Warga tak punya pilihan lain dan ha­rus susah payah berjalan ratusan me­ter demi mencukupi kebutuhan air.

Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Desa (Sekdes) Palasari, Eneng. Ia mendapatkan banyak keluhan dari warga karena sumur warga mulai ke­ring. ”Benar. Sebagian warga kami khususnya di RW 01 dan 02 sudah krisis air bersih. Soalnya air sumur sudah banyak yang kering dan surut,” jelasnya. Meski tidak semua keke­ringan, sebagian warga harus berebut air Sungai Cigenting yang mulai surut.

”Memang sih tidak semuanya, hanya sebagian. Tapi kami kasihan, makanya kami segera melaporkan kondisi ter­sebut ke BPBD Kabupaten Bogor,” tuturnya.

PKL PUNCAK BELUM MERDEKA

BDN – Karton putih bertulisan ’Bantu Kami Pak Joko­wi’ ditunjukkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Puncak saat menggelar aksi unjuk rasa depan kantor bupati Bogor, kemarin. Merasa belum merdeka berjualan, mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyediakan lahan yang layak.

Pasca-penertiban PKL Pun­cak beberapa bulan lalu, pu­luhan PKL kehilangan tempat mencari makan. Meski sudah disediakan lahan oleh Pemkab Bogor, mereka menganggap­nya tidak tepat sasaran.

Koordinator Aksi, Fahreza Anwar, mengatakan, kemer­dekaan belum dirasakan se­penuhnya oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Kabupaten yang memiliki visi menjadi kabupaten termaju di Indo­nesia jauh dari harapan. Nyatanya, sampai saat ini impian para PKL di kawasan Puncak belum terealisasi.

“Pemkab Bogor hanya me­nyediakan di lahan dari se­belah kiri. Harusnya sebelah kiri, supaya yang liburan saat arah balik bisa beli oleh-oleh. Ini kan pemkab cuma bisa merelokasi sebelah kanan. Bukan hanya itu, korban PKL pun hingga saat ini belum bisa berjualan,” tegas Reza.

Reza menjelaskan, PKL Pun­cak adalah korban penggu­suran dan pengusiran pelaku ekonomi. Padahal mereka menjadi penggerak ekonomi mikro di Kabupaten Bogor. Seharusnya diberdayakan, namun oleh pemkab justru sebaliknya. Tidak diikutser­takan dengan berbagai dalih dan alasan. “Rakyat juga ber­hak memberikan masukan terkait kebijakan relokasi yang aman dan murah. Akan lebih bermanfaat dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selama ini pemkab juga belum ada iktikad baik,’’ sambungnya.

Selama ini, lanjut Reza, entah mau dijadikan seperti apa wi­layah Puncak. Sampai saat ini belum ada transparansi terkait penataan perencanaan pembangunan puncak. Para PKL selalu dihantui penggusuran dan pengusiran. Untuk itu pedagang mengajukan tiga tuntutan.

’Pertama, tidak akan ada penggusuran PKL Puncak se­belum ada tempat relokasi yang aman, nyaman dan mu­rah. Kedua, pemkab harus melibatkan PKL Puncak dalam rencana penataan wilayah Puncak. “Terakhir meminta penjelasan terkait penataan Puncak, seperti program pe­lebaran jalan, rencana relo­kasi, kapan dan seperti apa penataannya,’’ ujarnya.

Sementara itu, salah satu PKL Muhamad Arifin menga­takan, Pemkab Bogor seha­rusnya merelokasi dulu sebe­lum membongkar. Masyarakat tentu akan menerima jika Pemkab Bogor menyediakan lahan sebelum pembongkaran para PKL, supaya perekono­mian warga tidak putus. “Se­lama ini pemkab belum ada kejelasan soal para PKL di sekitar Puncak. Pemkab Bogor harusnya menyediakan lahan untuk PKL sebelum dibongkar. Ini kan langsung dibongkar saja,’’ tegas Arifin.

Jika tuntutan aksi tidak ditang­gapi, maka para PKL akan kem­bali berunjuk rasa. Karena selama ini belum ada kejelasan terhadap para PKL. ’’Saya akan nginap depan Pemkab Bogor jika tuntutan kami tidak ditang­gapi bupati Bogor. Kami butuh keadilan bukan alasan yang tidak jelas,’’ terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Per­dagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Dace Su­priadi, mengatakan, aksi yang dilakukan PKL Puncak me­mang lahan relokasi. Namun yang pasti, pembangunan relokasi itu kerja sama dengan PUPR dan Pemerintah Pusat.

“Untuk relokasi PKL di Puncak itu desainnya ada di kemente­rian, termasuk pelelangnya. Sebab, pemkab sendiri tidak menganggarkan untuk relokasi Puncak. Pemkab sendiri hanya bisa membangun ruko,” ujar Dace.

Pencaker Membeludak di BTM

BDN – Mal BTM se­jak kemarin pagi mendadak ramai. Bukan karena pegawai toko atau pembeli, namun ratusan pencari kerja (pencaker) yang rela antre untuk bisa masuk ke Bursa Kerja Expo 2018. Bahkan di even yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor ini, antrean pen­caker mengular hingga ke lantai bawah dan parkiran. Hal ini membuktikan antu­siasme para pencari kerja luar biasa menyambut adanya Bursa Kerja Expo 2018 yang masih berlangsung sampai hari ini.

Kepala Disnakertrans Kota Bogor Samson Purba menga­takan, ada 1.500 lowongan pekerjaan dari 30 perusahaan yang hadir bekerja sama pada expo kali ini. Harapannya, dari jumlah lowongan tersebut, minimal 500 pencari kerja bakal langsung terserap. Dia memperkirakan, dalam dua hari, akan ada 6.000 orang para pencari kerja, yang beru­sia 18-45 tahun. “Kami sudah prediksi pasti membeludak. Baru beberapa jam dibuka saja sudah ada 500 orang yang di pendaftaran, belum lagi yang antri sampai (lantai) bawah itu. Kami perkirakan ada 2000-5000 orang di hari pertama ini,” kata Samson, kepada Metro­politan, kemarin.

Untuk antisipasi, pencari kerja pun diatur, setiap 15 me­nit sekali yang masuk ke dalam ruangan maksimal 200 orang. Dalam rentang waktu itu, pen­cari kerja diberi kesempatan melihat-lihat stan perusahaan ‘incarannya’. Lalu menyimpan lamaran saja, tanpa proses interview. Hal itu agar bisa menjaring lebih banyak pen­caker, meski hanya dengan waktu dua hari. Dia menjelas­kan, Disnakertrans Kota Bogor sengaja membuat expo di da­lam mal. Ada dua alasan, per­tama, jika di mal ada dampak positif bagi para pencari kerja, karena kenyamanan di dalam mal. Dibandingkan dengan di lapangan terbuka. “Di luar kan panas ya. Yang kedua, mereka sambil antre itu liat usaha UMKM yang ada di mal. Nah dis itu bakal sedikit merangs­ang jiwa enterpreneur pada pencari kerja lah,” ucapnya.

Dari pengalaman sebelum­nya, Samson merasa adanya bursa kerja sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus mengurangi jumlah pengangguran ter­buka di Kota Hujan. Tahun lalu saja sekitar 500 pencari kerja terserap berkat adanya Bursa Kerja Expo. Meskipun, ia tidak menampik mem­beludaknya pelamar, tidak hanya warga Kota Bogor, te­tapi juga warga Kabupaten Bogor. “Sudah antisipasi juga itu, pasti banyak dari perbatasan kota dengan Ka­bupaten Bogor, seperti Ciapus, Ciomas, dan lainnya. Namun dominasinya tetap warga Kota Bogor, kami juga prio­ritaskan warga Kota Bogor, termasuk kepada perusa­haan, untuk memprioritaskan warga KTP Kota Bogor. Apa­lagi dari 30 perusahaan itu, yang dari Kota Bogor 40 per­sen, sisanya Kabupaten Bogor dan Jakarta,” paparnya.

Untuk hari ini, yang meru­pakan hari terakhir expo, dia berharap warga Kota Bogor, yang belum bekerja, mampu memanfaatkan dengan baik kesempatan ini. Dengan meng-apply pada perusa­haan yang sesuai dengan mi­nat atau latar belakang pen­didikannya. “Prosesnya, me­reka lihat aplikasi di Kerjaku, nah ada lowongan apa saja, mana yang kita tuju. Lalu si­apkan lamaran, masuk daftar, langsung masuk,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menuturkan, antrean panjang yang menjadi potret bursa kerja di Kota Bogor menunjuk­kan bahwa masih banyak yang perlu kerja. Namun, sektor formalnya terbatas. “Kali ini hanya 500, yang datang ada yang dari jam 7 pagi, sudah 2 jam berdiri. Ke depan tidak hanya bisa menghubungkan sektor formal dengan para pencari kerja, tapi pemkot fokus menciptakan tenaga kerja di bidang informal. Se­bab, bidang kantor perusa­haan saja tidak bisa. Pelaku UMKM, ekonomi kreatif, mesti didorong,” tandasnya.

Banyaknya dari pencaker dari luar Kota Bogor, dianggap Bima sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, pemkot tidak bisa menolak datangnya pen­caker dari berbagai wilayah. “Tapi ada imbauan mem­prioritaskan pencaker dengan KTP Kota Bogor, saya sudah titip ke Disnakertrans. Kede­pannya? Ini rutin harus sel­alu ada, minatnya luas se­kali,” terangnya.

Salah satu pencari kerja asal Tajur, Ardi (19) mengaku senang dengan adanya bur­sa pencari kerja ini. Ia menga­ku rela datang sejak pagi, agar bisa masuk dan mencoba pe­runtungan melamar ke bebe­rapa tempat kerja, yang biasanya sulit dijangkau. “Ada kan yang pusatnya di Ibukota, susah kan kalau harus jauh kesana. Nah disini mereka ada, ting­gal simpan lamaran, mudah-mudahan lah diterima kerja,” tuntasnya.

Kampung Cijantur ’Dipermak’ Tentara

BDN – Pembangunan Jalan Kampung Cijantur, Desa Rabak, Kecama­tan Rumpin, Kabupaten Bogor, sudah selesai. Setelah ini di­harapkan tak ada lagi ibu me­lahirkan ditandu maupun bertambahnya angka putus sekolah. Sebab kantor desa, kecamatan, sekolah, puskesmas kini bisa diakses lebih cepat dan nyaman. Pembangunan jalan ini berkat adanya program Tentara Manunggal Memban­gum Desa ( TMMD) ke-102 Tahun Anggaran 2018.

Kepala Dinas Logistik Lanud Atang Sendjaja Kolonel Tek Amin Rahardjo mengatakan, pembangunan wilayah desa adalah salah satu kebjiakan nasional yakni nawacita yang ingin mewujudkan pembangu­nan dari pinggiran. Selain itu, mewujudkan pemerataan pembangunan dan perekono­mian masyarakat di pedesaan.

”Alhamdulillah saat ini TMMD ke-102 telah ditutup setelah satu bulan dibuka jalur yang tadinya setapak kini jadi 7 me­ter dengan panjang 3, 7 kilo meter. Program TTMD yang dilaksanakan tiga tahun dalam sekali ini. Untuk tahun ini di­pilih di Desa Rabak karena melihat di Kampung Cijantur ini kondisinya sangat memprihatinkan,’’ujarnya.

Amin juga menuturkan, saat itu Danrem mendengar kabar bahwa ada yang ingin melahi­rkan dan yang sakit ditandu karena sulitnya akses kendar­aan roda empat. TMMD juga bangun lima rumah yang awal­nya tidak layak huni, satu mu­sala dan satu poskamling. ’’Al­hamdulillah, semua bisa ber­jalan melalui TMMD dan Pe­merintah Kabipaten Bogor. Yang terlibat dalam pembukaan jalur itu,semua dari kesatuan TNI yang bekerja sama dengan masyarakat setempat dan Pol PP,’’ ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Deni Andriana, mengatakan, setelah dibukanya jalan ini di­harapkan perekonomian bisa meningkat. Tembusnya ruas jalan tersebut untuk seterusnya akan diserahkan ke pihak desa. “Untuk selanjutnya jalan ini kan statusnya jalan desa jadi untuk peningkatan dan peme­liharanya itu oleh pemerintah desa bisa dengan menggunakan Dana Desa (DD) atau bantuan gubernur,” ucap Deni.

Sementara itu, Kepala Desa Rabak Suherman mengatakan, pengajuan pembukan jalur sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Namun baru terealisasi tahun ini. Ke depan, jalan akan dibeton. ”Alhamdulillah terea­lisasi tahun ini. Mungkin untuk jalan nanti akan dibeton sete­lah saya hitung-hitung men­ghabiskan anggaran Rp6 mi­liar kalau dibangun. Kalau pakai DD nggak mungkin saya akan mengajukan lewat ban­tuan APBD,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Komandan mabes TNI AD teritorial (Wa­danpusterad) Brigjen Joko Warsito didampingi Dandim Kabupaten Bogor Letkol Arm Sabawa, mengunjungi program TMMD di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Kedatangan jenderal bintang satu ini, selain memastikan kegiatan penger­jaan infrastruktur jalan oleh personel TNI AD bersama ma­syarakat, juga mengunjungi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan membagikan sembako kepada masyarakat di daerah terisolasi tersebut.

Lestarikan Kesundaan Bogor

BDN – Sebagai bagian dari rangkaian acara Hari Jadi Bogor ke-536, Helaran Seni Budaya bakal kembali dihelat Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor di jalan utama Kota Bogor, Minggu (12/8). Helaran tahun keempat ini diharapkan bisa menjadi upaya nyata melestarikan budaya lokal, khususnya budaya Sunda dan ajang promosi pariwisata Kota Hujan untuk wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bo­gor, Shahlan Rasyidi, mengatakan, helaran tahun ini akan menampil­kan 16 kuda bersama iring-iringan kereta kencana sekitar pukul 07:00 WIB. Mulai dari kawasan Air Man­cur lalu melintasi Jalan Jenderal Sudirman, kemudian melewati Jalan Jalak Harupat, Jalan Salak dan finish di Taman Kencana. “Total peserta diperkirakan ada 5.000 orang, dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari SKPD, BUMD, hotel, mal atau sanggar,” kata Shahlan, kemarin.

Helaran yang bakal menam­pilkan budaya-budaya kesun­daan ini jadi kegiatan rutin se­bagai bentuk pelestarian budaya. Termasuk mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda ataupun wisatawan yang datang ke Kota Hujan. “Ini juga ajang promosi pariwisata di bidang budaya, secara langsung me­ningkatkan kunjungan wisata ke Kota Bogor, mendorong pe­rekonomian dan menaikan PAD kita,” ucapnya.

Shahlan menambahkan, Wali Kota Bogor Bima Arya bakal me­naiki kuda terdepan bersama Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Guber­nur DKI Jakarta Anies Baswedan, berserta muspida. Sementara kereta kencana bakal diisi para istri-istri pejabat. “Di belakang kuda dan kereta kencana ada iring-iringan delman untuk sekda dan para asisten, diikuti rombongan OPD mulai dari mobil hias, jam­pangan, yaitu rumah Sunda zaman dahulu. Lalu tak ketinggalan penampilan sanggar dan komu­nitas, yang sama-sama berupaya melestarikan jiwa kasundaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kesenian Disparbud Kota Bo­gor, Uci Sanusi mengatakan, untuk tahun ini, pihaknya men­gundang berbagai peserta dari luar daerah, seperti dari Kabupaten Sumedang, Kabu­paten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Kemente­rian Pariwisata pun diketahui ikut mempromosikan helaran ini, sehingga diperkirakan bakal menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. “Untuk tahun ini, kami belum mengundang dari kedutaan. Mudah-mudahan tahun depan bisa mendatangkan duta besar, tidak hanya peserta helaran lokal, tapi juga dari mancane­gara. Ini awal, harapan kita seperti itu, menjadikan sebuah destinasi wisata budaya tahu­nan bagi pelancong luar ne­geri,” terangnya.

Menurutnya, Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan juga melihat Kota Bogor seba­gai salah satu daerah yang ba­nyak dikunjungi wisatawan. Ma­kanya, helaran seni budaya harus lebih banyak dan segi promosinya perlu lebih gencar lagi. “Tujuannya tetap melestarikan budaya Sunda sekaligus menjadikan itu sebagai ajang promosi bagi wisatawan,” ujarnya. (ryn/b/els/py)

Sekolah Ibu Tetap Jalan

BDN – Kebijakan Sekolah Ibu yang digagas Pemerintah Kota (Pem­kot) Bogor belakangan menarik perha­tian publik dan menuai sorotan banyak pihak. Bahkan beberapa waktu lalu, dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) pada Kebijakan Umum Ang­garan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, pimpinan DPRD Kota Bogor sepakat mencoret anggaran untuk Sekolah Ibu. Termasuk soal pengguna anggaran di kecamatan, bukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menanggapi hal itu, Camat Bogor Ba­rat, Pupung W Purnama, mengatakan, pelaksanaan program tersebut merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 36 tahun 2018, tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat, untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Serta tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 26 Tahun 2008 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di Pemkot Bogor. “Ada aturannya, kewenangan camat sebagai Pengguna Anggaran (PA), sebagai SKPD yang setiap tahun selalu diaudit BPK. Ke­giatan-kegiatan di kecamatan dan kelurahan seperti, BOP RT, RW, LPM dan anggaran pem­binaan masyarakat. Pelaksana­annya, lurah selaku PPTK,” ucapnya.­

Ia pun membantah jika pe­ningkatan jumlah anggaran yang muncul untuk 2019 itu disebut ‘ujug-ujug’. Sebab, ke­camatan pun sudah mengu­sulkan sejak awal proses pe­rencanaan, terutama ketika dibahas di DPRD dalam publik hearing bersama Komisi A dan B. Sehingga ditetapkan APBD anggaran tahun 2018, yang sudah direalisasikan saat ini.

Untuk pengajuan alokasi 2019, kata Pupung, memang terjadi peningkatan. Sebab ada penam­bahan nilai untuk snack dan pembelian ATK peserta. Se­dangkan untuk transport dan honor tutor tidak mengalami perubahan nilai. Ia pun me­nampik tudingan soal penam­bahan anggaran itu untuk masuk ke kantong pegawai kelurahan maupun kecamatan. Apalagi tahun depan akan ada penambahan jumlah angkatan, menjadi empat angkatan. “Ta­hun ini, setiap angkatan sebe­sar Rp20 juta per kelurahan. Tahun depan jadi Rp30 juta setiap kelurahan untuk satu angkatan,” imbuhnya.

Saat ini, program Sekolah Ibu yang tengah dilaksanakan di Kecamatan Bogor Barat baru satu angkatan di tahun 2018. Peserta harus mengikuti 20 kali pertemuan. Saat ini, sudah tujuh kali pertemuan. ”Dana itu seluruhnya dialokasikan untuk warga peserta Sekolah Ibu, tidak ada honor untuk ke­lurahan dan kecamatan. Itu untuk biaya pengganti transport warga, biaya snack dan para tutor,” paparnya

Saat Metropolitan meny­ambangi kegiatan Sekolah Ibu di Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, 30 peserta Sekolah Ibu terlihat antusias menyimak apa yang disampaikan tutor. Ada bebe­rapa ibu bahkan datang sebe­lum waktu pendidikan dimulai. Peserta Sekolah Ibu di Kelura­han Sindangbarang, Eka Wi­yanti (37) menilai, Sekolah Ibu mempunyai manfaat terhadap kemajuan bagi kecamatan atau kelurahan. Ibu anak tiga ini pun mengaku senang dengan ada­nya kebijakan dari Pemkot Bogor ini. ”Melalui Sekolah Ibu ini, saya jadi bisa mengarahkan anak-anak ke jalan yang lebih baik. Selain itu,bertambah juga pengetahuan dan wawasan lainnya, untuk menata dan membina keluarga yang baik,” pungkasnya. (ryn/b/els)

PMI Kabupaten Bogor Suplai Stok Darah ke Lombok

BDN – Unit Palang Merah Indonesia (PMI) Kabu­paten Bogor sudah mempersi­apkan stok darah berbagai go­longan untuk membantu para korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Bidang Litbang Mutu dan Produksi, Ali Firdawansyah, menuturkan, stok darah hingga saat ini masih aman. Bahkan, PMI Kabupaten Bogor menyi­apkan puluhan kantung darah untuk membantu korban gempa.

Namun saat ini distribusi kantung darah ke lokasi ben­cana masih terkendala. Ali mengaku suhu transportasi dalam perjalanan menuju titik lokasi gempa tidak memungkinkan. Pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan PMI Pusat terkait tek­nis pendistribusian darah. ”Kami terkendala di suhu transportasi untuk pengiriman. Tapi sudah berkoordinasi dengan PMI pusat,” katanya.

Sementara per Kamis (9/8), stok darah di PMI Kabupaten Bogor rinciannya golongan A berjumlah 166, golongan B 224, golongan AB berjumlah 72 dan golongan O berjumlah 270. “Total keseluruhan 732 stok darah,” ujarnya.