Bogordaily.net – Sebanyak 30 polisi Myanmar melarikan diri ke India diduga tak sepaham dengan kudeta militer yang menggulingkan Aung San Suu Kyi.
Namun, pihak berwenang di Myanmar telah meminta India untuk mengembalikan beberapa petugas polisi yang mencari perlindungan tersebut.
Dikatakan seorang pejabat di Timur Laut India, diduga 30 polisi Myanmar itu menghindari menerima perintah dari junta militer yang merebut kekuasaan di negara Asia Tenggara sejak 1 Februari 2021 itu.
Sekitar 30 polisi Myanmar dan anggota keluarga mereka datang ke seberang perbatasan India untuk mencari perlindungan dalam beberapa hari terakhir.
Para polisi itu sepertinya tidak sepakat dengan penindasan oleh junta militer terhadap pengunjuk rasa dengan berbagai kekerasan.
Setidaknya, ada puluhan orang tewas sejak kudeta 1 Februari yang mencekam bagi warga Myanmar.
Pejabat paling senior di Champhai, sebuah distrik di negara bagian Mizoram, India, mengatakan kepada Reuters bahwa dia telah menerima surat dari mitranya di distrik Falam Myanmar.
Surat itu berisi meminta pengembalian delapan polisi ‘untuk menjaga hubungan persahabatan’.
Menanggapi itu Wakil Komisaris Maria C.T. Zuali mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia ‘menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri India di New Delhi.
Sebagai catatan, walaupun ada beberapa contoh yang diceritakan di media sosial tentang polisi yang bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil dan protes terhadap junta.
Ini adalah kasus pertama yang dilaporkan tentang polisi yang melarikan diri dari Myanmar.
Dalam surat tersebut, yang salinannya telah ditinjau oleh Reuters, pihak berwenang Myanmar mengatakan mereka memiliki informasi tentang delapan personel polisi yang telah menyeberang ke India.
Surat tersebut mencantumkan rincian empat polisi, berusia antara 22 dan 25 tahun, termasuk seorang petugas wanita.
“Untuk menjalin hubungan persahabatan antara kedua negara tetangga, Anda dengan hormat diminta untuk menahan 8 personel polisi Myanmar yang telah tiba di wilayah India dan menyerahkannya ke Myanmar,” kata surat itu.
Kementerian dalam negeri federal India tidak segera menanggapi pertanyaan dari Reuters.
Kementerian luar negeri India menanggapi permintaan komentar dengan mengacu pada pernyataan yang diberikan pada konferensi media pada hari Jumat yang mengatakan bahwa kementerian masih ‘memastikan fakta’.***
