NASIONAL

Diduga Terlibat Pemalsuan Uang, Oknum TNI Ditangkap

Diduga Terlibat Pemalsuan Uang, Oknum TNI Ditangkap

NASIONAL
BOGORDAILY - Oknum TNI Angkatan Darat dari Kesehatan Kodam (Kesdam) III/Siliwangi ditangkap karena diduga terlibat pemalsuan uang, Selasa (15/3/2016) malam. Penangkapan dilakukan seusai oknum TNI AD tersebut makan malam di sebuah restoran di kawasan Summarecon, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI M Sabrar Fadhilah, di Jakarta, Rabu (16/3/2016), membenarkan hal itu. "Benar ada penangkapan itu, saat ini dia sedang diperiksa oleh Kodam III/Siliwangi untuk dicek kebenarannya," katanya. Menurut dia, oknum TNI tersebut ditangkap bersama dengan seorang rekannya yang berstatus sebagai warga sipil. Fadhilah meminta kasus ini tidak dibesar-besarkan karena anggotanya belum terbukti melakukan pemalsuan uang ter...
BNN Tes Urine Anggota Fraksi PKB di DPR

BNN Tes Urine Anggota Fraksi PKB di DPR

NASIONAL
BOGORDAILY - Setelah beberapa waktu lalu mendatangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kali ini Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali datang ke DPR untuk melakukan tes urine bagi anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Anggota merasa risih banyak kasus terkait narkoba. ‎Sebenarnya dari Mukernas kita rekomendasi sudah ada. Namun karena momentumnya dianggap pas karena ada bupati yang tertangkap," kata Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2016). Ida berharap seluruh kader PKB tak ada yang terjerat kasus narkoba. Untuk itulah pihaknya berinisiatif mengundang BNN untuk tes urine. "Harapan kita ini bisa dilakukan semua pihak. Kita minta ke Pak Sekjen agar DPRD, provinsi, bupati kita, gubernur kita melakukan hal yang sama," kata dia.
Ketua Fraksi PKB: Tak Bisa Segampang Itu Calon Independen Maju di Pilkada

Ketua Fraksi PKB: Tak Bisa Segampang Itu Calon Independen Maju di Pilkada

NASIONAL
BOGORDAILY - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ida Fauziah mengatakan, sejauh ini fraksinya masih mempelajari apakah syarat untuk calon independen yang maju pada  pemilihan kepala daerah perlu diperberat. Secara pribadi, ia berpandangan, syarat bagi calon independen harus diperberat agar seimbang dengan calon yang diusung oleh partai politik. Saat ini, syarat bagi parpol untuk mengusung calon yaitu harus memiliki 20 persen kursi di DPRD. Sementara, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, calon yang akan mendaftar harus mengantongi 6,5-10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap pada pilkada sebelumnya. "Tidak segampang itu juga calon independen bisa mengusulkan diri di pilkada," kata Ida di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2016). Oleh karena itu, PKB tengah
Setelah Kalijodo, Selanjutnya Warga Kolong Jalan Tol

Setelah Kalijodo, Selanjutnya Warga Kolong Jalan Tol

NASIONAL
BOGORDAILY – Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama alias Ahok, lagi-lagi bikin heboh warga Jakarta. Setelah sukses merobohkan Kalijodo, kini Ahok bakal segera menggusur warga yang tinggal di kolong jalan tol. Rencan itu pun membuat warga gusar, mereka demo mendatangi balaikota DKI, Rabu (16/3/2016). Mereka mencari Ahok, mereka menolak penggusuran. Massa berteriak dan berorasi, meminta bertemu Ahok. Mereka ingin berdialog karena merasa penggusuran rumah tinggal mereka malah membuat sengara. Dalam spanduk yang dibawa, warga mengecam Ahok. 'Ahok Gubernur, Hapuskan Perda Tibum No 8 2007', 'Ahok pembunuh rakyat miskin', 'Tergusur atau bangkit melawan'. Para pendemo itu juga menunjukan KTP, mereka menyampaikan bahwa mereka warga DKI. Tidak lama kemudian, beberapa perwakilan ditemui pej
Kelanjutan Proyek Hambalang Dipertimbangkan

Kelanjutan Proyek Hambalang Dipertimbangkan

NASIONAL
BOGORDAILY - Hasil kajian area yang kerap disebut Proyek Hambalang akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodosebelum diputuskan apakah proyek tersebut dilanjutkan atau tidak. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersama jajaran pejabat eselon I,II dan III Kemenpora melaksanakan rapat pimpinan membahas dan mengkaji sekaligus meninjau langsung keberadaan Hambalang Sports and Science Center Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/03) siang. Hasil kajian area yang kerap disebut Proyek Hambalang akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo sebelum diputuskan apakah proyek tersebut dilanjutkan atau tidak. Menpora menegaskan bahwa kehadirannya bersama jajaran Kemenpora di Hambalang untuk melihat langsung apakah dari sisi kelayakan tempat ini masih bisa dimanfaatkan atau tidak "Ini ...
Jokowi Ingin 5 Perizinan ini Disederhanakan, Kalau Bisa Dihilangkan

Jokowi Ingin 5 Perizinan ini Disederhanakan, Kalau Bisa Dihilangkan

NASIONAL
BOGORDAILY - Presiden Joko Widodo (Jokowi) inginkan agar beberapa perizinan untuk berusaha dapat disederhanakan, bahkan dihilangkan. Di antaranya adalah izin gangguan, izin tempat usaha, izin prinsip bagi UMKM, izin lokasi dan izin analisis dampak lingkungan (amdal). Demikianlah hasil rapat kabinet terbatas yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/3/2016). "Bapak Presiden memberikan perhatian khusus sehingga harus ada harmonisasi peraturan perizinan segera dilakukan. Maka ada beberapa yang tadi diputuskan dan diminta kepada bapak Mendagri untuk mengkoordinasikan dan juga menteri terkait izin-izin yang akan dihilangkan," ungkap Pramono. Para menteri teknis diminta segera mengkaji lebih lanjut di bawah menteri koordinator. Sehingga
Dinas Sosial Akan Gelar Operasi Gabungan untuk Razia PSK dan Gelandangan

Dinas Sosial Akan Gelar Operasi Gabungan untuk Razia PSK dan Gelandangan

NASIONAL
BOGORDAILY - Selasa (15/3/2016) malam Dinas Sosial DKI Jakarta akan mengadakan razia bersama dengan Satpol PP, Garnisun, dan P3S. Menurut pemantauan Kompas.com, saat ini sedang diadakan Apel di Kantor Dinas Sosial Jakarta di Jalan Gunung Sahari 2 nomor 6. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Charid, mengungkapkan, malam ini akan diadakan razia gabungan diseluruh wilayah DKI Jakarta. Razia bertujuan untuk menjaring PMKS yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta. "Ini razia besar-besaran yang dilakukan seluruh wilayah. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan," ungkap Charid saat diwawancara olehKompas.com. "Tujuan kita untuk menjangkau permasalahan PMKS. PMKS itu ada pengemis, gelandangan, waria, sama wanita pekerja seks komersial," ucap Charid.
Komnas HAM Kirim Surat ke Obama Minta Dokumen AS Terkait Peristiwa ’65 Dibuka

Komnas HAM Kirim Surat ke Obama Minta Dokumen AS Terkait Peristiwa ’65 Dibuka

NASIONAL
BOGORDAILY - Komnas HAM berikirim surat ke Presiden AS Barack Obama. Isi dari surat itu meminta bantuan Obama untuk membuka data dan dokumen AS terkait peristiwa '65 yang terjadi di Indonesia. "Kami kirim surat ke Obama pada Minggu lalu untuk meminta dokumen yang terkait peristiwa 65 atas permintaan dari para korban," jelas Komisioner Komnas HAM Nur Kholis, Selasa (15/3/2016). Komnas HAM memang tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965. "Dokumen dari pemerintah AS pada tahun sebelum dan sesudah tahun 65, seperti telex dan lain-lain," jelas Nur Kholis. "Teleks antara pemerintah Indonesia dengan AS pada waktu itu," tambah dia. Menurut dia, setelah dokumen itu didapat baru akan dianalisa. AS biasanya memang membuka dokumen tertentu yang sudah be...
Ini Dia Daftar Produk Indonesia yang Diekspor ke Israel

Ini Dia Daftar Produk Indonesia yang Diekspor ke Israel

NASIONAL
BOGORDAILY -Indonesia sepakat memboikot produk-produk Israel sejalan seruan banyak negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Keputusan ini diambil saat agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI. Akibat dari keputusan ini, maka barang asal RI juga tidak akan diterima Israel. Artinya eksportir Indonesia akan kehilangan salah satu pangsa pasarnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterima detikFinance, Selasa (15/3/2016) ekspor Indonesia ke Israel pada 2014 adalah US$ 138,87 juta dan 2015 adalah sebesar US$ 116,9 juta Berikut rinciannya: Minyak kelapa sawit kemasan 20 kg US$ 10,1 juta Cokelat mentah dan lemak US$ 7,9 juta Karet (TSNR) 20 kg US$ 7,2 juta Mentega US$ 5,9 juta Monokarboksilat asam lemak US$ 4,4 juta Sarung tangan dan s...
PPP Gugat Pemerintah Rp 1 T, Menkum HAM: No Problem, Kita Layani

PPP Gugat Pemerintah Rp 1 T, Menkum HAM: No Problem, Kita Layani

NASIONAL
BOGORDAILY - PPP Muktamar Jakarta menggugat pemerintah Rp 1,007 triliun karena menilai pemerintah mengesampingkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kisruh PPP. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan pemerintah siap melayani gugatan tersebut. "Kita layani saja, no problem, no problem. Kita layani," kata Yasonna saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016). Gugatan tersebut dilakukan karena pemerintah dinilai tidak menyelesaikan masalah perpecahan PPP. Namun Yasonna menegaskan pihaknya telah bekerja keras untuk menyelesaikan masalah partai tersebut. "Apa justru kita sudah menyelesaikan masalah. Saya sampai rapat empat jam, sudah baik-baik, sudah kompak-kompak, berubah. Itu kan inkonsistensi saja," kata Yasonna. Yasonna juga me...