BOGORDAILY.net – Bupati Bogor merespon aksi unjukrasa yang dilakukan ketua RT/RW se-Kelurahan Sulahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang meminta penjelasan mengenai Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini mengatakan, Pemkab Bogor terus melakukan verifikasi data, mana saja warga di Kabupaten Bogor, yang terkena dampak akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Didata dulu, kita juga saat ini sedang melakukan pembenahan data, mana saja warga yang benar-benar terdampak,” katanya kepada wartawan, ketika ditemui di Pendopo Bupati, Senin (27/4/2020).

Menurut politisi PPP ini, para ketua RT/RW serta kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bogor harus peka, mana saja warga yang benar-benar tidak mampu.

“Sekarang kan semuanya ingin mendapatkan, sementara pemerintah juga punya keterbatasan, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah. Makanya, lebih mendahulukan yang memang rentan miskin,” jelasnya.

Pemkab Bogor, kata dia, saat ini masih terus berkordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar. Karena, bantuan dari Pemerintah Pusat belum turun, yang baru turun hanya dari Pemprov Jabar.

Dia menegaskan, bantuan dari Pemprov Jabar hanya 29.018 KK, untuk warga Kabupaten Bogor. Dan bantuannya disalurkan melalui kantor POS dan Ojek Online.

“Ini kan bantuan ini ada kelas-kelasnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jabar. Untuk di Kabupaten Bogor sendiri masih dalam pendataan dan masih disesuaikan, kalau dari Pemkab sendiri yaitu dari Bulog melalui penyaluran TNI dan Polri,” tukasnya.

Sekedar diketahui, sebelumnya puluhan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, melakukan penyegelan kantor Kelurahan Sukahati.

Aksi itupun dilakukan karena RT RW sampai saat ini belum mendapatkan, kejelasan terhadap bantuan masyarakat yang terdampak Virus Korona atau Covid-19.

Pantauan Bogordaily.net dilokasi, tampak perwakilan puluhan ketua RT dan RW itu melakukan penyegelan kantor Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, dengan menggunakan tali.

Tidak hanya itu, mereka juga (RT/RW.red) memasang sepanduk dipintu utama masuk ke kantor Kelurahan Sukahati dengan tulisan ‘Pengurus RT dan RW Kelurhan Sukahati Cibinong Bogor menolak, bantuan pemerintah untuk warga yang terdampak Covid-19, karena tidak tepat sasaran’

Salah satu Ketua RT05/RW 03, Hendra (40), mengatakan, aksi penyegelan yang dilakukan para RT/RW itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap pejabat di Kelurahan Sukahati.

“Karena, sampai saat ini kita belum mendapatkan kejelasan sama sekali mengenai intruksi pendataan warga terdampak Covid-19 ini. Sampai saat ini kami belum mendapar kejelasan, kami minta kejelasan,” katanya kepada Bogordaily.net ketika ditemui dilokasi, Senin (27/4/2020). (Andi).

BOGORDAILY.net – Sebanyak 600 sampai 700 kartu keluarga (KK) yang didata oleh para ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, untuk masyarakat yang terdampak terhadap pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masih belum jelas.

Hal itupun diungkapkan oleh Pengurus RW 03, Ruslan. Menurutnya, jika memang Pemerintah Kelurahan Sukahati tidak bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat, mengenai bantuan sosial yang direncanakan oleh pemerintah untuk warga terdampak Covid-19, makan tentunya akan menjadi bumerang bagi para ketua RT dan RW.

“Terkait bantuan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan mereka, tetangga kami gak makan tetangga kami gak masak. Hari ini kami dan pengurus RW RT memperjuangkan itu. Mohon doa. Tadi saya sempat menyampaikan. Terkait membela kemaslahatan masyarakat kami. Kami cukup gerah dalam beberapa waktu terakhir,” katanya kepada wartawan ketika ditemui dilokasi, Senin (27/4/2020).

Menurut Ruslan juga, hampir semua RW mendata ada sebanyak 600 sampai 700 KK yang didata. Akan tetapi, bantuan yang turun hanya 30 sampai 50 KK saja. Padahal, masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan karena ekonominya sedang turun.

“Jadi terlalu jauh, ini sangat berbahaya bagi RT dan RW di lapangan langsung. Karena, pasti komplain masyarakat itu tertuju ke RT RW. Sebelum itu terjadi kami melakukan protes ini. Harapan kami yang didata itu bisa masuk. Kalo pun tidak masuk kami bisa berargumentasi dengan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Sukahati, Haerudin, mengatakan, mengenai data penerima bansos baik itu dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah, masih dalam tahap Verifikasi.

“Untuk Sukahati saya intinya, kemarin dari informasi Dinsos (Dinas Sosial) kita hanya dikasih waktu, maaf saya sedang berjuang. Saya langsung ke dinsos langsung, hasilnya dari dinsos lagi difinalisasi. Ini, yang sekarang ada 440 itu baru bantuan dari pusat. Ada bantuan dari gubernur, dan dari bupati,” akunya.

Menurut Haerudin yang sudah menjabat enam tahun di Kelurahan Sukahati ini, mengenai data semuanya itu melalui di kecamatan dan langsung diserahkan ke RT dan RW. Karena, kriteria pendataam seperti itu.

“Saya menerima dari dinsos, waktu itu jam 6 hari Jumat, itu instruksi dari dinsos harus segera dilaporkan jam 21. Saya juga berpikir, wah ini kasian RT RW, saya nanya ke pak camat gak jawab. Itu ada perpanjagan waktu. Dari awal sudah menduga bahwa ini akan berdampak ke RT RW ini akan dikasih waktu yg mendadak,” tutupnya. (Andi).